Pejabat negara diminta melakukan efisiensi terhadap belanja perjalanan dinas (Perdinas) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permintaan tersebut merupakan tindak lanjut dari sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024 yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024," tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024, dilihat detikcom Sabtu (9/11/2024).

Dalam surat tertanggal 7 November 2024 itu, terdapat tujuh arahan dari Sri Mulyani terkait belanja perjalanan dinas untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024. Berikut Rinciannya:

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka satu dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk:
a. belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan
b. belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

5. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.

6. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

7. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman sebagaimana dimaksud pada angka 6.

JAKARTA, investor.id – Terungkap ada 10 saham boncos yang bikin pemodal rugi besar dalam sepekan. Sebab, merugi dari 19% hingga 40% dalam sepekan (4 - 8 November 2024). Saham-saham tersebut juga masuk daftar top losers.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), saham PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk (BDKR) tercatat sebagai saham paling merugi. Saham BDKR terjungkal sebesar 40,9% dan memimpin top losers selama pekan ini. Harganya ambles menjadi Rp 322 dari Rp 545 pada pekan lalu.

Diikuti, saham PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) terpuruk 36,2% menjadi Rp 4.460, PT Multipolar Tbk (MLPL) ambles 31,3% menjadi Rp 127, PT Cipta Perdana Lancar Tbk (PART) jatuh 30,9% menjadi Rp 76, PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) terkoreksi 26,4% menjadi Rp 78, dan PT Sekar Laut Tbk (SKLT) terpangkas 24,6% menjadi Rp 193.

Kemudian, penurunan saham PT Lenox Pasifik Investama Tbk (LPPS) jatuh 22,3% menjadi Rp 73 dan PT Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi Tbk (JMAS) tergelincir 22,1% menjadi Rp 109, PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL) turun 21% menjadi Rp 180, dan PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) melemah 19,6% menjadi Rp 1.025.

Pada periode yang sama, IHSG anjlok 2,91% ke level 7.287 dari 7.505 pada penutupan pekan lalu. Kapitalisasi pasar bursa juga jatuh 2,86% menjadi Rp 12.241 triliun dari Rp 12.601 triliun pada pekan lalu.

Sedangkan rata-rata nilai transaksi harian malah naik sebesar 3,27% menjadi Rp 11,68 triliun dari Rp 11,31 triliun pada pekan lalu. Rata-rata volume transaksi harian juga meningkat 0,31% menjadi 21,53 miliar saham dari 21,47 miliar saham pada pekan sebelumnya.

Tidak hanya itu, rata-rata frekuensi transaksi harian juga meningkat 2,87% menjadi 1,3 juta kali dari 1,27 juta kali pada pekan lalu.

Nilai Beli Asing

Pada perdagangan Jumat (8/11/2024), investor asing mencatatkan transaksi jual bersih (net sell) sebesar Rp 2,22 triliun. Hal itu membuat nilai beli asing (net buy) investor asing sepanjang tahun berjalan ini semakin berkurang menjadi Rp 33,75 triliun.

Sementara itu, cuan barisan saham ini naik gila-gilaan dalam sepekan. Sebab, barisan saham ini mencatatkan kenaikan dari 19% hingga 139% pada pekan ini (4 – 8 November 2024). Alhasil, saham-saham tersebut menduduki top gainers. Salah satunya ada BRMS.

Cuan saham PT Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII) melompat paling tinggi dan memimpin top gainers. Sebab, FMII melejit 139,04% dan harganya menjadi Rp 545 dari Rp 228 pada pekan lalu.

Diikuti saham PT Perdana Bangun Pusaka Tbk (KONI) melonjak 55,7% menjadi Rp 2.110, PT Golden Flower Tbk (POLU) meningkat 46,1% menjadi Rp 1.440, PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) meningkat 34,7% menjadi Rp 155, dan PT Jakarta International Hotels dan Developments Tbk (JIHD) terkerek 24,7% menjadi Rp 1.185.

Kemudian, saham PT Geoprima Solusi Tbk (GPSO) melesat 24,6% menjadi Rp 324, PT NFC Indonesia Tbk (NFCX) naik 24,2% menjadi Rp 1.460, PT Pelayaran Kurnia Lautan Semesta Tbk (KLAS) melambung 21,9% menjadi Rp 256, PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (PORT) menguat 19,7% menjadi Rp 940, PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) menanjak 19,05% menjadi Rp 450.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

KOMPAS.com - Pembelian investasi Sukuk Tabungan (ST) seri ST013 sudah bisa dilakukan secara online di mitra distribusi resmi yang ditunjuk pemerintah.

Menurut jadwal resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), masa penawaran ST013 berlangsung pada 8 November-4 Desember 2024.

Untuk diketahui, dana yang diserap dari investasi ST013 akan dikelola sesuai prinsip syariah. Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan nasional.

