Bisnis.com, SERANG — Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membidik target penerimaan negara dari implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) senilai Rp3,8 triliun pada 2025.

Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kemenkeu M. Aflah Farobi menuturkan target tersebut telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Meski demikian, target tersebut lebih rendah dari target tahun ini yang senilai Rp4,3 triliun.

"Kenapa kok lebih rendah? Kemarin kami setelah berdiskusi dengan DPR melihat penerapan cukai MBDK ini tentunya harus dikaji sesuai perkembangan perekonomian," tuturnya dalam Media Gathering APBN 2025, Kamis (26/9/2024).

Aflah berpandangan, pemerintah dan DPR masih terus mengkaji perihal besaran tarif cukai dan jenis-jenis MBDK yang akan menjadi Barang Kena Cukai (BKC).

Sebelumnya, DPR telah memberikan masukan terkait besaran tarif cukai MBDK yang sebesar 2,5% untuk tahap awal atau untuk tahun depan.

Menurutnya, saat ini pemerintah belum memutuskan karena lagi-lagi, masih dalam tahap pengkajian. Selain itu, terdapat andil pemerintahan baru yang akan ikut menentukan tarif dan BKC tersebut.

"Jadi mengenai tarif dan apa yang akan dikenakan masih intensif dikaji mendalam," jelasnya.

Pada tahun lalu, Peraturan Presiden (Perpres) No 76/2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 mencantumkan target cukai MBDK senilai Rp4,39 triliun. Pada realisasinya, cukai MBDK gagal diimplementasikan tahun ini dan bergulir pada tahun depan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menyebut usulan tersebut masih berupa rekomendasi dari DPR dan implementasinya akan sangat bergantung pada kondisi ekonomi serta keputusan pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

"Itu hanya rekomendasi, keputusan akhirnya akan tergantung pada pemerintah tahun depan," ujar Askolani kepada wartawan usai Rapat Kerja BAKN dengan Kementerian Keuangan terkait Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada Selasa (10/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara terkait usulan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (BAKN DPR) terkait tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) 2,5% pada 2025 dan naik bertahap sampai 20%.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani memaparkan usulan dari BAKN DPR tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Namun, Askolani menyebut penetapan usulan tersebut masih bergantung pada posisi pemerintahan baru setelah pergantian Presiden dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto.

"Soal itu [cukai MBDK] nanti kita update dulu posisi internal pemerintah pada 2025. Ini tergantung pemerintahan yang baru nantinya," kata Askolani di Kantor Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta pada Jumat (20/9/2024).

Askolani menuturkan, setelah pemerintahan baru memutuskan untuk menjalankan usulan ini, Kemenkeu akan menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme yang ada. Dia mengatakan, nantinya usulan ini akan dibahas terlebih dahulu dengan Komisi XI DPR RI yang merupakan mitra kerja Kemenkeu.

"Setelah itu, kalau memang [cukai MBDK] akan dilanjutkan, kita mekanismenya ke Komisi XI untuk konsultasi," jelas Askolani.

Sebelumnya, BAKN DPR menyepakati usulan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan 2,5% pada 2025 dan naik bertahap sampai 20%.

Hal tersebut tercantum dalam Simpulan Rapat Kerja BAKN DPR dengan Menteri Keuangan terkait Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada masa sidang I tahun 2024—2025.

Simpulan rapat dibacakan dalam Rapat Kerja BAKN DPR dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Selasa (10/9/2024). Rapat itu dihadiri Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Askolani, dan sejumlah pejabat lainnya.

Pimpinan BAKN DPR Wahyu Sanjaya menjelaskan bahwa DPR dan pemerintah telah mendalami isu cukai melalui berbagai rapat. BAKN dan pemerintah pun mencapai simpulan atas berbagai pembahasan cukai.

Dalam poin ketujuh simpulan itu, BAKN dan pemerintah menyepakati usulan tarif cukai minuman manis. Legislatif dan eksekutif sepakat adanya usulan agar tarif cukai minuman manis minimal 2,5% pada tahun depan.

"BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai MBDK sebesar minimal 2,5% pada 2025, dan secara bertahap sampai dengan 20%," ujar Wahyu.

Bisnis com, JAKARTA — Beberapa waktu belakangan, pemerintah terus mengumumkan kebijakan yang akan berdampak kepada beban hidup masyarakat, mulai dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), cukai rokok dan minuman manis, hingga tarif kereta rel listrik (KRL).

Sejumlah skema kenaikan tersebut tak lepas dari target pemerintah untuk menggenjot penerimaan pajak hingga membuat subsidi lebih tepat sasaran pada 2025 atau tahun pertama pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Berdasarkan Rancangan APBN (RAPBN) 2025 yang sudah diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada DPR pada medio Agustus 2024, penerimaan negara dari pajak direncanakan mencapai Rp2.490,9 triliun atau naik Rp181 triliun dari rencana tahun ini yang senilai Rp2.309,9 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pajak yang tumbuh 6,94% (year-on-year/yoy) tersebut akan diakselerasi sejalan dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“[Optimalisasi pendapatan] Melalui undang-undang HPP yaitu reform dari sisi legislasi, peraturan, peningkatan tax ratio, pelaksanaan core tax system yang kita harapkan bisa memulai live akhir tahun ini,” ujarnya dalam konferensi pers RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).

