SEMARANG, iNews.id - Tangis Nusmatun Marinah ibunda almarhumah dr Aulia Risma Lestari pecah saat menyuarakan keadilan untuk anaknya. Dia terisak sambil meminta Undip Semarang tempat anaknya menempuh pendidikan sebagai mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anastesi membantu mencari keadilan. 

"Tolong bantu saya mencari keadilan," kata Nusmatun saat konferensi pers di Semarang, Rabu (18/9/2024). 

Nusmatun menangis histeris menceritakan kepedihan hatinya ditinggal sang anak saat menjalani pendidikan di PPDS Undip. Dia juga harus menerima kenyataan memilukan suaminya menyusul meninggalkannya setelah beberapa hari kepergian anaknya.

Kehilangan dua orang yang dia cintai membuatnya terpukul. Dia berharap adanya keadilan serta pihak yang bertanggung jawab atas kematian putrinya.

"Anak saya sudah tidak ada. Anak saya sekolah cari ilmu tapi apa yang terjadi. Bukan hanya anak saaya, suami saya juga. Saya minta keadilan," ujarnya.

Nuswatun mengaku mengirimkan uang setiap bulan selama almarhumah anaknya yang mengikuti PPDS di Undip Semarang. Dari pengakuan almarhumam, uang tersebut untuk keperluan senior hingga angkatannya.

Hingga bulan Agustus atau waktu dr Aulia meninggal, keluarga masih mengirimkan uang yang jika ditotal mencapai Rp225 juta. Namun keluarga tidak mengetahui secara pasti penggunaan uang tersebut.

Sementara Kuasa hukum keluarga dr Aulia, Misyal Achmad mengaku optimistis kasus ini akan terbuka lebar dan ada tersangka dari bukti-bukti perudungan hingga pemerasan yang telah diberikan ke polisi.

"Insya Allah tidak sampai 20 hari lagi akan ada tersangka terkait pemerasan. Kalau perundungan, pelapornya harus masih hidup. Ada tiga yang akan melapor namun butuh jaminan keamanan dari Kemenkes dan Kemendibud," katanya.

Di sisi lain, penyidik Ditreskrimum Polda Jateng masih terus mengumpulkan bukti dan saksi. Sampai saat ini 34 saksi telah diperiksa dan dimungkinkan akan bertambah.

Sebelumnya, mahasiswi PPDS Fakultas Kedokteran Undip Semarang meninggal dunia diduga bunuh diri di tempat kos Jalan Lempongsari, Kota Semarang. Korban yang ditemukan pada 12 Agustus 2024 diduga berkaitan dengan perundungan di tempatnya menempuh pendidikan.

Keluarga korban sudah melaporkan dugaan perundungan tersebut ke Polda Jateng pada 4 September 2024.

Editor: Donald Karouw

Jakarta: Kasus perundungan di Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) mencuri perhatian publik. Bahkan, perundungan terhadap mahasiswa prodi Anastesi PPDS Undip, Aulia Risma Lestari, berujung meninggal dunia.

Universtias Muslim Indonesia (UMI) memilki cara khusus mencegah perundungan dalam PPDS. Salah satunya dengan menerbitkan SOP.

"Kita sejak awal sudah antisipasi, karena kita lihat di FK khususnya adik-adik yang koas atau residen PPDS spesialis itu memang perlu SOP yang jelas," kata Rektor UMI, Sufirman Rahman, di kantor Media Group, Jakarta, Rabu, 18 September 2024.
Sufirman mengatakan pihaknya melakukan pengawasan ketat langsung dari pimpinan FK. "Terutama di rumah sakit, karena kejadian (Undip) ini terjadinya di rumah sakit. Dengan adanya pengawasan tadi kita bisa mengontrol di rumah sakit juga," beber dia.

Selanjutnya, tiap mahasiswa junior maupun senior diberikan pehaman agama yang kuat. Hal itu agar seluruh mahasiswa bisa menghindari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

"Karena dalam agama apa pun itu tidak dibenarkan bunuh diri itu, begitu juga pembullyan itu, itu masuk dalam SOP kita," ujar Sufirman.

Setelah sempat mengelak, Dekan FK Undip Yan Wisnu Prajoko mengakui ada kasus bullying dalam PPDS Undip di RSUP dr. Kariadi, Semarang. Kasus bullying terjadi lewat berbagai bentuk dan antar tingkat dan derajat.

