Platform perdagangan aset kripto, Tokocrypto menilai kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang melarang influencer untuk mempromosikan aset kripto akan berdampak bagi perkembangan industri aset kripto di Tanah Air.

"Kebijakan ini tentu memiliki dampak, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk hal tersebut kami dari Tokocrypto ingin menyampaikan aspirasi yang sudah kami melakukan kepada OJK, termasuk mengajukan audiensi kepada OJK perihal POJK No.22 tahun 2023, beserta pernyataan OJK melalui media masa tentang 'Influencer kripto harus punya tanggung jawab'," ujar Chief Marketing Officer (CMO) Tokocrypto, Wan Iqbal kepada Warta Ekonomi di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, komunitas adalah pusat dari industri aset kripto, di mana di dalamnya kita saling berbagi, belajar, dan mengedukasi untuk membuat adopsi dan industri kripto menjadi lebih baik. Nah, influencer, lanjutnya, merupakan bagian dari komunitas yang juga memiliki peran penting dalam ekosistem kripto, terutama dalam hal edukasi dan penyebaran informasi.

"Influencer dapat membantu memperkenalkan teknologi blockchain dan aset kripto kepada audiens yang lebih luas dan lebih beragam. Tokocrypto selalu berusaha merangkul dan berkolaborasi dengan semua pihak. Tentunya dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat luas tentang aset kripto," kata Wan Iqbal.

Kendati demikian, Ia memahami bahwa imbauan OJK mengenai promosi terhadap aset kripto dilakukan untuk melindungi investor dari potensi risiko yang diakibatkan oleh promosi yang tidak bertanggung jawab atau misinformasi.

"Tokocrypto selalu berusaha untuk memastikan bahwa setiap kolaborasi yang dilakukan selalu mematuhi pedoman dan ketentuan yang berlaku. Kami percaya bahwa langkah ini diambil untuk melindungi investor dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat dan dapat dipercaya," jelasnya.

"OJK tentu akan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan di industri kripto," tambah Wan Iqbal.

Untuk diketahui, dalam pasal 36 Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 disebutkan bahwa perusahaan perdagangan aset kripto dilarang menawarkan produk kripto kepada masyarakat melalui iklan selain di media resmi perusahaan. Jadi kegiatan promosi wajib dilakukan melalui media resmi bukan melalui influencer.

Adapun ketentuan itu akan berlaku secara efektif setelah peralihan tugas pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK.

Aldiracita Sekuritas Indonesia dengan bangga mengumumkan pencapaian terbaru mereka dengan meraih penghargaan bergengsi "Best Islamic Finance Sukuk House in Indonesia" dari Alpha SouthEast Asia.

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Siddiq Bazarwala, CEO/Publisher Alpha Southeast Asia kepada Aldiracita, dalam sebuah acara resmi yang diadakan di Singapura.

Berdasarkan keterangan dari pihak penyelenggara, penghargaan diberikan atas pencapaian Aldiracita Sekuritas yang menduduki peringkat pertama dalam hal penjaminan emisi sukuk berdasarkan data LSEG per 6 Mei 2024 yang ditarik setahun ke belakang.

Rudy Utomo, Presiden Direktur Aldiracita Sekuritas Indonesia, menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian ini.

"Kami sangat bangga menerima penghargaan ini. Ini adalah bukti nyata dari kerja keras dan dedikasi tim kami dalam mengembangkan pasar sukuk di Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus memberikan kontribusi positif dalam perkembangan industri pasar modal syariah dan terus memperkuat posisi kami sebagai salah satu perusahaan efek penjamin emisi terbesar di Indonesia," ujar Rudy.

Dikenal sebagai salah satu dari empat besar penjamin emisi obligasi dan sukuk di Indonesia, berdasarkan data Bloomberg, Aldiracita Sekuritas telah berhasil mencatatkan penjaminan emisi obligasi dan sukuk senilai Rp5,5 triliun pada semester pertama 2024, tumbuh sebesar 53% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 3,6 triliun.

Khusus untuk sukuk, Aldiracita Sekuritas telah mencapai Rp754 miliar pada semester pertama 2024, tumbuh 74% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sejumlah Rp433 miliar.

Tren pertumbuhan penerbitan sukuk dapat terlihat dalam 5 tahun terakhir. Dalam laporan Statistik Sukuk Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah nilai akumulasi penerbitan Sukuk Korporasi melalui penawaran umum telah mencapai Rp471 triliun, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun pada tahun 2019 yang berjumlah Rp 232 triliun.

Penghargaan ini tidak hanya menjadi bukti nyata dari upaya Aldiracita Sekuritas sebagai dalam mendukung pertumbuhan pasar modal syariah nasional melalui dukungan dalam penerbitan sukuk oleh berbagai emiten sebagai penjamin emisi, tetapi juga memperkuat citra dan kinerja sebagai salah satu perusahaan penjamin emisi terbesar di Indonesia, baik dalam hal penerbitan obligasi konvensional maupun penerbitan sukuk.

Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero), Abrar Ali, menilai keputusan pemerintah untuk memasukkan soal power wheeling dalam RUU EBET sebaiknya tidak dipaksakan hanya untuk memenuhi kepentingan politik rezim yang akan berakhir pada Oktober mendatang.

Lagipula, penolakan terhadap RUU tersebut masih terus bergulir dari berbagai pihak. Hal tersebut menunjukkan adanya potensi masalah yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

Abrar menyarankan agar pembahasan RUU, terutama mengenai skema power wheeling, sebaiknya dilanjutkan pada periode pemerintahan berikutnya.

Hal ini disampaikannya dalam keterangan pers kepada sejumlah media pada Kamis (11/7), menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (24/5) lalu.

Saat itu, Menteri Arifin Tasrif menyatakan dukungan penuh pemerintah terhadap inklusi skema power wheeling dalam RUU EBET. Namun, Abrar Ali mengkritik kekhawatiran Menteri ESDM terhadap kemungkinan PLN tidak mampu memenuhi permintaan energi listrik yang tinggi sebagai sesuatu yang terlalu didramatisasi.

"Terlalu didramatisasi soal lonjakan demand tersebut. Buktinya, hingga saat ini kita masih eksis melayani kebutuhan listrik masyarakat dan dunia industri. Jadi jangan terlalu didramatisasi, kasihan rakyat. Rakyat kini sudah lelah menghadapi ekonomi yang sedang morat-marit ini," ujar Abrar.

Menurut Abrar, perihal power wheeling ini masih memerlukan kajian yang lebih mendalam.

“Kan masih ada penolakan. Buktinya, saat rapat tersebut, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menyatakan pihaknya menolak skema power wheeling dimasukan dalam RUU EBET karena tidak sekadar mengatur soal sewa jaringan transmisi PLN oleh swasta. Ada implikasi yang krusial, PLN tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga dalam sistem single buyerand single seller (SBSS), tapi membentuk multi buyer and multi seller system (MBMS),“ ungkap Abrar mengutip pernyataan Mulyanto dari sejumlah media.

Abrar juga menyampaikan bahwa pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menyoroti potensi penambahan beban APBN dan dampak merugikan bagi negara akibat power wheeling, yang dapat menggerus permintaan pelanggan PLN hingga 30 persen untuk organik dan hingga 50 persen untuk nonorganik.

Penurunan ini tidak hanya meningkatkan kelebihan pasokan PLN, tetapi juga menyebabkan kenaikan harga pokok penyediaan (HPP) listrik. Dampaknya dapat memperbesar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar kompensasi kepada PLN, karena tarif listrik PLN berada di bawah HPP dan harga keekonomian. Selain itu, penetapan tarif listrik yang diserahkan kepada mekanisme pasar juga akan membuat tarif listrik bergantung pada demand and supply.

Abrar menyatakan bahwa pembahasan RUU EBET sebaiknya dilanjutkan pada masa kepemimpinan presiden periode 2024-2029.

Menurutnya, hal ini memberikan waktu yang cukup untuk menghindari kerugian yang tidak perlu. Ia menegaskan perlunya menghindari penyelesaian yang terburu-buru hanya untuk memenuhi kepentingan politik saat ini, yang dapat memberikan beban tambahan pada rakyat dan negara.

“Jadi kita masih ada waktu untuk melakukan pembahasannya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Jangan hanya ingin memaksakan ‘syahwat politik’ dipaksakan harus selesai sebelum periode presiden sekarang yang akan berakhir pada Oktober mendatang. Kasihan rakyat dan akan menjadi beban negara nantinya,” ungkap Abrar.

Telah terjadi kecelakaan di KM 85+600 Ruas Tol Cipularang arah Jakarta pada Rabu 10 Juli 2024 pukul 15.20 WIB. Kecelakaan ini melibatkan beberapa kendaraan secara beruntun.

Representative Office 3 selaku pengelola Ruas Tol Cipularang Bersama Kepolisian dan Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) telah berada di Lokasi dan melakukan Upaya penanganan untuk mempercepat proses evakuasi korban dan normaliasi lalu lintas agar dapat segera dilintasi.

Diketahui bahwa kecelakaan diduga berawal dari Bus Primajasa yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta.

Setibanya di Lokasi, pengendara bus kurang antisipasi adanya perlambatan sehingga menabrak kendaraan di depannya. Tercatat sebanyak sepuluh kendaraan terlibat kecelakaan beruntun dan sedang dalam proses evakuasi.

Pukul 16.47 WIB, dua lajur telah berhasil dibuka dan lalu lintas mulai dapat dilalui kembali, namun proses evakuasi masih terus berjalan.

"Tidak terdapat korban jiwa akibat kecelakaan ini," kata Senior Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Agni Mayvinna.

Seluruh korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rojak Sadang. Selanjutnya kejadian ini ditangani oleh Petugas Patroli Jalan Raya Induk Zebra 006.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meragukan pernyataan Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan, yang menyebut Pemerintah akan melaksanakan pembatasan penjualan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Mulyanto tidak yakin dengan kebenaran pernyataan itu karena sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pembatasan distribusi BBM bersubsidi akan dijalankan pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025.

