Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap kabar terkini pembayaran klaim terhadap nasabah asuransi bermasalah. Asuransi tersebut antara lain, PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera, dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (WanaArtha Life).

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pembayaran klaim AJB Bumiputera sampai akhir September 2024 telah dilakukan kepada 91.403 nasabah dengan nominal Rp 337,4 miliar.

"Pembayaran klaim ini terdiri dari Asuransi Perorangan sebesar Rp 256,04 miliar untuk 84.096 peserta dan Asuransi Kumpulan sebesar Rp 81,3 miliar untuk 7.307 peserta," kata Ogi dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Kemudian Wanaartha Life, Ogi mengatakan, masih dalam proses likuidasi setelah pencabutan izin usaha pada Desember 2022. Dia menuturkan, Tim Likuidasi telah melakukan pembayaran tahap 1 dan tahap 2.

"Serta sedang memproses pembayaran tahap 3 kepada pemegang polis dengan jumlah pembayaran secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku. Kami akan terus memantau secara berkala progress penyelesaian ini," jelasnya.

Sementara kondisi terkini Kresna Life, OJK telah mengajukan upaya hukum kasasi dan menunggu proses selanjutnya di Mahkamah Agung. Pihaknya akan memantau progresnya.

Terkait alasan kasasi yang diajukan OJK ke MA, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara mengatakan hal tersebut dilakukan demi memberikan perlindungan yang adil bagi korban atau pemegang polis. Pihaknya berharap MA bisa memberikan putusan yang berpihak secara adil terhadap pihak di sektor jasa keuangan ini.

"Untuk melindungi kepentingan pemegang polis, OJK telah mengajukan upaya hukum kasasi ke MA. OJK berharap MA memberikan keputusan yang berpihak kepada kepentingan yang lebih luas yaitu kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk seluruh pihak di sektor jasa keuangan," kata dia dalam konferensi pers secara virtual, Senin (5/8/2024).

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan proses likuidasi aset PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life (WAL) terus berjalan.

OJK mendesak pemilik Wanaartha, Evelina Pietruschka dan sejumlah kerabat yang terlibat dalam kasus gagal bayar ini untuk kembali ke Indonesia.

“Dalam setiap kesempatan OJK selalu meminta pemilik Wanaartha untuk kembali ke Indonesia guna mempertanggung-jawabkan perbuatan hukum yang terjadi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, Kamis (3/10).

Tim likuidasi WAL, lanjut Ogi, sedang melakukan upaya likuidasi terhadap aset lainnya, antara lain penjualan aset properti tersisa.

Sementara upaya hukum terhadap beberapa aset keuangan yang dimiliki oleh WAL juga masih dalam proses.

“OJK menghormati proses hukum yang berjalan hingga saat ini,” ujar Ogi.

Kasus yang bergulir sejak 2022 ini mendapat perhatian publik seiring jeritan para pemegang polis. Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) telah menetapkan tiga orang tersangka berstatus DPO atas kasus ini.

Ketiganya adalah Evelina Larasati Fadil atau Evelina Pietruschka, Manfred Armin Pietruschka (suami Evelina), dan anaknya Rezanantha Fadil Pietruschka.

Kabar yang beredar, Evelina Cs telah menetap di Amerika Serikat (AS). Polri dikabarkan telah menggandeng FBI untuk melacak keberadaan para tersangka ini.

(Fiki Ariyanti)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan masih mengejar salah satu tersangka dari kasus Asuransi WanaArtha Life yang berada di luar negeri. Diketahui tersangka asuransi itu merupakan anak bungsu dari pemilik WanaArtha Life.

"OJK menghormati proses hukum yang berjalan hingga saat ini. Dalam setiap kesempatan OJK selalu meminta pemilik WanaArtha untuk kembali ke Indonesia guna mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang terjadi," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/10/2024).

Sementara ini, OJK menyebut, Tim Likuidasi melaporkan telah melakukan pembagian dana jaminan dalam tiga tahap secara proporsional kepada pemegang polis. Proses pembagian dana jaminan itu akan terus diupayakan dengan memanfaatkan aset dari asuransi tersebut.