Kendati demikian, berbagai lapisan masyarakat seperti parlemen hingga pengusaha mengkritisi berbagai wacana tersebut karena diyakini akan semakin menambah beban hidup masyarakat yang akhirnya berdampak negatif ke perekonomian secara keseluruhan.

Kenaikan PPN jadi 12%

Perbesar

Pengunjung melintas di salah satu pusat perbelanjaan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bisnis/Abdurachman

Prospek kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% misalnya, yang sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam beleid tersebut, kenaikan PPN sebesar 1% tersebut diatur akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kenaikan tarif PPN itu akan tetap berlaku selama belum ada ketentuan perundangan-undangan lain yang batalkan Pasal 7 ayat (1) UU HPP.

"[Tetap naik 12%] sesuai dengan HPP," ujar Airlangga di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2024).

Di sisi lain, sejumlah fraksi di DPR kompak memprotes rencana kenaikan tarif PPN pada tahun depan. Masalahnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai kebijakan tersebut dikhawatirkan akan membuat angka inflasi semakin tinggi, biaya hidup masyarakat semakin berat, serta sektor usaha kecil dan menengah akan terdampak secara negatif.

Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan tarif PPN 12% karena diyakini akan memukul mundur kondisi perekonomian masyarakat. Apalagi, terdapat indikasi penurunan daya beli masyarakat karena terjadi deflasi sejak Mei lalu.

Senada, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menyebutkan pemerintah harus mengantisipasi dampak negatif dari rencana kenaikan PPN 12% karena akan menurunkan daya beli masyarakat yang berakibat kepada kenaikan inflasi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun meminta agar kebijakan tarif PPN dibatalkan karena banyak cara lain seperti mengalokasikan biaya pajak dengan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor-sektor yang menjadi lokomotif penggerak banyak gerbong ekonomi.

Kenaikan Cukai Rokok & Minuman Manis

Perbesar

Ilustrasi minuman manis dalam kemasan (MBDK) yang dijual di mini market. Pemerintah berencana menerapkan cukai MBDK untuk menggenjot penerimaan dan mengurangi angka penderita diabetes. JIBI/Feni Freycinetia

Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok juga akan mengalami kenaikan pada 2025 seiring berakhirnya tarif multiyears 2023-2024. Bahkan, DPR sudah menyepakati usulan tarif cukai rokok naik minimal 5% pada tahun depan.

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Wahyu Sanjaya menyampaikan kenaikan tarif tersebut hanya berlaku untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM). Sementara untuk jenis rokok dari Sigaret Kretek Tangan (SKT), DPR mendorong pemerintah untuk membatasi kenaikannya.

“Membatasi kenaikan CHT pada jenis SKT untuk mendorong penambahan penyerapan tenaga kerja,” ungkapnya dalam kesimpulan Rapat Kerja BAKN dengan Kementerian Keuangan soal CHT, Selasa (10/9/2024).

Kendati demikian, kenaikan tarif minimal 5% notabenenya lebih rendah dari tarif multiyears 2023 dan 2024 yang rata-rata mengalami kenaikan sebesar 10% per tahun untuk semua golongan.

Di lain pihak, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Agus Parmuji mengaku petani tembakau masih kecewa dengan dampak kenaikan cukai setiap tahun yang membuat penyerapan tembakau lokal yang menurun.

"Sampai saat ini kami petani tembakau masih belum merasakan ada niat baik dari pemerintah pusat untuk melindungi hak keberlangsungan masa depan petani tembakau," kata Agus, Rabu (11/9/2024).

Apalagi, Agus menuturkan saat ini harga tembakau sedang mengalami penurunan yang disebabkan iklim cuaca yang memengaruhi kualitas tembakau. Sementara itu, penyerapan tembakau dari industri sedang melemah yang dipengaruhi kenaikan cukai.

Dia memberi contoh harga tembakau di Bojonegoro tahun lalu ketika panen bagus Rp55.000 per kg, hingga saat ini mengalami penurunan 5%-10% menjadi Rp50.000 per kg.

Tak hanya rokok, RAPBN 2025 juga menambah minuman berpemanis dalam kemasan alias MBDK sebagai barang kena cukai. Bahkan, pemerintah dan DPR sudah merestui agar penarikan cukai minuman manis resmi berlaku tahun depan.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (BAKN DPR) menyepakati usulan tarif cukai minuman manis 2,5% pada 2025 dan naik bertahap sampai 20%. Hal tersebut tercantum dalam Simpulan Rapat Kerja BAKN DPR dengan Menteri Keuangan terkait Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada masa sidang I tahun 2024—2025.

Kenaikan Tarif KRL

Perbesar

Rangkaian kereta rel listrik atau KAI Commuter melintas di Jakarta, Senin (18/9/2023). Bisnis/Himawan L Nugraha

Sementara itu, tarif KRL Jabodetabek direncanakan naik sebesar Rp1.000. Meski demikian, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengaku belum tahu kapan kenaikan tarif KRL tersebut bakal diterapkan.

“Kajian itu [rencana menaikan tarif KRL] ada sebenarnya, waktu itu kita mau naikan sebesar Rp1.000 perak posisinya. Tapi untuk penerapannya belum,” kata Risal saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Dia hanya menegaskan, tarif KRL belum akan naik dalam waktu dekat karena masih akan menunggu restu kabinet pemerintahan Prabowo nantinya.

