Jakarta -

Konglomerat Tanah Air menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerjanya ke China. Dilihat dari video Instagram Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, pengusaha hadir antara lain Bos Sinarmas Franky Widjaja, Bos Artha Graha Network Tomy Winata

Terlihat juga sosok Hashim Djojohadikusumo, CEO Arsari Group, sekaligus adik kandung Prabowo. Menurut Anindya, kunjungan Prabowo ke China merupakan lawatan pertamanya ke luar negeri sebelum mengunjungi beberapa negara lainnya.

"Menyambut kedatangan Pak Presiden @prabowo di Beijing, China. Pak Presiden tiba di RRC untuk kunjungan kenegaraan, dan memulai lawatan ke negara-negara lainnya seperti Amerika, Peru, Brazil, dan UK," kata Anindya lewat Instagram pribadinya, @anindyabakrie, dilihat Sabtu (9/11/2024).

"Saya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dan Ketua APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia turut mendampingi beliau. Saya sudah hadir lebih dahulu bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Pak Hashim Djojohadikusumo," imbuhnya.

Anindya menyebut dirinya mempersiapkan kunjungan dan meeting dengan beberapa pihak di China untuk menjajaki peluang kolaborasi kedua negara. Hal tersebut demi mendukung target Prabowo mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

"Di awal kunjungan, kami bertemu dengan Pak Dubes Indonesia untuk RRC Pak @djauharioratmangun. Lalu bersama Pak Hashim dan Pak Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman @fahrihamzah, kami melakukan kunjungan kerja ke CCTC (China Construction Technology Consulting)," tuturnya.

Hal itu dilakukan untuk mendukung realisasi program pemerintah Pak Prabowo yang akan membangun tiga juta rumah per tahun untuk rakyat. Anindya juga bertemu perusahaan ikan dan aquaculture terbesar di dunia, juga agraria di Negeri Tirai Bambu.

"Ini terkait soal kebijakan Pak Prabowo mengampuni hutang para petani dan nelayan dan bagaimana mereka bisa bangkit kembali," sebut Anindya.

Menurutnya, kunjungan Prabowo ke China sangat bersejarah sebagai tonggak awal kepemimpinan membangun relasi dengan luar negeri. Anindya juga berharap dapat memperkuat posisi Indonesia di dunia dan mendorong masuknya banyak investasi dan kolaborasi.

[Gambas:Instagram]

(ily/hns)

JAKARTA - Di sela-sela ikut mempersiapkan kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke China, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bergerak cepat untuk menggali potensi kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di China.

Hal itu mencakup dua hal, pertama yaitu potensi kerja sama untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun yang digaungkan Presiden Prabowo. Dan kedua, menggali potensi kerja sama dengan perusahaan perikanan di China untuk memperjuangkan peningkatan nilai ekspor hasil produksi nelayan Indonesia.

"Kami melihat potensi-potensi untuk membantu pemerintah Indonesia mendorong program-program yang luar biasa untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dan juga (mencapai) target perekonomian yang tumbuh (bertahap) 8 persen," ujar Anindya usai menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Hotel The Peninsula, Beijing, China, Sabtu (9/11) dini hari.

Sehubungan dengan program pemerintah pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun, Anindya menjelaskan, dirinya bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo dan Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke CCTC (China Construction Technology Consulting Co Ltd), sebuah perusahaan konsultasi teknologi konstruksi milik pemerintah China, pada Kamis (7/11).

"Dari kunjungan tersebut, kami menjajaki bagaimana memikirkan, baik itu financing (pembiayaan) maupun engineering (alat produksi) sampai kepada skema kerja sama untuk mempercepat atau akselerasi upaya untuk (ketersediaan) tiga juta rumah per tahun," jelas Anindya.

Anindya menilai, program ini merupakan program pemerintah yang sangat diandalkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau membuat swasembada papan (tempat tinggal). ?Ini (program 3 juta rumah murah per tahun) benar-benar suatu terobosan yang luar biasa dan kami berharap hasilnya bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas,? kata Anindya.

Di kesempatan terpisah, Anindya bersama dengan Hashim, yang juga merupakan adik kandung dari Presiden Prabowo, menjajaki potensi kerja sama dengan salah satu perusahaan perikanan berteknologi modern di China untuk meningkatkan ekonomi dari sektor perikanan, Jumat (8/11). Hal itu didasari pada telah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

?Dalam rangka pak Prabowo telah mengampuni sebanyak 6 juta rekening bank dari nelayan dan petani, kami juga melihat apa yang bisa dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia dalam melakukan ekspor lebih banyak lagi, khususnya ke China. Bersamaan dengan itu bagaimana juga kita bisa membawa begitu banyak kemampuan teknologi aset daripada vessel-vessel atau kapal-kapal penangkap ikan China guna meningkatkan hasil produksi nelayan kita,? ungkap Anindya.

Anindya berharap akan ada skema yang tepat sehingga dapat membantu nelayan untuk menggunakan kapal- kapal penangkap ikan berteknologi modern itu. Anindya mencontohkan, dengan menggunakan kapal-kapal tersebut, maka para nelayan bisa membayarnya dengan cara mengekspor produk-produk perikanan seperti ikan, udang, cumi dan juga rumput laut agar bisa memberi kompensasi kepada mitra kerja di China.