"Selanjutnya, Tim Likuidasi saat ini sedang melakukan upaya likuidasi terhadap aset lainnya antara lain penjualan aset properti tersisa dan upaya hukum terhadap beberapa aset keuangan yang dimiliki oleh WAL yang saat ini masih dalam proses hukum," jelasnya.

Tersangka yang ada di luar negeri itu terungkap sebelumnya dari Kepala Sub Direktorat Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Bareskrim Polri Kombes Pol Ma'mun. Kepolisian Indonesia bahkan sampai mengejar ke Amerika Serikat dan meminta bantuan FBI.

Selain anak bungsu pemilik WanaArtha, kepolisian sebenarnya telah menetapkan 7 tersangka. Kasus ini telah bergulir sejak 2022, dan sampai saat ini proses hukum masih berjalan.

Sebagai informasi, OJK telah membubarkan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) milik PT Asuransi Jiwa Adisarana WanaArtha alias WanaArtha Life pada awal 2023 lalu.

Hal ini ditegaskan lewat Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP-13/D.05/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Pembubaran Dana Pensiun Lembaga Keuangan Adisarana Wanaartha.

Pencabutan itu menjadi buntut akibat asuransi tersebut gagal bayar polis nasabahnya, bahkan perusahaan melakukan dosa besar dengan memanipulasi laporan keuangannya.

Sebelumnya, Ogi pernah mengatakan sejak 2019 laporan keuangan Wanaartha Life tercatat seolah-olah normal. Saat itu kewajiban perusahaan tercatat sebanyak Rp 3,7 triliun sedangkan asetnya Rp 4,712 triliun, dan ekuitas tercatat positif Rp 977 miliar.

"Namun dilakukan audited tahun 2020 adanya polis tidak tercatat pada pembukuan perusahaan. Ketika dimasukkan ke dalam laporan keuangan perusahaan maka kewajiban PT WAL tahun 2020 meningkat kewajibannya menjadi Rp 15,84 triliun, naik Rp 12,1 triliun kenaikan kewajibannya. Kemudian asetnya naik sedikit Rp 5,68 triliun sehingga ekuitas Rp 10,8 triliun ini audited terakhir dilakukan 2020," jelasnya, dalam konferensi pers, Senin (5/12/2022) yang lalu.

Menurut Ogi, laporan keuangan hasil audit menunjukkan kewajiban jauh dari aset dan tidak bisa disanggupi oleh pemegang saham untuk melakukan penambahan modal atau investasi baru.

Telah bergulir bertahun-tahun, kasus tersebut juga belum kunjung selesai. Pada awal 2024, para korban yang tergabung dalam Aliansi korban WanaArtha Life melakukan aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes karena kasusnya yang tidak bertemu titik terang.

Ketua Aliansi Korban WanaArtha Life Johanes Buntoro mengatakan kasusnya telah berjalan selama 4 tahun. Namun, hingga kini, kasusnya tidak sedikitpun menemui titik terang. Dengan begitu, dia menilai hak asasi manusia (HAM) para korban seperti sudah mati.

"Iya ini kami juga kan RIP HAM Indonesia, seperti mati lah nggak ada harganya. Ya kalau ini kan sudah jalan 4 tahun. Bayangkan sudah 4 tahun nggak ada sedikitpun titik terangnya," katanya kepada detikcom, Senin (8/1/2024).

JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan perkembangan terkini mengenai penanganan penyelesaian masalah dua perusahaan asuransi jiwa yaitu PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) dan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life).

Perkembangan yang dimaksud diungkapkan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (KE PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono kepada wartawan pada Kamis (3/10/2024) malam. Pertama-tama, Ogi menerangkan perkembangan kasasi yang diajukan pihak OJK terkait putusan Kresna Life.

“Hingga saat ini upaya hukum kasasi masih berlangsung,” ujar Ogi.