Tak hanya kenaikan tarif Rp1.000, sebelumnya juga heboh penetapan skema tarif KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan agar subsidi lebih tepat sasaran. Namun, Risal kembali menegaskan bahwa wacana tersebut masih akan dirumuskan lebih lanjut oleh pemerintahan selanjutnya.

"Kenaikannya juga belum ada keputusan itu apakah ada atau tidaknya. [Soal terif berbasis NIK] tunggu deh, kita nunggu kabinet baru deh seperti apa arahnya ya, kalau tebak-tebakan tidak keren juga,” ujarnya.

Komunitas pengguna KRL yang tergabung dalam KRLMania sudah memprotes keras rencana pemerintah yang akan menetapkan subsidi tarif berbasis NIK. KRLMania berpendapat, kebijakan tersebut akan kontraproduktif.

Bagaimanapun, KRL merupakan transportasi sehingga tidak boleh didasarkan pada kemampuan ekonomi atau domisili penggunanya.

"Dalam pandangan kami, langkah ini merupakan kebijakan yang tidak tepat sasaran dan berpotensi men-disinsentif kampanye penggunaan transportasi publik," kata Nurcahyo, salah satu perwakilan KRLMania dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (30/8/2024).

Menurutnya, subsidi pemerintah pada transportasi publik seharusnya dimotivasi oleh kepentingan untuk mendorong penggunaan transportasi publik yang dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara.

Sejalan, Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menyatakan kritik yang sama. Menurutnya, jika akses transportasi umum kian sulit maka masyarakat akan beralih ke kendaraan pribadi sehingga berisiko memperburuk polusi udara di Jabodetabek.

Eddy menegaskan, seharusnya transportasi publik di Jakarta dan sekitarnya terus diperbanyak. Tak hanya itu, kualitas dan kelayakannya terus diperbaiki.

"Salah satu cara terbaik mengurangi polusi adalah memperbanyak transportasi publik dan memperbanyak jumlahnya agar mudah diakses masyarakat. Di saat yang bersamaan, perlu dilakukan pembatasan kendaraan bermotor berbahan bakar fosil," kata Eddy, Jumat (30/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Titik terang tarif cukai minuman manis mulai terlihat setelah DPR mengusulkan 2,5% pada 2025 dan terus naik secara bertahap. Tarif rendah pada fase awal penarikan cukai lalu naik bertahap dinilai sebagai skema yang bijak.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mengokohkan status minuman berpemanis dalam kemasan alias MBDK sebagai barang kena cukai. Adanya restu pemerintah dan DPR membuat penarikan cukai minuman manis resmi berlaku tahun depan.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (BAKN DPR) menyepakati usulan tarif cukai minuman manis 2,5% pada 2025 dan naik bertahap sampai 20%. Hal tersebut tercantum dalam Simpulan Rapat Kerja BAKN DPR dengan Menteri Keuangan terkait Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada masa sidang I tahun 2024—2025.

Dalam poin ketujuh simpulan itu, BAKN dan pemerintah menyepakati usulan tarif cukai MBDK atau cukai minuman manis.

"BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai MBDK sebesar minimal 2,5% pada 2025, dan secara bertahap sampai dengan 20%," ujar Pimpinan BAKN DPR Wahyu Sanjaya, Selasa (10/9/2024).

Simpulan rapat dibacakan dalam Rapat Kerja BAKN dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Selasa (10/9/2024), yang dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Askolani, dan sejumlah pejabat lainnya.

Wahyu berpendapat bahwa penerapan cukai minuman manis dapat mengendalikan dan mengurangi dampak negatif konsumsi MBDK yang sangat tinggi. Selain itu, cukai minuman manis pun dinilai potensial sebagai sumber penerimaan negara selain cukai rokok.

"BAKN mendorong agar pemerintah mulai menerapkan cukai MBDK untuk mengurangi dampak negatif tersebut serta untuk meningkatkan penerimaan negara dari cukai dan mengurangi ketergantungan dari CHT," ujar Wahyu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan bahwa penarikan cukai minuman manis bertujuan untuk mencegah semakin banyaknya masyarakat yang terkena diabetes. Sebagai instrumen fiskal, cukai dapat membatasi konsumsi barang dengan eksternalitas, sehingga efek sampingnya bisa lebih terjaga.

"Cukai rokok tetap jalan dan cukai minuman berpemanis, sesuai tujuan dari Kementerian Kesehatan untuk menjaga meluasnya atau makin tingginya dan prevalensi diabetes bahkan kepada tingkat anak-anak," ujar Sri Mulyani pada Rabu (28/8/2024).

Prevalensi diabetes atau tingkat kasus penyakit diabetes melitus di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal itu tercermin dalam hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) satu dekade terakhir—pada 2023 berubah nama menjadi Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

Berdasarkan pemeriksaan kadar gula darah pada penduduk umur ≥15 tahun, diketahui bahwa prevalensi diabetes di Indonesia pada 2023 mencapai 11,7%. Angkanya naik pesat dibandingkan 2013 dengan prevalensi diabetes 6,9%.

Dalam riskesdas terbaru, diketahui bahwa prevalensi diabetes pada perempuan (13,4% lebih tinggi dari laki-laki (9,8%).