Karena itu Mulyanto menilai ucapan Luhut sekedar pemanasan isu dan tidak serius.

Wakil Ketua FPKS DPR RI itu minta Luhut jangan asal ngomong kebijakan yang bukan wewenangnya. Karena akan membingungkan masyarakat yang sedang berupaya bangkit dari keadaan yang sulit ini.

"Wacana ini kan sudah lama berkembang, karena diketahui terjadi ketidaktepatsasaran yang memicu ketidakadilan dalam distribusi BBM bersubsidi, di mana orang kaya atau mobil mewah kedapatan masih banyak yang menggunakan BBM bersubsidi.

Padahal BBM bersubsidi ini kan ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan. Nyatanya Pemerintah mengambil sikap pembiaran," kata Mulyanto.

"Sementara Pertamina proaktif dengan aplikasi MyPertamina yang melakukan pembatasan penjualan BBM bersubsidi di lapangan. Padahal ini kan aksi korporasi yang tidak ada dasar hukumnya," lanjutnya.

Mulyanto menyoroti ketidaktepatan sasaran dalam pendistribusian BBM bersubsidi yang masih terjadi, dimana kendaraan tambang, industri dan perkebunan yang semestinya tidak menggunakan BBM ini, ternyata di lapangan diketahui masih menggunakan BBM ini.

"Jadi Pemerintah wajib menertibkan soal distribusi BBM ini dengan merevisi Perpres terkait agar semakin berkeadilan," tegasnya.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa RPP Kesehatan akan segera disahkan dalam waktu dekat. Menyikapi hal itu, Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), KH Sarmidi Husna berpendapat, sepanjang pembahasan RPP pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal Pengamanan Zat Adiktif tidak melibatkan partisipasi publik secara luas dan berimbang.

"P3M meminta Menteri Kesehatan agar mengeluarkan pasal-pasal terkait Pengamanan Zat Adiktif dari draft RPP Kesehatan yang ada, karena selain bertentangan dengan UU Kesehatan, UU Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, UU Perkebunan, dan putusan Mahkamah Konstitusi, juga berpotensi mematikan kelangsungan ekosistem dan tata niaga pertembakauan," kata KH Sarmidi Husna dihubungi, Rabu (10/07/2024).

KH Sarmidi Husna berpendapat, pasal-pasal terkait produk industri hasil tembakau seharusnya diatur dalam pengaturan tersendiri sebagaimana mandat UU Kesehatan. P3M mendesak bapak Budi Gunadi Sadikin untuk dipisahkan dari pembahasan RPP Kesehatan dengan pertimbangan mempunyai ekosistem yang berbeda signifikan dengan sektor kesehatan.

UU Kesehatan Pasal 152 Ayat (1) UU 17/2023 memandatkan, ketentuan pengaturan pengamanan zat adiktif, berupa produk tembakau, diatur melalui Peraturan Pemerintah. Begitu pula pada Ayat (2), ketentuan lebih lanjut rokok elektronik diatur melalui Peraturan Pemerintah.

"Kata 'diatur dengan' Peraturan Pemerintah pada Pasal 152, sangat tegas amanatnya, sehingga seyogyanya, rokok konvensional diatur tersendiri, rokok elektronik diatur tersendiri. Keduanya, juga sebaiknya terpisah dari RPP yang memiliki ekosistem berbeda," terang KH Sarmidi.

KH Sarmidi Husna juga mengingatkan bahwa perumusan RPP Kesehatan produk Tembakau harus mengacu pada prinsip-prinsip pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, sebagaimana amanat dalam pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

"P3M mendesak pemerintah bersama multi-stakeholder untuk merumuskan pasal-pasal alternatif terkait RPP yang non-diskriminatif, lebih berkeadilan dan berkedaulatan," ujarnya.

KH Sarmidi Husna mengingatkan, RPP tentang pelaksanaan UU Kesehatan 2023 terkait Pengaman Zat Adiktif merupakan kebijakan pemerintah yang harus mengacu pada prinsip atau kaidah kemaslahatan umat secara umum, yaitu tasharruful imam ‘ala al-ra‘iyyah manuthun bil mashlahah.

"Kebijakan negara atau pemerintah harus mengacu pada kemaslahatan," tegas KH Sarmidi Husna.

Sepanjang pembahasan RPP Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) disinyalir menutup komunikasi dengan multi-stakeholders ekosistem pertembakauan. Demikian halnya dengan P3M yang memberikan masukan namun nampaknya tidak diakomodir oleh Kemenkes.

"Kami menduga mungkin ada tekanan global yang membuat pemerintah terutama Kemenkes tidak melibatkan ekosistem pertembakauan," ujarnya.

Hal itu bisa dilihat dalam Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), sebagaimana pada Pasal 5.3 FCTC dinyatakan, dalam membuat kebijakan berkait pengendalian tembakau pemerintah harus bertindak untuk melindungi dari pengaruh industri tembakau karena ada konflik mendasar dan tidak dapat didamaikan antara kepentingan industri tembakau dan kepentingan kebijakan kesehatan masyarakat.