Sebagai konteks, OJK mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) atas putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan pemilik Kresna Life, Michael Steven, untuk membatalkan sanksi administratif dan perintah tertulis dari OJK. Upaya ini dilakukan regulator salah satunya guna memastikan Michael Steven tidak mengulangi pelanggaran serupa di sektor pasar modal.

OJK menilai, Michael Steven melakukan intervensi dalam penempatan investasi di Grup Kresna yang salah satunya adalah Kresna Life. Intervensi semacam itu dinilai OJK syarat akan benturan kepentingan dan merugikan konsumen.

Masih tentang Kresna Life, Ogi mengungkapkan bahwa saat ini proses likuidasi Kresna Life terus berlangsung dengan telah diterimanya tagihan kreditur dan pemegang polis kepada tim likuidasi. Selanjutnya tim likuidasi telah memulai proses untuk menunjuk akuntan publik dalam menyusun neraca penutupan.

Sementara soal Wanaartha Life, OJK menjawab upaya untuk memulangkan pemilik perseroan yang kini disebut-sebut masih berada di luar negeri. Dalam hal ini, OJK juga menyatakan tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

“OJK menghormati proses hukum yang berjalan hingga saat ini. Dalam setiap kesempatan OJK selalu meminta pemilik wanaartha untuk kembali ke Indonesia guna mempertanggung-jawabkan perbuatan hukum yang terjadi,” ujar Ogi.

Di sisi lain, Ogi juga menjelaskan kondisi terkini mengenai pembagian hak kepada pihak terkait seiring dengan proses likuidasi Wanaartha Life yang tengah berjalan. Berdasarkan laporan Tim Likuidasi kepada OJK, mereka telah melakukan pembagian dana jaminan dalam tiga tahap secara proporsional kepada pemegang polis.

“Selanjutnya, Tim Likuidasi saat ini sedang melakukan upaya likuidasi terhadap aset lainnya antara lain penjualan aset properti tersisa dan upaya hukum terhadap beberapa aset keuangan yang dimiliki oleh WAL (Wanaartha Life) yang saat ini masih dalam proses hukum,” pungkas Ogi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Ahli Hukum Perdata dari Universitas Airlangga Koesrianti menilai gugatan perwakilan kelompok alias class action pemegang polis PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life atau WAL) terhadap Otoritas Jasa Keuangan atau OJK salah sasaran. Menurut dia, pemegang polis seharusnya menuntut perusahaan yang melakukan wanprestasi, bukan ditujukan ke lembaga negara.

“Gugatan itu seharusnya ditujukan kepada pihak yang merugikan secara materiil pada dirinya atau individu atas perbuatan produk atau jasa pihak yang menyediakan,” kata Koesrianti dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikutip dari keterangan resmi, Kamis, 22 Agustus 2024.

Sidang ini merupakan lanjutan dari tuntutan sejumlah pemegang polis Wanaartha yang melakukan gugatan class action terhadap Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung RI, OJK, dan perusahaan asuransi Wanaartha Life. Koesrianti menyatakan, gugatan harus ditujukan ke pihak yang merugikan secara langsung.

“Jika ada hubungan atau perjanjian antara pihak individu, jika terjadi wanprestasi, maka para pihak bisa mengajukan gugatan pada pihak lain. Ini berjanji dengan siapa, tapi dia menggugat pihak lain di luar ikatan yang ada,” ujarnya.

Lebih jauh Koesrianti menyebutkan OJK sebagai pengawas industri jasa keuangan sudah melakukan kewenangannya dalam pengawasan terhadap WAL. “Tahapan itu sudah dilalui OJK dan punya kewenangan sesuai legal basis ada dasar hukum. PT WAL itu sudah diingatkan bahwa keuangannya tidak sehat dan sudah mendapat peringatan 1,2,3 dan sebagainya sampai dilikuidasi,” kata dia.

Selain itu, OJK sudah menjalani aturan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti mencabut izin usaha WAL dan mengeluarkan ketentuan mengenai proses likuidasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono sebelumnya dalam keterangan tertulis pada 8 Agustus 2024, menyampaikan bahwa tim likuidasi Wanaartha tengah bekerja dalam menyelesaikan kewajiban dan dalam proses pembagian proporsional tahap kedua kepada pemegang polis.