Lalu, prevalensi diabetes tertinggi ada pada kelompok penduduk tua, yakni rentang usia 65—74 tahun dan di atas 75 tahun, dengan tingkat prevalensi 24,6%.

Nasib Cukai Minuman Manis Di Tangan Pemerintahan Prabowo

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani mengatakan menjelaskan bahwa tarif cukai minuman manis minimal 2,5% dan kenaikan bertahap masih berupa rekomendasi dari BAKN DPR. Implementasinya akan bergantung pada kondisi ekonomi dan keputusan pemerintahan baru, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Itu hanya rekomendasi, keputusan akhirnya akan tergantung pada pemerintah tahun depan," ujar Askolani, Selasa (10/9/2024).

Askolani tidak menjelaskan secara rinci alasan munculnya usulan tarif 2,5% yang turut disaksikan Kemenkeu. Namun, menurutnya, DPR telah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dalam usulan tersebut.

Manajer Riset dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai bahwa usulan tarif cukai minuman manis minimal 2,5% dan kenaikan bertahap sudah tepat. Pihaknya setuju bahwa tarif awal untuk barang kena cukai baru ada di angka yang cukup rendah.

"Untuk 2,5% saya setuju. Sedari awal saya bilang, untuk tahap awal memang perlu tarif yang rendah setelah itu evaluasi," ujarnya, Selasa (10/9/2024).

Pasalnya, menurut Fajry, industri minuman merupakan padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Maka dari itu, tarif awal 2,5% menjadi tepat dan evaluasi dapat dilakukan setelah uji coba nantinya.

Meskipun demikian, Fajry menilai bahwa usulan tarif cukai minuman manis naik bertahap hingga 20% seharusnya ditentukan setelah evaluasi berlangsung, tidak langsung dipatok saat ini.

"Bertahap sampai 20% saya kira kurang tepat, biarlah tarif dievaluasi tahunan dahulu. Dari evaluasi itu barulah ditentukan tarifnya," jelasnya.

Kalangan pengusaha sebenarnya berharap agar cukai minuman manis tidak berlaku tahun depan. Pengusaha ingin pemerintah menempuh kebijakan selain cukai MBDK dalam upaya mengurangi prevalensi diabetes.

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman menjelaskan bahwa pihaknya berupaya berkomunikasi bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendahulukan upaya edukasi dan reformulasi pangan oleh produsen ketimbang pengenaan cukai.

"Kami berharap demikian [tidak diterapkan tahun depan], karena tahapannya edukasi dulu, bersama dengan edukasi industri melakukan reformulasi besar-besaran, begitu konsumen bisa menerima dan industri sudah reformulasi, kita turunkan kadarnya bertahap, sampai terakhir mudah-mudahan sukses, enggak sampai ke cukai," kata Adhi, Selasa (27/8/2024).
(Surya Dua Artha Simanjuntak, Wibi Pangestu Pratama)

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pernyataan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) terkait tarif cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) sebesar 2,5% pada 2025 masih sebatas wacana. Menurut Askolani, usulan tersebut masih berupa rekomendasi dari DPR dan implementasinya akan sangat bergantung pada kondisi ekonomi serta keputusan pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

"Itu hanya rekomendasi, keputusan akhirnya akan tergantung pada pemerintah tahun depan," ujar Askolani kepada wartawan usai Rapat Kerja BAKN dengan Kementerian Keuangan terkait Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada Selasa (10/9/2024).

Askolani yang menjadi pembantu Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan itu tidak menjelaskan secara rinci alasan penetapan tarif 2,5%, namun menyebut bahwa DPR telah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dalam usulan tersebut. Keputusan final, kata dia, akan berada di tangan pemerintah baru atau Menteri Keuangan yang baru.

Sementara itu, Ketua BAKN, Wahyu Sanjaya, mengungkapkan bahwa meskipun tarif 2,5% dirasa kecil, pihaknya ingin mendorong pengurangan konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan.

"Menurut kami, 2,5% itu yang paling rendah. Kalau saya pribadi, maunya minimal 10%, karena kita ingin mendorong masyarakat mengurangi konsumsi minuman berpemanis," kata Wahyu usai rapat.

Wahyu menegaskan, tarif yang diusulkan tidak akan mengganggu industri minuman manis. Sebaliknya, tarif ini diharapkan dapat menjadi langkah untuk menjaga kesehatan masyarakat dan menunjukkan peran DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, yang disebut-sebut akan menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, enggan memberikan komentar setelah meninggalkan rapat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberikan sinyal bahwa pemerintah berencana menerapkan cukai MBDK pada tahun depan. Rencana tersebut akan diajukan kepada Komisi XI DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.

"Cukai rokok tetap berjalan, dan cukai minuman berpemanis akan diterapkan sesuai tujuan Kementerian Kesehatan untuk menekan prevalensi diabetes, bahkan di kalangan anak-anak," ujar Sri Mulyani dalam rapat di Komisi XI akhir bulan lalu.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih harus meminta persetujuan Komisi XI DPR terlebih dahulu sebelum dapat mengimplementasikan aturan penarikan 'pajak dosa' alias cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada tahun depan.

