Bisnis.com, JAKARTA — Implementasi tarif cukai minuman berpemanisdalam kemasan (MBDK) pada 2025 berpotensi memengaruhi kinerja sederetemiten konsumer.

Saham MYOR dan SIDO diyakini bakal terimbas paling signifikan, sedangkan CMRY, KLBF, dan ICBP berpotensi mengalami impak serupa dari kebijakan tersebut.

SERANG, investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan penerimaan dari cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sebesar Rp 3,8 triliun dalam APBN 2025. Target ini ditetapkan meskipun belum ada Peraturan Pemerintah (PP) terkait yang menjadi landasan pemberlakukan cukai MBDK.

Sebelumnya cukai MBDK juga belum bisa diterapkan tahun 2024, tetapi pemerintah telah sudah menargetkan realisasi penerimaan dari cukai MBDK tahun 2024 sebesar Rp 4,3 triliun. Penerapan cukai MBDK baru bisa dijalankan saat ada kesiapan semua pihak, termasuk aturan turunannya.

“Cukai MBDK tahun ini sebesar Rp 4,3 triliun dan di tahun 2025 dicantumkan Rp 3,8 triliun. Kenapa, Kok lebih rendah? Itu kemarin kami telah diskusi dengan DPR dan melihat bahwa untuk penerapan cukai MBDK ini tentunya harus dikaji sesuai perkembangan ekonomi,” ucap Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis (DJBC) M. Aflah Farobi dalam Media Briefing APBN 2025 di Anyer pada Kamis (26/9/2024).

Aflah mengatakan, kajian penerapan cukai MBDK dilakukan terkait besaran cukai hingga produk yang akan dikenakan cukai MBDK. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR mengusulkan pemerintah agar menetapkan tarif cukai MBDK sebesar 2,5% pada tahun 2025. Namun, Aflah mengatakan pemerintah harus melakukan pertimbangan secara mendalam bila kebijakan pungutan cukai MDBK dijalankan.

“Harus dikaji, kemarin ada masukan tarif 2,5%. Karena masih proses pengkajian, 2,5% masuk ke kajian kita jadi blm kita putuskan. Ini pengaruh nantinya bagaimana policy pemerintah baru. Jadi mengenai tarif apa yang akan dikenakan masih intensif dikaji,” tutur Aflah.

Sebelumnya Ketua BAKN DPR Wahyu Sanjaya mengatakan untuk mengendalikan dan mengurangi dampak negatif konsumsi yang sangat tinggi BAKN mendorong agar pemerintah mulai menerapkan cukai MBDK untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Dengan adanya penerapan cukai juga akan meningkatkan penerimaan negara dari cukai dan mengurangi ketergantungan dari cukai hasil tembakau.

“BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan sebesar 2,5% pada tahun 2025 dan secara bertahap sampai dengan 20%,” kata Wahyu.

Dalam buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025 disebutkan bahwa pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula, sehingga akhirnya diharapkan dapat mengurangi eksternalitas negatif bagi kesehatan masyarakat bagi kesehatan masyarakat yaitu dengan menurunnya prevalensi Penyakit Tidak Menular= (PTM) pada masyarakat.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pemerintah berencana menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK pada 2025. Kementerian Keuangan belum memutuskan angka besaran tarifnya.

"Ini masih dalam proses kajian dan belum diputuskan," kata Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan M Aflah Farobi di acara Media Gathering di Anyer, Banten, Kamis (26/9).

Tahap akhir akan tergantung pada keputusan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. "Mengenai tarif dan apa saja yang kena (cukai) masih dalam kajian intensif," ujarnya.

Yang telah pemerintah tetapkan saat ini adalah target penerimaan cukai MBDK. Tahun ini angkanya mencapai Rp 4,3 triliun dan pada 2025 menjadi Rp 3,8 triliun.

Angka yang lebih rendah itu, menurut Afiah, karena pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyesuaikan dengan perekonomian.

Usulan penetapan tarif cukai MBDK muncul dalam kesimpulan rapat kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR dengan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono. Rapat ini juga dihadiri langsung Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani.

"BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai MBDK sebesar minimal 2,5% pada 2025 dan secara bertahap sampai dengan 20%," kata Ketua BAKN Wahyu Sanjaya dalam rapat itu.

Tarif cukai tersebut bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi dampak negatif konsumsi minuman berpemanis yang tinggi.

BAKN mendorong pemerintah menerapkan cukai MBDK untuk mengurangi dampak negatif konsumsi dan dan meningkatkan penerimaan negara.

Menekan Angka Penderita Diabetes

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan langkah penerapan cukai MBDK sudah tepat. Aturan ini dapat mencegah bertambahnya penderita diabetes.

“Angka penderita diabetes makin tinggi dan ini menyebabkan klaim biaya kesehatan makin besar,” kata Esther.

Namun, pemerintah juga harus mewaspadai kondisi daya beli masyarakat yang masih turun. "Khawatirnya akan membuat daya beli masyarakat semakin turun," ucapnya.

Dalam laporan terbaru Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) tahun ini, cukai MBDK dapat memberi dampak ganda yang positif. Karena itu, Health Economics Research Associate CISDI Muhammad Zulfiqar Firdaus mengatakan penerapannya mendesak segera dilakukan.

“Pemberlakuan cukai MBDK dapat mengurangi angka penderita diabetes melitus tipe 2 dan dapat mencegah potensi 455.310 kasus kematian kumulatif akibat penyakit tersebut dalam sepuluh tahun ke depan,” kata Zulfiqar.

Jika cukai MBDK diterapkan hingga 20%, konsumsi minuman berpemanis dan gula harian rata-rata dapat turun sebanyak 5,4 gram untuk laki-laki dan 4,09 gram untuk perempuan. Berdasarkan perhitungan pemodelan ekonomi, Zulfiqar menyebut, penurunan angka konsumsi MBDK akan mencegah 253.527 kasus kelebihan berat badan (overweight) dan 502.576 kasus obesitas hingga 2033.

Bisnis.com, SERANG — Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membidik target penerimaan negara dari implementasi cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) senilai Rp3,8 triliun pada 2025.

Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kemenkeu M. Aflah Farobi menuturkan target tersebut telah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Meski demikian, target tersebut lebih rendah dari target tahun ini yang senilai Rp4,3 triliun.

"Kenapa kok lebih rendah? Kemarin kami setelah berdiskusi dengan DPR melihat penerapan cukai MBDK ini tentunya harus dikaji sesuai perkembangan perekonomian," tuturnya dalam Media Gathering APBN 2025, Kamis (26/9/2024).

Aflah berpandangan, pemerintah dan DPR masih terus mengkaji perihal besaran tarif cukai dan jenis-jenis MBDK yang akan menjadi Barang Kena Cukai (BKC).

Sebelumnya, DPR telah memberikan masukan terkait besaran tarif cukai MBDK yang sebesar 2,5% untuk tahap awal atau untuk tahun depan.

Menurutnya, saat ini pemerintah belum memutuskan karena lagi-lagi, masih dalam tahap pengkajian. Selain itu, terdapat andil pemerintahan baru yang akan ikut menentukan tarif dan BKC tersebut.

"Jadi mengenai tarif dan apa yang akan dikenakan masih intensif dikaji mendalam," jelasnya.

Pada tahun lalu, Peraturan Presiden (Perpres) No 76/2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 mencantumkan target cukai MBDK senilai Rp4,39 triliun. Pada realisasinya, cukai MBDK gagal diimplementasikan tahun ini dan bergulir pada tahun depan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menyebut usulan tersebut masih berupa rekomendasi dari DPR dan implementasinya akan sangat bergantung pada kondisi ekonomi serta keputusan pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

"Itu hanya rekomendasi, keputusan akhirnya akan tergantung pada pemerintah tahun depan," ujar Askolani kepada wartawan usai Rapat Kerja BAKN dengan Kementerian Keuangan terkait Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada Selasa (10/9/2024).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani menanggapi rencana pemerintah untuk mengenakan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengerek penerimaan negara dari cukai.