Lantas, apa saja mitra distribusi yang melayani pemesanan pembelian ST013?

Daftar mitra distribusi Sukuk Tabungan seri ST013

Dilansir dari laman Kemenkeu, ada 29 mitra daftar mitra distribusi yang melayani pembelian ST013 sebagai berikut:

• Bank BCA
• Bank HSBC Indonesia
• Bank Mandiri
• Bank BNI
• Permata Bank
• Bank BRI
• Bank BTN
• Maybank
• OCBC
• Panin Bank.

• CIMB NIAGA
• Bank DBS
• Bank Danamon
• Bank Mega
• Bank UOB
• Bank Muamalat
• Standard Chartered
• Trimegah Sekuritas
• BRI Danareksa
• Mandiri Sekuritas.

• Bahana Sekuritas
• Bareksa
• Bibit
• Tanamduit
• Fundtastic
• Bina Artha
• Philip Sekuritas Indonesia
• Victoria Bank
• Bank BSI.

Itulah daftar mitra distribusi resmi yang melayani pemesanan pembelian Sukuk Tabungan ST013 dan linknya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran yang meminta pejabat negara melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas. Efisiensi tersebut merupakan tidak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024," tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024, dilihat detikcom Sabtu (9/11/2024).

Dalam surat tertanggal 7 November 2024 itu, terdapat tujuh arahan dari Sri Mulyani terkait belanja perjalanan dinas untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024. Berikut Rinciannya.

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka satu dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk:

a. belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan
b. belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

5. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.

6. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

7. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman sebagaimana dimaksud pada angka 6.

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah resmi menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Sukuk Tabungan seri ST013 per Jumat, 8 November 2024. Masa penawaran ST013 berlangsung sampai 4 Desember mendatang.

Sukuk Tabungan adalah produk investasi syariah yang diterbitkan oleh pemerintah kepada warga negara Indonesia (WNI). Dana yang diserap dikelola sesuai prinsip syariah dan digunakan untuk pembangunan negara.

Adapun pembelian ST013 hanya bisa dilakukan secara online melalui mitra distribusi resmi yang ditunjuk pemerintah selama masa penawaran berlangsung.

Lantas, bagaimana cara beli Sukuk Tabungan ST013?

Cara beli Sukuk Tabungan ST013

Dikutip dari informasi resmi Kemenkeu, cara beli Sukuk Tabungan ST013 sebagai berikut:

• Akses laman https://www.djppr.kemenkeu.go.id/sukuktabungan, lalu pilih salah satu link platform elektronik mitra distribusi pembelian Sukuk Tabungan
• Registrasi melalui sistem elektronik mitra distribusi, dengan memasukkan informasi Single Investor Identification (SID), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga yang dimiliki
• Pesan ST013 melalui sistem elektronik mitra distribusi dan tunggu sampai pemesanan terverifikasi
• Anda akan memperoleh kode pembayaran melalui sistem elektronik mitra distribusi atau alamat email, dan lakukan penyetoran dana sesuai pemesanan
• Pembayaran bisa dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, maupun mobile banking dengan batas waktu tiga jam
• Calon investor akan memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan notifikasi completed order via sistem elektronik mitra distribusi maupun email yang sudah terdaftar
• Lakukan konfirmasi, dan investor akan memperoleh bukti konfirmasi pemesanan SBN Ritel via sistem elektronik mitra distribusi dan email yang terdaftar.

Lebih lanjut, daftar mitra distribusi yang melayani pembelian pemesanan Sukuk Tabungan ST013 bisa diakses di sini: Daftarmitra distribusi ST013.

Sebagai informasi, ST013 diterbitkan dalam dua jangka waktu yaitu 2 tahun (ST012T2) dan 4 tahun (ST013T4).

Untuk kupon imbal hasilnya, telah ditetapkan sebesar 6,4 persen per tahun untuk ST013T2 dan 6,50 persen per tahun untuk ST013T4.

Nilai kupon tersebut bersifat mengambang, mengikuti perkembangan BI-Rate dengan jaminan imbalan minimal. Imbalan minimal adalah tingkat imbalan pertama yang ditetapkan akan menjadi imbalan minimal berlaku sampai dengan jatuh tempo.

Sementara itu, imbalan mengambang adalah besaran imbalan sukuk tabungan yang akan disesuaikan dengan perubahan BI-Rate setiap tiga bulan sekali.

Itulah ulasan mengenai cara beli Sukuk Tabungan ST013 secara online mellaui mitra distribusi resmi. Selamat berinvestasi!

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah resmi menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Sukuk Tabungan seri ST013 per Jumat, 8 November 2024. Masa penawaran ST013 berlangsung sampai 4 Desember mendatang.