Dalam rapat kerja antara Sri Mulyani dengan Komisi XI DPR pada Rabu (28/8/2024), sejumlah anggota dewan menanyakan keseriusan pemerintah untuk menerapkan cukai MBDK tersebut. Sri Mulyani pun menegaskan cukai tersebut akan mulai berjalan pada tahun depan untuk perlindungan kesehatan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten distributor Coca Cola, PT Graha Prima Mentari Tbk. (GRPM) membeberkan strategi perseroan saat pemerintah akan menarik cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2025.

Direktur Utama Graha Prima Mentari, Agus Susanto mengakui bahwa tarif cukai minuman manis yang berlaku pada tahun depan akan berdampak terhadap kenaikan cost perseroan. Namun, GRPM telah menyiapkan strategi, salah satunya yaitu diversifikasi produk.

"Banyak cara yang sudah kami lakukan, salah satunya adalah melakukan diversifikasi produk, sehingga produk kami tidak hanya minuman, tetapi juga makanan hingga healthcare," ujar Agus dalam paparan publik, Jumat (30/8/2024).

Alhasil, menurutnya keuntungan dari diversifikasi produk itu akan mampu menutupi kenaikan biaya yang timbul akibat cukai minuman berpemanis tersebut.

Lebih lanjut dia mengatakan, prinsipal GRPM yakni Coca Cola asal Amerika Serikat (AS) itu juga telah berinovasi dengan meluncurkan berbagai produk yang rendah gula sehingga kemungkinan akan minim terkena dampak cukai minuman manis.

"Kami juga punya prinsipal yang hebat, dan pasti sudah mengantisipasi mengenai cukai gula ini, beberapa kami lihat produk Coca Cola yang zero sugar, itu salah satu upaya prinsipal kami untuk mengantisipasi cukai ini," jelasnya.

Sebagai informasi, berbagai produk minuman di bawah bendera Grup Coca Cola yakni Sprite, Fanta, Nutriboost, Pulpy Orange hingga Frestea. Selain itu, GRPM juga menjadi distributor Grup Kino dengan produk-produknya yaitu Larutan Cap Kaki Tiga, hingga Cincau Cap Panda.

Sejalan dengan strategi tersebut, Agus mengatakan perseroan membidik kenaikan kinerja hingga 50% dibandingkan capaian pada 2023. GRPM memacu kinerja pada 2024 setelah merampungkan akuisisi terhadap mayoritas saham PT Tri Usaha Jaya.

"Prediksi kami minimal revenue kami bisa di angka Rp560 miliar, sedangkan net profit margin diharapkan sekitar Rp5,5 miliar. Target kami minimum naik 50%," pungkas Agus.

Menilik kinerja keuangan terbaru, perusahaan membukukan pertumbuhan penjualan 106,96% year-on-year (YoY) menjadi Rp370,7 miliar pada semester I/2024 dari Rp179,1 miliar pada semester I/2023.

Pada saat yang sama, GRPM juga mencatatkan kenaikan catatan laba bruto dan laba bersih masing-masing 191,67% dan 163,64%. Hingga akhir Juni 2024, total aset perseroan tercatat senilai Rp181,3 miliar dengan total ekuitas Rp86,9 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan akan menarik cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada tahun depan.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan, Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyatakan penambahan barang kena cukai bisa diatur dalam Rancangan APBN (RAPBN).

Dalam RUU APBN 2025 yang telah diserahkan pemerintah ke DPR, Pasal 4 ayat (6) mengatur empat jenis barang yang dikenai cukai yaitu hasil tembakau, minuman yang mengandung etil alkohol, etil alkohol atau etanol, dan MBDK.

"Sebagaimana diatur di UU HPP, MBDK [minuman berpemanis dalam kemasan] akan menjadi Barang Kena Cukai diatur UU APBN," jelas Nirwala kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Sementara itu, sambungnya, implementasi cukai MBDK tersebut diperlukan Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut, Nirwala menyatakan belum bisa mengungkap berapa target penerimaan dari cukai MBDK pada 2025.

Menurutnya, detail proyeksi penerimaan dari berbagai barang yang dikenai cukai tersebut masih akan dibicarakan antara eksekutif dan legislatif ke depannya.

"Kita akan menunggu hasil pembahasan pemerintah dengan DPR dalam menetapkan APBN tahun 2025," ujarnya.

Sementara itu, Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dijelaskan pertumbuhan penerimaan cukai bisa tercapai melalui kebijakan ekstensifikasi. Oleh sebab itu, cukai minuman berpemanis dalam kemasan juga akan digalakkan pada tahun depan.

"Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan untuk menjaga kesehatan masyarakat," tulis pemerintah, dikutip pada Senin (26/8/2024).

Notabenenya, perluasan objek cukai sudah dicantumnya sejak 2024. Pada tahun ini pemerintah sudah menargetkan penerimaan cukai produk plastik sebesar Rp1,85 ttriliun dan minuman berpemanis dalam kemasan senilai Rp4,39 triliun seperti yang diatur dalam Perpres No. 76/2023. Namun, kebijakan tersebut belum juga direalisasikan.

Rencananya, jenis minuman berpemanis yang akan dikenai cukai seperti produk sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, dan lainnya, serta minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

Sebelumnya, Nirwala menjelaskan pemerintah belum menerapkan kebijakan tersebut karena masih sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai.