"Karena ketentuan tersebut, tampaknya hampir tidak mungkin ekosistem pertembakauan dilibatkan oleh Kemenkes. Padahal, petani tembakau, petani cengkeh, dan pekerja IHT yang akan menjadi korban pertama kali jika RPP disahkan. Seharusnya, dalam membuat kebijakan melibatkan objek yang hendak diatur sehingga ketemu titik tengah," imbuh KH Sarmidi.

Merujuk kajian P3M, dampak dari disahkannya RPP Kesehatan dengan pasal tembakau yang ada pada industri akan berpengaruh buruk bagi iklim usaha IHT. Banyaknya larangan terhadap IHT seperti bahan tambahan atau pembatasan tar dan nikotin, akan membuat IHT nasional gulung tikar.

Perlu diketahui, kretek yang menjadi produk IHT nasional menggunakan bahan tambahan rempah sebagai penggenap rasa.

"Kretek khas Indonesia juga menggunakan tembakau dan cengkeh dalam negeri dalam pembuatan rokok. Kalau dibatasi dan dilarang, yang terkena dampak terlebih dahulu industri kretek nasional," katanya.

KH Sarmidi mengungkapkan, sebelum adanya RPP Kesehatan pun, IHT sudah kepayahan karena kebijakan fiskal yang eksesif. Sejak tahun 2020, tarif cukai hasil tembakau selalu naik dua digit. Padahal, di saat bersamaan, IHT tertekan karena pandemi covid-19 dan disusul situasi dunia yang tidak pasti.

Situasi IHT legal saat ini terus terpuruk yang terkonfirmasi melalui realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang tidak memenuhi target. Produksi rokok juga turun. Dengan kondisi itu, pemerintah perlu memberikan peluang untuk pemulihan, dengan cara, tidak ada kenaikan tarif CHT untuk tahun 2025 karena sudah ada kenaikan tarif PPN terhadap hasil tembakau.

"Sedangkan untuk tahun 2026 dan tahun berikutnya, kenaikan tarif cukai HT disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi atau angka inflasi," pinta KH Sarmidi.

Dengan tambahan RPP, tentu akan membuat IHT gulung tikar. IHT akan semakin berat jika harus memenuhi ketentuan dari RPP seperti perubahan kemasan, bahan baku, yang costnya sangat besar, pengaturannya juga semakin ketat.

"IHT telah diatur melalui banyak regulasi. Ada 446 regulasi yang mengatur IHT. 400 (89,68%) itu berbentuk kontrol. 41 (9,19%) mengatur soal cukai hasil tembakau, dan hanya 5 (1,12%) regulasi yang mengatur isu ekonomi/kesejahteraan," tukas KH Sarmidi.

Potensi ekonomi digital Indonesia mencapai Rp4.500 triliun pada 2030. Diproyeksikan PDB per kapita Indonesia pun akan melesat hingga 10 ribu dolar AS pada 2030.

Oleh karena itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sangat mengapresiasi kerja sama antara TikTok dan PT Pos Indonesia dalam menyediakan sebuah wadah kreatif yang didedikasikan untuk komunitas kreator, publisher, pemerintah, serta masyarakat. Erick menilai kolaborasi ini merupakan langkah inovatif dalam mengoptimalkan potensi ekonomi digital Indonesia.

"Saya mengapresiasi apa yang dilakukan TikTok dan Pos Indonesia hari ini. Pesan saya jangan lelah mendampingi para konten kreator dan UMKM untuk terus berkembang," kata Erick di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dia menilai TikTok-Pos Aja! Creator House merupakan sebuah wadah kreatif yang didedikasikan untuk komunitas kreator, publisher, masyarakat dan juga etalase bagi produk UMKM.

"Saya mengapresiasi kerja sama antara PT Pos Indonesia dengan TikTok. Saya selalu bilang Pos Indonesia punya sejarah besar, gedung-gedung bersejarah, tetapi jangan juga di era perubahan yang terjadi, tidak melahirkan sejarah baru lagi," ungkapnya.

Erick juga mendorong TikTok meningkatkan investasinya di Indonesia. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara.

"TikTok harus percaya dan berani investasi lebih dari negara lain, tolong sampaikan ke bos-bos Tiktok, saya sudah pernah ketemu semua, jangan jadi stranger karena di Indonesia potensi ekonomi jauh lebih besar dari yang lain, jadi kalau yang lain kasih satu, Indonesia harus empat," jelasnya.

TikTok, berkolaborasi dengan PT Pos Indonesia (Persero) dan didukung oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meluncurkan "TikTok-Pos Aja! Creator House" untuk pertama kalinya di Indonesia.

Berlokasi di pusat kota Jakarta, rumah kreatif yang didedikasikan TikTok bagi kreator, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan masyarakat luas ini ingin mendorong terciptanya kreasi konten yang menghibur, inspiratif, serta memberi nilai tambah bagi komunitas TikTok di Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, TikTok juga meluncurkan situs "TikTok Indonesia Impact Website" yang merangkum berbagai dampak positif yang dihadirkan komunitas TikTok untuk menginspirasi masyarakat luas agar ikut bergerak melakukan perubahan positif bagi sesama.