Sukuk Tabungan adalah produk investasi syariah yang diterbitkan oleh pemerintah kepada warga negara Indonesia (WNI). Dana yang diserap dikelola sesuai prinsip syariah dan digunakan untuk pembangunan negara.

Adapun pembelian ST013 hanya bisa dilakukan secara online melalui mitra distribusi resmi yang ditunjuk pemerintah selama masa penawaran berlangsung.

Lantas, bagaimana cara beli Sukuk Tabungan ST013?

Cara beli Sukuk Tabungan ST013

Dikutip dari informasi resmi Kemenkeu, cara beli Sukuk Tabungan ST013 sebagai berikut:

• Akses laman https://www.djppr.kemenkeu.go.id/sukuktabungan, lalu pilih salah satu link platform elektronik mitra distribusi pembelian Sukuk Tabungan
• Registrasi melalui sistem elektronik mitra distribusi, dengan memasukkan informasi Single Investor Identification (SID), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga yang dimiliki
• Pesan ST013 melalui sistem elektronik mitra distribusi dan tunggu sampai pemesanan terverifikasi
• Anda akan memperoleh kode pembayaran melalui sistem elektronik mitra distribusi atau alamat email, dan lakukan penyetoran dana sesuai pemesanan
• Pembayaran bisa dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, maupun mobile banking dengan batas waktu tiga jam
• Calon investor akan memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan notifikasi completed order via sistem elektronik mitra distribusi maupun email yang sudah terdaftar
• Lakukan konfirmasi, dan investor akan memperoleh bukti konfirmasi pemesanan SBN Ritel via sistem elektronik mitra distribusi dan email yang terdaftar.

Lebih lanjut, daftar mitra distribusi yang melayani pembelian pemesanan Sukuk Tabungan ST013 bisa diakses di sini: Daftarmitra distribusi ST013.

Sebagai informasi, ST013 diterbitkan dalam dua jangka waktu yaitu 2 tahun (ST012T2) dan 4 tahun (ST013T4).

Untuk kupon imbal hasilnya, telah ditetapkan sebesar 6,4 persen per tahun untuk ST013T2 dan 6,50 persen per tahun untuk ST013T4.

Nilai kupon tersebut bersifat mengambang, mengikuti perkembangan BI-Rate dengan jaminan imbalan minimal. Imbalan minimal adalah tingkat imbalan pertama yang ditetapkan akan menjadi imbalan minimal berlaku sampai dengan jatuh tempo.

Sementara itu, imbalan mengambang adalah besaran imbalan sukuk tabungan yang akan disesuaikan dengan perubahan BI-Rate setiap tiga bulan sekali.

Itulah ulasan mengenai cara beli Sukuk Tabungan ST013 secara online mellaui mitra distribusi resmi. Selamat berinvestasi!

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah resmi menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Sukuk Tabungan seri ST013 per Jumat, 8 November 2024. Masa penawaran ST013 berlangsung sampai 4 Desember mendatang.

Sukuk Tabungan adalah produk investasi syariah yang diterbitkan oleh pemerintah kepada warga negara Indonesia (WNI). Dana yang diserap dikelola sesuai prinsip syariah dan digunakan untuk pembangunan negara.

Adapun pembelian ST013 hanya bisa dilakukan secara online melalui mitra distribusi resmi yang ditunjuk pemerintah selama masa penawaran berlangsung.

Lantas, bagaimana cara beli Sukuk Tabungan ST013?

Cara beli Sukuk Tabungan ST013

Dikutip dari informasi resmi Kemenkeu, cara beli Sukuk Tabungan ST013 sebagai berikut:

• Akses laman https://www.djppr.kemenkeu.go.id/sukuktabungan, lalu pilih salah satu link platform elektronik mitra distribusi pembelian Sukuk Tabungan
• Registrasi melalui sistem elektronik mitra distribusi, dengan memasukkan informasi Single Investor Identification (SID), nomor rekening dana, dan nomor rekening surat berharga yang dimiliki
• Pesan ST013 melalui sistem elektronik mitra distribusi dan tunggu sampai pemesanan terverifikasi
• Anda akan memperoleh kode pembayaran melalui sistem elektronik mitra distribusi atau alamat email, dan lakukan penyetoran dana sesuai pemesanan
• Pembayaran bisa dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, maupun mobile banking dengan batas waktu tiga jam
• Calon investor akan memperoleh NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) dan notifikasi completed order via sistem elektronik mitra distribusi maupun email yang sudah terdaftar
• Lakukan konfirmasi, dan investor akan memperoleh bukti konfirmasi pemesanan SBN Ritel via sistem elektronik mitra distribusi dan email yang terdaftar.

Lebih lanjut, daftar mitra distribusi yang melayani pembelian pemesanan Sukuk Tabungan ST013 bisa diakses di sini: Daftarmitra distribusi ST013.