Dalam menetapkan suatu barang sebagai objek cukai, sambungnya dibutuhkan banyak pertimbangan terutama kondisi ekonomi masyarakat hingga kondisi industri dan aspek kesehatan.

"Pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas," kata Nirwala melalui siaran pers, Rabu (24/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah membidik penerimaan cukai sebesar Rp244,19 triliun dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2025 atau naik 5,9% dari outlook tahun ini.

Dalam RUU APBN 2025 yang telah diserahkan pemerintah ke DPR, Pasal 4 ayat (6) mengatur empat jenis barang yang dikenai cukai yaitu hasil tembakau, minuman yang mengandung etil alkohol, etil alkohol atau etanol, dan minuman berpemanis dalam kemasan.

Dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, dikutip Senin (26/8/2024) pemerintah meyakini pertumbuhan penerimaan cukai bisa tercapai melalui kebijakan ekstensifikasi. Oleh sebab itu, cukai minuman berpemanis dalam kemasan juga akan digalakkan pada tahun depan.

“Kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) untuk menjaga kesehatan masyarakat,” tulis pemerintah.

Melihat besaran jumlah kenaikan ini, maka objek cukai akan mencakup kenaikan harga rokok dan perluasan.

Pada Juni 2024 lalu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen BC) Askolani menyampaikan akan melakukan penyesuaian tarif cukai, karena tarif multiyears yang telah ditentukan akan berakhir pada akhir 2024.

“Kami sudah dapat approval [dari DPR] untuk menyesuaikan tarif cukainya 2025 intensifikasi,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Parlemen, Senin (10/6/2024).

Penyesuain tersebut termasuk besaran tarifnya. Sedangkan besaran kenaikan dalam pernyataan terbaru masih akan dibahas bersama DPR dalam RAPBN 2025.

Dalam APBNKita edisi pertengahan Agustus 2024 lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan penerimaan cukai mengalami pertumbuhan positif sebesar Rp116,1 triliun atau sebesar 0,5% atau secara keseluruhan setara dengan 47,2% dari target APBN 2024.

Adapun pertumbuhan itu berasal dari penerimaan cukai HT yang tumbuh sebesar 0,1%, cukai EA tumbuh sebesar 21,8%, serta cukai MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) juga tumbuh sebesar 10,6% berkat perubahan tarif dan peningkatan produksi.

Cukai Minuman Berpermanis dan Plastik

Notabenenya, perluasan objek cukai sudah dicantumnya sejak 2024. Pada tahun ini pemerintah sudah menargetkan penerimaan cukai produk plastik sebesar Rp1,85 ttriliun dan minuman berpemanis dalam kemasan senilai Rp4,39 triliun seperti yang diatur dalam Perpres No. 76/2023. Namun, kebijakan tersebut belum juga direalisasikan.

Rencananya, jenis minuman berpemanis yang akan dikenai cukai seperti produk sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, dan lainnya, serta minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan pemerintah belum menerapkan kebijakan tersebut karena masih sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai.

Dalam menetapkan suatu barang sebagai objek cukai, sambungnya dibutuhkan banyak pertimbangan terutama kondisi ekonomi masyarakat hingga kondisi industri dan aspek kesehatan.

“Pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas,” kata Nirwala melalui siaran pers, Rabu (24/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Di saat transisi pemerintahan, isu terkait kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% dan penentuan cukai rokok, cukai plastik serta minuman manis (MBDK) justru menimbulkan pro-kontra.

Ketentuan kenaikan PPN sebesar 1% dari 11% menjadi 12% telah termaktub dalam Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu.. sebesar 12% [dua belas persen] yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025,” tulis ayat (1) Pasal 7 Bab IV beleid tersebut, dikutip Rabu (26/6/2024).

Sebelumnya, pemerintah telah lebih dahulu menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada 2022. Sementara dalam UU HPP, pemerintah menetapkan bahwa tarif PPN ini dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal 'lempar bola' kebijakan kenaikan PPN 12% kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar Juni 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kebijakan tersebut bukan lagi ranahnya.

“[PPN 12%] Saya menyerahkan kepada pemerintahan baru untuk memutuskannya,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip Rabu (26/6/2024).

Senada dengan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum bisa memastikan apakah pemerintah bakal mengerek tarif PPN menjadi 12% pada 2025.

"Lihat kondisi ekonomi tahun depan," kata Airlangga di acara Perayaan Hari Jadi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke-58, Kamis (25/7/2024).

Bukan cuma pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menunggu keputusan pemerintahan petahana maupun pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto, terkait rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 2025.

Pasalnya, menjelang pembacaan Nota Keuangan dan RAPBN 2025 yang kurang dari satu bulan lagi, masih belum ada hilal terkait naik atau tidaknya tarif tersebut.

“Kami semua menunggu konsep pemerintahan baru [termasuk PPN 12%],” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Seperti diketahui, salah satu janji kampanye Prabowo – Gibran, yang sangat optimisitis untuk mengerek rasio pajak terhadap produk domestik bruto atau tax-to-GDP ratio (tax ratio) hingga angka 23%. Padahal, tax ratio Indonesia per 2023 baru mencapai 10,2%.

