Bisnis.com, JAKARTA – Pemanfaatan internet untuk sektor pendidikan di desa tertinggal belum optimal. Terkedala oleh beberapa hal.

Riset teranyar Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan jumlah surveyor berstatus siswa yang sudah mengakses sumber belajar tambahan seperti video pembelajaran, ebook, dan materi pembelajaran interaktif melalui internet baru 31%.

Sementara 22% lainnya disebutkan hanya menggunakan internet untuk mencari informasi dan melakukan riset untuk proyek atau tugas mereka. Jumlah tersebut berpeluang untuk ditingkatkan.

Penelitian berjudul Survey Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024 itu juga menyebut sebanyak 18,5% tenaga didik di desa yang mengikuti pelatihan dan pengembangan profesional secara online.

Kemudian, 16% siswa dan pendidik dapat mengeksplorasi dan menggunakan berbagai alat dan teknologi digital; serta, 12,5% siswa dan tenaga pendidik di desa belum memanfaatkan akses internet untuk kebutuhan pendidikan/pembelajaran.

Dari sisi guru, sebanyak 48,4% yang di survey mengatakan lebih mudah mengakses informasi dan sumber belajar; 25,3% merasa terbantu, tetapi masih ada kendala teknis; 19,2% menjadi lebih inovatif dalam pengajaran.

Kendati demikian, masih terdapat 6% di antaranya yang belum memanfaatkan internet secara optimal, serta 1% mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi.

Pemanfaatan akses internet Bakti dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya, kelas virtual melalui aplikasi video conference (misalnya, Zoom, Google Meet) serta mengakses dan menggunakan materi pembelajaran digital (misalnya, video pembelajaran) sebanyak 33,3%.

Terkait dengan perkembangan tersebut, penilaian perangkat desa terhadap kontribusi akses internet BAKTI dalam meningkatkan kualitas pendidikan di desa cukup objektif.

Yakni, sebanyak 39,2% mengatakan kontribusinya sudah terlihat, meskipun masih ada beberapa area yang perlu diperbaiki.

Lalu, 22,5% menyebut hanya terlihat sedikit peningkatan kualitas pendidikan di desa setelah adanya akses internet Bakti. Sebanyak 19,2% mengakui terjadi peningkatan kualitas pendidikan yang signifikan setelah adanya.

Namun, 19,2% lainnya masih melihat tidak ada perubahan yang signifikan dalam kualitas pendidikan meskipun adanya akses internet Bakti.

Beberapa hal pun dinilai menjadi kendala. Paling banyak, surveyor melihat kurangnya infrastruktur yang memadai dan koneksi internet yang tidak stabil sebagai kendala (59,2%). Kemudian, keterbatasan perangkat keras seperti komputer atau tablet di sekolah (12,5%).

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat di daerah tertinggal merasa merasa puas dengan kehadiran internet Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo. Infrastruktur telekomunikasi yang dibangun Bakti juga telah membuat masyarakat di 3T makin terpapar dengan internet.

Dari total 8,1 juta masyarakat di daerah tertinggal yang telah terhubung internet, sebanyak 73% merasa puas dengan kehadiran internet Bakti. Sementara itu 21,90% kurang puas.

Diketahui, penetrasi internet di wilayah tertinggal menembus 82,6% pada September 2024. Artinya masih ada 17,4% masyarakat yang belum mendapat akses internet.

Kehadiran internet membantu mereka dalam mengakses informasi dari sosial media (47,60%) mengakses hiburan (12,5%) hingga memba

Riset yang sama juga mengungkapkan bahwa sebelum Bakti membangun akses internet di desa, tinggkat penggunaan internet di desa berada pada rentang sedang hingga rendah (64,1%). Mereka sulit mendapat akses internet, jika pun ada, kecepatan internet yang hadir terbatas.

Kemudian sebanyak 16,7% responden mengaku tidak mendapat akses internet sama sekali.

Hanya 17,5% responden yang merasa mendapat internet dengan kualitas cukup baik sebelum Bakti hadir.

Adapun setelah infrastruktur internet Bakti hadir, masyarakat mulai merasakan dampak dari layanan internet.

Sebanyak 33,63% responden mengaku internet Bakti membantu mereka untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman menggunakan aplikasi atau pesan sosial media. Sebanyak 18% responden menggunakan untuk mendengarkan musik secara streaming, 14,80% menggunakan untuk mengakses informasi terbaru secara daring, dan 9% untuk mencari informasi tentang peluang kerja dan pendidikan.

Internet Bakti juga digunakan untuk meningkatkan skil (6,3%) dan bertransaksi secara online (7%).

Dalam Survei Penetrasi Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024, APJII melibatkan 1.950 responden yang tersebar di 64 kabupaten di 17 provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 899 responden (46%) berada di wilayah Papua, kemudian 414 responden (21%) berada di Nusa Tenggara Timur, dan 181 responden (9%) berada di Maluku.

Lebih lanjut mayoritas sampel responden (60%) berusia 12-43 tahun, dengan tiga pekerjaan teratas adalah Petani (18,8%), Ibu Rumah Tangga (19,5%) Pelajar/Mahasiswa (15%), Wiraswasta (8,3%) dan lain sebagainya.

Riset dilaksanakan selama periode Juli - September 2024, dengan menggunakan metode probability sampling.