Sebagai informasi, ST013 diterbitkan dalam dua jangka waktu yaitu 2 tahun (ST012T2) dan 4 tahun (ST013T4).

Untuk kupon imbal hasilnya, telah ditetapkan sebesar 6,4 persen per tahun untuk ST013T2 dan 6,50 persen per tahun untuk ST013T4.

Nilai kupon tersebut bersifat mengambang, mengikuti perkembangan BI-Rate dengan jaminan imbalan minimal. Imbalan minimal adalah tingkat imbalan pertama yang ditetapkan akan menjadi imbalan minimal berlaku sampai dengan jatuh tempo.

Sementara itu, imbalan mengambang adalah besaran imbalan sukuk tabungan yang akan disesuaikan dengan perubahan BI-Rate setiap tiga bulan sekali.

Itulah ulasan mengenai cara beli Sukuk Tabungan ST013 secara online mellaui mitra distribusi resmi. Selamat berinvestasi!

Bisnis.com, JAKARTA — Penawaran SBN ritel syariah ST013 resmi dibuka dengan dua tenor, yakni 2 tahun untuk ST013T2 dan 4 tahun untuk ST013T4, pada Jumat (8/11/2024).

Adapun untuk tenor ST013T2 penawaran kupon sebesar 6,4% per tahun, dan ST013T4 dengan penawaran kupon sebesar 6,5% per tahun, dan penawaran ini akan dibuka hingga 4 Desember 2024. Lalu, bagaimana cara menghitung imbal hasil atau kupon bersih ST013 per bulan?

Perhitungan imbal hasil atau kupon ST013 adalah berupa persentase per tahun, tetapi dibayarkan secara bulanan, artinya, nilai kupon per tahun dibagi menjadi 12, dan dipotong pajak kupon sebesar 10%.

Lebih lanjut, apabila investor membeli satu unit ST013 baik ST013T2 maupun ST013T4 maka cara perhitungan imbal per bulan sebagai berikut.

Menurut simulasi, jika investor membeli ST013T2 sebanyak 1 unit, kupon bersih per bulan sebesar Rp4.800, sementara untuk ST013T4 kupon bersih per bulan sebesar Rp4.875.

Seperti terlihat dalam tabel, dengan nilai investasi Rp500 juta, maka imbal/kupon bersih per unit ST013T2 sebesar Rp2,4 juta dan kupon bersih per unit ST013T4 sebesar Rp2,43 juta.

Jumlah pembayaran imbal/kupon dalam Rupiah penuh. Investor bisa membeli ST013 baik seri ST013T2 maupun ST013T4 senilai mulai dari Rp1 juta (1 unit).

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menyatakan bahwa penawaran ST013 untuk ST013T2 dan ST013T4 ini akan berlangsung mulai 8 November 2024 pukul 09.00 WIB, sampai dengan 4 Desember 2024 pukul 10.00 WIB.

Pembelian ST013 dapat dilakukan secara online melalui empat tahap, yaitu registrasi/pendaftaran, pemesanan, pembayaran, dan setelmen.

Minimal pembelian ST013 sebesar Rp1 juta dan kelipatannya, sedangkan maksimum pemesanan ST013T2 sebesar Rp5 miliar, sedangkan ST013T4 senilai Rp10 miliar. Pemesanan pembelian disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan mitra distribusi yang memiliki interface dengan sistem e-SBN.

Sebelum melakukan pemesanan pembelian, setiap calon investor disarankan untuk memahami memorandum informasi Sukuk Tabungan Seri ST013T2 dan Seri ST013T4.

Cara Beli Investasi SBN Ritel ST013:

1. Registrasi

Proses pendaftaran Calon Investor melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Mitra Distribusi (Midis). Memasukan data-data antara lain, data diri, nomor SID (Single Investor Identification), nomor Rekening Dana dan nomor Rekening Surat Berharga.

SID adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan oleh Kustodian Sentral Efek lndonesia (KSEI) selaku lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Calon investor yang belum memiliki nomor SID, rekening dana, dan/atau rekening surat berharga, akan dibantu oleh Mitra Distribusi.

2. Pemesanan

Setelah registrasi berhasil, Calon Investor melakukan pemesanan ST013 dengan sebelumnya membaca ketentuan dalam Memorandum Informasi. Pemesanan hanya dapat dilakukan pada saat masa penawaran ST013.

3. Pembayaran

Setelah pemesanan diverifikasi (verified order), Calon Investor mendapatkan kode pembayaran (Billing Code) melalui email/sms sesuai kebijakan masing-masing Mitra Distribusi.

Kode pembayaran digunakan untuk penyetoran dana investasi melalui Bank Persepsi (teller, ATM, internet banking, mobile banking) dalam batas waktu yang ditentukan.