?Beli kapal di China dibayar pakai ikan,? ujar Anindya. Dan yang terakhir, Anindya melihat dengan adanya kerja sama tersebut maka otomatis galangan-galangan kapal atau tempat pembuatan dan perbaikan kapal di Indonesia akan bertumbuh. Jadi walaupun di awal- awal menggunakan produk-produk China, akan tetapi ke depannya diharapkan Tingkat Kandungan (Komponen) Dalam Negeri (TKDN) juga dapat maju.

?Jadi mudah-mudahan itu semua akan bisa menjadi suatu hal yang membawa manfaat sebelum melanjutkan lawatan ke Amerika Serikat sampai ke Peru, Brasil, dan Inggris,? tuntas Anindya.

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Hotel The Peninsula, Beijing, China, Jumat (8/11) malam waktu setempat. Saat menyambut presiden, Anindya tampak bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo yang juga merupakan adik kandung Prabowo.

"Tadi kami mendapat kesempatan untuk menerima Pak Presiden bersama teman-teman Kadin dan tentunya teman-teman di KBRI di Beijing dan ini mengawali rencana beliau (Presiden Prabowo) untuk State Visit (Kunjungan Kenegaraan) pertama kali dengan Presiden China Xi Jinping Sabtu ini dan kemudian hari Minggu (10/11) beliau (Presiden Prabowo) akan pergi ke Amerika Serikat," ujar Anindya, Sabtu (9/11) dini hari.

Selama di China, Anindya dan Hashim yang telah tiba di China sejak Rabu (6/11) telah melaksanakan sejumlah pertemuan bilateral menjelang kedatangan Presiden. Anindya yang juga merupakan Ketua APEC Business Advisory Council (ABAC) menambahkan, bersama Hashim dan Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat China (RRC) Djauhari Oratmangun, dirinya juga turut mempersiapkan Kunjungan Kenegaraan Presiden Prabowo selama di China.

"Mempersiapkan kunjungan (presiden) dan meeting dengan berberapa pihak. (Juga) bersama Kedubes
Indonesia di Beijing yang dipimpin Dubes Indonesia untuk RRC Pak Djauhari Oratmangun," ujar Anindya melalui unggahan akun media sosial instagram @anindyabakrie, Jumat (8/11).

Diketahui, kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke China adalah untuk memenuhi undangan langsung dari Presiden China Xin Jinping. Kunjungan Prabowo ini juga telah diumumkan oleh pemerintah China pada Selasa (5/11) lalu. China merupakan mitra Indonesia untuk berbagai industri dan perdagangan serta investasi.

Kunjungan kenegaraan ke China merupakan kunjungan perdana dari rangkaian lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri. Setelah China, Prabowo dan rombongan akan melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden AS saat ini Joe Biden, kemudian Peru untuk menghadiri KTT APEC, Brasil untuk menghadiri KTT G20 dan ke Inggris untuk bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie akan mendampingi seluruh rangkaian kunjungan presiden tersebut.

Jakarta -

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan Kadin Indonesia akan bentuk satuan tugas (satgas) untuk menjawab putusan MK. Diketahui, putusan MK tersebut mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang diajukan oleh Partai Buruh.

Di mana salah satu putusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 tersebut, MK meminta pembentuk Undang-undang (UU) untuk mengeluarkan aturan ketenagakerjaan dari UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, pemerintah dan DPR diminta membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru.

"Integrasi aturan ketenagakerjaan dalam satu kerangka dengan berbagai kebijakan lain pada UU Cipta Kerja dapat memunculkan kekaburan norma. Sebagai contoh, ketentuan yang berkaitan dengan upah, pengaturan jam kerja, dan perlindungan terhadap pekerja memiliki nuansa dan kebutuhan yang khusus. Jika aspek-aspek ini dikelola dalam satu regulasi yang luas, maka risiko terjadinya perhimpitan norma serta kontradiksi menjadi sangat besar dan pada gilirannya dapat merugikan pekerja," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri rapat Kadin yang dipimpin oleh Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Jakarta. Kemudian, ia menjelaskan salah satu alasan utama di balik putusan MK adalah kesulitan masyarakat awam dan pekerja untuk memahami norma-norma baru yang diperkenalkan dalam UU Cipta Kerja.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran jika masalah tersebut tidak ditangani dengan serius, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia akan terjebak dalam ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan.

Maka dari itu, pemisahan ini bertujuan untuk menjamin kejelasan dan kepastian hukum yang fundamental dalam dunia ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar bagi setiap pekerja.

"Pemisahan aturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja juga penting untuk mempertahankan prinsip perlindungan pekerja yang merupakan salah satu pilar dalam hukum ketenagakerjaan. Dengan adanya UU Ketenagakerjaan yang terpisah, harapannya adalah norma-norma yang ada dapat lebih mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat, baik itu pekerja, pengusaha, maupun masyarakat umum. Sehingga hak-hak pekerja dapat dilindungi dengan lebih baik," kata Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet mendorong pemerintah bersama DPR segera menindaklanjuti putusan MK dengan merumuskan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dengan melibatkan berbagai stakeholder. Mulai dari perwakilan pekerja, pengusaha, dan masyarakat sipil.