Sebelumnya, Kepala Divisi Pengadaan BAKTI Kominfo Gumala Warman mengatakan upaya memangkas kesenjangan digital di daerah rural dilakukan melalui pembangunan infrastruktur seperti BTS 4G, jaringan serat optik, dan satelit.

Bakti telah membangun infrastruktur base transceiver station (BTS) di 1.665 lokasi menggunakan kontribusi Universal Service Obligation (USO), serta di 4.995 lokasi menggunakan bauran pembiayaan. Keseluruhan pemancar sinyal tersebut dibangun di daerah 3T.

Bakti, kata Gumala, juga membangun dan menyediakan layanan internet berbasis serat optik, satelit dan radio link yang terdapat di 18.697 titik layanan publik di seluruh Indonesia.

“Kemudian, jaringan fiber optik juga sepanjang 12.229 km yang dinamakan Palapa Ring merupakan proyek telekomunikasi pemerintah pertama yang menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha,” kata Gumala Warman dalam literasi digital Empowern3T, Embrace the Digital age Lead the Change di Auditorium Universitas Pattimura, Selasa (17/2024).

Untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau serat optik dan radio link, Bakti mengoptimalkan Satelit High Throughput Satellite (HTS) Satria yang dinamakan Satria 1 dengan kapasitas sebesar 150 Gbps.

Perbesar

Satria, kata Gumala, telah diluncurkan pada 19 Juni 2023 dan beroperasi pada 2 Januari 2024.

Dalam pemaparannya, Gumala mengungkapkan masih banyaknya kendala atau tantangan dibalik masifnya pembangunan akses telekomunikasi di daerah 3T.

Kondisi geografis, kata Gumala menjadi kendala utama dalam mengembangkan akses telekomunikasi. Sebab, daerah 3T seringkali memiliki medan yang berat, seperti pegunungan, hutan belantara, pulau-pulau kecil terpencil.

“Kondisi ini membuat pembangunan telekomunikasi menjadi lebih sulit dan mahal. Selain itu, keterbatasan infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan SDM juga menjadi penghambat banyak daerah 3T yang belum memiliki akses listrik dan jalan yang memadai,” ucap Gumala.

Selain membangun infrastruktur telekomunikasi, BAKTI Kemenkominfo juga memiliki tujuan untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakat agar melek digital.

Melalui program literasi digital Empowern3T, Embrace the Digital age Lead the Change, Bakti berupaya untuk turut terlibat dalam memberdayakan masyarakat, tidak hanya membangun infrastruktur telekomunikasi.

“Maka kami menyambut baik kegiatan ini dan yakin bahwa akan banyak manfaat yang bisa dipetik untuk bekal mendapat manfaat dari ruang digital. Terima kasih pada para mitra, penyelenggara, panitia, harian Bisnis Indonesia, dan juga Universitas Pattimura,” tutup Gumala.

Bisnis.com, JAKARTA - Penetrasi internet Indonesia melesat hingga 440 basis points (bps) selama 10 tahun terakhir. Agresivitas pembangunan infrastruktur data guna mengoptimalkan kue ekonomi digital di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah tertinggal

Dari total populasi sebanyak 275,5 juta orang, penetrasi internet di Tanah Air naik dari 34,9% pada 2014 menjadi 79,5% pada 2024.

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Fadhilah Mathar, mengatakan meningkatnya angka masyarakat pengguna ke internet akan membuka peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi digital.

Hal tersebut dapat terjadi karena kehadiran infrastruktur kerap dijalankan bersama dengan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas masyarakat.

"Program digitalisasi yang kami lakukan tidak hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur internet, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan digital di seluruh pelosok negeri," kata Fadhilah, dikutip Jumat (3/9/2024).

Sebagaimana diketahui, pengembangan infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi salah satu program andalan BAKTI Kemenkominfo.

Fadhilah menjelaskan, melalui jaringan satelit, fiber optik dan Base Transceiver Station (BTS) 4G, pemerintah berupaya memastikan semua masyarakat di Indonesia merasakan manfaat kemajuan teknologi.

Bakti saat ini mengoperasikan Satelit Multifungsi Satria-1 dengan kapasitas bandwidth 150 Gbps yang menyasar ke 37.000 titik di seluruh Indonesia. Kemudian, pada Juni 2024, sebanyak 4.990 BTS 4G dari target 5.618 BTS telah beroperasi.

Kemudian Jaringan Tulang Punggung Sistem Komunikasi Kabel Bawah Laut (SKKL) Palapa Ring yang membentang sepanjang 12.148 kilometer menghubungkan 90 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dengan 57 kabupaten/kota layanan dan 33 kabupaten/kota interkoneksi.

Perbesar

Dalam perjalanannya, sambung Fadhilah, pemerataan infrastruktur di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu yang terbesar adalah menciptakan permintaan (demand) di wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh teknologi digital.

Kondisi ini, jelasnya, diantisipasi dengan ditingkatkannya fokus dalam peningkatan kapasitas sumberdaya manusia melalui program-program pelatihan digital oleh Kemenkominfo.

"Kami menyadari digitalisasi hanya akan berhasil jika masyarakat memiliki keterampilan yang memadai untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan untuk menciptakan talenta digital yang siap bersaing di era ekonomi digital," ujarnya.

