Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara terkait usulan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (BAKN DPR) terkait tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) 2,5% pada 2025 dan naik bertahap sampai 20%.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani memaparkan usulan dari BAKN DPR tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Namun, Askolani menyebut penetapan usulan tersebut masih bergantung pada posisi pemerintahan baru setelah pergantian Presiden dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto.

"Soal itu [cukai MBDK] nanti kita update dulu posisi internal pemerintah pada 2025. Ini tergantung pemerintahan yang baru nantinya," kata Askolani di Kantor Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta pada Jumat (20/9/2024).

Askolani menuturkan, setelah pemerintahan baru memutuskan untuk menjalankan usulan ini, Kemenkeu akan menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme yang ada. Dia mengatakan, nantinya usulan ini akan dibahas terlebih dahulu dengan Komisi XI DPR RI yang merupakan mitra kerja Kemenkeu.

"Setelah itu, kalau memang [cukai MBDK] akan dilanjutkan, kita mekanismenya ke Komisi XI untuk konsultasi," jelas Askolani.

Sebelumnya, BAKN DPR menyepakati usulan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan 2,5% pada 2025 dan naik bertahap sampai 20%.

Hal tersebut tercantum dalam Simpulan Rapat Kerja BAKN DPR dengan Menteri Keuangan terkait Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada masa sidang I tahun 2024—2025.

Simpulan rapat dibacakan dalam Rapat Kerja BAKN DPR dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Selasa (10/9/2024). Rapat itu dihadiri Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Askolani, dan sejumlah pejabat lainnya.

Pimpinan BAKN DPR Wahyu Sanjaya menjelaskan bahwa DPR dan pemerintah telah mendalami isu cukai melalui berbagai rapat. BAKN dan pemerintah pun mencapai simpulan atas berbagai pembahasan cukai.

Dalam poin ketujuh simpulan itu, BAKN dan pemerintah menyepakati usulan tarif cukai minuman manis. Legislatif dan eksekutif sepakat adanya usulan agar tarif cukai minuman manis minimal 2,5% pada tahun depan.

"BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai MBDK sebesar minimal 2,5% pada 2025, dan secara bertahap sampai dengan 20%," ujar Wahyu.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Mandiri Sekuritas memproyeksikan imbal hasil investasi di pasar obligasi Indonesia untuk tahun 2024-2025 akan mencapai 15 persen.

Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bahwa yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun akan terus menurun hingga mencapai level 6 persen pada tahun 2025.

Head of Fixed Income Research Mandiri Sekuritas, Handy Yunianto, menjelaskan bahwa proyeksi ini didasarkan pada tiga faktor utama.

Pertama, terdapat kemungkinan yang lebih tinggi bahwa The Fed akan mulai memangkas suku bunga pada September 2024 dan proyeksi penurunan akan berlanjut hingga tahun berikutnya.

“Secara historis, penurunan suku bunga Fed Fund Rate (FFR) akan dibarengi dengan penurunan US Treasury yield dan Dollar Index, sehingga akan terus mendorong aliran dana asing ke pasar obligasi,” ujar Handy dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Faktor kedua adalah kejelasan lebih lanjut mengenai pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia tahun ini dan prospek panduan fiskal tahun 2025.

“Pemerintahan yang baru masih tetap mempertahankan prudent fiscal,” tambah Handy.

Ketiga, seiring dengan menguatnya mata uang rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS), suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) juga menunjukkan tren penurunan.

Handy memperkirakan bahwa dengan terus menurunnya suku bunga SRBI, permintaan obligasi berpotensi akan terus meningkat.

“Dukungan dari onshore investor ke pasar obligasi tetap kuat, terutama dari retail dan institusi nonbank,” jelasnya.

Handy mencatat bahwa aliran dana asing mulai masuk secara signifikan ke pasar obligasi dalam sebulan terakhir, meskipun porsi kepemilikan asing terhadap total outstanding SBN relatif masih rendah.

Secara valuasi, Handy memperkirakan imbal hasil obligasi SBN tenor 10 tahun akan berpotensi menurun ke level 6,2 persen, dengan kisaran di 6,0-6,4 persen.

“Jika FFR menurun ke level 4,75 persen, maka Bank Indonesia (BI) akan memangkas suku bunga acuannya menjadi 5,75 persen,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa yield US Treasury 10 tahun berada di 3,8 persen, Credit Default Swap (CDS) 5 tahun Indonesia berada di 70, dan rupiah diperkirakan akan diperdagangkan pada Rp 15.400 terhadap dollar AS di akhir 2024.

Penurunan lebih lanjut pada US Treasury yield juga berpotensi memperkuat posisi valuasi obligasi Indonesia.

Namun, Handy juga mengingatkan tentang beberapa risiko yang mungkin terjadi di pasar obligasi Indonesia, termasuk kemungkinan penundaan pemangkasan suku bunga acuan The Fed, meningkatnya ketegangan geopolitik, serta pelebaran defisit anggaran yang signifikan atau di atas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Bisnis.com, JAKARTA — Titik terang tarif cukai minuman manis mulai terlihat setelah DPR mengusulkan 2,5% pada 2025 dan terus naik secara bertahap. Tarif rendah pada fase awal penarikan cukai lalu naik bertahap dinilai sebagai skema yang bijak.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mengokohkan status minuman berpemanis dalam kemasan alias MBDK sebagai barang kena cukai. Adanya restu pemerintah dan DPR membuat penarikan cukai minuman manis resmi berlaku tahun depan.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (BAKN DPR) menyepakati usulan tarif cukai minuman manis 2,5% pada 2025 dan naik bertahap sampai 20%. Hal tersebut tercantum dalam Simpulan Rapat Kerja BAKN DPR dengan Menteri Keuangan terkait Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada masa sidang I tahun 2024—2025.