Pendekatan partisipatif ini akan menciptakan undang-undang yang lebih komprehensif, inklusif dan solutif, sehingga dapat menjawab kebutuhan semua pihak.

"Pembuatan UU Ketenagakerjaan yang baru dengan diikuti upaya edukasi serta pengawasan ketat, diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pekerja di Indonesia. Hal ini bukan hanya merupakan tuntutan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak dasar setiap individu dalam bidang ketenagakerjaan," pungkas Bamsoet.

(akn/ega)

Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Meski begitu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengusulkan beberapa hal.

Anindya mengatakan Sritex bisa menjadi pintu masuk untuk mengurai benang kusut industri manufaktur nasional, termasuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT), agar persoalan serupa tidak terulang.

"Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional. Tujuan besarnya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia," kata Anindya Bakrie dalam keterangan resmi, dikutip, Minggu (3/11/2024).

Anindya percaya pemerintah akan mengambil langkah bijak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bukan intervensi langsung. Anindya telah melakukan kajian dan komunikasi secara intens dengan berbagai pihak terkait, termasuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

"Intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain," ujarnya.

Agar penyelamatan Sritex mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat banyak, menurut Anindya, ada tiga prinsip yang mesti dipegang. Pertama, harus mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengindahkan hukum yang berlaku.

Kedua, diperlukan pembenahan regulasi-regulasi yang menghambat industri TPT seiring dengan dinamika global sehingga sektor TPT tetap dapat memberikan dampak positif dalam perekonomian nasional.

Ketiga, stakeholders (pemangku kepentingan) di industri dan perdagangan TPT, baik Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja, memiliki semangat kebersamaan dalam menggiatkan kembali industri tekstil dan garmen nasional ini.

"Tiga middle ground (jalan tengah) ini barus menjadi landasan semua pihak untuk mengambil solusi yang terbaik." tutur dia.

Anindya menjelaskan, Kadin Indonesia mendukung upaya pemerintah mencegah kolapsnya perusahaan-perusahaan besar. Sebab hal itu akan memicu hilangnya lapangan pekerjaan rakyat banyak.

"Kepentingan ekonomi nasional dan kesejahtaraan rakyat harus dilindungi. Kami juga menghimbau dunia usaha mengedepankan hal ini di atas urusan keuntungan bisnis," tegas dia.

Di sisi lain, kata Anindya, banjir produk asing baik ilegal maupun legal yang mematikan industri dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), harus dicegah.

"Perspektif nasionalisme adalah semangat yang terus digalakkan Presiden Prabowo," ujar dia.

Anindya menegaskan, peraturan yang tumpang tindih dan tidak adanya kepastian hukum harus segera diselesaikan, termasuk persoalan bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), perizinan impor bahan baku, perizinan berusaha dan lingkungan serta regulasi lainnya yang menghambat.

"Jika ini diselesaikan, produk nasional akan memiliki posisi yang baik, bahkan mampu bersaing di level global," ujar día.

Anindya mengungkapkan, Kadin Indonesia akan memberikan masukan kepada pemerintah dua langkah prioritas untuk menyelamatkan industri TPT nasional. Pertama, Kadin akan mengkonsolidasi masukan dari semua pemangku kepentingan TPT dan mengadvokasi masukan dan solusi tersebut kepada pemerintah untuk mengawal pemulihan dan pertumbuhan industri TPT nasional

"Kedua, Kadin mengawal industri TPT untuk menjaga tetap tersedianya lapangan pekerjaan sehingga stabilitas perekonomian nasional tetap terjaga," jelas dia.

Lebih lanjut Anindya juga akan turun tangan untuk melakukan empat hal. Pertama, melakukan pendampingan, baik di bidang regulasi, bidang perdagangan, bidang keuangan, maupun bidang lainnya yang diperlukan untuk para pelaku industri tekstil agar memiliki daya saing di level global dan terus bertumbuh.

Kedua, Kadin akan mendorong konektivitas dan likuiditas industri TPT dengan perbankan. Ini penting agar para pelaku industri, baik kecil maupun besar, dapat mengakses permodalan, baik dalam restrukturisasi, refinancing, dan penambahan permodalan baik investasi maupun modal kerja.

Ketiga, Kadin akan mengawal advokasi komunikasi dengan pemerintah dan otoritas terkait agar industri TPT nasional kembali bangkit dan menjadi pemain global.

Keempat, Kadin mendukung industri TPT untuk naik kelas dengan meningkatkan inovasi dan teknologi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tekstil dalam negeri," tutur Anindya.

Anindya menambahkan, selain industri TPT, Kadin memastikan akan mengawal penyelamatan industri dalam negeri yang rentan untuk industri lain. "Terakhir, Kadin Indonesia akan melakukan kajian strategis dan advokasi untuk memastikan langkah yang diambil tepat dan terukur," ujar dia.