Dia menambahkan, pemerintah juga berkolaborasi dengan swasta dan masyarakat untuk menjadikan sumber daya manusia siap mencapai tujuan besar Indonesia menjadi negara maju dan berdaya saing tinggi pada 2045.

Berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, Bakti melibatkan 80 badan usaha untuk mendorong kematangan atau maturitas desa melalui digitalisasi.

Pulau Jawa menjadi pulau dengan jumlah badan usaha terbanyak yang terlibat dalam program. Total ada 19 badan usaha.

Pulau Kalimantan menempati urutan kedua dengan 18 badan usaha, diikuti oleh Sulawesi (10 badan usaha), Sumatra (7 badan usaha) dan Maluku & NTT dengan 2 badan usaha.

Dalam mendorong maturitas desa, badan usaha akan bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa internet (ISP) yang merupakan pengguna jaringan tulang punggung (backbone) Palapa Ring Bakti.

Dampak internet dan peluang

Sementara itu, di depan hadapan perwakilan negara-negara di Asia dan Afrika, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa pada 2023 capaian ekonomi digital Indonesia tembus US$82 miliar atau setara dengan Rp1.274 triliun (asumsi kurs Rp15.532 per dolar AS), tumbuh sekitar 8-10%.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh hadirnya infrastruktur digital yang tidak hanya cepat, juga makin merata, yang dihadirkan oleh pemerintah dan swasta.

“Kami menargetkan nilai ekonomi digital mencapai US$109 miliar [Rp1.693 triliun] pada tahun depan [2025]” ujarnya dalam Panel Discussion IAF 2024 yang bertema Economic Transformation.

Perbesar

Menurutnya, ekonomi digital Indonesia terus berkembang pesat, dengan penetrasi digital yang kini mencapai hampir 80%. Penetrasi internet yang terus meroket juga telah melahirkan ribuan komunitas startup dan UMKM, sebagai penggerak roda perekonomian Indonesia.

Kemenparekraf mencatat saat ini ada sekitar 2.600 startup aktif di Indonesia.

Berlanjut

Meski penetrasi internet terus tumbuh, faktanya masih ada 20% penduduk Indonesia yang belum tersentuh Internet. Akses internet baru di puluhan ribu titik yang dihadirkan selama 10 tahun terakhir juga membutuhkan perawatan dan peningkatan kapasitas seiring dengan meningkatnya adopsi digital di titik-titik tersebut.

Kebutuhan internet pada satu titik yang awalnya mungkin hanya 20 Mbps, sudah tumbuh beberapa kali lipat karena pengguna internet di wilayah tersebut meningkat.

Pemerintahan Prabowo Subianto menyatakan akan menjadikan pemerataan akses internet menjadi salah satu fokus guna memangkas kesenjangan digital. Sama seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi), Prabowo juga menaruh perhatian dalam memperluas cakupan layanan data.

Rencana Prabowo - Gibran

Diketahui, pada periode kedua pemerintahannya, Jokowi mengebut pembangunan base transceiver station (BTS) di 12.548 desa. Dari jumlah tersebut sebanyak 9.113 desa menjadi tanggung jawab pemerintah, sementara itu sisanya sekitar 3.435 desa dibangun oleh operator seluler.

Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa Prabowo Subianto sekaligus politikus partai Gerindra Dirgayuza Setiawan mengatakan pemerintahan Prabowo Subianto juga akan fokus dalam melakukan penyebaran infrastruktur digital, sebagaimana yang disampaikan oleh Hashim Sujono Djojohadikusumo, adik Prabowo.

“Bahwa pemerataan internet terutama untuk peningkatan kecepatan internet yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, itu perlu ditingkatkan secara signifikan,” kata Dirgayuza disela-sela acara Unlocking Digital Economy for Growth 8%, Selasa (3/9/2024).

Dia juga menekankan bahwa kunci internet itu ada tiga. Pertama, daerah yang belum mendapat internet harus terjangkau layanan data. Kedua, peningkatan kecepatan.

“Ketiga, yang tidak kalah penting harganya juga harus terjangkau. Itu kemarin Pak Prabowo melalui Pak Hashim sudah menjelaskan bahwa itu akan menjadi salah satu fokus pemerintah ke depan,” kata Dirgayuza.

Bisnis.com, JAKARTA - Kehadiran infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) dalam 10 tahun terakhir tidak hanya menghadirkan layanan data, juga turut mendorong produktivitas masyarakat di desa hingga menggerakan roda perekonomian.

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Fadhilah Mathar mengatakan dalam 10 tahun terakhir pemerintah getol dalam membangun infrastruktur konektivitas.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk pertama kali ada suatu kebijakan dalam menghadirkan infrastruktur digital melibatkan dana APBN. Sebelumnya, pembangunan di wilayah tertinggal hanya menggunakan dana universal service obligation (USO) yang diambil sebesar 1,25% dari pendapatan operator seluler.

Dukungan dana yang lebih besar itu, kata wanita yang akrab disapa Indah, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan untuk mengatasi masalah konektivitas.

Hadirnya infrastruktur telekomunikasi dalam 10 tahun terakhir pun memberikan pengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan produktivitas masyarakat.

“Kehadiran infrastruktur mengikutsertakan mayoritas masyarakat dalam satu rantai pasok ekonomi," kata wanita yang akrab disapa Indah dalam diskusi FMB 9 Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur, Rabu (4/9/2024).