Dalam poin ketujuh simpulan itu, BAKN dan pemerintah menyepakati usulan tarif cukai MBDK atau cukai minuman manis.

"BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai MBDK sebesar minimal 2,5% pada 2025, dan secara bertahap sampai dengan 20%," ujar Pimpinan BAKN DPR Wahyu Sanjaya, Selasa (10/9/2024).

Simpulan rapat dibacakan dalam Rapat Kerja BAKN dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Selasa (10/9/2024), yang dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Askolani, dan sejumlah pejabat lainnya.

Wahyu berpendapat bahwa penerapan cukai minuman manis dapat mengendalikan dan mengurangi dampak negatif konsumsi MBDK yang sangat tinggi. Selain itu, cukai minuman manis pun dinilai potensial sebagai sumber penerimaan negara selain cukai rokok.

"BAKN mendorong agar pemerintah mulai menerapkan cukai MBDK untuk mengurangi dampak negatif tersebut serta untuk meningkatkan penerimaan negara dari cukai dan mengurangi ketergantungan dari CHT," ujar Wahyu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan bahwa penarikan cukai minuman manis bertujuan untuk mencegah semakin banyaknya masyarakat yang terkena diabetes. Sebagai instrumen fiskal, cukai dapat membatasi konsumsi barang dengan eksternalitas, sehingga efek sampingnya bisa lebih terjaga.

"Cukai rokok tetap jalan dan cukai minuman berpemanis, sesuai tujuan dari Kementerian Kesehatan untuk menjaga meluasnya atau makin tingginya dan prevalensi diabetes bahkan kepada tingkat anak-anak," ujar Sri Mulyani pada Rabu (28/8/2024).

Prevalensi diabetes atau tingkat kasus penyakit diabetes melitus di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal itu tercermin dalam hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) satu dekade terakhir—pada 2023 berubah nama menjadi Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

Berdasarkan pemeriksaan kadar gula darah pada penduduk umur ≥15 tahun, diketahui bahwa prevalensi diabetes di Indonesia pada 2023 mencapai 11,7%. Angkanya naik pesat dibandingkan 2013 dengan prevalensi diabetes 6,9%.

Dalam riskesdas terbaru, diketahui bahwa prevalensi diabetes pada perempuan (13,4% lebih tinggi dari laki-laki (9,8%).

Lalu, prevalensi diabetes tertinggi ada pada kelompok penduduk tua, yakni rentang usia 65—74 tahun dan di atas 75 tahun, dengan tingkat prevalensi 24,6%.

Nasib Cukai Minuman Manis Di Tangan Pemerintahan Prabowo

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani mengatakan menjelaskan bahwa tarif cukai minuman manis minimal 2,5% dan kenaikan bertahap masih berupa rekomendasi dari BAKN DPR. Implementasinya akan bergantung pada kondisi ekonomi dan keputusan pemerintahan baru, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Itu hanya rekomendasi, keputusan akhirnya akan tergantung pada pemerintah tahun depan," ujar Askolani, Selasa (10/9/2024).

Askolani tidak menjelaskan secara rinci alasan munculnya usulan tarif 2,5% yang turut disaksikan Kemenkeu. Namun, menurutnya, DPR telah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dalam usulan tersebut.

Manajer Riset dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai bahwa usulan tarif cukai minuman manis minimal 2,5% dan kenaikan bertahap sudah tepat. Pihaknya setuju bahwa tarif awal untuk barang kena cukai baru ada di angka yang cukup rendah.

"Untuk 2,5% saya setuju. Sedari awal saya bilang, untuk tahap awal memang perlu tarif yang rendah setelah itu evaluasi," ujarnya, Selasa (10/9/2024).

Pasalnya, menurut Fajry, industri minuman merupakan padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Maka dari itu, tarif awal 2,5% menjadi tepat dan evaluasi dapat dilakukan setelah uji coba nantinya.

Meskipun demikian, Fajry menilai bahwa usulan tarif cukai minuman manis naik bertahap hingga 20% seharusnya ditentukan setelah evaluasi berlangsung, tidak langsung dipatok saat ini.

"Bertahap sampai 20% saya kira kurang tepat, biarlah tarif dievaluasi tahunan dahulu. Dari evaluasi itu barulah ditentukan tarifnya," jelasnya.

Kalangan pengusaha sebenarnya berharap agar cukai minuman manis tidak berlaku tahun depan. Pengusaha ingin pemerintah menempuh kebijakan selain cukai MBDK dalam upaya mengurangi prevalensi diabetes.

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman menjelaskan bahwa pihaknya berupaya berkomunikasi bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendahulukan upaya edukasi dan reformulasi pangan oleh produsen ketimbang pengenaan cukai.