Shinta menjelaskan bahwa saat ini Apindo tengah berdiskusi terkait aturan tersebut dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Menurutnya, setiap kebijakan membutuhkan proses transisi dan tak bisa diterapkan secara langsung.

Di samping itu, Apindo juga telah mengumpulkan para pelaku usaha yang akan terdampak oleh kebijakan tersebut dan tengah meminta masukan terkait pelaksanaan rencana pemerintah itu.

Dia menekankan bahwa yang paling penting adalah edukasi masyarakat. Masyarakat perlu memahami alasan di balik kebijakan ini, yang ditujukan untuk kepentingan kesehatan. Selain itu, produsen juga perlu waktu untuk menyiapkan diri, terutama dalam menyesuaikan proses produksinya.

“Dan kita perlu melakukan sosialisasi agar masyarakat juga mengerti kenapa ini harus dilakukan,” kata Shinta kepada wartawan di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Senin (23/9).

Shinta juga menyoroti pentingnya penelitian yang mendalam sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Karena hasil penelitian harus menunjukkan bahwa kebijakan ini benar-benar akan berdampak positif pada kesehatan. Jika tidak, kebijakan tersebut akan sia-sia.

“Jadi itu permintaan kami, agar prosesnya kita jalanin dulu. Sebelum ada pengeluaran lagi satu kebijakan-kebijakan yang nantinya akan menyulitkan banyak pihak,” ucap Shinta.

Tekan Angka Diabetes

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kembali tujuan dari penerapan cukai MBDK pada 2025 untuk menekan prevalensi atau jumlah penderita diabetes di Indonesia.

"Selama ini sudah dibahas dengan Komisi XI DPR, cukai rokok tetap jalan dan cukai minuman berpemanis, sesuai tujuan dari Kementerian Kesehatan untuk menjaga meluasnya atau makin tingginya dan prevalensi diabetes bahkan kepada tingkat anak-anak," kata Sri Mulyani dalam kerja tentang RAPBN 2025 dengan Komisi XI DPR, Rabu (28/8).

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah membidik penerimaan cukai pada tahun depan sebesar Rp 244,19 triliun atau tumbuh 5,9% dari outlook 2024 sebesar Rp 230,5 triliun.

Demi mencapai target tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan negara melalui ekstensifikasi cukai demi mendukung implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP.

Pada dasarnya, pemerintah sudah menetapkan kebijakan untuk mendukung penerimaan negara melalui sejumlah hal. Salah satunya berupa kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada MBDK demi menjaga kesehatan masyarakat.

“Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan atau pemanis yang berlebihan,” tulis Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

Tujuan pengenaan cukai ini untuk mendorong industri reformulasi produk MBDK yang rendah gula. Dengan begitu, dapat mengurangi eksternalitas negatif bagi kesehatan masyarakat dengan menurunnya prevalensi penyakit tidak menular (PTM) pada masyarakat.

Selain itu, pemerintah mengakui implementasi atas pengenaan cukai minuman manis kemasan tersebut juga memiliki risiko. Namun pemerintah menilai dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat masih minim.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara terkait usulan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (BAKN DPR) terkait tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) 2,5% pada 2025 dan naik bertahap sampai 20%.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani memaparkan usulan dari BAKN DPR tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Namun, Askolani menyebut penetapan usulan tersebut masih bergantung pada posisi pemerintahan baru setelah pergantian Presiden dari Joko Widodo ke Prabowo Subianto.

"Soal itu [cukai MBDK] nanti kita update dulu posisi internal pemerintah pada 2025. Ini tergantung pemerintahan yang baru nantinya," kata Askolani di Kantor Ditjen Bea dan Cukai, Jakarta pada Jumat (20/9/2024).

Askolani menuturkan, setelah pemerintahan baru memutuskan untuk menjalankan usulan ini, Kemenkeu akan menindaklanjutinya sesuai dengan mekanisme yang ada. Dia mengatakan, nantinya usulan ini akan dibahas terlebih dahulu dengan Komisi XI DPR RI yang merupakan mitra kerja Kemenkeu.