Diketahui, dalam menghadirkan layanan internet ke suatu titik Bakti tidak berjalan sendiri. Bakti melibatkan berbagai pihak mulai termasuk badan usaha milik desa (Bumdes) dan penyedia jasa internet (ISP). Alhasil internet Bakti tidak hanya meningkatkan produktivitas masyarakat di daerah rural, juga menggerakan perekonomian desa-desa tempat internet mengalir.

Sebagai contoh, Bumdes Serdam Maju Bersama di Kalimantan Barat yang merupakan mitra Bakti, memanfaatkan internet Bakti untuk menggerakan produktivitas, mendukung kegiatan e-commerce UMKM, pendidikan di sekolah-sekolah hingga aktivitas jarak jauh yang dilakukan dari rumah.

Contoh lainnya, Bumdes Bedono Sejahtera, yang menggunakan total kapasitas bandwidth sebesar 1 Gbps untuk menyalurkan internet ke 412 pelanggan rumah, 4 sekolah, hingga 2 instansi pemerintahan.

Perbesar

Indah mengatakan infrastruktur telekomunikasi Bakti hadir di beberapa wilayah yang awalnya nyaris tidak ada permintaan menjadi tumbuh secara perlahan.

Indah menuturkan pada 2024 Bakti akan membangun layanan digital di 25.000 titik wilayah nonkomersial wilayah tersebut berada sekitar 22 kabupaten yang dikategorikan sebagai wilayah 3T.

“Kita tahu dengan lebih dari 17.500 pulau di Indonesia kalau kita hanya mengharapkan teknologi seluler ataupun serat optik akan sangat sulit sehingga kombinasi dari seluler, serat optik dan satelit harus dilakukan secara bersamaan karena kalau tidak dilakukan, akan ada ribuan desa yang sampai selesainya RPJM 2024 belum bisa menikmati akses internet,” kata Indah.

Bisnis.com, JAKARTA - Konsumsi internet di daerah rural dan pedalaman disebut terus mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan masyarakat dalam mengakses pendidikan hingga berjualan daring di e-commerce.

Sekretaris dan Pengelola Layanan Akses Internet Bumdes Bedono Sejahtera Rendi Setiawan mengatakan bahwa dampak kehadiran internet sangat bagus bagi desa-desa di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Kehadiran infrastruktur digital membuat masyarakat memiliki pengalaman yang makin baik dalam mengakses internet.

Pengalaman tersebut kemudian membuat masyarakat pada akhirnya makin ‘haus’ terhadap data dan mulai memanfaatkan layanan data yang dihadirkan untuk berbagai kebutuhan, termasuk untuk akses pendidikan dan berjualan di e-commerce.

“Peningkatan kebutuhan internet lumayan cepat dikarenakan semua aktifitas hampir membutuhkan internet seperti pendidikan dan pekerjaan. Layanan internet paling banyak digunakan untuk pendidikan, dan pekerjaan,” kata Rendy kepada Bisnis, Sabtu (31/8/2024).

Bumdes Bedono Sejahtera berada di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Semarang, Jawa Tengah. Bumdes Bedono merupakan satu dari puluhan Bumdes yang terlibat dalam program maturasi desa melalui digitalisasi yang dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti).

Dalam program tersebut, Bakti bekerja sama dengan penyedia jasa internet (ISP) dan badan usaha bekerja sama dalam menyebarkan internet ke daerah rural.

Internet yang dihadirkan tersebut digunakan untuk berbagai hal seperti menjalankan tata kelola pemerintahan berbasis digital, edukasi, hingga berjualan secara daring.

Khusus untuk Bumdes Bedono, total kapasitas bandwidth yang digunakan sebesar 1 Gbps, yang telah melayani 412 pelanggan rumah, 4 pelanggan sekolah, hingga 2 instansi pemerintahan.

Rendy berharap kerja sama dengan Bakti dapat terus ditingkatkan mengingat kebutuhan terhadap layanan data terus meningkat.

“Harapan Bumdes dengan bakti adalah selalu melayani masyarakat dalam kebutuhan akses internet dan perkembangan desa mandiri serta desa digital,” kata Rendy.

Bakti telah menyalurkan internet ke 326 desa pada Mei 2024, dengan total kapasitas bandwidth mencapai 12,76 Gbps. Jumlah bandwidth yang disalurkan tersebut naik hingga 53% secara tahunan.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, dari total 12,76 Gbps bandwidth yang disalurkan ke desa-desa, mayoritas (60%) berasal dari infrastruktur Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Palapa Ring, sementara itu sisanya berasal dari jaringan tulang punggung non-Palapa Ring.

Sekadar informasi, bandwidth adalah jumlah tingkat maksimum transfer data yang melintas di atas jalur jaringan tulang punggung, seperti Palapa Ring, yang telah dibangun.

Makin banyak masyarakat di suatu wilayah mengkonsumsi internet, maka jumlah data bandwidth yang melintasi SKKL makin besar.

Peningkatan bandwidth di suatu wilayah juga bisa menjadi indikator keberhasilan bahwa infrastruktur yang dibangun memberikan dampak bagi suatu wilayah.

Dalam menyalurkan internet ke desa-desa, Bakti melibatkan puluhan Badan Usaha dan perusahaan penyedia jasa internet (ISP) sebagai rantai pasok melalui Program Kemitraan Badan Usaha.