"Kami berharap demikian [tidak diterapkan tahun depan], karena tahapannya edukasi dulu, bersama dengan edukasi industri melakukan reformulasi besar-besaran, begitu konsumen bisa menerima dan industri sudah reformulasi, kita turunkan kadarnya bertahap, sampai terakhir mudah-mudahan sukses, enggak sampai ke cukai," kata Adhi, Selasa (27/8/2024).
(Surya Dua Artha Simanjuntak, Wibi Pangestu Pratama)

JAKARTA,KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan mengevaluasi insentif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Evaluasi ini dilakukan untuk menentukan insentif tarif pajak ini akan diperpanjang atau tidak. Pasalnya, kebijakan ini akan berakhir pada tahun ini.

"Insentif pajak sebetulnya sih tetap, cuma fasilitas untuk menggunakan PPh final ini kita akan terus evaluasi. Apakah itu memang masih dibutuhkan atau kita akan terus melihat UMKM sudah makin punya kapasitas sehingga mereka juga bisa diperlakukan secara lebih adil," ujarnya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, dikutip dari Youtube DPD RI, Selasa (3/9/2024).

Selama ini, insentif tersebut berlaku dalam bentuk tarif PPh sangat rendah bagi UMKM yang omzetnya dalam setahun tidak melebihi Rp 4,8 miliar.

Namun menurutnya, pemberian insentif tarif PPh berdasarkan nilai omzet tidak 100 persen adil bagi UMKM karena omzet tidak mencerminkan kesehatan suatu usaha.

Sebab bisa saja suatu UMKM memiliki omzet di atas Rp 500 juta namun biaya operasinya sangat besar dan bahkan merugi. Namun UMKM tersebut tetap harus membayar pajak.

"Seharusnya yang dipajak itu adalah net profit-nya. Tapi karena UMKM sering pembukuannya tidak cukup baik atau tidak mau terlalu rumit, lebih mudah menghitungnya berdasarkan omzet," ungkapnya.

Lantaran UMKM tidak memiliki pembukuan usaha yang cukup baik, maka pemerintah mendorong agar UMKM tetap membayar pajak meski lebih kecil.

Namun jika pembukuan usaha mereka rugi, maka mereka tidak perlu membayar pajak meski omzetnya di atas Rp 500 juta.

Sebagai informasi, sebelumnya diberitakan, insentif tarif PPh bagi UMKM mulai berlaku sejak 2013. Kala itu tarif pajaknya ditetapkan hanya 1 persen dari omzet.

Setelah lima tahun berjalan, ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 yang kembali memperkecil tarifnya menjadi 0,5 persen. Kebijakan tersebut masih berlaku hingga saat ini. Hanya saja, PP 23/2018 membunyikan aturan baru yang memunculkan batasan waktu atas pemanfaatan insentif tersebut.

Bagi UMKM berbentuk perseroan terbatas (PT), batas waktunya adalah tiga tahun. Sementara itu, bagi UMKM berbentuk koperasi, firma, dan persekutuan komanditer (CV), batas waktunya ditetapkan empat tahun. Khusus untuk UMKM orang pribadi, batas waktunya lebih longgar hingga mencapai tujuh tahun.

Mulai Januari 2025, tarif pajak sebesar 0,5 persen tersebut tidak lagi bisa digunakan. Sebagai gantinya, akan dikenakan tarif progresif sesuai yang berlaku umum dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi.

Adanya pembatasan waktu selama tujuh tahun sejatinya dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi pelaku UMKM agar menyelenggarakan pembukuan keuangan sebelum dikenai tarif pajak progresif sesuai Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan.

Melalui pembukuan, pelaku UMKM diharapkan mencatat secara teratur seluruh transaksi jual-beli, serta pengeluaran dan pendapatan dalam aktivitas usahanya selama setahun penuh. Dengan demikian, dapat dihitung nilai keuntungan atau kerugian bersih yang sebenarnya diperoleh.

JAKARTA,KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan mengevaluasi insentif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Evaluasi ini dilakukan untuk menentukan insentif tarif pajak ini akan diperpanjang atau tidak. Pasalnya, kebijakan ini akan berakhir pada tahun ini.

"Insentif pajak sebetulnya sih tetap, cuma fasilitas untuk menggunakan PPh final ini kita akan terus evaluasi. Apakah itu memang masih dibutuhkan atau kita akan terus melihat UMKM sudah makin punya kapasitas sehingga mereka juga bisa diperlakukan secara lebih adil," ujarnya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, dikutip dari Youtube DPD RI, Selasa (3/9/2024).

Selama ini, insentif tersebut berlaku dalam bentuk tarif PPh sangat rendah bagi UMKM yang omzetnya dalam setahun tidak melebihi Rp 4,8 miliar.

Namun menurutnya, pemberian insentif tarif PPh berdasarkan nilai omzet tidak 100 persen adil bagi UMKM karena omzet tidak mencerminkan kesehatan suatu usaha.

Sebab bisa saja suatu UMKM memiliki omzet di atas Rp 500 juta namun biaya operasinya sangat besar dan bahkan merugi. Namun UMKM tersebut tetap harus membayar pajak.

"Seharusnya yang dipajak itu adalah net profit-nya. Tapi karena UMKM sering pembukuannya tidak cukup baik atau tidak mau terlalu rumit, lebih mudah menghitungnya berdasarkan omzet," ungkapnya.