Mengurai Benang Kusut

Anindya mengemukakan, banyak pihak terkait yang perlu disinergikan dalam penyelamatan industri tekstil nasional. Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi masing-masing yang spesifik dan strategis,

Dia menjelaskan, Kemenko Perekonomian berperan dalam fungsi koordinatif lintas kementerian ekonomi, Kementerian Perdagangan dalam hal regulasi perdagangan produk impor maupun percepatan perjanjian dagang internasional. Kementerian Perindustrian dalam hal regulasi perindustrian, izin industri asing di dalam negeri dan peraturan teknis.

Sedangkan Kementerian Keuangan (terutama Ditjen Bea dan Cukai) berperan dalam penerapan BM dan PPN untuk perlindungan produk dalam negeri di pasar lokal. Selanjutnya Kementerian Tenaga Kerja berperan dalam hubungan industrial antara pekerja dan pelaku usaha.

"Ada pula Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan lembaga lainnya yang berperan dalam sertifikasi produk. Lalu ada asosiasi sektor industri yang berperan dalam menjembatani pemerintah dan pelaku industri," ucap Anindya.

Anindya mengatakan, Kadin Indonesia bisa berperan menjalin komunikasi dan duduk bersama untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Sejumlah isu turunan yang harus diantisipasi terkait. penataan karut-marut industri manufaktur dalam negeri di antaranya isu perpajakan, termasuk BM. PPN. pajak ekspor (PE), ketenagakerjaan dan lainnya.

Lainnya adalah isu keberpihakan kepada UMKM lokal, termasuk soal permodalan dan regulasi, isu digitalisasi, termasuk e-commerce dan gempuran produk asing yang merusak rantai pasok. "Selanjutnya isu over produksi dan barang impor China yang dilematis dengan positioning hubungan luar negeri Indonesia- China," tutur Anindya.

Di sisi lain, kata Anindya, ada isu hukum terkait aktivitas dagang dan industri yang mungkin menimbulkan kerugian negara, isu lingkungan yang mungkin timbul akibat aktivitas industri, isu sosial kemasyarakatan, termasuk gaya hidup yang mengedepankan brand luar negeri, budaya jastip (jasa titipan), dan lainnya.

"Posisi Kadin adalah menjadi mitra pemerintah untuk menghadapi tantangan yang ada, sekaligus mitra dunia usaha untuk mendapatkan kepastian investasi dan bisnis yang lebih sehat. Tujuan tertingginya adalah ikut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, memastikan rakyat Indonesia lebih makmur dan sejahtera," tegas Anindya Bakrie.

(kil/kil)

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia Anindya Bakrie menilai keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS merupakan salah satu upaya untuk menghindari middle income trap. Keterlibatan dengan BRICS juga merupakan pengejawantahan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Anindya mengatakan hal tersebut seusai hadir dalam acara Kadin Indonesia Reception Dinner: Strengtening Indonesia's Diplomacy through Global Partnership and Collaboration, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pada Jumat (1/11/2024) malam.

Menurut Anindya, ada kesamaan dari negara-negara anggota BRICS yakni saling berupaya untuk menghindari middle income trap, yang mayoritas menjadi tantangan negara-negara berkembang. Anindya menambahkan, ada kesamaan semangat dari negara-negara BRICS, yakni berupaya membangun dari negara berkembang untuk menjadi negara maju. "Jadi paling tidak kita bisa lihat kesamaannya adalah bagaimana bisa avoid middle income trap," kata Anindya.

Anindya menyadari bahwa sikap Indonesia sebelumnya yang sudah mengajukan keanggotaan ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dipandang sebagai bentuk aliansi terhadap salah satu kubu ekonomi dunia. Namun, tegas dia, Indonesia sejatinya adalah aktif di semua kubu karena kebijakan luar negeri yang bebas aktif.

"Tapi memang banyak yang melihat karena anggota BRICS itu siapa, mereka mengasosiasikan kita beraliansi dengan salah satu kubu. Tapi tidak benar, karena Indonesia itu secara konstitusi kan bebas aktif, dan secara bisnis kita berbisnis dengan siapa saja," terangnya.

Sebelumnya, Anindya juga menjelaskan bahwa meski wacana untuk bergabung dengan BRICS tengah mengemuka, Indonesia tetap aktif dalam keanggotaannya di APEC, G20, IPAF (Indo-Pacific Economic Framework) dan tengah dalam proses aksesi ke OECD.

Menurut Anindya, peran aktif Indonesia tersebut penting untuk mendulang investasi dan membuka pasar perdagangan internasional yang seluas-luasnya. "Saya rasa kita lihat yang paling penting adalah begini ya, Indonesia ini untuk berkembang membutuhkan satu, investasi, dan kedua, pasar yang luas untuk perdagangan," tandasnya.

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia, Anindya Bakrie menanggapi, bergabungnya Indonesia sebagai negara mitra BRICS dan berniat menjadi anggota tetap kelompok negara-negara berkembang yang dipimpin Rusia-China tersebut.

Anindya mengatakan secara konstitusi, kebijakan luar negeri Indonesia berbasis bebas aktif. Dia menjelaskan, Indonesia tidak menghendaki memiliki hubungan aliansi khusus tertentu terhadap kelompok-kelompok negara.