Program Kemitraan Badan Usaha ini membuat internet yang dihadirkan Bakti tidak hanya memberdayakan masyarakat juga menggerakan perekonomian di daerah terpencil dengan keterlibatan ISP dan Badan Usaha.

Tercatat Bakti sebanyak terdapat 96 perjanjian kerja sama (PKS) Tripartit Kemitraan Badan Usaha dengan ISP yang masih berlaku pada Mei 2024. Kemudian sebanyak 65 Badan Usaha telah terkoneksi, 31 Badan Usaha dalam tahap perencanaan dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan 5 badan usaha dalam tahap perencanaan penandatangan Tripartit.

Melalui Program Kemitraan Badan Usaha, Badan Usaha dan ISP telah melayani 157 instansi pemerintah dan swasta, serta 117 sekolah dengan jaringan internet.

Bakti juga memiliki program Akses Internet, yang menghadirkan jaringan internet ke satu titik dengan menggunakan satelit.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) berupaya mendorong pemerataan akses internet ke daerah rural dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan penyelenggara jasa internet (internet service provider/ISP).

Melalui Bakti, internet yang dihadirkan tidak hanya membuka wawasan masyarakat di pedalaman juga menggerakan perekonomian karena melibatkan berbagai unsur mulai dari BUMDes hingga pengusaha internet berskala mikro atau UMKM.

Perlu diketahui, Bakti sendiri merupakan unit organisasi non-eselon di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Bakti menjelaskan bahwa program ini salah satunya diinisiasi untuk meningkatkan konektivitas internet di pedesaan dan meningkatan ekonomi digital di desa. Program ini juga untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan hadirnya konektivitas yang stabil dan berkualitas.

Berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, dikutip pada Minggu O25/8/2024), Bakti menyampaikan terdapat tiga tahapan untuk mengikuti Program Digitalisasi Menuju Maturitas Desa, antara lain peningkatan konektivitas internet, peningkatan pemanfaatan teknologi dan informasi, serta monetisasi digital.

Sebagai contoh, salah satu peserta Badan Usaha pertama yang mengikuti program ini adalah BUMDes Maju Bersama, yang telah mengelola kapasitas bandwidth sebesar 2,5 Gbps.

Dalam program ini, BUMDes Maju Bersama bermitra dengan PT Trans Hybrid Communication di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Pihaknya juga telah melayani pelanggan 23 instansi pemerintah, 23 sekolah, 152 perumahan, dan 1000 kios hotspot di 134 desa.

Namun, sebelumnya ada sejumlah syarat yang harus dipersiapkan oleh BUMDes dan ISP. Berikut adalah syarat yang harus dipenuhi:

A. Badan Usaha

Sebelum melakukan perjanjian kerja sama (PKS) untuk mengikuti Program Digitalisasi Menuju Maturitas Desa milik Bakti, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi Badan Usaha, di antaranya:

1. Kesanggupan dan komitmen penyertaan modal, serta dukungan SDM untuk pengembangan pasar yang di tuangkan ke dalam surat peminatan

2. Peraturan desa terkait pembentukan Badan Usaha

3. Keputusan Kepala Desa terkait struktur organisasi Badan Usaha

4. NPWP Badan Usaha (bila ada)

5. Logo Badan Usaha

6. KTP Direktur Badan Usaha

7. Sertifikat Badan Hukum

8. NIB Badan Usaha (KBLI = 61994 Jual Kembali Jasa Telekomunikasi)

9. Informasi perwakilan, seperti nama, email, nomor telepon, dan alamat Badan Usaha

10. APBDes

11. Profil Badan Usaha

12. Data Potensi Usaha

Selanjutnya, Badan Usaha juga harus memenuhi syarat setelah melakukan PKS, diantaranya dengan melakukan rencana pengembangan cakupan pemasaran, sales canvasing dan membuka pasar yang baru, pengembangan SDM dan usaha. Serta, mengembangkan kapasitas (capacity building).

B. ISP

Para penyelenggara jasa internet alias ISP juga harus memenuhi syarat sebelum melakukan PKS, di antaranya:

1. Komitmen penyediaan jaringan ke BadanUsaha yang dituangkan ke dalam surat peminatan

2. Akta pendirian ISP, beserta seluruh perubahan

3. SK Kemenkumham Pengesahan Akta

4. NIB ISP

5. Izin Penyelenggara Telekomunikasi

6. Izin Jaringan Tetap Lokal (Jartaplok) ISP

7. NPWP ISP

8. Logo ISP

9. Informasi perwakilan, yang memuat nama, nomor telepon, alamat, dan email.

10. KTP direktur atau pimpinan ISP

11. Profil perusahaan

12. Dokumen RFI, Network Topology

Kemudian, setelah melakukan perjanjian kerja sama, maka ISP juga harus berkomitmen dalam pengembangan jaringan dan kapasitas bandwidth sesuai kebutuhan pasar Badan Usaha.

Selain itu, Bakti menambahkan bahwa ISP juga harus melakukan bertukar pengetahuan (transfer knowledge) kepada Badan Usaha Mendukung Program Capacity Building Bakti, serta melakukan rencana utilisasi palapa ring.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) menghadirkan akses internet di 4.078 lokasi hingga awal Agustus 2024. Bakti berencana menambah 16.000 titik lagi sehingga genap menjadi 20.000 titik hingga akhir 2024.