Lantaran UMKM tidak memiliki pembukuan usaha yang cukup baik, maka pemerintah mendorong agar UMKM tetap membayar pajak meski lebih kecil.

Namun jika pembukuan usaha mereka rugi, maka mereka tidak perlu membayar pajak meski omzetnya di atas Rp 500 juta.

Sebagai informasi, sebelumnya diberitakan, insentif tarif PPh bagi UMKM mulai berlaku sejak 2013. Kala itu tarif pajaknya ditetapkan hanya 1 persen dari omzet.

Setelah lima tahun berjalan, ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 yang kembali memperkecil tarifnya menjadi 0,5 persen. Kebijakan tersebut masih berlaku hingga saat ini. Hanya saja, PP 23/2018 membunyikan aturan baru yang memunculkan batasan waktu atas pemanfaatan insentif tersebut.

Bagi UMKM berbentuk perseroan terbatas (PT), batas waktunya adalah tiga tahun. Sementara itu, bagi UMKM berbentuk koperasi, firma, dan persekutuan komanditer (CV), batas waktunya ditetapkan empat tahun. Khusus untuk UMKM orang pribadi, batas waktunya lebih longgar hingga mencapai tujuh tahun.

Mulai Januari 2025, tarif pajak sebesar 0,5 persen tersebut tidak lagi bisa digunakan. Sebagai gantinya, akan dikenakan tarif progresif sesuai yang berlaku umum dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi.

Adanya pembatasan waktu selama tujuh tahun sejatinya dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi pelaku UMKM agar menyelenggarakan pembukuan keuangan sebelum dikenai tarif pajak progresif sesuai Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan.

Melalui pembukuan, pelaku UMKM diharapkan mencatat secara teratur seluruh transaksi jual-beli, serta pengeluaran dan pendapatan dalam aktivitas usahanya selama setahun penuh. Dengan demikian, dapat dihitung nilai keuntungan atau kerugian bersih yang sebenarnya diperoleh.

PADA Konferensi Pers APBN yang digelar 13 Agustus lalu, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyampaikan bahwa insentif tarif pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,5 persen yang selama ini berlaku bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) orang pribadi akan segera berakhir (Kompas.com, 14/8/2023).

Setahun sebelumnya, pesan serupa juga pernah disampaikan pimpinan tertinggi di otoritas perpajakan nasional tersebut ketika mengisi konferensi pers APBN edisi November 2023 (Harian Kompas, 27/11/2023).

Dalam kebijakan pajak nasional, UMKM memang menjadi salah satu sektor ekonomi sasaran yang banyak menerima insentif pajak.

Pada APBN 2024, sebesar 21,2 persen dari belanja perpajakan senilai Rp 374,5 triliun diarahkan untuk mengembangkan UMKM (Kompas.id, 22/9/2023).

Selama ini, insentif tersebut dirasakan dalam bentuk tarif pajak penghasilan sangat rendah bagi UMKM yang omzetnya dalam setahun tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Ketika baru mulai berlaku pada 2013, tarif pajaknya ditetapkan hanya 1 persen dari omzet.

Setelah lima tahun berjalan, ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 yang kembali memperkecil tarifnya menjadi 0,5 persen. Kebijakan tersebut masih berlaku hingga saat ini. Hanya saja, PP 23/2018 membunyikan aturan baru yang memunculkan batasan waktu atas pemanfaatan insentif tersebut.

Bagi UMKM berbentuk perseroan terbatas (PT), batas waktunya adalah tiga tahun. Sementara itu, bagi UMKM berbentuk koperasi, firma, dan persekutuan komanditer (CV), batas waktunya ditetapkan empat tahun. Khusus untuk UMKM orang pribadi, batas waktunya lebih longgar hingga mencapai tujuh tahun.

Bagi UMKM yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejak tahun 2018 atau sebelumnya, jangka waktunya dihitung sejak 2018 saat mulai berlakunya PP 23/2018.

Sementara bagi UMKM yang baru memiliki NPWP pada 2019 atau setelahnya, jangka waktunya dihitung sejak tahun mulai terdaftar sebagai wajib pajak.

Sebagai contoh, apabila orang pribadi pengusaha UMKM baru memiliki NPWP pada 2020, maka insentif pajak 0,5 persen tersebut akan berlaku selama 7 tahun pajak/fiskal hingga 2026.

Bagi UMKM orang pribadi yang telah memanfaatkan pajak 0,5 persen sejak 2018, tahun 2024 akan menjadi tahun terakhir dalam jangka waktu 7 tahun tersebut.

Mulai Januari 2025, tarif pajak sebesar 0,5 persen tersebut tidak lagi bisa digunakan. Sebagai gantinya, akan dikenakan tarif progresif sesuai yang berlaku umum dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi.

Adanya pembatasan waktu selama tujuh tahun sejatinya dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi pelaku UMKM agar menyelenggarakan pembukuan keuangan sebelum dikenai tarif pajak progresif sesuai Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan.

Melalui pembukuan, pelaku UMKM diharapkan mencatat secara teratur seluruh transaksi jual-beli, serta pengeluaran dan pendapatan dalam aktivitas usahanya selama setahun penuh.