Ia menyebutkan meski wacana BRICS itu hadir, Indonesia juga tetap aktif dalam keanggotaan di APEC, G20, IPAF (Indo-Pacific Economic Framework) dan OECD.

"Nah, Indonesia ini kan aktif di mana-mana. Tadi kita bicara bagiannya dari APEC, bagiannya dari G20, dan juga IPAF, juga ada BRICS adalah salah satunya lagi. Belum lagi juga di OECD kita juga lagi mau accession atau aksesi kepada membership di sana," terang Anindya di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Bagi Anindya, peran Indonesia yang aktif dalam beberapa organisasi multilateral sebagai upaya untuk memperoleh investasi dan potensi perdagangan internasional yang luas. "Saya rasa kita lihat yang paling penting adalah Indonesia untuk berkembang membutuhkan satu, investasi, dan kedua, pasar yang luas perdagangan," katanya.

"Nah, dua hal ini sangat dibutuhkan dan kita melihat bisa dihadirkan dengan upaya-upaya membangun aliansi dengan negara-negara lain, tapi secara multilateral," sambung Anindya.

Sekadar informasi, Kadin Indonesia menghelat reception dinner di Hotel Indonesia Kempinski, pada Jumat malam (1/11/2024).

Dalam gelaran acara yang bertemakan Strengtening Indonesia's Diplomacy through Global Partnership and Collaboration, Kadin Indonesia mengundang sejumlah menteri beserta 80 Duta besar dan representasi negara-negara sahabat.

Anindya Bakrie mengatakan acara Reception Dinner ini menjadi agenda pertama sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anindya menyebut gelaran acara tersebut menjadi penting khususnya dalam memperkuat hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain.

"Jadi saya lihat hal-hal seperti ini apa pentingnya buat Indonesia? Satu, tentunya bisa membawa mudah-mudahan investasi ke Indonesia yang sangat dibutuhkan atau FDI (Foreign Direct Investment) bisa disebut," tegas Anindya saat sesi jumpa pers selepas acara, Jumat (1/11/2024).

Anindya melanjutkan, perhelatan pertemuan dengan duta besar dan negara sahabat itu, juga berpotensi membuka pasar melalui pencarian mitra dagang yang lebih intens dan harmonis. Selain itu, dia mengatakan pertemuan tersebut dapat membuka peluang industrialisasi Indonesia terutama dari sisi ekspor.

"Saya rasa penting juga untuk sama-sama mengedepankan industrialisasi yang berbasis ekspor tadi tapi juga di industri yang penuh dengan transformasi. Jadi semua itu dimulai dengan hubungan baik dengan negara-negara tersebut dan ini dimulai dengan acara-acara seperti ini," tutur Anindya.

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia 2024-2029, Anindya Bakrie menerangkan, ada tiga dedikasi utama Kadin Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam lingkup perannya di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik.

?Sebagai Ketua Umum Kadin (Indonesia) yang mewakili sektor bisnis Indonesia, dedikasi kami (sebagai mitra strategis pemerintah) terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kerja sama regional, dan perdamaian yang berkelanjutan,? ujar Anindya, dalam pidato pembukaan di acara ?Laut Filipina Barat: Dampak Terhadap Perdagangan & Investasi ASEAN?, yang diselenggarakan oleh Philippine Business Club Indonesia (PBCI), di Hotel Westin, Kuningan, Jakarta, Jumat (25/10/2024) malam.

Juga hadir menyampaikan pidato pembukaan adalah Ketua PBCI Antonio Capati dan Duta Besar Republik Filipina untuk Indonesia HE Gina A Jamoralin. Sementara, CEO dan Pendiri ASEAN International Advocacy and Consultancy Shanti Shamdasani dan Presiden Pendiri Kerja Sama Pembangunan Internasional & Keamanan Chester B Cabalza hadir menyampaikan pidato utama.

Turut mendampingi Anindya dalam acara tersebut adalah Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Luar Negeri Kadin Indonesia 2024-2029 Benardino M Vega.

Dalam pidatonya, Anindya mengangkat tema ?Integrasi Regional Yang Lebih Baik?. Dia menjelaskan, kolaborasi antara dunia usaha Indonesia dan Filipina sangat penting. Akan tetapi, kerja sama perdagangan dan investasi antar-negara ASEAN juga harus lebih ditingkatkan lagi ke depan.

?Tadi bicara mengenai topik yang selalu hot (menarik) dibicarakan yaitu Laut China Selatan dan Laut Filipina Barat, yang merupakan bagian dari Laut China Selatan. Itu benar-benar merupakan suatu hal yang penting untuk didiskusikan karena banyak sekali perdagangan yang terjadi di Laut China Selatan, yang jumlahnya per tahun mencapai 3,4 triliun dolar AS atau hampir sepertiga dari total perdagangan di jalur laut dunia. Jadi besar sekali,? ungkap Anindya.