Kepala Divisi Satelit dan Akses Internet Bakti Kominfo, Harris Sangidun mengatakan Bakti terus berupaya mendorong pemerataan akses internet di daerah terpencil.

“Akses Internet di 4.078 titik sudah on air sampai awal agustus, 12.000 yang sekarang kita pengadaannya sudah selesai. Sekarang progres pembangunan,” kata kata Harris, Minggu (12/8/2024).

Untuk diketahui, Akses Internet merupakan salah satu inisiatif Bakti untuk memperluas akses internet ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau layanan data.

Layanan data untuk Akses Internet berasal dari satelit, sehingga dalam penggelarannya memakan waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan BTS 4G.

Bakti menargetkan akan menambah 16.000 titik baru untuk Akses Internet sehingga total wilayah yang mendapat layanan internet pada 2024 mencapai 20.000 titik.

“Kami analisis, konfirmasi lagi ke kementerian lembaga sampai nanti lengkap 20.000 titik,” kata Harris.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengakui kesenjangan digital masih menjadi tantangan untuk mewujudkan transformasi digital.

Kegagalan dalam bertransformasi berisiko menghilangkan pertumbuhan Indonesia untuk meningkatkan produktivitas hingga pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kegagalan transformasi digital juga bisa menghambat peluang terciptanya lapangan kerja baru.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menuturkan bahwa terdapat tiga kesenjangan digital yang masih dihadapi Indonesia, antara lain ketimpangan akses internet, kualitas infrastruktur, dan keterampilan digital.

Menurut Nezar, ketiga hal ini dinilai perlu menjadi perhatian bersama.

“Utamanya, kesenjangan yang terjadi antara desa dan kota, kelompok usia tua dan muda, serta kelompok antara gender laki-laki dan perempuan,” kata Nezar acara Pembukaan The 6th Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Bisnis.com, PENAJAM PASER UTARA -- Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) mengungkapkan bahwa peminat program Akses Internet di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) cukup tinggi. Satelit Satria-2 makin dibutuhkan untuk mengakomodir kebutuhan tersebut.

Program Akses Internet adalah program menghadirkan internet berbasis satelit di daerah terpencil. Salah satu tulang punggung dalam mendukung program ini adalah Satelit Satria milik Bakti.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, proyek Satria-2 dikabarkan akan lebih besar dari proyek Satria-1. Dengan mengangkut kapasitas 300 Gbs atau dua kali lebih besar dari Satria-1, Satria-2 diperkirakan membutuhkan belanja modal sekitar Rp13 triliun untuk konstruksi.

Kepala Divisi Satelit dan Akses Internet Bakti Kominfo, Harris Sangidun menyebut pihaknya sudah melakukan perencanaan terhadap proyek tersebut.

"Kita sedang menyusun Satria-2, ya. Kalau backbone ada Palapa Ring, tetapi menunggu kebijakan [pemerintah, red] selanjutnya. Kita sudah planning, tetapi eksekusinya harus menunggu," ujar Harris saat ditemui di sela-sela kunjungan ke salah satu RTGS Satria-1 di kawasan dekat Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (10/8/2024).

Harris mengungkap pembangunan Satria-2 direncanakan usai meningkatnya permintaan terhadap akses internet sejak beberapa tahun lalu, utamanya di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Dia mengklaim Bakti menerima hingga 150.000 permintaan akses internet pada sekitar 2019-2020.

Data permintaan akses internet tersebut terus berubah seiring dengan kebutuhan terhadap layanan internet yang makin tinggi dan hadirnya penyedia jasa internet swasta.

Menurut Harris, ada juga pihak swasta yang masuk ke beberapa daerah untuk ikut menyediakan akses internet bagi masyarakat.

"Itu [swasta masuk] lebih bagus kan? Yang tidak dilayani Bakti berarti yang dilayani swasta," ucapnya.

Khusus yang dikerjakan Bakti, badan layanan umum (BLU) Kominfo itu masih berfokus untuk menyelesaikan target penyediaan akses internet di 20.000 lokasi di Indonesia. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 4.078 lokasi sudah on-air sedangkan 12.000 lokasi lainnya sudah selesai tahap pengadaan dan kini sudah di tahap pembangunan.

Maka itu, lanjut Harris, Bakti dipastikan akan tetap membangun akses internet hingga bisa menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Ke depan, keputusan soal penambahan pembangunan akses internet di daerah lain hingga Satria-2 akan dibahas oleh Prabowo-Gibran.

Di sisi lain, Harris mengungkap nantinya proyek Satria-2 masih akan dikaji juga oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) apabila akan dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN) juga sebagaimana Satria-1.

"Kita sekarang sudah merencanakan Satria-2, Palapa Ring integrasi, kemudian tentunya juga remote terminal atau user terminal kita menyebutnya. Namun, masih memerlukan keputusan. Kajian sedang berlangsung tetapi kebijakannya akan menunggu pemerintah selanjutnya," ungkap Harris.

Manfaat

Saat ini Satelit Satria-1 memiliki peran yang cukup krusial di daerah 3T. Berikut beberapa peran krusial Satria-1:

1. Konektivitas di Daerah Terpencil

Satelit Satria-1 memungkinkan akses internet masuk ke daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur komunikasi terestrial seperti kabel fiber optik. Artinya, peran ini sangat membantu memangkas kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan.