4. Konfirmasi

Setelah pemesanan diverifikasi (verified order), Calon Investor mendapatkan kode pembayaran (Billing Code) melalui email/sms sesuai kebijakan masing-masing Mitra Distribusi.

Kode pembayaran digunakan untuk penyetoran dana investasi melalui Bank Persepsi (teller, ATM, internet banking, mobile banking) dalam batas waktu yang ditentukan.

KOMPAS.com -Sukuk Tabungan diterbitkan oleh pemerintah kepada warga negara Indonesia (WNI). Apakah Sukuk Tabungan bisa dicairkan? Temukan jawabannya dalam artikel berikut.

Sukuk Tabungan adalah produk investasi Surat Berharga Negara (SBN) yang bisa menjadi pilihan bagi investor yang mencari instrumen investasi syariah.

Dana yang diserap akan dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur maysir (judi), gharar (ketidakjelasan) dan riba (usury), serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sukuk Tabungan mempunyai periode atau jangka waktu tertentu sesuai yang diterbitkan oleh pemerintah. Biasanya investasi ini diterbitkan dalam dua tenor, yaitu 2 tahun dan 4 tahun.

Lantas, apakah Sukuk Tabungan bisa dicairkan?

Apakah Sukuk Tabungan bisa dicairkan?

Dilansir dari laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), investasi Sukuk Tabungan berbentuk tanpa warkat dan tak bisa diperdagangkan di pasar sekunder (non-tradable).

Kepemilikan Sukuk Tabugan tidak bisa dialihkan dan tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo, kecuali saat periode early redemption.

Early redemption adalah fasilitas yang memungkinkan investor menerima sebagian pelunasan produk sukuk tabungan sebelum jatuh tempo.

Fasilitas ini hanya bisa dimanfaatkan investor dengan minimal kepemilikan Rp 2 juta di setiap mitra distribusi, dengan nominal pengajuan minimal Rp 1 juta dan kelipatannya dan berjumlah maksimal sebesar 50 persen dari total kepemilikan investor.

Lalu, bagaimana dengan kupon Sukuk Tabungan?

Kupon imbal hasil Sukuk Tabungan

Tingkat kupon atau imbal hasil Sukuk Tabungan bersifat mengambang yang dibayarkan setiap bulan. Imbalan investasi ini mengikuti perkembangan BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI-Rate) dengan jaminan imbalan minimal (floating with floor).

Imbalan minimal adalah tingkat imbalan pertama yang ditetapkan akan menjadi imbalan minimal berlaku sampai dengan jatuh tempo.

Sementara itu, imbalan mengambang adalah besaran imbalan yang disesuaikan dengan perubahan BI Rate setiap tiga bulan sekali.

Demikian informasi mengenai apakah Sukuk Tabungan bisa dicairkan dan kupon imbal hasilnya. Selamat berinvestasi!

KOMPAS.com -Sukuk Tabungan diterbitkan oleh pemerintah kepada warga negara Indonesia (WNI). Apakah Sukuk Tabungan bisa dicairkan? Temukan jawabannya dalam artikel berikut.

Sukuk Tabungan adalah produk investasi Surat Berharga Negara (SBN) yang bisa menjadi pilihan bagi investor yang mencari instrumen investasi syariah.

Dana yang diserap akan dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur maysir (judi), gharar (ketidakjelasan) dan riba (usury), serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Sukuk Tabungan mempunyai periode atau jangka waktu tertentu sesuai yang diterbitkan oleh pemerintah. Biasanya investasi ini diterbitkan dalam dua tenor, yaitu 2 tahun dan 4 tahun.

Lantas, apakah Sukuk Tabungan bisa dicairkan?

Apakah Sukuk Tabungan bisa dicairkan?

Dilansir dari laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), investasi Sukuk Tabungan berbentuk tanpa warkat dan tak bisa diperdagangkan di pasar sekunder (non-tradable).

Kepemilikan Sukuk Tabugan tidak bisa dialihkan dan tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo, kecuali saat periode early redemption.

Early redemption adalah fasilitas yang memungkinkan investor menerima sebagian pelunasan produk sukuk tabungan sebelum jatuh tempo.

Fasilitas ini hanya bisa dimanfaatkan investor dengan minimal kepemilikan Rp 2 juta di setiap mitra distribusi, dengan nominal pengajuan minimal Rp 1 juta dan kelipatannya dan berjumlah maksimal sebesar 50 persen dari total kepemilikan investor.

Lalu, bagaimana dengan kupon Sukuk Tabungan?

Kupon imbal hasil Sukuk Tabungan

Tingkat kupon atau imbal hasil Sukuk Tabungan bersifat mengambang yang dibayarkan setiap bulan. Imbalan investasi ini mengikuti perkembangan BI 7-Days Reverse Repo Rate (BI-Rate) dengan jaminan imbalan minimal (floating with floor).