"Setelah itu, kalau memang [cukai MBDK] akan dilanjutkan, kita mekanismenya ke Komisi XI untuk konsultasi," jelas Askolani.

Sebelumnya, BAKN DPR menyepakati usulan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan 2,5% pada 2025 dan naik bertahap sampai 20%.

Hal tersebut tercantum dalam Simpulan Rapat Kerja BAKN DPR dengan Menteri Keuangan terkait Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada masa sidang I tahun 2024—2025.

Simpulan rapat dibacakan dalam Rapat Kerja BAKN DPR dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Selasa (10/9/2024). Rapat itu dihadiri Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Askolani, dan sejumlah pejabat lainnya.

Pimpinan BAKN DPR Wahyu Sanjaya menjelaskan bahwa DPR dan pemerintah telah mendalami isu cukai melalui berbagai rapat. BAKN dan pemerintah pun mencapai simpulan atas berbagai pembahasan cukai.

Dalam poin ketujuh simpulan itu, BAKN dan pemerintah menyepakati usulan tarif cukai minuman manis. Legislatif dan eksekutif sepakat adanya usulan agar tarif cukai minuman manis minimal 2,5% pada tahun depan.

"BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai MBDK sebesar minimal 2,5% pada 2025, dan secara bertahap sampai dengan 20%," ujar Wahyu.

Bisnis.com, JAKARTA — Titik terang tarif cukai minuman manis mulai terlihat setelah DPR mengusulkan 2,5% pada 2025 dan terus naik secara bertahap. Tarif rendah pada fase awal penarikan cukai lalu naik bertahap dinilai sebagai skema yang bijak.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mengokohkan status minuman berpemanis dalam kemasan alias MBDK sebagai barang kena cukai. Adanya restu pemerintah dan DPR membuat penarikan cukai minuman manis resmi berlaku tahun depan.

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat (BAKN DPR) menyepakati usulan tarif cukai minuman manis 2,5% pada 2025 dan naik bertahap sampai 20%. Hal tersebut tercantum dalam Simpulan Rapat Kerja BAKN DPR dengan Menteri Keuangan terkait Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada masa sidang I tahun 2024—2025.

Dalam poin ketujuh simpulan itu, BAKN dan pemerintah menyepakati usulan tarif cukai MBDK atau cukai minuman manis.

"BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai MBDK sebesar minimal 2,5% pada 2025, dan secara bertahap sampai dengan 20%," ujar Pimpinan BAKN DPR Wahyu Sanjaya, Selasa (10/9/2024).

Simpulan rapat dibacakan dalam Rapat Kerja BAKN dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Selasa (10/9/2024), yang dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Askolani, dan sejumlah pejabat lainnya.

Wahyu berpendapat bahwa penerapan cukai minuman manis dapat mengendalikan dan mengurangi dampak negatif konsumsi MBDK yang sangat tinggi. Selain itu, cukai minuman manis pun dinilai potensial sebagai sumber penerimaan negara selain cukai rokok.

"BAKN mendorong agar pemerintah mulai menerapkan cukai MBDK untuk mengurangi dampak negatif tersebut serta untuk meningkatkan penerimaan negara dari cukai dan mengurangi ketergantungan dari CHT," ujar Wahyu.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan bahwa penarikan cukai minuman manis bertujuan untuk mencegah semakin banyaknya masyarakat yang terkena diabetes. Sebagai instrumen fiskal, cukai dapat membatasi konsumsi barang dengan eksternalitas, sehingga efek sampingnya bisa lebih terjaga.

"Cukai rokok tetap jalan dan cukai minuman berpemanis, sesuai tujuan dari Kementerian Kesehatan untuk menjaga meluasnya atau makin tingginya dan prevalensi diabetes bahkan kepada tingkat anak-anak," ujar Sri Mulyani pada Rabu (28/8/2024).