Adapun, Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R. Djoemadi mengatakan kolaborasi "TikTok-Pos Aja! Creator House" ini merupakan wujud nyata komitmen Pos Indonesia untuk mendukung kemajuan UMKM dan industri serta konten kreator di Indonesia.

“Kami percaya bahwa para kreator dan UMKM memiliki potensi luar biasa untuk menjadi penggerak ekonomi dan membawa perubahan positif bagi bangsa. TikTok-PosAja! Creator House hadir sebagai ruang dinamis yang akan menghubungkan para kreator, UMKM, dan komunitas lokal untuk berkolaborasi, mengembangkan ide-ide kreatif, dan menciptakan konten yang inspiratif.”jelasnya.

Pos Indonesia mengelola lebih dari 3.000 aset properti yang dapat dimanfaatkan menjadi ruang yang lebih produktif. Sejak pertama kali membuka Gedung Filateli sebagai tempat berkumpulnya generasi muda di tahun 2021 dengan brand PosBloc, Pos Indonesia terus melakukan revitalisasi pada gedung-gedung bersejarah kami.

“Kami berharap TikTok-Pos Aja! Creator House dapat menjadi sarana bagi generasi muda untuk berkarya dan berkolaborasi, serta menjadi ruang produktif bagi UMKM untuk tumbuh secara digital," katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Director of Communications, TikTok Indonesia Anggini Setiawan mengatakan sebagai destinasi hiburan terdepan, TikTok terus menciptakan ruang bagi kreator, UMKM, dan masyarakat untuk berekspresi, ditemukan oleh audiens yang lebih luas, serta saling berkolaborasi lewat kreasi konten yang bermanfaat.

Melalui TikTok-Pos Aja! Creator House, ia berharap sejumlah fasilitas yang dihadirkan dapat mendorong lahirnya kreator baru, berikut konten kreatif yang tidak hanya menghibur, tapi dapat memberi nilai tambah bagi komunitas TikTok dan masyarakat Indonesia.

"Tidak lupa, kami juga ingin mengajak masyarakat untuk mengunjungi situs 'TikTok Indonesia Impact Website' agar dapat ikut terinspirasi melakukan perubahan positif dari cerita komunitas TikTok yang berhasil memanfaatkan TikTok untuk menyebarkan kebaikan."jelasnya.

Sebagai kelanjutan dari penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kerja sama pada 6 Desember 2023 lalu, TikTok-Pos Aja! Creator House hadir sebagai wadah kreatif yang didedikasikan untuk komunitas kreator TikTok, UMKM, publisher, pemerintah, serta masyarakat luas guna mengembangkan kreativitas mereka dan saling berkolaborasi.

Terletak di kantor PT Pos Indonesia (Persero), TikTok-Pos Aja! Creator House menyediakan sejumlah fasilitas bebas biaya yang dapat digunakan, antara lain:

Content Creation Corner: Ruangan khusus yang bisa digunakan oleh kreator, publisher, maupun mitra TikTok untuk membuat konten TikTok.

UMKM Corner (Livestream Area): Area yang dapat digunakan untuk melakukan siaran langsung di TikTok, serta menampilkan produk-produk UMKM di ShopTokopedia.

Wall of Impact: Rangkuman cerita inspiratif dan dampak positif yang dihadirkan oleh para kreator dan UMKM dari seluruh Indonesia untuk menginspirasi masyarakat luas dalam mendorong perubahan positif di komunitas masing-masing.

Workshop Area: Area yang difungsikan untuk beragam kegiatan seperti lokakarya, bincang-bincang, hingga acara peluncuran untuk kreator, publisher, maupun mitra TikTok.

TikTok Music Corner: Area interaktif yang memberikan pengalaman langsung terhadap fitur-fitur TikTok Music dan pembaruan terkini dari industri musik tanah air.

Berkat kekuatan penemuan TikTok, para kreator dan UMKM tidak hanya berhasil menjangkau, tapi juga membawa dampak sosial dan ekonomi bagi Indonesia.

"TikTok berharap dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk ikut berkarya dan bergerak bersama TikTok membawa perubahan positif bagi Indonesia,"pungkasnya.

Pada 2045, Indonesia akan mengalami bonus demografi karena mayoritas penduduk berada dalam usia produktif. Namun, kualitas generasi muda akan menentukan sejauh mana bonus ini dapat dimanfaatkan. Terlebih berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, 23,8% anak usia 0-4 tahun dan 15,5% wanita usia remaja (15-24 tahun) masih mengalami anemia.

Kondisi ini mengkhawatirkan karena kekurangan zat besi dapat mengganggu tumbuh kembang anak secara kognitif, fisik, dan sosial. Di samping itu, timbulnya masalah gizi pada anak usia di bawah dua tahun erat kaitannya dengan persiapan kesehatan dan gizi seorang perempuan untuk menjadi calon ibu, termasuk remaja putri. Remaja putri dengan anemia beresiko menjadi wanita usia subur dengan anemia.