Dengan demikian, dapat dihitung nilai keuntungan atau kerugian bersih yang sebenarnya diperoleh.

Bagi pelaku UMKM, pembukuan sebenarnya penting untuk memperoleh gambaran atas kinerja usaha dari tahun ke tahun (Kompas.com, 14/10/2024).

Sementara bagi otoritas perpajakan, nilai laba neto yang dihitung dari pembukuan juga penting karena menentukan berapa besar kewajiban pajak yang harus dibayarkan.

Oleh karena itu, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebenarnya sudah mewajibkan seluruh orang pribadi pengusaha untuk menyelenggarakan pembukuan keuangan. Namun, untuk UMKM yang baru dirintis, pembukuan tentu bukan pekerjaan mudah yang bisa langsung diterapkan.

PP 23/2018 pun ditetapkan sebagai penyederhanaan agar UMKM dapat langsung menyetor pajak penghasilannya sebesar 0,5 persen dari omzet.

Hanya saja, fasilitas tidak dapat berlangsung seterusnya. Perlu ada jangka waktu yang ditetapkan agar UMKM terdorong melakukan transisi menyiapkan pembukuan keuangan.

Bagi UMKM orang pribadi yang telah menggunakan tarif pajak 0,5 persen sejak 2018, berakhirnya jangka waktu tersebut tahun ini akan memunculkan kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan keuangan mulai tahun pajak 2025.

Dengan demikian, setiap transaksi dalam kegiatan usaha harus dicatat dan terdokumentasi secara teratur mulai Januari 2025.

Catatan-catatan tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan ketika menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan pada awal 2026.

Salah satu dokumen hasil pembukuan yang wajib disampaikan merupakan laporan laba rugi yang memuat ikhtisar seluruh pendapatan dan biaya yang timbul dalam aktivitas usaha selama setahun. Dari ikhtisar tersebut, dihitung nilai keuntungan atau kerugian bersihnya.

Nilai untung bersih itu yang nantinya menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan. Nilai keuntungan yang melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) akan dikenai pajak penghasilan dengan tarif progresif yang berlaku umum.

Konsep seperti ini serupa dengan perhitungan pajak penghasilan pada orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan dan pegawai.

Misalnya, UMKM yang dalam setahun memperoleh omzet Rp 1 miliar, dengan total pengeluaran Rp 900 juta, akan untung bersih senilai Rp 100 juta.

Dalam skema yang masih berlaku saat ini, pajak penghasilannya dihitung langsung sebesar 0,5 persen dari Rp 1 miliar nilai omzetnya.

Nantinya, setelah skema pajak 0,5 persen berakhir, perhitungan pajak penghasilan akan didasarkan pada keuntungan bersih sebesar Rp 100 juta yang dikurangi lagi dengan PTKP.

Hasilnya akan dikenai tarif progresif mulai dari 5 persen sesuai ketentuan pajak penghasilan orang pribadi.

Dalam beberapa situasi, skema pajak dengan pembukuan seperti ini bisa lebih menguntungkan dibandingkan skema tarif 0,5 persen.

Misalnya, bagi UMKM yang margin keuntungannya sangat kecil atau baru merintis sehingga masih merugi, pajak penghasilannya bisa sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali.

Namun, ada kalanya juga menyelenggarakan pembukuan bagi UMKM justru lebih banyak menimbulkan masalah dibanding manfaatnya. Misalnya, pada UMKM di sektor informal seperti toko kelontong dan pertanian rakyat, urgensi pembukuan bisa jadi tidak sepenting pada UMKM yang lebih terstruktur seperti toko swalayan atau rumah makan.

Oleh karena itu, sebagai ganti agar tidak menyelenggarakan pembukuan, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberikan alternatif bagi UMKM orang pribadi untuk memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Dalam mekanisme NPPN, nilai penghasilan neto atau keuntungan bersih dihitung langsung dari omzet berdasarkan persentase tertentu yang ditetapkan dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak. Dengan demikian, pembukuan tidak lagi diperlukan untuk menghitung pajak penghasilannya.

Misalnya, persentase NPPN atas pertanian padi ditetapkan sebesar 15 persen dari omzet. Jika omzet yang diperoleh petani mencapai Rp 300 juta dalam setahun, maka penghasilan bersihnya ditetapkan sebesar Rp 45 juta.

Hasilnya, tidak ada pajak penghasilan yang harus dibayar karena belum melebihi batas PTKP terendah sebesar Rp 54 juta.

Jika penghasilan bersih yang dihitung menggunakan NPPN ternyata lebih besar dari batas nilai PTKP, maka kelebihannya akan dikenai pajak penghasilan dengan tarif progresif seperti pada skema pembukuan.

Namun, penting diperhatikan bahwa untuk dapat menggunakan fasilitas NPPN, wajib pajak harus menyampaikan terlebih dahulu kepada Direktorat Jenderal Pajak paling lama tiga bulan sejak awal tahun yang akan mulai menggunakan NPPN.

Bagi UMKM yang tahun ini terakhir memanfaatkan tarif pajak 0,5 persen, penyampaiannya berarti paling lama 31 Maret 2025. Jika tidak disampaikan, wajib pajak dianggap telah memilih untuk menyelenggarakan pembukuan.