Untuk tahun depan, Kementerian Keuangan telah mematok rasio pajak tersebut di rentang 10,09% hingga 10,29% dari PDB. “Untuk mencapai tax ratio 23%, kami menunggu pemerintahan baru jelaskan bagaimana caranya,” lanjut Dolfie.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan semua asumsi sudah dijadikan dasar dalam membuat postur APBN 2025. Menurutnya, pemerintah sudah menghitung berbagai komponen untuk APBN tahun depan, termasuk kenaikan tarif PPN 12%.

"Kan sudah dihitung penerimaan kita itu Target revenue-nya, komponennya apa-apa kan udah ditetilkan di situ," jelasnya.

Meski demikian, dia mengakui bahwa keputusan menaikkan tarif PPN 12% tetap ada di tangan Prabowo Subianto. Dia berharap dengan dilantiknya Thomas Djiwandono sebagai Wamenkeu II dapat merumuskan kebijakan ini, khususnya di masa transisi pemerintahan.

DPR dan pemerintah sepakat menetapkan pendapatan negara di APBN 2025 atau tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di rentang 12,3%-12,36% dari produk domestik bruto (PDB). Target penerimaan pada tahun depan kemungkinan besar naik untuk membiayai program unggulan Prabowo, yakni makan siang gratis yang anggarannya ditetapkan Rp71 triliun.

Selain itu, Prabowo juga dituntut untuk merealisasikan janji politis lainnya, seperti membangun infrastruktur sekolah serta meningkatkan pertahanan. Lantaran adanya narasi keberlanjutan dari pemerintahan saat ini, Prabowo juga diminta untuk melanjutkan mega proyek Ibu Kota Nusatara (IKN) yang dimulai oleh Presiden Jokowi.

Perbesar

Tarif Cukai Rokok dan Penerapan Cukai Plastik & Minuman Manis

Selain kenaikan tarif PPN jadi 12%, pemerintah juga tengah menggodok tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada tahun depan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani memberi sinyal harga rokok kembali naik mulai tahun depan. Harga rokok bakal terkerek setelah pemerintah mendapatkan restu dari DPR RI untuk menaikkan cukai rokok pada 2025.

Seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya, perubahan tarif CHT atau cukai rokok akan berdampak pada kenaikan harga rokok di level eceran atau harga yang dibayar oleh konsumen. Askolani menyampaikan alasan pemerintah melakukan penyesuaian tarif CHT lantaran tarif cukai rokok multiyears yang telah ditentukan akan berakhir pada akhir 2024.

Bukan cuma cukai rokok, pemerintah juga tengah melakukan finalisasi aturan terkait cukai plastik dan cukai minuman manis dalam kemasan (BMDK).

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan cukai plastik dan MBDK masih belum diimplementasikan, meski target penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN 2024. Pasalnya, pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai.

“Pemerintah sangat prudent dan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas,” katanya melalui siaran pers, Rabu (24/7/2024).

Perbesar

Dampak ke Daya Beli

Kenaikan tarif PPN 12% serta penyesuaian tarif cukai rokok dan penerapan cukai plastik serta MBDK tentu akan berimbas langsung ke masyarakat, baik produsen maupun konsumen.

Dari sisi pelaku usaha, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengungkapkan kerisauannya mengenai rencana pemerintah bakal mengerek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan.

Ketua Umum DPP Apersi Junaidi Abdillah berharap wacana tersebut batal direalisasikan. Hal itu perlu dijalankan untuk tetap menjaga pertumbuhan pada pasar properti nasional.

“[Kita berharap] pajak 12% jangan sampai dijalankan,” kata Junaidi saat ditemui di sela-sela agenda Rakernas Apersi, Selasa (23/7/2024).

Junaidi juga menuturkan bila kebijakan PPN 12% tetap diimplementasikan, maka pemerintah perlu untuk menyiapkan stimulus agar pasar properti RI dapat terus bergeliat. Sebagai contoh, Junaidi berharap pemerintah dapat memperpanjang pemberian insentif bebas pajak atau Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP).

Pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, khususnya terkait kenaikan tarif pajak dan cukai. Pasalnya, indikasi pelemahan daya beli masyarakat saat ini terlihat dari optimisme konsumen. Mengacu pada data survei Bank Indonesia (BI), indeks keyakinan konsumen pada Juni 2024 tercatat 123,3. Angka tersebut lebih rendah dari IKK pada Mei 2024 sebesar 125,2 dan IKK April 2024 yang mencapai 127,7.

Meski masih masuk dalam zona optimistis, keyakinan konsumen memang mengalami penurunan dalam tiga bulan terakhir. Penurunan IKK sejak April-Juni 2024 tak terlepas dari melemahnya Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK).

Jika dirincikan, optimisme konsumen pada kondisi saat ini atau IKE Juni 2024 mencapai 112,9 atau turun dari level 115,4 pada Mei 2024 (month-to-month/mtm). Sementara Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), indikator yang meramal kondisi ekonomi enam bulan ke depan dari perspektif konsumen, juga turun dari level 135 pada Mei 2024 menjadi 133,8 pada Juni 2024.

Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi penjualan ritel yang melambat serta melemahnya indeks keyakinan konsumen, yang berkorelasi dengan penurunan inflasi inti. Daya beli masyarakat makin terpukul dengan anjloknya nilai tukar rupiah sepanjang semester I/2024. Konsumsi masyarakat juga akan melambat jika pemerintah membebankan kenaikan tarif PPN 12% dan cukai yang bakal mengerek harga jual produk.