2. Peningkatan Layanan Publik

Konektivitas yang dihadirkan oleh Satria-1 ke perangkat kemudian dapat digunakan oleh fasilitas-fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, kantor desa, dan lain-lain.

Misalnya, sekolah dapat mengakses materi pembelajaran online, puskesmas dapat berkomunikasi dengan rumah sakit besar di perkotaan untuk konsultasi medis, dan kantor desa dapat mengelola administrasi dengan lebih efisien.

3. Peningkatan Ekonomi

Konektivitas internet yang hadir juga dapat membuka peluang ekonomi baru di daerah terpencil, seperti peluang kerja jarak jauh, e-commerce, dan akses ke informasi pasar. Ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

4. Keamanan dan Tanggap Darurat

Satelit Satria-1 dapat membantu dalam koordinasi tanggap darurat, penyebaran informasi bencana, dan komunikasi antar lembaga penanggulangan bencana. Infrastruktur komunikasi yang andal dapat menyelamatkan ribuan hingga jutaan nyawa.

5. Peningkatan Layanan Pemerintah
Pemerintah dapat menyediakan layanan digital yang lebih baik kepada warganya, termasuk e-government, layanan administrasi online, dan pelaporan warga.

6. Penyebaran Informasi Kesehatan

Internet yang hadir lewat RTGS juga membantu dalam hal informasi kesehatan, kampanye vaksinasi, dan program kesehatan lainnya dapat lebih mudah disebarkan ke daerah-daerah terpencil, membantu meningkatkan kesehatan masyarakat.

Bisnis.com, PENAJAM PASER UTARA – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) memastikan infrastruktur telekomunikasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga Kalimantan Timur (Kaltim) secara keseluruhan telah siap untuk digunakan.

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) Fadhilah Mathar menyebut pihaknya menyiapkan Akses Internet di 261 lokasi di Kaltim serta 54 menara pemancar atau base transceiver station (BTS) 4G.

Akses Internet merupakan salah satu program Bakti dalam menghadirkan internet berbasis satelit ke daerah rural atau terpencil yang sulit dijangkau serat optik. Seluruh infrastruktur tersebut telah siap mendukung layanan data menjelang HUT RI.

“Per Agustus 2024, sejumlah akumulasi 261 lokasi akses internet dan 54 BTS 4G sudah on air di Provinsi Kaltim,” katanya dalam siaran pers, dikutip Minggu (11/8/2024).

Fadhilah memaparkan, Program Akses Internet Bakti Kominfo secara nasional telah melayani total 18.712 lokasi di seluruh Indonesia. Sebanyak 4.078 di antaranya telah dilayani Satria-1 yang memiliki kapasitas 150 gigabyte per second (gbps) untuk konektivitas internet lebih luas dan cepat.

Sampai dengan akhir 2024, sambungnya, Bakti berencana untuk menyelesaikan pemasangan akses internet yang terhubung dengan Satria-1 hingga 20.000 lokasi di akhir tahun ini.

Adapun khusus di sekitar daerah IKN, Bakti secara khusus telah mengoperasikan layanan Bakti Akses Internet VSat dari Satria-1 pada 15 titik lokasi.

Sebanyak 15 titik lokasi itu sudah dilengkapi dengan Remote Terminal Ground Segment (RTGS) atau alat penangkap sinyal Satelit Satria, per awal Agustus 2024.

RTGS yang disiapkan di 15 titik lokasi publik di sekitar kawasan IKN itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pendidikan dan layanan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Kepala Divisi Satelit dan Akses Internet Bakti Kominfo, Harris Sangidun menyebut pihaknya hanya memakan waktu sekitar satu minggu untuk menyelesaikan seluruh pemasangan RTGS Satria-1 sampai dengan on air di 15 titik lokasi sekitar kawasan IKN.

"Seperti di lokasi ini, hanya prosesnya sekitar seminggu untuk membangun 15 lokasi ini," ungkap Harris saat ditemui di salah satu lokasi VSat Bakti di SMP Negeri 6 Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (10/8/2024).

Harris menyebut Bakti akan memprioritaskan sistem monitoring layanan internet di yang difasilitasi dengan 15 VSat Satria-1 itu. Dengan menggunakan Network Management System (NMS), Bakti akan secara real time mendeteksi apabila ada gangguan.

Harris memaparkan bahwa Bakti tidak hanya membangun RTGS di sekolah, namun juga di sejumlah fasilitas publik seperti puskesmas dan kantor desa. Pemasangan infrastruktur itu sesuai dengan permintaan kebutuhan sebagaimana dipetakan oleh kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah.

"Untuk IKN ini, kami sedang memberikan experience lebih dengan memberikan kapasitas yang lebih besar. Karena situasinya sambil menyambut 17 Agustus nanti pasti akan banyak digunakan saat acara mulai berlangsung. Karena nanti pasti traffic-nya naik," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menyebut infrastruktur telekomunikasi yang disiapkan itu merupakan bagian dari infrastruktur dasar yang bersifat wajib.

Selain penyiapan infrastruktur telekomunikasi oleh Bakti Kominfo, BUMN dan pemerintah turut menyiapkan infrastruktur dasar air hingga pasokan gas.