Imbalan minimal adalah tingkat imbalan pertama yang ditetapkan akan menjadi imbalan minimal berlaku sampai dengan jatuh tempo.

Sementara itu, imbalan mengambang adalah besaran imbalan yang disesuaikan dengan perubahan BI Rate setiap tiga bulan sekali.

Demikian informasi mengenai apakah Sukuk Tabungan bisa dicairkan dan kupon imbal hasilnya. Selamat berinvestasi!

KOMPAS.com - Samsung rutin merilis pembaruan keamanan (security patch) untuk berbagai smartphone dan tablet buatan mereka setiap bulan.

Untuk security patch untuk bulan ini, alias SMR (Security Maintenance Release)-Nov-2024 sudah resmi dirilis Samsung.

Duo HP flagship Samsung, Galaxy S23 series dan Galaxy S24 series, mendapat giliran pertama yang kebagian update keamanan ini, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari SamMobile, Sabtu (9/11/2024).

Rencananya, ponsel dan tablet Samsung Galaxy lainnya kemungkinan akan menyusul dalam beberapa waktu ke depan. Untuk memperbarui perangkat Samsung Galaxy, pengguna bisa langsung mengunjungi menu "Settigns" > "Software update".

Ada sekitar 38 celah keamanan (vulnerabilities) yang diperbaiki Samsung dengan level bervariasi, mulai dari sedang (Moderate) hingga tinggi (High).

Dari total vulnerabilities yang ditemukan, 11 di antaranya merupakan celah keamanan khusus di perangkat Samsung Galaxy (sisanya dari perangkat dengan sistem operasi Android).

Secara garis besar, pembaruan keamanan ini memperbaiki beberapa celah keamanan dari sistem dan aplikasi di ponsel Samsung yang bisa dimanfaatkan oleh para oknum dan peretas (hacker) untuk mencuri data atau mengakses ponsel pengguna.

Beberapa sistem dan aplikasi yang ditingkatkan keamanannya adalah aplikasi Contacts, fitur Dex Mode, fitur seputar konektivitas wireless dan bluetooth, celah keamanan seputar menu pengaturan (Settings), dan masih banyak lagi.

Samsung mengatakan celah keamanan ini terdapat di beberapa perangkat buatan mereka, termasuk yang menggunakan chip Exynos 9820, 9825, 980, 990, 850, 1080, 2100, 1280, 2200, 1330, 1380, 1480, 2400, 9110, W920, dan W930.

Artinya, bukan hanya ponsel sekelas Galaxy S22 Series (Exynos 2200) atau Galaxy S24 Series (Exynos 2400) saja yang dilanda celah keamanan ini, melainkan juga perangkat smartwatch macam Galaxy Watch 6 yang menggunakan Exynos W930.

Daftar dan deskripsi lengkap seputar pembaruan keamanan perangkat Samsung untuk bulan November 2024 bisa dibaca di tautan berikut ini.

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

UMP 2025 - Jakarta. Upah minimum provinsi (UMP) 2025 dipastikan akan naik dari tahun 2024. Sebelum naik, cek UMP tahun 2024 yang berlaku saat ini.

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli memberikan sinyal bahwa UMP tahun 2025 bakal naik. Menurutnya, besaran upah tidak mungkin menurun meski pemerintah masih mengkaji formulasi yang memungkinkan.

Pasalnya, pemerintah berupaya meningkatkan penghasilan pekerja dan memperhatikan dunia usaha. "Turun apanya? Ya enggak, lah. Kata kuncinya meningkatkan penghasilan pekerja, memperhatikan dunia usaha. Iya, dong (upah naik), masak enggak naik," kata Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Kendati begitu, besaran kenaikan upah belum dibahas. Hal ini mengingat Peraturan Menteri (Permen) yang menentukan formulasi pengupahan belum terbit. "(Besarannya) belum, itu masih dibahas. (Formulasi masih dibahas) Permen belum tentu besok (terbit)," ungkapnya.

Ia pun tidak bisa menjanjikan bahwa aturan terkait formulasi itu terbit usai Presiden Prabowo selesai melawat ke luar negeri. Hal yang pasti, besaran upah minimum tahun 2025 baru berlaku pada Januari tahun depan.

Ia ingin Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit yang terdiri dari Serikat buruh dan pengusaha solid. Sejauh ini kata Yassierli, pihaknya sudah membahas masalah pengupahan ini dengan Dewan Pengupahan Nasional dan LKS Tripartit.