"Kami menyampaikan dan kami mengakui bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis di internal Kami terjadi praktik-praktik atau kasus perundungan dalam berbagai bentuk, derajat, dan hal," ungkap Yan.

Ia meminta maaf atas kasus perundungan itu. Permintaan maaf itu disampaikan kepada masyarakat hingga kementerian.

"Kami memohon maaf kepada masyarakat terutama Kementerian Kesehatan, Kementerian Dikbudristek, dan Komisi IX, Komisi X DPR RI. Kami mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam menjalankan proses pendidikan khususnya kedokteran spesialis ini," ujar Yan.

Baca juga: Kuasa Hukum Keluarga Dokter Aulia Desak Tanggung Jawab Undip Soal Kasus Perundungan

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

SEMARANG, iNews.id - Penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Tengah hingga saat ini sudah memeriksa 34 saksi kasus dugaan bullying almarhumah dr Aulia Risma Lestari mahasiswi PPDS Undip.

Polisi mengintensifkan pemeriksaan pada teman, dokter senior dan bendahara angkatan. 

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto mengatakan, pemeriksaan meliputi pencocokan keterangan para saksi dengan alat bukti yang sudah diterima penyidik.

“Pemeriksaan terus dilakukan untuk mencari bukti adanya kasus perundungan serta pemerasan yang dilaporkan keluarga korban. Kami (Polda) juga mengapresiasi pernyataan Fakultas Kedokteran Undip yang mengakui adanya perundungan,” katanya, Selasa (17/9/2024).

Dari pernyataan tersebut, kata Kombes Arnanto, selanjutnya akan dilakukan pendalaman dengan memanggil saksi-saksi dari dokter mahasiswa kedokteran, dokter senior, termasuk dokter bendahara angkatan.

“Dalam pemeriksaan ini, mereka mendapat pendampingan kuasa hukum,” ucapnya.

Sejak dilaporkan oleh keluarga korban dokter Aulia Risma Lestari atas kasus perundungan di PPDS Undip Semarang, penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, juga tengah mendalami adanya dugaan pemalakan. 

Dari rekening koran milik dokter Aulia Risma Lestari, yang dilaporkan pihak keluarga ke polisi terdapat aliran uang senilai ratusan juta kepada sejumlah pihak.

Editor: Kastolani Marzuki

SEMARANG, iNews.id – Kasus kematian dr Aulia Risma Lestari, mahasiswa PPDS Anestesi Undip Semarang karena bullying mengungkap fakta baru. Fakultas Kedokteran Undip mengakui terjadinya pungutan uang terhadap mahasiswa PPDS Anestesi yang dilakukan dokter senior.

Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Undip dr Yan Wisnu Prajoko mengungkapkan, mahasiswa PPDS diminta senior membayar iuran berkisar natara Rp20 juta hingga Rp40 juta.

Pungutan dibebankan kepada mahasiswa baru, waktunya selama 6 bulan atau 1 semester. Dia mengatakan pungutan disebabkan kesalahan sistem kerja yang berat, pungutan dari para junior digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri termasuk para senior mereka selama menjalani PPDS di RSUP dr Kariadi.  

“Untuk gotong royong konsumsi, tapi nanti ketika sudah semester 2 (tidak lagi), gantian yang semester 1 (yang iuran), terus begitu,” kata dr. Yan Wisnu di Undip, Jumat (13/9/2024).

Uang itu, selain digunakan untuk makan, ternyata juga digunakan untuk membayar operasional lainnya, mulai dari bayar kos di dekat RSUP dr Kariadi hingga sewa mobil. Mereka yang iuran berasal dari 7 hingga 11 mahasiswa semester 1.  

“Mereka menyampaikan ke tim investigasi seperti itu, temuan yang signifikan itu,” katanya.  

Dia mengakui iuran terbesar ada di prodi anestesi. Di prodi lain, ada iuran seperti itu namun tidak sebesar di anestesi. Dia menjelaskan, apapun alasannya iuran itu, pungutan seperti itu tidak bisa dibenarkan.

“Saya sampaikan, di balik rasionalisasi apapun orang luar melihatnya kurang tepat. Jadi perundungan tidak selalu penyiksaan, tetapi by operationalnya ya, konsekuensi dari pekerjaan mereka,” ujar Yan Wisnu.  