Menciptakan keluarga yang berkualitas merupakan langkah awal dalam membentuk lingkungan yang positif untuk tumbuh kembang anak sehingga dapat tumbuh secara optimal. Diharapkan dengan ketahanan keluarga yang baik yakni keluarga yang ulet, tangguh, mandiri dan harmonis dapat membentuk generasi emas.

Menyadari hal ini serta sejalan dengan Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada 29 Juni 2024 dengan tema “Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas”, Danone Indonesia meneguhkan komitmennya dalam mendukung terciptanya keluarga berkualitas melalui dukungan pada aspek nutrisi untuk si kecil dan keluarga, pencegahan anemia di masyarakat dan juga aspek perusahaan yang ramah keluarga.

IIs Istiqomah, S.P., M.Si., selaku Direktur Yayasan Aspirasi Muslimah (Yasmina), sebuah lembaga non profit yang memiliki visi terwujudnya perempuan dan keluarga berkualitas menjelaskan, “Keluarga merupakan lingkungan pertama yang sangat penting bagi anak, dimana anak mendapatkan pengasuhan, edukasi dan stimulasi seluruh aspek perkembangan dalam kehidupannya. Selain untuk pembentukan karakter, keluarga juga memegang peranan untuk memberikan afeksi, komunikasi, hingga persiapan anak untuk masa depan."

"Dalam hal ini persiapan orang tua untuk masa depan si kecil juga terkait pada hal memastikan sang anak terhindar dari anemia dan stunting dengan memastikan nutrisi yang dikonsumsi sudah terpenuhi dengan cukup, karena dengan kesadaran dan peran aktif keluarga kita dapat mencegah anemia dan memastikan kesehatan generasi selanjutnya. Tentunya didukung dengan stimulasi yang tepat dari lingkup keluarga, kita berharap bekal esensial yang dibutuhkan untuk anak tumbuh menjadi generasi emas dapat terpenuhi,” lanjutnya.

Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK selaku Medical Science Director Danone Indonesia menjelaskan sejak 70 tahun lalu, Danone Indonesia hadir sebagai pelopor nutrisi untuk bangsa dan terus menunjukan eksistensinya dalam mendukung pemenuhan nutrisi bangsa sampai saat ini.

“Dalam mendukung terciptanya Generasi Emas, Danone Indonesia secara aktif terus melakukan berbagai riset dan inovasi untuk bisa menghadirkan produk bergizi yang dibuat khusus untuk membantu menjawab tantangan kebutuhan gizi, termasuk kekurangan Zat Besi seperti SGM Eksplor, satu-satunya dengan IronC - kombinasi unik Zat Besi dan Vitamin C untuk dukung penyerapan nutrisi 2x lipat," kata dr. Ray.

"Selain itu kami juga memiliki produk susu untuk keluarga yang kaya akan nutrisi yang juga dilengkapi dengan iron C maupun nutrisi dan vitamin lainnya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi keluarga dalam SGM Family Yummi-Nutri. Lebih jauhnya, kami juga secara aktif mengajak orang tua di Indonesia untuk lebih cermat dalam memilih susu untuk dukung tumbuh anak maksimal karena tidak semua susu sama. Pastikan pilih susu pertumbuhan dengan dengan zat besi agar anak terbebas dari anemia,” lanjutnya.

Dalam aspek pencegahan anemia, Danone Indonesia juga berperan aktif dalam membangun pemahaman akan isu anemia melalui program berbasis sekolah, seperti program Sehat Bersama Isi Piringku untuk anak usía PAUD dan Sekolah Dasar, serta program GESID (Generasi Sehat Indonesia) untuk remaja.

Selain itu, terdapat program Sekolah Sehat Generasi Maju yang bertujuan untuk mewujudkan sekolah sehat dengan integrasi Edukasi Gizi Seimbang, Pembiasaan PHBS, dan Pemeliharaan Lingkungan, selaras dengan Gerakan Sekolah Sehat (GSS) yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, melalui kolaborasi pentahelix untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku, termasuk dengan Yasmina Foundation selaku mitra Danone Indonesia dalam mengedukasi masyarakat.

Danone Indonesia juga menghadirkan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesehatan dan akses pangan bergizi untuk ibu dan anak, pola asuh serta Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi masyarakat melalui program Tangkas (Tanggap Gizi dan Kesehatan Anak Stunting), Komunitas Isi Piringku, Rumah Bunda Sehat dan Bunda Mengajar. Dalam program ini dilakukan penguatan kapasitas kader kesehatan dan peran perempuan dalam membangun kemandirian ekonomi.

Keseluruhan program-program tersebut telah menjangkau lebih dari 8,6 juta penerima manfaat di Indonesia. Selain intervensi di lapangan, Danone Indonesia juga menghadirkan anemia screener untuk mengetahui risiko anemia pada anak yang dapat diakses melalui https://hellosehat.com/spotlight/cegah-anemia-pada-anak/ secara gratis.

