Bisnis.com, JAKARTA - Penetrasi internet Indonesia melesat hingga 440 basis points (bps) selama 10 tahun terakhir. Agresivitas pembangunan infrastruktur data guna mengoptimalkan kue ekonomi digital di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah tertinggal

Dari total populasi sebanyak 275,5 juta orang, penetrasi internet di Tanah Air naik dari 34,9% pada 2014 menjadi 79,5% pada 2024.

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Fadhilah Mathar, mengatakan meningkatnya angka masyarakat pengguna ke internet akan membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi digital.

Hal tersebut dapat terjadi karena kehadiran infrastruktur kerap dijalankan bersama dengan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas masyarakat.

"Program digitalisasi yang kami lakukan tidak hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur internet, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan digital di seluruh pelosok negeri," kata Fadhilah, dikutip Jumat (3/9/2024).

Sebagaimana diketahui, pengembangan infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi salah satu program andalan BAKTI Kemenkominfo.

Fadhilah menjelaskan, melalui jaringan satelit, fiber optik dan Base Transceiver Station (BTS) 4G, pemerintah berupaya memastikan semua masyarakat di Indonesia merasakan manfaat kemajuan teknologi.

Bakti saat ini mengoperasikan Satelit Multifungsi Satria-1 dengan kapasitas bandwidth 150 Gbps yang menyasar ke 37.000 titik di seluruh Indonesia. Kemudian, pada Juni 2024, sebanyak 4.990 BTS 4G dari target 5.618 BTS telah beroperasi.

Kemudian Jaringan Tulang Punggung Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL) Palapa Ring yang membentang sepanjang 12.148 kilometer menghubungkan 90 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan 57 kabupaten/kota layanan dan 33 kabupaten/kota interkoneksi.

Perbesar

Dalam perjalanannya, sambung Fadhilah, pemerataan infrastruktur di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu yang terbesar adalah menciptakan permintaan (demand) di wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh teknologi digital.

Kondisi ini, jelasnya, diantisipasi dengan ditingkatkannya fokus dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui program-program pelatihan digital oleh Kemenkominfo.

"Kami menyadari digitalisasi hanya akan berhasil jika masyarakat memiliki keterampilan yang memadai untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan untuk menciptakan talenta digital yang siap bersaing di era ekonomi digital," ujarnya.

Dia menambahkan, pemerintah juga berkolaborasi dengan swasta dan masyarakat untuk menjadikan sumber daya manusia siap mencapai tujuan besar Indonesia menjadi negara maju dan berdaya saing tinggi pada 2045.

Berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, Bakti melibatkan 80 badan usaha untuk mendorong kematangan atau maturitas desa melalui digitalisasi.

Pulau Jawa menjadi pulau dengan jumlah badan usaha terbanyak yang terlibat dalam program. Total ada 19 badan usaha.

Pulau Kalimantan menempati urutan kedua dengan 18 badan usaha, diikuti oleh Sulawesi (10 badan usaha), Sumatra (7 badan usaha) dan Maluku & NTT dengan 2 badan usaha.

Dalam mendorong maturitas desa, badan usaha akan bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa internet (ISP) yang merupakan pengguna jaringan tulang punggung (backbone) Palapa Ring Bakti.

Dampak internet dan peluang

Sementara itu, di depan hadapan perwakilan negara-negara di Asia dan Afrika, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa pada 2023 capaian ekonomi digital Indonesia tembus US$82 miliar atau setara dengan Rp1.274 triliun (asumsi kurs Rp15.532 per dolar AS), tumbuh sekitar 8-10%.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh hadirnya infrastruktur digital yang tidak hanya cepat, juga makin merata, yang dihadirkan oleh pemerintah dan swasta.

“Kami menargetkan nilai ekonomi digital mencapai US$109 miliar [Rp1.693 triliun] pada tahun depan [2025]” ujarnya dalam Panel Discussion IAF 2024 yang bertema Economic Transformation.

Perbesar

Menurutnya, ekonomi digital Indonesia terus berkembang pesat, dengan penetrasi digital yang kini mencapai hampir 80%. Penetrasi internet yang terus meroket juga telah melahirkan ribuan komunitas startup dan UMKM, sebagai penggerak roda perekonomian Indonesia.

Kemenparekraf mencatat saat ini ada sekitar 2.600 startup aktif di Indonesia.

Berlanjut

Meski penetrasi internet terus tumbuh, faktanya masih ada 20% penduduk Indonesia yang belum tersentuh Internet. Akses internet baru di puluhan ribu titik yang dihadirkan selama 10 tahun terakhir juga membutuhkan perawatan dan peningkatan kapasitas seiring dengan meningkatnya adopsi digital di titik-titik tersebut.

Kebutuhan internet pada satu titik yang awalnya mungkin hanya 20 Mbps, sudah tumbuh beberapa kali lipat karena pengguna internet di wilayah tersebut meningkat.

Pemerintahan Prabowo Subianto menyatakan akan menjadikan pemerataan akses internet menjadi salah satu fokus guna memangkas kesenjangan digital. Sama seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi), Prabowo juga menaruh perhatian dalam memperluas cakupan layanan data.

Rencana Prabowo - Gibran

Diketahui, pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi mengebut pembangunan base transceiver station (BTS) di 12.548 desa. Dari jumlah tersebut sebanyak 9.113 desa menjadi tanggung jawab pemerintah, sementara itu sisanya sekitar 3.435 desa dibangun oleh operator seluler.

Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa Prabowo Subianto sekaligus politikus partai Gerindra Dirgayuza Setiawan mengatakan pemerintahan Prabowo Subianto juga akan fokus dalam melakukan penyebaran infrastruktur digital, sebagaimana yang disampaikan oleh Hashim Sujono Djojohadikusumo, adik Prabowo.

“Bahwa pemerataan internet terutama untuk peningkatan kecepatan internet yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, itu perlu ditingkatkan secara signifikan,” kata Dirgayuza disela-sela acara Unlocking Digital Economy for Growth 8%, Selasa (3/9/2024).

Dia juga menekankan bahwa kunci internet itu ada tiga. Pertama, daerah yang belum mendapat internet harus terjangkau layanan data. Kedua, peningkatan kecepatan.

“Ketiga, yang tidak kalah penting harganya juga harus terjangkau. Itu kemarin Pak Prabowo melalui Pak Hashim sudah menjelaskan bahwa itu akan menjadi salah satu fokus pemerintah ke depan,” kata Dirgayuza.