Hal sama juga dikatakan Direktur Layanan Operasional RSUP dokter Kariadi, Mahabara Yang Putra. Dia berkomitmen akan melakukan pembenahan sistem pendidikan di internal masing-masing. Undip dan RSUP Kariadi juga mempercayakan hasil penyelidikan kepada Polda Jawa Tengah.

Editor: Kastolani Marzuki

SEMARANG, iNews.id – Kasus kematian dokter Aulia Risma Lestari, mahasiswi PPDS Undip Semarang yang diduga korban bullying atau perundungan akhirnya terungkap. 

Hal ini setelah pihak kampus Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dan RSUP dokter Kariadi mengakui adanya bullying atau perundungan di lingkungan PPDS Anestesi yang mengakibatkan dokter Aulia meninggal dunia.

Kasus tersebut mendapat sorotan publik hingga membuat kemenkes, pihak kepolisian hingga DPR turun tangan untuk membuka tabir gelap kasus tersebut.

Dekan Fakultas Kedokteran Undip, Yan Wisnu Prajoko mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi internal ditemukan sejumlah bentuk bullying dalam sistem PPDS Anestesi. 

“Karena itu, saya mewakili Undip meminta maaf kepada keluarga dokter Aulia Risma Lestari, masyarakat, kemenkes, kemendikbud ristek atas kegaduhan yang selama ini terjadi di dunia pendidikan dokter spesialis,” kata Yan di Undip, Jumat (13/9/2024).

Yan memohon dukungan pemerintah agar Undip bisa melanjutkan proses PPDS Anestesi di RSUP dokter Kariadi. Sebab, praktik langsung di rumah sakit sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dan mengasah keterampilan para calon dokter spesialis.

Yan Wisnu Prajoko pun mengungkapkan, terjadi pungutan berupa iuran Rp20 juta hingga Rp40 juta.

Pungutan dibebankan kepada mahasiswa baru, waktunya selama 6 bulan atau 1 semester. Dia mengatakan pungutan disebabkan kesalahan sistem kerja yang berat, pungutan dari para junior digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri termasuk para senior mereka selama menjalani PPDS di RSUP dr Kariadi.  

“Untuk gotong royong konsumsi, tapi nanti ketika sudah semester 2 (tidak lagi), gantian yang semester 1 (yang iuran), terus begitu,” kata dr Yan Wisnu.

Uang itu, selain digunakan untuk makan, ternyata juga digunakan untuk membayar operasional lainnya, mulai dari bayar kos di dekat RSUP dr Kariadi hingga sewa mobil. Mereka yang iuran berasal dari 7 hingga 11 mahasiswa semester 1.  

“Mereka menyampaikan ke tim investigasi seperti itu, temuan yang signifikan itu,” ujarnya.

Dia mengakui iuran terbesar ada di prodi anestesi. Di prodi lain, ada iuran seperti itu namun tidak sebesar di anestesi. Dia menjelaskan, apa pun alasannya iuran itu, pungutan seperti itu tidak bisa dibenarkan.

“Saya sampaikan, di balik rasionalisasi apapun orang luar melihatnya kurang tepat. Jadi perundungan tidak selalu penyiksaan, tetapi by operationalnya ya, konsekuensi dari pekerjaan mereka,” tandas Yan Wisnu.  

Hal sama juga dikatakan Direktur Layanan Operasional RSUP dokter Kariadi, Mahabara. Dia mengakui adanya peristiwa bullying terhadap almarhumah dr Aulia Risma. 

Kedua pihak pun meminta maaf dan berkomitmen akan melakukan pembenahan sistem pendidikan di internal masing-masing. Undip dan RSUP Kariadi juga mempercayakan hasil penyelidikan kepada Polda Jawa Tengah.

Editor: Kastolani Marzuki

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menindaklanjuti kasus dugaan perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran. Salah satunya dugaan perundungan berujung kematian dokter Aulia Risma Lestari, mahasiswi kedokteran PPDS anestesi Universitas Diponegoro (Undip).

Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek Abdul Haris menjamin pihaknya merespons cepat kasus kematian dokter Aulia. Salah satu responsnya mengirim tim khusus guna mengecek investigasi yang dilakukan Undip.