Ia menjelaskan, jumlah pemegang polis yang telah menerima pembayaran sebanyak 8.809 pemegang polis. Sebelumnya diketahui tim likuidasi telah menerima tagihan klaim dari pemegang polis dan kreditur lainnya. Pada November 2023, tim memverifikasi 26.285 jumlah polis dari 12.577 pemegang polis.

Menurut OJK, perpanjangan masa tugas tim likuidasi merupakan kewenangan RUPS sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. OJK terus mendorong tim likuidasi Wanaartha untuk melakukan segala upaya termasuk langkah hukum dalam rangka optimalisasi pengembalian dana kepada pemegang polis atas aset-aset yang saat ini bermasalah akibat adanya sengketa hukum.

Kasus ini bermula dari Wanaartha Life yang mengalami gagal bayar polis (insolven) terhadap para nasabahnya. Gagal bayar klaim polis asuransi mencapai Rp 15 triliun.

OJK kemudian mencabut izin Wanaartha Life sejak Senin, 5 Desember 2022. Wanaartha dilarang menjalankan seluruh kegiatan usaha, baik di kantor pusat maupun luar kantor pusat.

Perusahaan tersebut juga diminta menyusun dan menyampaikan neraca penutupan kepada OJK, paling lambat 15 hari setelah pencabutan izin usaha. Namun, kedua pemilik perusahaan itu sudah kabur keluar negeri dan masuk dalam Daftar Pencarian Internasional (DPO) dengan status Red Notice dari Interpol.

Pencabutan izin ini dilakukan karena Wanaartha tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas (risk based capital) yang ditetapkan oleh OJK sesuai ketentuan yang berlaku. Sebab, perusahaan tidak mampu menutup selisih kewajiban dengan aset, baik melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang investor.

Tingginya selisih antara kewajiban dengan aset merupakan akumulasi kerugian akibat penjualan produk sejenissaving plan. Wanaartha menjual produk dengan imbal hasil pasti yang tidak diimbangi kemampuan perusahaan mendapatkan hasil dari pengelolaan investasinya. Kondisi ini direkayasa oleh Wanaartha sehingga laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK maupun laporan keuangan publikasi tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Moh Khory Alfarizi dan Amelia Rahima Sari berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan kabar terbaru terkait pembayaran hasil likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life (Dalam Likuidasi).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan Tim Likuidasi Wanaartha Life saat ini masih melakukan pembagian proporsional atau pembayaran hasil likuidasi tahap kedua kepada pemegang polis. Dia bilang pemegang polis yang telah menerima pembayaran berjumlah 8.809 pemegang polis.

"OJK akan terus melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dari Tim Likuidasi Wanaartha sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (6/8).

Sebelumnya, Ketua Tim Likuidasi Wanaartha Life Harvardy Muhammad Iqbal menyebut pihaknya tengah melakukan pembayaran hasil likuidasi tahap 2 dan nilai yang disalurkan sebesar Rp 49,3 miliar hingga Juli 2024. Adapun periode pembayaran tahap 2 dimulai dari Juni 2024 hingga Juli 2024.

"Sebelumnya, telah dilakukan pembayaran hasil likuidasi tahap 1 sebesar Rp 26,4 miliar. Pembagian proporsional tahap 1 sudah dibayarkan kepada lebih dari 8.700 pemegang polis," ujarnya kepada Kontan, Kamis (1/8).

Harvardy menerangkan pembayaran tahap 3 akan dilakukan setelah Tim Likuidasi selesai melakukan pembayaran tahap 2 kepada pemegang polis yang baru mengajukan konfirmasi penerimaan pembagian proporsional. Dia bilang sumber dananya berasal dari dana jaminan dan aset-aset likuidasi yang sudah berhasil dijual atau dicairkan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau Wanaartha Life (dalam Likuidasi) membeberkan kabar terbaru soal perkembangan aset Wanaartha Life.