Prevalensi diabetes atau tingkat kasus penyakit diabetes melitus di Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal itu tercermin dalam hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) satu dekade terakhir—pada 2023 berubah nama menjadi Survei Kesehatan Indonesia (SKI).

Berdasarkan pemeriksaan kadar gula darah pada penduduk umur ≥15 tahun, diketahui bahwa prevalensi diabetes di Indonesia pada 2023 mencapai 11,7%. Angkanya naik pesat dibandingkan 2013 dengan prevalensi diabetes 6,9%.

Dalam riskesdas terbaru, diketahui bahwa prevalensi diabetes pada perempuan (13,4% lebih tinggi dari laki-laki (9,8%).

Lalu, prevalensi diabetes tertinggi ada pada kelompok penduduk tua, yakni rentang usia 65—74 tahun dan di atas 75 tahun, dengan tingkat prevalensi 24,6%.

Nasib Cukai Minuman Manis Di Tangan Pemerintahan Prabowo

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani mengatakan menjelaskan bahwa tarif cukai minuman manis minimal 2,5% dan kenaikan bertahap masih berupa rekomendasi dari BAKN DPR. Implementasinya akan bergantung pada kondisi ekonomi dan keputusan pemerintahan baru, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Itu hanya rekomendasi, keputusan akhirnya akan tergantung pada pemerintah tahun depan," ujar Askolani, Selasa (10/9/2024).

Askolani tidak menjelaskan secara rinci alasan munculnya usulan tarif 2,5% yang turut disaksikan Kemenkeu. Namun, menurutnya, DPR telah mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi dalam usulan tersebut.

Manajer Riset dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai bahwa usulan tarif cukai minuman manis minimal 2,5% dan kenaikan bertahap sudah tepat. Pihaknya setuju bahwa tarif awal untuk barang kena cukai baru ada di angka yang cukup rendah.

"Untuk 2,5% saya setuju. Sedari awal saya bilang, untuk tahap awal memang perlu tarif yang rendah setelah itu evaluasi," ujarnya, Selasa (10/9/2024).

Pasalnya, menurut Fajry, industri minuman merupakan padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Maka dari itu, tarif awal 2,5% menjadi tepat dan evaluasi dapat dilakukan setelah uji coba nantinya.

Meskipun demikian, Fajry menilai bahwa usulan tarif cukai minuman manis naik bertahap hingga 20% seharusnya ditentukan setelah evaluasi berlangsung, tidak langsung dipatok saat ini.

"Bertahap sampai 20% saya kira kurang tepat, biarlah tarif dievaluasi tahunan dahulu. Dari evaluasi itu barulah ditentukan tarifnya," jelasnya.

Kalangan pengusaha sebenarnya berharap agar cukai minuman manis tidak berlaku tahun depan. Pengusaha ingin pemerintah menempuh kebijakan selain cukai MBDK dalam upaya mengurangi prevalensi diabetes.

Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman menjelaskan bahwa pihaknya berupaya berkomunikasi bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendahulukan upaya edukasi dan reformulasi pangan oleh produsen ketimbang pengenaan cukai.

"Kami berharap demikian [tidak diterapkan tahun depan], karena tahapannya edukasi dulu, bersama dengan edukasi industri melakukan reformulasi besar-besaran, begitu konsumen bisa menerima dan industri sudah reformulasi, kita turunkan kadarnya bertahap, sampai terakhir mudah-mudahan sukses, enggak sampai ke cukai," kata Adhi, Selasa (27/8/2024).
(Surya Dua Artha Simanjuntak, Wibi Pangestu Pratama)

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menilai usulan DPR terkait tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sebesar 2,5% dan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebesar 5% per tahun pada 2025 sudah tepat.

Manajer Riset dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyampaikan dirinya setuju tarif awal 2,5% untuk Barang Kena Cukai (BKC) baru tersebut berada di angka yang cukup rendah.

“Untuk 2,5% saya setuju. Sedari awal saya bilang, untuk tahap awal memang perlu tarif yang rendah setelah itu evaluasi,” ujarnya, Selasa (10/9/2024).