"Enggak bisa saja janjikan. Kita mengoptimalkan LKS tripartit, kita sudah 2 kali rapat. Ini kan masalah waktu ya terlalu cepat, jadi kita masih bahas. Kita harus benar-benar firm bahwa peraturan menteri ini benar benar bisa memberikan, bahasa saya, membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah dan tetap memperhatikan pengusaha," jelasnya.

Yassierli tidak memungkiri, UMP turut dibahas dalam sidang kabinet sore tadi, meski secara umum. Terkait tenggat waktu penetapan upah paling lambat selesai 21 November sesuai PP Nomor 51, ia menyebut bahwa kondisi saat ini berbeda.

"Ya kan kondisi sekarang enggak bisa dikejar karena produk hukum harus harmonisasi macem-macem. Kan yang penting berlakunya 1 Januari nanti," jelas dia.

Sebelumnya, pemerintah tengah membuat aturan mengenai formulasi UMP menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal UU Cipta Kerja terkait pengupahan, Dalam putusannya, MK mengembalikan komponen hidup layak ke dalam struktur upah yang sebelumnya dilenyapkan dalam UU Cipta Kerja.

MK meminta pasal soal pengupahan harus "mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua".

Di sisi lain, MK juga meminta supaya struktur dan skala upah harus proporsional. MK juga memperjelas frasa "indeks tertentu" dalam hal pengupahan sebagai "variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) bagi pekerja/buruh".

MK pun menghidupkan kembali peran aktif dewan pengupahan dalam penentuan upah minimun serta mengembalikan adanya upah minimum sektoral. Menurut Partai Buruh, putusan MK yang mengabulkan gugatan mereka itu membuat Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan (PP Pengupahan), yang membuat kenaikan upah minimum sangat kecil sejak UU Cipta Kerja berlaku, tidak dapat dijadikan acuan dalam penetapan upah minimum tahun 2025.

"Ketentuan mengenai nilai indeks tertentu yang sebelumnya ditetapkan sebesar 0,1 hingga 0,3, tidak lagi berlaku seiring dicabutnya Pasal 88D ayat 2 dalam Pasal 81 angka 28 UU Cipta Kerja. Besaran nilai indeks tertentu untuk upah minimum tahun 2025 harus dirundingkan dengan serikat pekerja," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, kepada Kompas.com, Senin.

"Kenaikan upah minimum tahun 2025 diusulkan sebesar inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, dengan usulan serikat pekerja bahwa nilai indeks tertentu (?) adalah sebesar 1,0 hingga 2,0. Lalu, Karena PP Pengupahan tidak lagi berlaku, maka tidak ada lagi batas bawah dan batas atas upah minimum," kata dia.

Tonton:Ada Program Pemutihan Utang untuk Petani dan Nelayan, Ini Informasinya

UMP 2024

UMP 2024 telah naik dibandingkan tahun 2023. Berikut daftar UMP 2024 di 38 provinsi di Indonesia:

1. UMP 2024 Aceh, Rp 3.460.672; naik 1,38% dibandingkan tahun 2023

2. UMP 2024 Sumatera Utara, Rp 2.809.915, naik Rp 99.122 (3,67%)

3. UMP 2024 Sumatera Barat, Rp 2.811.499 naik Rp 68.973 (2,52%)

4. UMP 2024 Riau, Rp 3.294.625 naik Rp 102.963

5. UMP 2024 Jambi, Rp 2.037.121, naik Rp 94.000 (3,2%)

6. UMP 2024 Sumatera Selatan, Rp 3.456.874, naik Rp 52.629 (1,55%)

7. UMP 2024 Bengkulu, Rp 2.507.079, naik Rp 88.500 (3,38%)

8. UMP 2024 Lampung, Rp 2.716.496, naik Rp 83.212 (3,160%)

9. UMP 2024 Bangka Belitung, Rp 3.640.000 naik Rp 139.904 (4,06%)

10. UMP 2024 Kepulauan Riau, Rp 3.402.492 (3,76%)

11. UMP 2024 DKI Jakarta, Rp 5.067.381 (3,38%)

12. UMP 2024 Jawa Barat, Rp 2.057.495,17 naik Rp 70.825 (3,57%)

13. UMP 2024 Jawa Tengah, Rp 2.036.947 (4,02%)

14. UMP 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 2.125.897, naik Rp 144.115 (7,27%)

15. UMP 2024 Jawa Timur, Rp 2.65.244,30 naik Rp 125.000 (6,13%)

16. UMP 2024 Banten, Rp 2.727.812 naik Rp 66.532 (2,50%)

17. UMP 2024 Bali, Rp2.713.672 naik Rp 100.000 (3,68%)

18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat, Rp 2.444.067, naik Rp 72.660 (3,06%)