"Kemendikbudristek telah menerjunkan Tim Inspektorat Jenderal untuk melakukan fact finding terhadap hasil investigasi internal Undip," kata Abdul kepada Republika, Sabtu (7/9/2024).

Abdul mengatakan, Kemendikbudristek melibatkan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) dalam menindaklanjuti kasus kematian dokter Aulia.

"Kemendikbudristek telah berkoordinasi dengan rektor, dekan, dan AIPKI," ujar Abdul.

Secara khusus, Kemendikbudristek menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya dokter Aulia.

"Kami mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," ujar Abdul.

Sebelumnya, kasus dugaan bullying yang diduga menjadi pangkal kematian dokter Aulia Risma Lestari terus bergulir dan banyak membuka tabir. Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi memaparkan, hingga saat ini terdapat 542 laporan terkait perundungan atau bullying dokter yang masuk ke dalam data Kemenkes.

"Jadi yang masuk ke dalam kanal pengaduan itu 1.500 laporan, tetapi kemudian kan kita harus verifikasi apakah 1.500 itu betul-betul perundungan karena kan ini sifatnya sangat subjektif. Dari 1.500 itu, 540-nya yang betul-betul terkategori masuk dalam kasus perundungan," kata Nadia saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Nadia menyampaikan hal tersebut untuk merespons kasus dugaan perundungan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terhadap mahasiswi Jurusan Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) dokter Aulia Risma Lestari. Ia juga menyampaikan, dari 542 kasus perundungan tersebut, 221 di antaranya terjadi di beberapa rumah sakit (RS) vertikal yang ada di bawah Kemenkes.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menindaklanjuti kasus perundungan di lingkungan pendidikan kedokteran dengan rencana penerbitan aturan baru. Kemendikbudristek meyakini aturan baru itu dapat menekan kasus perundungan.

Kasus perundungan di kampus kedokteran tengah menjadi sorotan publik. Apalagi kasus perundungan ini berujung kematian dokter Aulia Risma Lestari, mahasiswi kedokteran PPDS anestesi Universitas Diponegoro (Undip).

"Kemendikbudristek dalam waktu dekat akan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi," kata Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbud Abdul Haris kepada Republika, Sabtu (6/9/2024).

Abdul menyebut aturan baru ini sebagai penguatan dan perluasan peraturan untuk segala bentuk kekerasan meliputi kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan.

"Hal ini ditujukan agar kejadian serupa tidak terulang dan kami memiliki dasar hukum yang kuat dan sistematis dalam melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi," ujar Abdul.

Selain itu, Abdul menegaskan Kemendikbudristek bersama seluruh Dekan Fakultas Kedokteran melalui Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) menentang keras segala bentuk kekerasan yang terjadi di satuan pendidikan kedokteran. Kemendikbudristek berkomitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, aman, dan nyaman dalam menjalankan tridharma.

"Kemdikbudristek telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Komite Bersama Kemdikbudristek dan Kemenkes dalam pencegahan dan penanganan kekerasan dalam pendidikan kedokteran yang dilaksanakan di FK dan Rumah Sakit Pendidikan (RSP), sebagaimana tertuang dalam perjanjian kerja sama FK dan RSP," ujar Abdul.

Kasus dugaan bullying yang diduga menjadi pangkal kematian dokter Aulia Risma Lestari terus bergulir dan banyak membuka tabir. Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi memaparkan, hingga saat ini terdapat 542 laporan terkait perundungan atau bullying dokter yang masuk ke dalam data Kemenkes.

"Jadi yang masuk ke dalam kanal pengaduan itu 1.500 laporan, tetapi kemudian kan kita harus verifikasi apakah 1.500 itu betul-betul perundungan karena kan ini sifatnya sangat subjektif. Dari 1.500 itu, 540-nya yang betul-betul terkategori masuk dalam kasus perundungan," kata Nadia saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Nadia menyampaikan hal tersebut untuk merespons kasus dugaan perundungan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terhadap mahasiswi Jurusan Anestesi Universitas Diponegoro (Undip) dokter Aulia Risma Lestari. Ia juga menyampaikan, dari 542 kasus perundungan tersebut, 221 di antaranya terjadi di beberapa rumah sakit (RS) vertikal yang ada di bawah Kemenkes.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Rektor Universitas Diponegoro (Undip) Suharnomo mengkritik keputusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menangguhkan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Undip di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr.Kariadi buntut kasus kematian Aulia Risma Lestari (ARL). Menurutnya keputusan tersebut tak relevan.