Selain itu, NPPN tidak dapat digunakan oleh wajib pajak yang sudah pernah menggunakan pembukuan dalam SPT Tahunan.

Artinya, apabila terlewat menyampaikan permohonan NPPN pada tahun pertama tidak menggunakan tarif pajak 0,5 persen, UMKM orang pribadi wajib menyelenggarakan pembukuan secara berkelanjutan hingga tahun-tahun berikutnya.

Meski demikian, UMKM tidak perlu khawatir jika masa berlaku insentif pajak 0,5 persennya sudah berakhir. Pasalnya, kewajiban pajak yang nantinya timbul dari menggunakan skema tarif progresif tetap akan dihitung secara proporsional dari keuntungan bersihnya. Perbedaan jumlah pajak yang harus dibayar bisa jadi tidak signifikan atau bahkan lebih kecil.

Berakhirnya masa skema pajak 0,5 persen hanya akan menimbulkan perubahan signifikan pada cara pencatatan transaksi usaha UMKM.

Jika selama ini pengeluaran dan pemasukan dicatat secara sederhana saja, kini UMKM harus mulai mencatatnya secara terstruktur dan terdokumentasi dengan pembukuan keuangan.

PADA Konferensi Pers APBN yang digelar 13 Agustus lalu, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyampaikan bahwa insentif tarif pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,5 persen yang selama ini berlaku bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) orang pribadi akan segera berakhir (Kompas.com, 14/8/2023).

Setahun sebelumnya, pesan serupa juga pernah disampaikan pimpinan tertinggi di otoritas perpajakan nasional tersebut ketika mengisi konferensi pers APBN edisi November 2023 (Harian Kompas, 27/11/2023).

Dalam kebijakan pajak nasional, UMKM memang menjadi salah satu sektor ekonomi sasaran yang banyak menerima insentif pajak.

Pada APBN 2024, sebesar 21,2 persen dari belanja perpajakan senilai Rp 374,5 triliun diarahkan untuk mengembangkan UMKM (Kompas.id, 22/9/2023).

Selama ini, insentif tersebut dirasakan dalam bentuk tarif pajak penghasilan sangat rendah bagi UMKM yang omzetnya dalam setahun tidak melebihi Rp 4,8 miliar. Ketika baru mulai berlaku pada 2013, tarif pajaknya ditetapkan hanya 1 persen dari omzet.

Setelah lima tahun berjalan, ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 yang kembali memperkecil tarifnya menjadi 0,5 persen. Kebijakan tersebut masih berlaku hingga saat ini. Hanya saja, PP 23/2018 membunyikan aturan baru yang memunculkan batasan waktu atas pemanfaatan insentif tersebut.

Bagi UMKM berbentuk perseroan terbatas (PT), batas waktunya adalah tiga tahun. Sementara itu, bagi UMKM berbentuk koperasi, firma, dan persekutuan komanditer (CV), batas waktunya ditetapkan empat tahun. Khusus untuk UMKM orang pribadi, batas waktunya lebih longgar hingga mencapai tujuh tahun.

Bagi UMKM yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejak tahun 2018 atau sebelumnya, jangka waktunya dihitung sejak 2018 saat mulai berlakunya PP 23/2018.

Sementara bagi UMKM yang baru memiliki NPWP pada 2019 atau setelahnya, jangka waktunya dihitung sejak tahun mulai terdaftar sebagai wajib pajak.

Sebagai contoh, apabila orang pribadi pengusaha UMKM baru memiliki NPWP pada 2020, maka insentif pajak 0,5 persen tersebut akan berlaku selama 7 tahun pajak/fiskal hingga 2026.

Bagi UMKM orang pribadi yang telah memanfaatkan pajak 0,5 persen sejak 2018, tahun 2024 akan menjadi tahun terakhir dalam jangka waktu 7 tahun tersebut.

Mulai Januari 2025, tarif pajak sebesar 0,5 persen tersebut tidak lagi bisa digunakan. Sebagai gantinya, akan dikenakan tarif progresif sesuai yang berlaku umum dalam perhitungan pajak penghasilan orang pribadi.

Adanya pembatasan waktu selama tujuh tahun sejatinya dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi pelaku UMKM agar menyelenggarakan pembukuan keuangan sebelum dikenai tarif pajak progresif sesuai Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan.

Melalui pembukuan, pelaku UMKM diharapkan mencatat secara teratur seluruh transaksi jual-beli, serta pengeluaran dan pendapatan dalam aktivitas usahanya selama setahun penuh.

Dengan demikian, dapat dihitung nilai keuntungan atau kerugian bersih yang sebenarnya diperoleh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani mengatakan, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergerak di kisaran 5 persen diakui tidak cukup untuk membuat Indonesia melangkah menjadi negar maju. Namun, menurut penuturannya, angka 5 persen dinilai sebagai capaian yang bagus seiring dengan tingginya tekanan ekonomi global.

“Tentu kalau ditanya 5 persen apakah cukup? Tidak, terhadap keinginan kita untuk menciptakan kemajuan atau mencapai high income country,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Kendati demikian, Sri Mulyani menjelaskan, terjaganya angka pertumbuhan ekonomi 5 persen merupakan prestasi tersendiri. Pasalnya, negara-negara lain di dunia relatif mengalami kejatuhan, bahkan ke arah resesi.