Faisal juga mengingatkan pemerintah agar jangan mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif terhadap daya beli masyarakat. Menurutnya, konsumsi rumah tangga Indonesia saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.

Dia memberi contoh realisasi konsumsi rumah tangga pada kuartal I/2024 hanya 4,91% (yoy). Padahal, kata dia, periode tersebut ada dua kejadian besar yang seharusnya bisa mendongkrak konsumsi, yakni Pemilu 2024 dan bulan Ramadan.

“Pemerintah dan pengusaha harus mengantisipasi angka konsumsi rumah tangga bisa lebih rendah di kuartal selanjutnya. Bahkan, pertumbuhan ekonomi kita bisa saja berada di bawah 5%. Itu dampak terburuk,” ujar Faisal.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait rencana pengenaan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan cukai plastik dan MBDK masih belum diimplementasikan, meski target penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN 2024. Pasalnya,pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai.

Nirwala menjelaskan, dalam menetapkan suatu barang sebagai objek cukai, dibutuhkan banyak pertimbangan, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat hingga kondisi industri dan aspek kesehatan.

“Pemerintah sangatprudentdan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas,” katanya melalui siaran pers, Rabu (24/7/2024).

Dia menegaskan sejumlah barang yang masuk dalam prakajian objek cukai, yaitu rumah, tiket pertunjukan hiburan seperti konser musik, fast food, tissue, gawai, monosodium glutamate (MSG), batu bara, dan detergen, masih merupakan usulan dari berbagai pihak.

“Sifat kebijakan ekstensifikasi tersebut masih usulan-usulan dari berbagai pihak, belum masuk kajian, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi,” katanya.

Menurutnya, proses suatu barang yang akan ditetapkan menjadi barang kena cukai sangat panjang dan melalui banyak tahapan, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut,” jelasnya.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa pemerintah akan mengenakan cukai plastik pada empat jenis produk, yaitu kantong plastik, kemasan plastik multi lapis, polistiren bisa (styrofoam), dan sedotan plastik.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan mengenakan cukai pada dua kelompok MBDK, yaitu minuman siap saji dan konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran.

Iyan menjelaskan, untuk minuman siap saji, produk yang dikenai cukai, diantaranya sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, dan lainnya, serta minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

“Ruang lingkupnya adalah jus buah, sari buah, minuman berenergi, minuman lainnya, seperti kopi dan teh, kopi kalau mengandung gula, kalau tidak mengandung gula ya tidak kena [cukai],” katanya.

Sementara itu, untuk konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran, produk yang dikenai cukai yaitu yang berbentuk bubuk seperti kopi sachet, cair seperti sirup, kental manis, dan yang berbentuk padat seperti effervescent.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekstensifikasi cukai pada produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dinilai akan membantu mendongkrak penerimaan negara hingga Rp13 triliun.

Direktur Riset Bidang Makroekonomi dan Kebijakan Fiskal Moneter CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto menyampaikan pemerintah berpotensi mengantongi penerimaan dengan pengenaan cukai atas produk plastik dan MBDK secara konsisten.

“Potensi [penerimaan cukai plastik dan MBDK] itu mungkin bisa besar dan menurut perhitungan bisa mencapai Rp13 triliun lebih,” katanya, Selasa (23/7/2024).

Akbar mengatakan potensi tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan target pemerintah yang sebesar Rp1,84 triliun untuk penerimaan cukai plastik dan Rp4,38 triliun untuk penerimaan cukai MBDK pada tahun ini berdasarkan Perpres No. 76/2023.

“Jadi kalau itu mau dikonsistenkan, mau dikejar benar, itu sebenarnya masih banyak ruang untuk menambah penerimaan negara, setidaknya hampir Rp10 triliun,” jelasnya.

Di sisi lain, Akbar mengatakan bahwa implementasi cukai plastik dan MBDK memang tidak mudah, terutama terkait aturan detail dan kesiapan dari sisi industri.

“Sering kali [rencana implementasi] tarik menarik dan kita tahu bahwa implementasi sudah beberapa kali ditunda. Tapi prinsipnya adalah bahwa ini sebenarnya membuka ruang pendapatan yang cukup besar bagi pemerintah dan itu belum dimaksimalkan,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, pemerintah masih terus menggodok rencana pengenaan cukai pada produk plastik dan MBDK.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa pemerintah akan mengenakan cukai plastik pada empat jenis produk, yaitu kantong plastik, kemasan plastik multi lapis, polistiren bisa (styrofoam), dan sedotan plastik.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan mengenakan cukai pada dua kelompok MBDK, yaitu minuman siap saji dan konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran.

Iyan menjelaskan, untuk minuman siap saji, produk yang dikenai cukai, diantaranya sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, dan lainnya, serta minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

“Ruang lingkupnya adalah jus buah, sari buah, minuman berenergi, minuman lainnya, seperti kopi dan teh, kopi kalau mengandung gula, kalau tidak mengandung gula ya tidak kena [cukai],” katanya.

Sementara itu, untuk konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran, produk yang dikenai cukai yaitu yang berbentuk bubuk seperti kopi sachet, cair seperti sirup, kental manis, dan yang berbentuk padat seperti effervescent.