Pasalnya, industri minuman ini merupakan padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Maka dari itu, tarif sebesar 2,5% untuk awal penerapan menjadi tepat dan evaluasi dapat dilakukan setelah uji coba nantinya.

Meski demikian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya juga mengusulkan tarif tersebut harus naik secara bertahap hingga ke angka 20%.

Fajry berpandangan besaran tarif tersebut seharusnya tidak ditentukan di masa awal, namun menunggu evaluasi ke depan.

“Bertahap sampai 20% saya kira kurang tepat, biarlah tarif dievaluasi tahunan dahulu. Dari evaluasi itu barulah ditentukan tarifnya,” jelasnya.

Sementara untuk tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang diusulkan naik sebesar 5% setiap tahunnya untuk dua tahun ke depan, 2025 dan 2026, Fajry menilai telah cukup mengakomodasi sepua aspek dalam kebijakan CHT.

Meskipun, kenaikannya tidak setinggi dua tahun terakhir, yang rata-rata setiap golongannya naik 10%.

Menurutnya, penentuan cukai rokok sangat kompleks karena maraknya rokok ilegal sebagai subtitusi. Pasalnya, jika pemerintah menaikan tarif terlalu tinggi, bukan penerimaan yang didapat malah penurunan.

Tujuan pemerintah untuk mengendalikan dan menurunkan konsumsi rokok pun tidak tercapai karena terjadinya downtrading atau shifting dari rokok golongan atas ke golongan yang lebih rendah bahkan ke rokok ilegal.

“Normalnya, kenaikan tarif CHT kisaran kurang lebih 10%. Namun dua tahun terakhir yang terjadi malah penerimaan CHT turun. Beban cukainya sudah tinggi,” lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR Wahyu Sanjaya menyampaikan kenaikan tarif CHT tersebut juga hanya dikhususkan bagi tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM).

Sementara jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) tidak dilakukan dalam rangka untuk mendorong penambahan penyerapan tenaga kerja.

Wahyu meminta pemerintah untuk merumuskan roadmap atau peta jalan kebijakan Industri Hasil Tembakau dengan penyederhanaan layer dan tahapan kenaikan secara bertahap untuk periode 1-15 tahun serta mempertimbangkan faktor penerimaan negara dan keberlangsungan usaha.

“Kemarin sudah naik 10%, sekarang 5%. Kemarin setelah kita naikkan 10% tidak ada masalah. Kami berharap industri tumbuh tetapi kesehatan masyarakat itu menjadi lebih baik. Sebagian besar dari hasil cukaih rokok itu kan dikembalikan lagi dalam bentuk Dana Bagi Hasil,” ungkapnya di kompleks Parlemen, Selasa (10/9/2024).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan kembali tujuan dari penerapan cukai minum berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2025 untuk menekan prevalensi atau jumlah penderita diabetes di Indonesia.

"Selama ini sudah dibahas dengan Komisi XI DPR, cukai rokok tetap jalan dan cukai minuman berpemanis, sesuai tujuan dari Kementerian Kesehatan untuk menjaga meluasnya atau makin tingginya dan prevalensi diabetes bahkan kepada tingkat anak-anak," kata Sri Mulyani dalam kerja tentang RAPBN 2025 dengan Komisi XI DPR, Rabu (28/8).

Dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah membidik penerimaan cukai pada tahun depan sebesar Rp 244,19 triliun atau tumbuh 5,9% dari outlook 2024 sebesar Rp 230,5 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan negara melalui ekstensifikasi cukai demi mendukung implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP.

Pada dasarnya, pemerintah sudah menetapkan kebijakan untuk mendukung penerimaan negara melalui sejumlah hal. Salah satunya berupa kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada MBDK demi menjaga kesehatan masyarakat.

“Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan atau pemanis yang berlebihan,” tulis Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

Tujuan pengenaan cukai tersebut untuk mendorong industri reformulasi produk MBDK yang rendah gula. Dengan begitu, dapat mengurangi eksternalitas negatif bagi kesehatan masyarakat bagi kesehatan masyarakat yaitu dengan menurunnya prevalensi penyakit tidak menular (PTM) pada masyarakat.