"Justru itu basic infrastructure yang disiapkan pemerintah, ya. Listrik oleh PLN dan Kementerian ESDM, lalau internet oleh Kominfo dan Telkom, kemudian air oleh Kementerian PUPR, gas oleh Pertamina. Itu harus siap. Untuk basic infrastructure sesuai amanat undang-undang," jelasnya di Istana Negara, IKN Nusantara.

Bisnis.com, PENAJAM PASER UTARA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) telah mengoperasikan layanan Bakti Akses Internet VSAT Satria-1 di 15 titik lokasi di sekitar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Belasan Remote Terminal Ground Segment (RTGS) tersebut akan menangkap sinyal internet dari Satelit Satria-1 saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di IKN.

Bakti berharap belasan RTGS tersebut bisa memenuhi kebutuhan pendidikan dan layanan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.Kepala Divisi Satelit dan Akses Internet Bakti Kominfo Harris Sangidun mengatakan berkomitmen untuk mendukung pemerataan akses internet di IKN. Dibutuhkan waktu 1 minggu untuk memasang belasan RTGS hingga siap digunakan.

"Seperti di lokasi ini, hanya prosesnya sekitar seminggu untuk membangun 15 lokasi ini," ungkap Harris saat ditemui di salah satu lokasi VSat Bakti di SMP Negeri 6 Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (10/8/2024).

Jarak antara lokasi RTGS itu dengan kawasan IKN pun cukup jauh. Perjalanan dengan mobil memakan waktu lebih dari 1 jam. Menurut Harris, penyediaan infrastruktur akses internet itu sejalan dengan harapan agar daerah-daerah di sekitar IKN Nusantara turut merasakan akses internet yang cepat.

Apalagi, dengan diselenggarakannya HUT ke-79 RI di IKN pekan depan, Bakti berharap agar layanan akses internet itu bisa mendukung kelancaran acara. Bakti, terang Harris, pun meningkatkan pengawasan atas operasional infrastruktur tersebut jelang 17 Agustus 2024.

Harris menyebut Bakti akan memprioritaskan sistem monitoring layanan internet di yang difasilitasi dengan 15 VSat Satria-1 itu. Dengan menggunakan Network Management System (NMS), Bakti akan secara real time mendeteksi apabila ada gangguan.

"Untuk IKN ini, kami sedang memberikan experience lebih dengan memberikan kapasitas yang lebih besar. Karena situasinya sambil menyambut 17 Agustus nanti pasti akan banyak digunakan saat acara mulai berlangsung. Karena nanti pasti traffic-nya naik," ujarnya.

Harris memaparkan bahwa Bakti tidak hanya membangun RTGS di sekolah, namun juga di sejumlah fasilitas publik seperti puskesmas dan kantor desa. Pemasangan infrastruktur itu sesuai dengan permintaan kebutuhan sebagaimana dipetakan oleh kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah.

Adapun Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memastikan keseluruhan VSat Bakti di 15 titik lokasi sekitar IKN Nusantara sudah on-air.

“Konektivitas VSat BAKTI Akses Internet melalui SATRIA-1 sudah on air di 15 titik lokasi sekolah di Provinsi Kaltim,” katanya secara terpisah melalui siaran pers, Jumat (9/8/2024).

Budi menyampaikan bahwa akses internet Bakti Kominfo teknologi Satria-1 itu berguna untuk memfasilitasi kebutuhan layanan pendidikan, khususnya proses belajar mengajar dan layanan publik lainnya. Kapasitas kecepatan internet yang disediakan yakni standar 4–10 megabyte per second atau mbps.

Secara terperinci, 15 lokasi VSat Bakti Kominfo yang sudah on air di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim itu yakni:

1. SDN 022 Penajam, Desa Sepan

2. SDN 037 Penajam, Desa Buluminung

3. SDN 004 Penajam, Desa Pantai Lango

4. SDN 007 Penajam, Desa Jenebora

5. SDN 016 Penajam, Desa Gunung Seteleng

6. SMPN 6 Penajam Paser Utara, Desa Semoi Dua

7. SMPN 20 Penajam Paser Utara

8. SDN 007 Sepaku, Desa Mentawir

9. SDN 012 Sepaku, Desa Wono Sari

10. SDN 016 Babulu, Desa Rintik

11. SDN 011 Babulu, Desa Babulu Darat

12. RA Bina Ul Muhajirin, Desa Pegunungan Intan

13. RA Al Furqan, Desa Kampung Baru

14. MI Al Maun Penajam, Desa Salo Loang

15. MA Sepaku, Desa Pemaluan

Sejalan dengan kesiapan VSat, Direktur Utama Bakti Kominfo Fadhilah Mathar menyebut pihaknya juga menambahkan sebanyak 54 menara pemancar atau Base Transceiver Station (BTS) 4G di Kaltim.

“Per Agustus 2024, sejumlah akumulasi 261 lokasi akses internet dan 54 BTS 4G sudah on air di Provinsi Kaltim,” katanya dalam siaran pers.

Kemudian, hingga 8 Agustus 2024, Program Akses Internet Bakti Kominfo disebut telah melayani total 18.712 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebanyak 4.078 di antaranya telah dilayani Satria-1 yang memiliki kapasitas 150 gigabyte per second (gbps) untuk konektivitas internet lebih luas dan cepat dan direncanakan akan digenapkan hingga 20.000 lokasi di 2024.