“Cobalah dipertimbangkan lagi, direnungkan ulang, lebih banyak manfaat atau mudaratnya dari keputusan itu (penangguhan PPDS Anestesia Undip di RSUP Dr.Kariadi)," kata Suharnomo dalam keterangan tertulis, Jumat (6/9/2024).

Suharnomo mengaku prihatin atas penangguhan PPDS Anestesi Undip di RSUP Dr.Kariadi. Menurutnya hal itu menyebabkan para mahasiswa atau dokter residen terganggu kelancaran belajarnya.

"Semua tahu kita kekurangan dokter spesialis, tentu bukan sikap bijak kalau proses pendidikannya dihentikan. Apalagi dikaitkan dengan pemeriksaan, tidak relevan karena yang berada di situ statusnya mahasiswa dan pengajar. Otoritas kegiatannya pun ada di pengelola Rumah Sakit Kariadi. Terlalu jauh, untuk tidak menyebut mengada-ada kalau itu dikait-kaitkan," kata Suharnomo.

Dia turut menyorot keputusan RSUP Dr.Kariadi, yang merupakan RS di bawah naungkan Kemenkes, menangguhkan praktik Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Undip Yan Wisnu Prajoko di RS tersebut. Suharnomo berpendapat, penangguhan praktik Yan di RSUP Dr.Kariadi tak memiliki relevansi dengan kematian ARL yang kini sudah menjadi kasus hukum.

"Apa kaitannya coba? Tidak ada relevansinya (penangguhan praktik Yan), tapi merugikan banyak pihak,” ujarnya.

Kemenkes diketahui telah menangguhkan PPDS Anestesi Undip di RSUP Dr.Kariadi. Keputusan itu diambil menyusul kematian ARL, mahasiswi PPDS Anestesi Undip. Dia diduga bunuh diri karena mengalami perundungan dari para seniornya.

Dalam surat tertanggal 14 Agustus 2024, Kemenkes mengatakan penangguhan PPDS Anestesia Undip di RSUP Dr.Kariadi akan dilakukan hingga adanya investigasi dan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan oleh RSUP Dr.Kariadi serta FK Undip. Surat penangguhan itu ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya.

Kemudian pada 28 Agustus 2024, Direktur RSUP Dr.Kariadi, Agus Akhmadi, menerbitkan surat penangguhan praktik Dekan FK Undip Yan Wisnu Prajoko di RS tersebut.

"Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor TK.02.02/D/44137/2024 tanggal 14 Agustus 2024 hal Pemberhentian Program Anestesi Universitas Diponegoro di RS Kariadi dan berdasarkan dugaan kasus perundungan pada PPDS Program Studi Anestesiologi dan Terapi Intensif, bersama ini disampaikan bahwa aktivitas klinis Saudara sementara dihentikan untuk menghindari konflik kepentingan sampai dengan proses penanganan kasus tersebut selesai dilakukan," demikian isi surat tersebut.

Berdasarkan informasi dari aplikasi RSUP Dr.Kariadi, yakni Kariadi Mobile, Yan Wisnu Prajoko merupakan ahli bedah onkologi yang berpraktik di Klinik Bedah Onkologi RSUP Dr.Kariadi.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kuasa hukum keluarga Aulia Risma Lestari (ARL), Misyal Achmad, mengungkapkan, saat ini dia sedang mengajukan permintaan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memberikan beasiswa kepada para mahasiawa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesia Universitas Diponegoro (Undip) yang mau bersaksi atau memberikan keterangan perihal praktik perundungan. Salah satu kendala pengungkapan kasus perundungan yang dialami ARL dan mahasiswa-mahasiswa PPDS Anestesia Undip lainnya adalah ketakutan para korban untuk buka suara.

"Nah mereka ini mau melaporkan tapi mereka masih dua semester lagi, empat semester lagi, masih perlu waktu. Mereka tetap di situ (setelah melaporkan) kan enggak nyaman, takut," ujar Misyal mengacu pada rumah sakit pendidikan PPDS Anestesia Undip, yakni RSUP Dr.Kariadi, Kamis (5/9/2024).

"Nah ini lagi kita coba bicarakan, begitu mereka lapor kita pindahkan ke tempat lain. Kita kasih beasiswa. Itu yang mau kita coba bicarakan (dengan Kemenkes)," tambah Misyal.