Pemerintah mengakui implementasi atas pengenaan cukai minuman manis kemasan tersebut juga memiliki risiko. Namun pemerintah menilai dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat masih minim.

Antisipasi Kebijakan Cukai

Sebelumnya Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menekankan bahwa kebijakan cukai minuman berpemanis tetap penting untuk dilakukan.

"Di satu sisi memang penting untuk dikendalikan, tapi banyak sekali minuman manis produksi UMKM yang mungkin akan menghindar, agar tidak dikenakan tarif cukai. Itu yang harus diperhatikan,” ujar Bhima.

Di sisi lain, produksen minuman manis kemasan bisa mengantisipasi kebijakan tersebut. Salah satunya dengan menurunkan ukuran minuman berpemanis kemasan untuk menghindari cukai.

"Misalnya yang tadinya berukuran 250 ml menjadi 110 ml, tapi dijual dengan volume lebih besar. Itu salah satu cara untuk menghindari tarif cukai berpemanis,” kata Bhima.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan keseriusannya mengenakan cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK mulai tahun depan.

Keseriusan sejatinya juga sudah dinyatakan pemerintah. Melalui Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah memang berencana untuk mengenakan barang kena cukai baru berupa Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) tahun depan.

Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan pemanis yang berlebihan. Sri Mulyani mengatakan sejatinya cukai minuman berpemanis sama dengan untuk rokok.

Ia mengungkapkan pengenaan cukai MBDK penting untuk menekan tingkat diabetes terutama pada anak-anak.

"Cukai rokok tetap jalan dan cukai minuman berpemanis, sesuai tujuan dari Kementerian Kesehatan untuk menjaga meluasnya atau makin tingginya dan prevalensi diabetes bahkan kepada tingkat anak-anak," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (28/8).

Melansir situs Kementerian Kesehatan, data dari International Diabetes Federation (IDF) jumlah penderita diabetes di dunia pada 2021 mencapai 537 juta. Angka ini diprediksi akan terus meningkat mencapai 643 juta pada 2030 dan 783 juta pada 2045.

Menurut IDF, Indonesia menduduki peringkat kelima negara dengan jumlah diabetes terbanyak dengan 19,5 juta penderita pada 2021 dan diprediksi akan menjadi 28,6 juta pada 2045.

Sementara itu, angka kasus diabetes dan gagal ginjal anak terus mengalami tren kenaikan yang mengkhawatirkan.

Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengonfirmasi kasus diabetes anak meningkat 70 persen sejak 2010 hingga 2023.

Berdasarkan survei IDAI, satu dari lima anak usia 12-18 tahun urinenya mengandung hematuria atau proteinuria sebagai gejala awal gagal ginjal.

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau Gapmmi memperkirakan, pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan dapat mendongkrak harga jual pangan olahan hingga 30%. Ini seirinh dengan usulan besaran cukai MBDK yang dikenakan tahun depan Rp 1.771 per liter.

Ketua Umum Gapmmi Adhi S Lukman mengatakan, rencana pengenaan cukai MBDK tahun depan dapat mengganggu perekonomian nasional. Ini karena kontribusi industri makanan dan minuman ke perekonomian nasional mencapai lebih dari 6%.

"Kami berharap cukai MBDK tidak dikenakan tahun depan. Kami berharap pemerintah mendahulukan edukasi konsumsi gula sebelum mengenakan cukai MBDK," kata Adhi di Jakarta International Expo, Selasa (27/8).

Adhi mengaku sedang menyusun peta jalan pengendalian konsumsi gula, garam, dan lemak atau GGL bersama pemerintah. Adapun tahap pertama dalam peta jalan tersebut adalah edukasi konsumsi GGL ke masyarakat.

Adhi menilai konsumsi MBDK tidak akan berubah jika tidak ada edukasi ke masyarakat. Tujuan pengenaan cukai MBDK untuk menekan penyakit tidak menular tak akan berhasil tanpa adanya edukasi.