“Membawa dampak positif tidak hanya bagi masyarakat, namun juga untuk karyawan merupakan fokus utama dari inisiatif yang kami jalankan. Sebagai perusahaan ramah keluarga atau family friendly company Danone Indonesia memiliki kebijakan parental policy yakni menyediakan cuti melahirkan 6 bulan bagi karyawan perempuan serta 10 hari bagi karyawan laki-laki serta flexible working hours dan penyediaan ruang laktasi di area kerja agar dapat memastikan pemenuhan ASI Eksklusif pada anak dapat terpenuhi. Kami berharap kebijakan kami ini dapat membantu terciptanya generasi emas Indonesia,” tambah Ray.

Danone Indonesia memiliki program kesehatan bernama BeWell untuk karyawan dan keluarga, yang mencakup tiga pilar utama. Pertama, Pilar Nutrisi yang mencakup edukasi tentang gizi seperti defisiensi zat besi, dampak gula pada tumbuh kembang anak, serta kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan dan kelas memasak.

Pada pilar ini juga dilakukan pemantauan status gizi anak karyawan melalui Program Generasi Maju Bebas Stunting.

Kedua, Pilar Kesehatan Mental menyediakan layanan REHAT (Recharge Your Mental Health) dimana karyawan dapat berkonsultasi dengan psikolog profesional dan perencana keuangan bersertifikat.

Ketiga yakni Pilar Kesehatan Fisik menawarkan berbagai kelas olahraga, vaksinasi, pemeriksaan kesehatan, dan donor darah secara regular untuk karyawan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pemilik PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Wanaartha mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang terjadi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan, sampai saat ini OJK menghormati proses hukum dan terus meminta pemilik asuransi Wanaartha untuk pulang ke Indonesia.

“OJK menghormati proses hukum yang berjalan hingga saat ini. Dalam setiap kesempatan OJK selalu meminta pemilik wanaartha untuk kembali ke Indonesia guna mempertanggung jawabkan perbuatan hukum yang terjadi,” ungkap Ogi di Jakarta, baru-baru ini.

Ogi menyampaikan, bahwa tim likuidasi telah menyelesaikan pembagian dana jaminan tahap pertama kepada pemegang polis asuransi Wanaartha.

“Sesuai dengan laporan yang telah disampaikan oleh Tim Likuidasi diketahui bahwa Tim Likuidasi telah selesai melakukan pembagian dana jaminan tahap pertama secara proporsional kepada pemegang polis,” jelasnya.

Setelah menyelesaikan pembagian dana jaminan tahap pertama, tim likuidasi tengah mengajukan permohonan untuk pencairan tahap kedua kepada pemegang polis.

“Selanjutnya, Tim Likuidasi telah menyampaikan permohonan pencairan tahap kedua atas dana jaminan dan OJK telah menyetujui permohonan pencairan tahap kedua tersebut,” urainya.

Ogi menyampaikan, saat ini dirinya sudah mendapat laporan, bahwa tim likuidasi sudah memulai melakukan pembayaran tahap kedua dan diperkirakan akan selesai secara profesional pada bulan Juli 2024.

“Berdasarkan laporan yang disampaikan Tim Likuidasi, diketahui saat ini Tim Likuidasi sedang melakukan pembayaran tahap kedua kepada Pemegang Polis yang akan dibayarkan secara proposional mulai dari bulan Juni sampai dengan Juli 2024,” tutupnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespon terkait pendapatan premi Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (Paydi) atau unit link yang terus menurun. Unit link memiliki komposisi 26,92% dari total premi atau sebesar Rp19,79 triliun. OJK melihat telah terjadi penurunan premi unit link sebesar 18,23% Year on Year per Mei 2024.

“Pada PAYDI atau unit link memiliki komposisi 26,92% dari total premi atau sebesar Rp19,79 triliun yang mengalami penurunan sebesar -18,23% yoy pada Mei 2024,” kata Ogi Prastomiyono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK di Jakarta, belum lama ini.

Ogi menjelaskan, saat ini OJK terus melakukan perbaikan untuk PAYDI atau unitlink, untuk kegiatan pemasaran produk, pengelolaan kewajiban dan pengelolaan dana.

“Penurunan premi disebabkan turunnya premi produk baru. OJK terus mendorong perbaikan proses pada pemasaran, pengelolaan kewajiban, dan pengelolaan dana,” jelasnya.

Selain itu, Ogi menjelaskan tujuan melakukan perbaikan untuk untuk memperbagus prtofolio PAYDI dapat memberi manfaat sebagaimana yang dijanjikan kepada pemegang polis, “Agar portofolio PAYDI dapat memberi manfaat sebagaimana yang diperjanjikan kepada pemegang polis,” urainya.

Ogi menyampaikan, OJK mendorong unitlink untuk mengembangkan dan menggunakan cara yang lebih efektif dalam mengelola asumsi yang digunakan untuk menetapkan premi dan kewajiban serta memonitoring penepatan investasi sesuai dengan kewajiban dan melihat aspek likuiditas dan kualitas aset.