“Tapi kalau dilihat dari environment yang sangat menekan, yang teotrically banyak negara mengalami pelemahan atau bahkan resesi di Eropa, kita masih bisa menjaga di angka 5 persen,” tutur dia.

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2024 tercatat sebesar 5,05 persen secara year on year (yoy), melambat dari kuartal I/2024 di angka 5,11 persen. Dalam RAPBN 2025, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi bergerak di angka 5,2 persen.

“Indonesia mampu menjaga kinerja perekonomian stabil. Sejak recover dari pandemi, ini adalah 5 persen yang tidak biasa karena environment global menekan luar biasa lebih besar, seperti perang, inflasi tinggi, suku bunga tinggi, global gross melemah, dan proteksionisme. Ini merupakan sesuatu modal bagi kita untuk menjaga ekonomi,” terangnya.

Dalam rangka memperingati HUT ke-79 RI, pihak Commuterline Basoetta memberlakukan 'Promo Merdeka' berupa diskon tiket kereta api bandara sebesar 45%. Potongan harga ini berlaku untuk keberangkatan hari Sabtu, 17 Agustus 2024.

Adapun pembelian tiket KA Bandara Soekarno-Hatta dapat dilakukan secara online dan offline. Berikut informasinya.

Diskon Tiket KA Bandara 45% Keberangkatan 17 Agustus 2024

Dikutip dari laman Instagram KA Commuter Bandara, penumpang kereta api Bandara Soekarno-Hatta dapat menikmati diskon tiket 45% untuk keberangkatan tanggal 17 Agustus 2024. Promo ini berlaku untuk rute perjalanan:

• Stasiun Manggarai ke Bandara Soekarno-Hatta dan sebaliknya;
• Stasiun BNI City ke Bandara Soekarno-Hatta dan sebaliknya; dan
• Stasiun Duri ke Bandara Soekarno-Hatta dan sebaliknya.

Dengan diskon 45%, harga tiket normal perjalanan terjauh yang semula Rp 70.000, bisa diskon sebesar Rp 31.500. Artinya, penumpang cukup membayar tiket kereta bandara sebesar Rp 38.500 saja.

Cara Beli Tiket KA Bandara

Pembelian tiket KA Bandara bisa dilakukan secara online dan offline (di vending machine). Berikut langkah-langkahnya.

1. Cara beli tiket KA Bandara (online)

• Pembelian tiket dilakukan lewat situs reservation.kci.id
  Pemesanan dapat dilakukan mulai H-7 sebelum keberangkatan
  Pemesanan dapat dilakukan maksimal 1 jam sebelum keberangkatan kereta
  Pembayaran bisa melalui QRIS

2. Cara beli tiket KA Bandara (offline)

• Pembelian tiket dilakukan di vending machine di stasiun KA Bandara
• Pemesanan dapat dilakukan di hari H sebelum keberangkatan
• Pemesanan dapat dilakukan maksimal 5 menit sebelum keberangkatan kereta
• Pembayaran bisa melalui QRIS dan Kartu Debit/Kredit.

Cara Tap and Go Tiket KA Bandara

Metode Tap and Go bisa dilakukan bagi penumpang yang membeli tiket kereta bandara secara mendadak. Pembelian dapat dilakukan di stasiun kereta bandara. Ini caranya.

• Untuk sementara, sistem Tap and Go hanya bisa menggunakan kartu KMT (Kartu Multi Trip) dari Commuterline dengan saldo minimum Rp 70.000
• Pembelian KMT hanya bisa dilakukan melalui Ticket Counter yang tersedia di setiap Stasiun KRL
• Penumpang bisa langsung 'Gate in' tanpa harus pembelian tiket melalui mesin tiket.

KOMPAS.com - Calon penumpang kereta api bisa melakukan pembatalan tiket perjalanan yang dimilikinya, atau dikenal dengan istilah refund.

Refund tiket kereta bisa dilakukan melalui aplikasi Access by KAI maupun loket stasiun yang melayani pembatalan tiket kereta.

Pembatalan tiket kereta melalui Access by KAI bisa dilakukan maksimal 2 jam sebelum jadwal keberangkatan, sedangkan pembatalan tiket kereta di loket stasiun maksimal 30 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta.

Perlu dicatat, pembatalan atau refund tiket kereta yang diterima calon penumpang akan dipotong biaya sebesar 25 persen dari harga tiket. Apa alasannya?

Potongan biaya refund tiket kereta api

Dilansir dari akun resmi X PT KAI, @KAI121, pembatalan tiket kereta atas keinginan penumpang atau dikenal sebagai batal penumpang, akan dikenakan bea pembatalan sebesar 25 persen dari harga tiket, di luar bea pesan.

Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkeretaapian. Pada pasal 134 ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2008, berbunyi sebagai berikut:

"Apabila orang yang telah membeli karcis membatalkan keberangkatan sebelum batas waktu keberangkatan sebagaimana dijadwalkan melapor kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian, mendapat pengembalian sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari harga karcis".

Ketentuan Besaran Potongan dan Pengembalian Bea (Refund) ?

Min, saya sudah mengajukan refund, tapi kok ada potongan dan nunggunya lama banget ya? Nah, sini-sini, Railmin jawab pertanyaan kalian! ????