Dia menambahkan, Laut China Selatan dan Laut Filipina Barat memiliki potensi yang besar untuk menciptakan kesejahteraan di kawasan tersebut. Selama ini, keduanya menjadi titik fokus, khususnya bagi China-Filipina dan ASEAN, dan umumnya dalam menghadapi beragam tantangan geopolitik, yang menuntut komitmen dialog bersama, saling menghormati dan patuh pada hukum internasional.

?Kami juga melihat bahwa bukan saja secara ekonomi, tetapi juga secara biodiversitas, terutama kehidupan di bawah Laut China Selatan yang benar-benar harus dilindungi. Ditambah lagi juga karena Laut China Selatan merupakan tempat perikanan yang luas yang menjadi mata pencarian bagi masyarakat sekitar. Jadi, Laut China Selatan dan Laut Filipina Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Dan kami (melihatnya) tentu mengedepankan kedamaian dan kestabilan. Kami sangat menghormati kedaulatannegara Filipina di wilayah tersebut,? tegas Anindya.

Lebih lanjut Anindya menuturkan, Kadin Indonesia akan terus mendorong dunia usaha nasional untuk selalu membuka akses yang lebih luas terutama ke kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik. Hal itu diyakininya sebagai cara terbaik untuk dapat memastikan sektor perdagangan Indonesia semakin membesar.

?Kalau bicara ASEAN, kita tidak hanya bicara 285 juta (penduduk Indonesia), tetapi juga bicara tentang (sekitar) 750 juta orang (penduduk ASEAN). Jadi inilah yang membuat acara-acara seperti ini sangat baik, dan syukur-syukur (nantinya) bisa membawa naiknya investasi yang sangat dibutuhkan. Dan tentunya berujung pada meningkatnya (kesempatan) lapangan pekerjaan,? harap Anindya.

Anindya optimistis akan potensi kolaborasi dunia usaha Indonesia dan Filipina ke depan. Ada dua hal yang mendasarinya dari sisi nilai ekonomis yaitu jumlah penduduk Indonesia dan Filipina yang jika digabungkan mencapai lebih dari setengah jumlah penduduk ASEAN. Data Sekretariat ASEAN 2023 menyebutkan, total gabungan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) negara-negara ASEAN tahun 2022 mencapai USD3,6 triliun.

?Jadi, kita bicara lebih lagi antara kedua negara (Indonesia dan Filipina). Saya rasa perdagangan itu hanya salah satunya, dan kerja sama investasi adalah hal lainnya. Saya sempat bicara dengan Pak Antonio (Ketua PBCI Antonio Capati) potensi kerja sama mengenai critical minerals ke depan,? tuntas Anindya.

dengan demikian Perseroan memiliki rasio utang yang lebih sehat, beban keuangan yang lebih ringan dan arus kas yang lebih kuat

Jakarta (ANTARA) - PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) berhasil menurunkan liabilitas sebesar 38 persen di kuartal III 2024 menjadi sebesar Rp2,75 triliun dibanding periode sama tahun 2023 yang sebesar Rp4,44 triliun.

Perseroan juga mengalami kenaikan ekuitas sebesar 62,7 persen di kuartal III 2024 menjadi sebesar Rp 4,32 triliun dibanding periode sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp 2,66 triliun.

“Kami bersyukur karena dengan demikian Perseroan memiliki rasio utang yang lebih sehat, beban keuangan yang lebih ringan dan arus kas yang lebih kuat,” kata Direktur Utama & CEO PT Bakrie & Brothers Tbk, Anindya Novyan Bakrie dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Usai menerbitkan laporan keuangan kuartal III 2024, Anin mengatakan selain itu Perseroan juga menorehkan peningkatan net income secara signifikan pada kuartal III 2024 sebesar 416,8 persen dengan angka sebesar Rp636,27 miliar dibanding periode sama di tahun sebelumnya sebesar Rp123,12 miliar.

Meskipun terjadi penurunan pendapatan sebesar 11,6 persen dibanding periode sama di tahun sebelumnya, gross profit Perseroan tetap meningkatkan sebesar 6,8 persen dan operating profit meningkat sebesar 1 persen.

“Adanya kenaikan EBITDA dibanding periode yang lalu menunjukkan kinerja positif Perseroan, dan kenaikan net income secara signifikan sebagai dampak dari adanya pelepasan salah satu asset Perseroan yang digunakan untuk penyelesaian utang,” terang Anin.

Direktur Keuangan BNBR Roy Hendrajanto M. Sakti menambahkan, saat ini postur neraca Perseroan jauh lebih ramping dan sehat. Setelah sekian tahun proses restrukturisasi berlangsung, disusul dengan aksi korporasi kuasi reorganisasi yang telah efektif pada 22 Agustus 2024 lalu, dalam waktu dekat Perseroan juga akan menyelesaikan tahapan akhir aksi korporasi berupa private placement.

“Tentunya, untuk menjalankan private placement tersebut Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa untuk meminta persetujuan para pemegang saham," kata Roy.

Saat ini, private placement konversi utang ini adalah yang terakhir dalam agenda Perseroan, karena dengan selesainya restrukturisasi utang ini, BNBR tidak lagi memiliki kewajiban jangka panjang material yang overdue.