“OJK juga mendorong perusahaan asuransi untuk terus mengembangkan cara yang lebih efektif dalam mengelola asumsi yang digunakan untuk menetapkan premi dan kewajiban, dan melakukan monitoring atas penempatan investasi yang sesuai dengan kewajiban, serta memperhatikan aspek likuiditas dan kualitas aset, sehingga perusahaan dapat membayar kewajiban yang jatuh tempo dan terus tumbuh secara berkelanjutan ke depan,” jelasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan sebagai perwakilan pemerintah agar penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Program Asuransi Wajib dapat diterbitkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono menjelaskan, saat ini OJK sudah tahap awal untuk peraturan pemerintah program asuransi wajib hanya akan difokuskan pada asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga atau Third Party Liability (TPL).

“Untuk tahap awal, saat ini PP Program Asuransi Wajib akan difokuskan pada asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) pada kendaraan bermotor,” kata Ogi di Jakarta, belum lama ini.

Ogi menambahkan, terkait implementasi program asuransi wajib TPL kendaraan bermotor fokus pada tanggung jawab ketiga untuk segala jenis kerusakan property yang diakibatkan karena kecelakaan, kerusakan kendaraan ataupun kerusakan fasilitas publik.

Terkait implementasi Program Asuransi Wajib tersebut, nantinya TPL pada kendaraan bermotor akan fokus pada tanggung jawab pihak ketiga atas kerusakan property (property damage) yang ditimbulkan dari kecelakaan kendaraan bermotor, baik tuntutan kerusakaan kendaraan bermotor, maupun kerusakan fasilitas publik sebagai dampak peristiwa kecelakaan kendaraan bermotor.

Ogi menjelaskan adapun tantangan dalam penyelenggaraan asuransi wajib terletak pada harmonisasi kebijakan pada lembaga atau intansi pemerintaah bidang keuangan dan lembaga atau intasni yang menangani kebijakan program kendaraan bermotor, sosialisasi kewajiban, dan mekanisme penyelenggaraan asuransi wajib yang haru mudah, efisien dan tidak memberatkan masyarakat.

“Tantangan dan kendala penyelenggaraan asuransi wajib ke depan antara lain terkait harmonisasi kebijakan pada lembaga/instansi pemerintah yang menangani bidang keuangan dan lembaga/instansi yang menangani kebijakan atas program yang diwajibkan seperti kendaraan bermotor, sosialisasi kewajiban Program Asuransi Wajib yang memadai pada masyarakat luas, dan mekanisme penyelenggaraan Program Asuransi Wajib yang harus mudah, efisien dan tidak memberatkan masyarakat,” urainya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas dalam Rapat Terbatas (Ratas) mengatakan bahwa tugas dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan ditambah untuk mengurusi komoditas kakao dan kelapa.

Di sisi lain, usulan untuk membentuk badan sendiri yang mengatur tata kelola dana perkebunan cokelat dan kelapa yang disampaikan pada Ratas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut ditolak oleh orang nomor 1 di Indonesia itu.

Alih-alih membuat badan yang berdiri sendiri mengurus kakao dan kelapa, Zulhas menyebut jika Jokowi menolak usulan tersebut sehingga urusan dua komoditas tersebut bakal digabung dengan BPDPKS. Skemanya, akan ada satu divisi yang mengurusi dua komoditas tersebut dalam tubuh BPDPKS.

"Tapi tadi diputuskan badannya digabung dengan BPDPKS. Digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya,” ucap Zulhas kepada wartawan usai Ratas di Istana Negara, Rabu (10/7/2024).

Saat ini, pihaknya mengaku tengah menunggu riset, kajian dan usulan pasti terkait hal tersebut.

“Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," sambung Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh Zulhas mengapa tidak dibentuk badan sendiri yang khusus mengurus kakao dan kelapa. Dia mengklaim jika kedua komoditas itu saat ini tengah mengalami penurunan produksi. Di sisi lain, banyak petani rakyat yang menggarap kedua komoditas tersebut sehingga pihaknya merasa hal tersebut akan membebani jika diberi iuran untuk badan sendiri.

Maka dari itu, dia mengklaim jika dana BPDPKS bisa menjadi subsidi silang untuk kakao dan kelapa jika dua komoditas tersebut dileburkan dalam badan layanan umum di bawah naungan Kementerian Keuangan tersebut.

"Jadi kalau badan sendiri dipunguti lagi kan ga, mungkin berat nanti. Kalau BPDPKS dananya Rp50 triliun lebih jadi subsidi silang pembibitan riset segala macem mengenai kelapa dan kakao ini digabungkan ke BPDPKS," terangnya.

Menurut Zulhas, penambahan divisi di BPDPKS untuk kakao dan kelapa akan dilakukan secepatnya pasca keputusan tersebut diteken oleh Jokowi. Di sisi lain, dirinya juga menjelaskan bahwa pengusaha atau eksportir kelapa dan cokelat tidak akan dibebankan iuran atas realisasi dari rencana tersebut ke depannya.

“Saya tadi usul tidak ditambah lagi. Ada iuran apa (BPDPKS) saya lupa tadi apa, tapi yang jelas tidak ditambah lagi,” pungkasnya.