Kebijakan besaran pemotongan bea diatur dalam UU No. 23 Tahun 2007 tentang… pic.twitter.com/Xh3kdutGLe

— Kereta Api Indonesia (@KAI121) January 25, 2024

Perlu digarisbawahi, pembatalan tiket kereta bisa dilakukan selama kode booking belum dicetak sebagai boarding pass.

Untuk pembatalan tiket kereta di loket stasiun tidak bisa dilayani di seluruh stasiun yang ada. Melainkan, hanya bisa dilakukan di stasiun yang melayani pembatalan tiket kereta api.

Adapun daftar stasiun yang melayani pembatalan tiket kereta bisa dilihat di sini: Daftar stasiun pembatalan tiket kereta api.

Pengembalian uang refund tiket kereta

Saat ini telah berlaku kebijakan baru mengenai pengembalian uang refund atau pembatalan tiket kereta api antar kota, dari sebelumnya 30-45 hari menjadi maksimal 7 hari.

Metode pengembalian uang refund tiket kereta hanya bisa dilakukan melalui transfer ke rekening bank dan e-wallet penumpang.

Namun selama masa transisi, penumpang yang belum memiliki rekening bank atau e-wallet, tersedia pilihan pengembalian dana refund tiket kereta secara tunai.

Pengembalian tunai dapat dilakukan di stasiun-stasiun tertentu dalam waktu 7 hari setelah tanggal pembatalan tiket.

Demikian ulasan informasi mengenai pemotongan biaya pembatalan tiket kereta atau refund tiket kereta api.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Capaian pertumbuhan lima persenan selama 1 dekade ini belum cukup menjadi titian tangga untuk menuju high income country di 2045. Dibutuhkan pertumbuhan ekonomi 6–7 persen tiap tahun untuk menuju kesana.

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menjelaskan badai suku bungai tinggi menghantam berbagai kawasan, arusnya membawa negara emerging market menuju gelombang pasang suku bunga.

Namun menurut dia, sejumlah negara peers, para tetangga sebelah bisa bertahan. Interest rate Thailand masih sangat rendah, hanya 2,5 persen, dengan skor business confidence 48 point. Malaysia interest rate 3 persen, business confidence 94 point, sedangkan Vietnam interest ratenya 4,5 persen dan business confidence 54 point.

Sementara Indonesia interest ratenya, kata dia, mencapai 6,25 persen dan business confidence hanya 14,11 point, terendah dari negara-negara peers.

“Mengapa business confidence kita rendah dibanding negara peers ? Sebab kita belum bisa keluar dari berbagai problema struktural (ekonomi biaya tinggi, ketidakpastian kebijakan, rentang birokrasi yang berbelit, tenaga kerja skil rendah, menurunnya demokrasi, dan persepsi korupsi, dan lain-lain,” kata dia dalam keterangannya, Senin (8/7/2024).

“Padahal dengan konfidensi bisnis yang sangat baik, akan menjadi modal bagi pemerintah dan BI mengelola kebijakan makro, terutama suku bunga dan nilai tukar,” kata dia menambahkan.

Lebih lanjut, mencermati laporan realisasi semester 1 2024, pendapatan negara mencapai Rp. 1.320,7 triliun atau 47 persen dari target APBN 2024, menurut Said, capaian ini cukup meyakinkan untuk mencapai target hingga akhir tahun, akan tetapi pemerintah perlu mewaspadai realisasi penerimaan perpajakan lebih rendah dibanding periode yang sama ditahun lalu.

“Penerimaan perpajakan mencapai Rp. 1.028 triliun atau hanya 44,5 persen dari target, padahal semester 1 tahun 2023 mencapai 56,4 persen,” ujar dia.

Dia menyebutkan, pada semester 1 tahun 2024, realisasi belanja negara mencapai Rp. 1.398 triliun atau 42 persen dari target APBN 2024. Pimpinan Banggar DPR mengapresiasi kedisiplinan bendahara negara dalam mengelola belanja negara, setidaknya akselaratif dengan realisasi pendapatan negara ditahun berjalan.

Sedangkan terkait Laporan Realisasi APBN semester 1 tahun 2024, Pimpinan Banggar DPR meminta pemerintah berhati hati, sebab prognosis defisit APBN lebih besar dari target APBN 2024.

Undang Undang APBN 2024 merencanakan defisit sebesar 2,29 persen PDB atau Rp. 522,8 triliun, namun prognosis defisit hingga akhir tahun berpotensi mencapai 2,7 persen PDB setara Rp. 609,7 triliun.

“Hal ini terjadi lantaran potensi pembengkakan belanja negara dari rencana Rp. 3.325,1 menjadi Rp. 3.412,2 triliun,” tutur dia.

Said menambahkan, pimpinan Banggar DPR berpandangan di tengah transisi peralihan pemerintahan, sebaiknya proyek-proyek kejar tayang yang tidak terlalu signifikan untuk menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja, hendaknya pelaksanaannya dipertimbangkan ulang.

“Langkah ini semata mata agar ruang fiskal tetap sehat ditengah sentimen eksternal yang kurang menguntungkan, serta tidak mewariskan beban keuangan bagi pemerintahan berikutnya,” kata dia.