Adhi menemukan, banyak masyarakat yang bahkan masih menambahkan gula secara mandiri pada produk pangan olahan tanpa gula. "Itu yang harus pemerintah sadari. Jangan sekadar ambil jalan pintas untuk langsung mengurangi penggunaan gula dengan jalan cukai yang ujungnya mengganggu perekonomian," katanya.

Tahap kedua dalam peta jalan pengendalian GGL adalah pengurangan penggunaan GGL oleh pabrikan pangan olahan. Adhi mengatakan, sebagian pabrikan kini telah mengurangi penggunaan gula dalam reformulasi produknya.

Ia mencatat, total produk yang telah lebih sehat sesuai dengan standar Badan Pengawas Obat dan Makanan mencapai 200 unit. Namun, Adhi menyampaikan reformulasi dalam peta jalan tersebut akan dilakukan oleh seluruh pabrikan dan berbarengan dengan edukasi ke masyarakat.

Tahap terakhir adalah mengurangi kadar GGL lebih lanjut dalam pangan olahan secara bertahap. Adhi menilai hal ini penting agar preferensi konsumsi masyarakat dapat menyesuaikan secara perlahan.

"Sampai mudah-mudahan pengurangan angka PTM sukses dan tidak sampai implementasi cukai MBDK, itu yang kami harapkan," ujarnya.

Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia atau Gapmmi tengah menyusun peta jalan pengendalian konsumsi Garam, Gula, dan Lemak atau GGL. Peta jalan ini adalah alternatif yang ditawarkan pengusaha untuk membantu pemerintah menekan konsumsi GGM guna mengendalikan angka penyakit tidak menular atau PTM alih-alih menerapkan kebijakan cukai.

Ketua Umum Gapmmi Adhi S Lukman mengatakan peta jalan akan dibentuk bersama Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adhi berharap implementasi peta jalan pengendalian GGL dapat menghindarkan pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan.

"Peta jalan akan membuat pemerintah menahan pembentukan standar revolusioner yang berpotensi membuat iklim industri nasional tidak kondusif," kata Adhi di Jakarta International Expo, Selasa (27/8).

Ia menyampaikan, tahap pertama dalam peta jalan adalah mengedukasi masyarakat tentang konsumsi GGL. Ia menemukan masih banyak masyarakat yang bahkan menambahkan gula pada produk tanpa gula.

Adhi menemukan pangan olahan hanya berkontribusi 30% pada total jenis pangan yang dikonsumsi secara nasional. Oleh karena itu, mayoritas konsumsi gula didorong oleh pangan yang diproduksi rumah tangga.

"Nasi itu berkontribusi paling banyak pada PTM. Penting edukasi ke masyarakat untuk tidak makan berlebihan, mengonsumsi pangan dengna gizi seimbang, dan beraktivitas," katanya.

Tahap kedua, menurut dia, adalah mendorong peningkatan kepatuhan produsen terkait penggunaan bahan pangan tambahan. Adhi mengakui, masih banyak pabrikan makanan dan minuman yang menggunakan bahan pangan tambahan dengan kadar yang tidak sesuai.

Di sisi lain, menurut dia, kebijakan pemerintah yang meminta industri menyesuaikan kadar GGL dalam pangan harus diberlakukan secara gradual. Menurut dia, pangan olahan harus mengikuti preferensi konsumsi di masyarakat.

"Ini juga dilakukan oleh negara lain, salah satunya Singapura. Penurunan standar pun dilakukan secara gradual agar lidah konsumen terbiasa," katanya.

Terakhir atau tahap ketiga, yakni memperluas program pengendalian GGL pada produk siap saji dan pangan yang dibuat rumah tangga. Adhi mencatat kontribusi konsumsi gula dalam MBDK hanya 4% dari total konsumsi gula nasional.

Adapun kontribusi asupan gula paling tinggi di masyarakat didorong oleh konsumsi nasi. Oleh karena itu, Adhi menilai perluasan pengendalian konsumsi GGL ke seluruh jenis pangan menjadi keniscayaan.