Menurut Misyal, dengan skema demikian, para korban perundungan lain bisa tenang buka suara atau membuat laporan. Sebab mereka tidak akan dikembalikan ke rumah sakit pendidikan terkait tempat mereka melaksanakan PPDS Anestesia.

"Mereka (para korban) tahu bagaimana sistematis mereka (para senior) dalam melakukan intimidasi," ucap Misyal.

Dia mengatakan, pihak keluarga ARL telah melaporkan beberapa senior PPDS Anestesia Undip yang diduga melakukan perundungan terhadap ARL ke Polda Jawa Tengah (Jateng). Meski hanya melaporkan beberapa individu, Misyal meyakini tersangka bisa saja mencapai puluhan orang.

"Ini kita melaporkan untuk supaya polisi bisa bekerja kemana pun. Kita tidak tahu kemana pun itu nanti. Makanya kita belum bisa mengungkap, menyebut nama (terduga pelaku). Bisa tersangkanya puluhan, bisa satu," ujar Misyal.

Saat membuat laporan ke Polda Jateng pada Rabu (4/9/2024) lalu, Misyal mengatakab selama menjalani PPDS Anestesia di RSUP Dr.Kariadi, ARL diintimidasi, diancam, bahkan diperas oleh seniornya. "Ada intimidasi, pengancaman, yang mana bukti-buktinya sudah kita kasih ke pihak Polda Jateng. Untuk selanjutnya biar ini berproses, kita kawal bersama. Karena ini harus tuntas, jangan sampai ada korban-korban lain," ungkap Misyal.

Khusus terkait pemerasan, Misyal belum bisa menyebut berapa nominal yang telah dikeluarkan ARL. Kemudian perihal kabar bahwa ARL turut mengalami pelecehan seksual, Misyal membantah hal tersebut.

Misyal mengatakan, dia belum bisa mengungkap identitas para senior ARL yang dilaporkan ke Polda Jateng. "Yang dilaporkan kita belum berani sebut nama. Karena almarhumah, si korban ini sudah meninggal. Jadi ini sedang diproses oleh pihak kepolisian," ucap Misyal.

Dalam proses pelaporan, keluarga ARL membawa dan menyerahkan sejumlah bukti, antara lain bukti percakapan di platform perpesanan instan dan buku rekening. Misyal berharap, dengan dibuatnya pelaporan tersebut, korban-korban perundungan lainnya di PPDS Anestesia Undip berani bersuara.

"Karena sudah ada indikasi ada korban-korban yang tidak berani mengadu," katanya.

"Mudah-mudahan (pelaporan kasus perundungan ARL) ini menjadi pintu masuk untuk korban-korban lain untuk berani mengadu. Supaya dunia kesehatan kita tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif," tambah Misyal.

ARL ditemukan meninggal di kamar kosnya di Lempongsari, Gajahmungkur, Semarang pada 12 Agustus 2024 lalu. Dokter berusia 30 tahun tersebut diduga bunuh diri karena mengalami perundungan dari para seniornya.

Pada 15 Agustus 2024, Undip menerbitkan keterangan pers yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan investigasi internal terkait kematian ARL. Undip membantah ada perundungan terhadap ARL. Menurut Undip, ARL meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Namun Undip tak mengungkap jenis penyakitnya.

SEMARANG, iNews.id– Kepolisian Daerah (Polda) Jateng berencana membongkar makam dr Aulia Risma Lestari, dokter PPDS Undip yang meninggal dunia diduga karena kasus bullying.

Meski demikian, pembongkaran makam tersebut masih dalam tahap kajian. 

“Nah ini dinamika, kita lihat perkembangan lebih lanjut (apakah akan dilakukan pembongkaran makam atau tidak),” ungkap Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto di Mapolda Jateng, Rabu (4/9/2024).

Polda Jateng, sebutnya, saat ini masih melakukan serangkaian pemeriksaan bagian dari penyelidikan untuk mengungkap insiden tersebut. Di antaranya; melakukan uji laboratorium forensik (Labfor) untuk sampel suara korban, tulisan tangan dan bukti-bukti lain. Ini merupakan rangkaian pemeriksaan dari bukti-bukti hasil investigasi Kementerian Kesehatan yang pada 30 Agustus lalu sudah diserahkan ke Polda Jateng.  