Dengan penyelesaian aksi korporasi ini, rasio debt to assets Perseroan turun menjadi 39 persen dari 63 persen akhir tahun lalu. Sedangkan rasio debt to equity Perseroan juga turun signifikan menjadi 64 persen dari 167 persen pada akhir tahun 2023.

Per 30 September perseroan berhasil mencatatkan laba ditahan sebesar Rp636,3 miliar dari sebelumnya defisit Rp19,5 triliun yang telah berhasil dieliminasi lewat aksi korporasi kuasi reorganisasi.

Rangkaian aksi korporasi yang dilakukan selama ini telah terlihat membuahkan hasil yang positif, dan dalam waktu dekat akan tiba di tahap akhir restrukturisasi dimana hasilnya telah dapat tercermin di neraca Perseroan.

"Dapat dilihat neraca Perseroan memiliki struktur liabilitas dan ekuitas yang sangat baik. Setelah itu, Perseroan akan fokus memperkuat sisi operasional bisnis di seluruh sektor di unit usaha Perseroan, termasuk pengembangan bisnis baru di proyek-proyek strategis,” kata Roy.

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo hingga anak Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ibas Yudhoyono masuk dalam jajaran kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang dipimpin oleh Anindya Bakrie.

Nama-nama tersebut terungkap dalam pembacaan kepengurusan Kadin Indonesia di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia, Erwin Aksa, menyampaikan, susunan kepengurusan Kadin Indonesia baru saja rampung pada Rabu dini hari.

“Susunan pengurus tambahan diselesaikan tadi jam 03.00 pagi, saya ingin bacakan,” kata Erwin di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Dalam pengumumannya, Rosan Roeslani yang merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi ditunjuk sebagai Dewan Kehormatan. Empat anggota Dewan Kehormatan yakni Aburizal Bakrie, M.S. Hidayat, Suryo Bambang Sulistyo, dan Ari Putra Tahir.

Untuk Dewan Penasihat Kadin Indonesia, dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo, di mana salah satu anggotanya yaitu Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas Yudhoyono.

“Ketua Dewan Penasihat Hashim Djojohadikusumo. Wakilnya Sharif Cicip Sutardjo, Edhie Baskoro Yudhoyono, Wishnu Wardhana,” ungkap Erwin.

Nama-nama lain yang masuk dalam kepengurusan Kadin Indonesia yakni Chairul Tanjung sebagai Ketua Dewan Usaha Kadin.

Sebelumnya, kepengurusan Kadin Indonesia telah diumumkan pada 7 Oktober 2024.

Erwin mengatakan, kepengurusan Kadin Indonesia akan dilantik pada Desember 2024. Dia mengharapkan, pelantikan kepengurusan Kadin Indonesia dapat dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Insya Allah pada Desember pengurus pleno sudah selesai dan akan dilantik pada Desember dan Insya Allah bisa dihadiri Bapak Presiden,” pungkasnya.

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia periode 2024-2029, Anindya Bakrie menegaskan, Kadin sebagai mitra strategis pemerintah, sangat siap mendukung program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Demikian disampaikan Anindya usai menghadiri pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Gedung MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024) siang.

Anin mengatakan prosesi pelantikan berlangsung khidmat, dan juga Ia memuji pidoato perdana Prabowo sebagai Presiden Indonesia ke-8. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan mengenai ketahanan pangan, energi, air, dan yang paling penting mengenai bagaimana menjadikan masyarakat, baik wong cilik, menengah dan juga masyarakat atas bekerja sama untuk bangsa Indonesia.

?Tadi ditekankan bahwa bangsa Indonesia akan berdaulat, adil, dan makmur ketika semuanya, termasuk kalangan wong cilik, juga bisa menikmati kemerdekaan. Terlihat sekali upaya beliau (Prabowo) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kami dari dunia usaha di dalam naungan Kadin tentunya sangat siap untuk mendampingi beliau (Prabowo) sebagai mitra strategis,? jelas Anindya.

Dia menambahkan, pelaksanaan program makan bergizi gratis pada anak usia sekolah yang menjadi unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran akan menumbuhkan ekonomi-ekonomi baru, dengan adanya lumbung pangan di mana-mana.

?Ini membuat para pengusaha UMKM sekarang (akan) menikmati. Karena ada pembelinya dan ada pemakainya. Ini bagi Kadin tentunya benar-benar harus didukung, didorong, baik dari sisi pembiayaannya (maupun) industrialisasinya. Saya lihat niatnya dan juga visi dari seorang Presiden sudah sangat jelas,? tegas Anindya.

Dia percaya, dengan adanya public private partnership, yaitu kerja sama antara pemerintah dan swasta atau dunia usaha, termasuk juga BUMN dan koperasi, akan berjalan dengan baik. Sambung Anindya menjelaskan, Kadin Indonesia yang dibentuk pada 24 September 1968 berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 1987 adalah mitra strategis pemerintah dalam bidang ekonomi.

Anindya optimistis, kestabilan politik yang ada saat ini dapat membawa kesejahteraan ekonomi. Dan yang paling penting adalah masyarakat menjadi sejahtera, Indonesia menjadi negara yang adil dan beradab, serta tercapainya keberlanjutan baik dari sisi pemerintahan, ekonomi, maupun juga lingkungan.