19. UMP 2024 Nusa Tenggara Timur Rp 2.186.826, naik Rp 62.832 (2,96%)

20. UMP 2024 Kalimantan Barat, Rp 2.702.616 (3,6%)

21. UMP 2024 Kalimantan Tengah, Rp 3.181.013, naik 8,84%

22. UMP 2024 Kalimantan Selatan, Rp 3.282.812, naik Rp 132.835 (4,22%)

23. UMP 2024 Kalimantan Timur, Rp 3.360.858 naik Rp 159.459 (6,20%)

24. UMP 2024 Kalimantan Utara, Rp 3.361.653, naik 3,38%

25. UMP 2024 Sulawesi Utara, Rp 3.545.000 naik Rp 57.920 (1,67%)

26. UMP 2024 Sulawesi Tengah, Rp 2.736.698, naik Rp 137.152 (8,73%)

27. UMP 2024 Sulawesi Selatan, Rp 3.434.298,00 (1,45%)

28. UMP 2024 Sulawesi Tenggara, Rp 2.885.964 naik Rp 126.980 (4,6%)

29. UMP 2024 Gorontalo, Rp 3.025.100 naik 1,19%

30. UMP 2024 Sulawesi Barat, Rp 2.914.958, naik Rp 43.163 (1,50%)

31. UMP 2023 Maluku, menunggu putusan resmi

32. UMP 2024 Maluku Utara, Rp 3.200.000, naik Rp 221.646,57 (7,5%)

33. UMP 2024 Papua, Rp 4.024.270 naik Rp 159.574 (4,14%).

34. UMP 2024 Papua Barat Rp 3.393.000 naik Rp 111.000 (0,3%)

35. UMP 2024 Papua Tengah, Rp 4.024.270 Naik Rp 159.578 (4,13%)

UMP provinsi baru, yakni Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Pegunungan mengikuti daerah asal sebelumnya.

UMP 2023

Sebagai pembanding, berikut daftar UMP 2023 yang berlaku saat ini di seluruh Indonesia:

1. UMP 2023 Aceh, Rp3.413.666,00; naik sebesar 7,81%

2. UMP 2023 Sumatera Utara, Rp2.710.493,93 (7,45%)

3. UMP 2023 Sumatera Barat, Rp2.742.476,00 (9,15%)

4. UMP 2023 Riau, Rp3.191.662,53 (8,61%)

5. UMP 2023 Jambi, Rp2.943.033,08 (9,04%)

6. UMP 2023 Sumatera Selatan, Rp3.404.177,24 (8,26%)

7. UMP 2023 Bengkulu, Rp2.418.280,00 (8,05%)

8. UMP 2023 Lampung, Rp2.633.284,59 (7,90%)

9. UMP 2023 Bangka Belitung, Rp3.498.479,00 (7,15%)

10. UMP 2023 Kepulauan Riau, Rp3.279.194,00 (7,51%)

11. UMP 2023 DKI Jakarta, Rp4.901.798,00 (5,60%)

12. UMP 2023 Jawa Barat, Rp1.986.670,17 (7,88%)

13. UMP 2023 Jawa Tengah, Rp1.958.169,69 (8,01%)

14. UMP 2023 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp1.981.782,39 (7,65%)

15. UMP 2023 Jawa Timur, Rp2.040.244,30 (7,86%)

16. UMP 2023 Banten, Rp2.661.280,11 (6,40%)

17. UMP 2023 Bali, Rp2.713.672,28 (7,81%)

18. UMP 2023 Nusa Tenggara Barat, Rp2.371.407,00 (7,44%)

19. UMP 2023 Nusa Tenggara Timur Rp2.123.994,00 (7,54%)

20. UMP 2023 Kalimantan Barat, Rp2.608.601,75 (7,16%)

21. UMP 2023 Kalimantan Tengah, Rp3.181.013,00 (8,85%)

22. UMP 2023 Kalimantan Selatan, Rp3.149.977,65 (8,38%)

23. UMP 2023 Kalimantan Timur, Rp3.201.396,04 (6,20%)

24. UMP 2023 Kalimantan Utara, Rp3.251.702,67 (7,79%)

25. UMP 2023 Sulawesi Utara, Rp3.485.000,00 (5,26%)

26. UMP 2023 Sulawesi Tengah, Rp2.599.456,00 (8,73%)

27. UMP 2023 Sulawesi Selatan, Rp3.385.145,00 (6,93%)

28. UMP 2023 Sulawesi Tenggara, Rp2.758.984,54 (7,10%)

29. UMP 2023 Gorontalo, Rp2.989.350,00 (6,74%)

30. UMP 2023 Sulawesi Barat, Rp2.871.794,82 (7,20%)

31. UMP 2023 Maluku, Rp2.812.827,66 (7,39%)

32. UMP 2023 Maluku Utara, Rp2.976.720,00 (4,00%)

33. UMP 2023 Papua, Rp3.864.696,00 (8,50%).