Ketua Tim Likuidasi Wanaartha Life Harvardy Muhammad Iqbal mengatakan, seluruh aset tanah dan bangunan yang semula dicatat sebagai aset tidak bermasalah, ternyata statusnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih diblokir oleh Bareskrim Polri (menjadi aset bermasalah).

"Hal itu sehubungan dengan perkara pidana yang melibatkan 7 tersangka dari pihak Wanaartha Life. Dengan demikian, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) membatalkan permohonan lelang aset yang diajukan oleh Tim Likuidasi," ucapnya kepada Kontan, Kamis (1/8).

Harvardy menyampaikan, Tim Likuidasi sedang mengupayakan pembukaan blokir aset-aset tersebut di Bareskrim Polri agar dapat dilakukan penjualan. Dengan demikian, hasilnya dapat dibagikan kepada pemegang polis.

Selain itu, Harvardy juga membeberkan fakta terbaru terkait aset reksadana sebesar kurang lebih Rp 300 miliar yang tidak dirampas negara.

Faktanya, yakni aset reksadana produk RD Pinnacle Protected Fund 2 sebanyak 265.479.034 unit telah dirampas negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 4165 K/Pid.Sus/2023 tanggal 12 Oktober 2023 jo. Putusan No. 46/PID.SUS-TPK/2022/PT DKI tanggal 9 Januari 2023 jo. Putusan No. 61/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 22 Juni 2022.

"Selain itu, terhadap sisa aset reksadana sebanyak 19, Tim Likuidasi telah menerima surat dari Kejaksaan Negeri tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya disita eksekusi oleh pihak Kejaksaan Agung. Tim Likuidasi sedang berupaya meminta kepada Kejaksaan Agung untuk melepaskan sita tersebut karena aset reksadana itu tidak terkait perkara Benny Tjokro dan merupakan hak para pemegang polis Wanaartha Life," kata Harvardy.

Sementara itu, Harvardy menyebut Tim Likuidasi telah melaksanakan pembayaran hasil likuidasi tahap kedua kepada pemegang polis dengan nilai Rp 49,3 miliar hingga Juli 2024. Adapun periode pembayaran tahap 2 dimulai dari Juni 2024 hingga Juli 2024.

Sebelumnya, Tim Likuidasi juga telah melakukan pembayaran hasil likuidasi tahap 1 sebesar Rp 26,4 miliar. Pembagian proporsional tahap 1 sudah dibayarkan kepada lebih dari 8.700 pemegang polis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, mengatakan bahwa Tim Likuidasi telah selesai melakukan pembagian dana jaminan tahap pertama kepada para pemegang polis Wanaartha.

“Sesuai dengan laporan yang telah disampaikan oleh Tim Likuidasi diketahui bahwa Tim Likuidasi telah selesai melakukan pembagian dana jaminan tahap pertama secara proporsional kepada pemegang polis,” katanya dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Ia pun menuturkan bahwa mulai Juni hingga Juli 2024, tim tersebut tengah melakukan pembayaran dana jaminan tahap kedua kepada para pemegang polis.

“OJK menghormati proses hukum yang berjalan hingga saat ini. Dalam setiap kesempatan, OJK selalu meminta pemilik Wanaartha untuk kembali ke Indonesia guna mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang terjadi,” ujarnya.

Kasus Kresna Life

Sementara itu, Ogi menyatakan pihaknya kini sedang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) mengenai putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta Nomor 238/B/2024/PT.TUN.JKT pada 14 Juni 2024 lalu. Putusan tersebut membatalkan pencabutan izin usaha Kresna Life,

Pihaknya pun tengah menyusun memori kasasi yang akan diajukan pada batas waktu yang telah ditentukan ketentuan perundangan.

“OJK menghargai putusan PTTUN dan tetap memantau proses yang berlangsung. Saat ini Tim Likuidasi masih bekerja untuk bisa melihat dan mencari aset yang ada,” ujarnya.

Berdasarkan informasi terakhir yang disampaikan kepada OJK, hingga saat ini jumlah polis Kresna Life tercatat sekitar 7 ribu polis yang hampir seluruhnya dimiliki oleh nasabah perorangan.