?Suatu kehormatan (bagi saya) untuk bisa menyaksikan pelantikan presiden dan wakil presiden sebagai Ketua Umum Kadin (Indonesia) yang undangannya kami terima beberapa hari lalu. Ini merupakan awal yang baik sekali untuk Indonesia menuju Indonesia emas 2045. Ini merupakan landasan yang penting untuk 10 tahun ke depan, yang dimulai dari 5 tahun di masa (pemerintahan) Pak Prabowo dan Mas Gibran ini,? ujar Anindya.

BOGOR - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan Kadin Indonesia akan segera membuat MoU (Nota Kesepahaman) dengan Gerakan Pemuda (GP) Ansor. Anindya menilai bahwa slogan yang digaungkan GP Ansor sejalan dengan visi Kadin Indonesia.

"GP Ansor mempunyai slogan namanya (akronim) 'BISA'. B-nya itu fokus kepada bisnis dan ekonomi, I- nya inovasi dan teknologi. S-nya sumber daya manusia, dan A-nya anak muda. Saya melihat ini semua bisa sekali bekerja sama dengan Kadin sebagai wadah dunia usaha Indonesia. Dan juga dengan bersama, kita bisa menjadi lebih kuat membangun perekonomian (khususnya) di daerah," ungkap Anindya Bakrie.

Hal itu disampaikan Anindya saat menjadi keynote speaker dalam acara Konferensi Besar XXVII Gerakan Pemuda (GP) Ansor bertema "Optimis Dunia Usaha dalam Visi Indonesia Maju dan Tantangan Global" yang diselenggarkan di Hotel Harris, kawasan Sentul City, Bogor, Jawa Barat, Jumat (18/10) malam.

Anindya menambahkan, Kadin Indonesia mempunyai dua unsur utama yang memungkinkan GP Ansor untuk bekerja sama yaitu dengan Kadin Provinsi, Kabupaten/Kota, dan juga dengan asosiasi/himpunan sebagai anggota luar biasa (ALB) Kadin Indonesia.

Dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara berkala akan menuju ke 8%, Anindya berharap agar GP Ansor ikut berperan dalam mendukung progam-program yang dicanangkan pemerintahan Prabowo ? Gibran. Apalagi GP Ansor merupakan organisasi kepemudaan Muslim terbesar di Indonesia dengan jumlah anggota/kader mencapai delapan juta.

"Intinya memang bagaimana GP Ansor dapat berpikir ala pengusaha yang intinya sama-sama untung, agar berkelanjutan. Kita (Kadin dan GP Ansor) cari jalan sama-sama, model bisnisnya seperti apa. Dan (GP Ansor) SDM (Sumber Daya Manusia)-nya harus kuat. Saya rasa dengan (slogan GP Ansor) BISA itu adalah awal yang sangat baik," ujar Anindya Bakrie.

"Dengan jejaring Ansor/Banser yang luar biasa, di seluruh provinsi, kabupaten/kota, bahkan sampai ranting keluarahan/desa, semua itu adalah aset yang mahal yang bisa digunakan sebagai bagian dari anchor (jangkar) pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kerja sama nanti antara Ansor dan Kadin, dalam rangka, secara nasional, (mendukung) menumbuhkan ekonomi 8%," jelas Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin.

Dalam paparannya, Anindya menjelaskan prospek ekonomi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang multi-krisis. Dan Indonesia mempunyai tiga hal baik untuk menghadapi tantangan tersebut: Indonesia sebagai negara nonblok, Indonesia sebagai negara adidaya iklim dan Indonesia sebagai negara adidaya pangan.

Menurut Anindya, optimisme pemerintahan Prabowo? Gibran mencapai pertumbuhan ekonomi berkala menuju 8% akan difokuskan pada empat faktor ketahanan, yaitu Ketahanan Energi, Ketahanan Pangan, Ketahanan Kesehatan, dan Ketahanan Infrastruktur. Dan hal tersebut selaras dengan pilar-pilar Kadin Indonesia: Ketahanan Pangan, Keamanan Kesehatan, dan Keamanan Energi, yang didukung dengan dua enablers atau strategi utama: Hilirisasi Untuk Semua dan Digitalisasi Untuk Semua.

"Yuk kita semangat! Kita musti percaya diri karena 20 tahun terakhir kita bisa berkembang lima kali (lipat). 20 tahun ke depan kenapa gak lima kali juga? Berikutnya kita musti percaya diri karena kita punya pemimpin yang baik, sekarang yaitu Pak Jokowi dan yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan yang ketiga kita musti percaya diri karena GP Ansor ini progresif atau ingin maju. Ketum-nya (Addin) sangat mumpuni. Rugi kalau Kadin gak kerja sama dengan GP Ansor," pungkas Anindya.

Dalam kesempatan tersebut, Anindya Bakrie didapuk menjadi Anggota Kehormatan GP Ansor, usai mendapatkan jaket khusus anggota GP Ansor yang dipakaikan langsung oleh Addin Jauharuddin.