“Tim investigasi Kemenkes RI hanya berikan data. Penyelidikan itu tugasnya Polri. Labfor dan sebagainya, untuk dibuktikan secara ilmiah dan hukum ya, itu tugasnya Polri, mereka hanya memberikan data ke kepolisian,” kata dia.

“Ini step by step akan kami lakukan satu demi satu, terhadap informasi yang diterima, kita harus berhati-hati sekali pembuktiannya, kompetensi kita, prosedural, jangan sampai grudak gruduk atau asal membuat keterangan kepada masyarakat,” kata Kabid Humas. 

Diketahui, pada Rabu (4/9/2024) ini keluarga korban didampingi kuasa hukum Misyal Ahmad juga melaporkan lebih dari 1 orang senior korban di PPDS FK Undip. Proses pelaporan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jateng. 

Ahmad bercerita korban sempat mengeluh kerja overtime di RSUP dr Kariadi sebab hampir 24 jam, mulai pukul 03.00 WIB hingga 01.30 WIB esok harinya.

Keadaan ini sempat dilaporkan ke Kepala Prodi Anestesi PPDS FK Undip, namun, sebut Ahmad, keluhan itu tak ditanggapi serius.

“Keluarga telah memberitahu kepada kepala prodi sejak tahun 2022 tetapi tidak ditanggapi, ibu almarhumah telah berkali-kali melaporkan itu,” kata Ahmad yang juga merupakan kuasa hukum di Kementerian Kesehatan itu.  

Editor: Kastolani Marzuki

SEMARANG, iNews.id – Keluarga almarhumah dr Aulia Risma Lestari (ARL) mahasiswa PPDS UNdip melaporkan kasus dugaan bullying ke Polda Jateng, Rabu (4/9/2024). 

Mereka melaporkan beberapa senior korban terkait dugaan pemerasan, pengancaman hingga intimidasi kepada korban.  

Keluarga almarhumah dr Aulia Risma yang datang melapor ke Polda Jateng yakni, ibu korban Nuzmatun Malinag, adik kandung korban Nadia dan kuasa hukumnya Misyal Ahmad. 

“Jadi almarhumah adalah mahasiswa PPDS dari Undip yang mengalami bullying, ada intimidasi, pengancaman, buktinya sudah kita kasih ke Polda Jateng,” kata Misyal Ahmad usai pelaporan di Mapolda Jateng, Kota Semarang.

Dia tak menyebut identitas para terlapor. Namun dia menegaskan para terlapor juga merupakan mahasiswa PPDS FK Undip yang tak lain adalah senior dari korban.

“Kami belum berani sebut nama, karena almarhumah sudah meninggal, jadi ini diproses kepolisian. Terlapornya dari mahasiswa, seniornya lebih dari satu orang,” kata dia.  

Sejumlah bukti yang diserahkan ke polisi di antaranya; chat dari ponsel korban, termasuk rekening. Semuanya masih dilakukan pemeriksaan.  

Dia berharap kasus ini bisa menemukan titik terang dan menciptakan keadilan bagi korban. Dia juga berharap langkah ini juga jadi satu dorongan bagi mahasiswa PPDS lainnya untuk berani melapor.

“Supaya dunia kesehatan kita tidak lagi terkontamintasi hal-hal negatif. Kita kawal bersama karena kasus harus tuntas,” ucapnya. 

Editor: Kastolani Marzuki

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Kariadi tidak mengatur jam kerja mahasiswa yang melaksanakan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di RS tersebut. Kemenkes justru menyebut jam kerja para peserta PPDS diatur Fakultas Kedokteran (FK) dari universitas terkait.

"Mengenai jam kerja, selama ini pengaturan jam kerja PPDS ini tidak diatur oleh RS karena (mereka) ini peserta pendidikan yang merupakan peserta dari universitas," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, kepada Republika lewat pesan singkat ketika dimintai konfirmasi perihal tudingan Universitas Diponegoro (Undip) tentang adanya jam kerja eksesif mahasiswa PPDS di RSUP Dr Kariadi, Selasa (3/9/2024).

Siti menambahkan, RSUP Dr Kariadi hanya mengatur jam kerja dokter yang berpraktik di RS tersebut. "Karena selama ini antara RS dan FK tidak ada MoU (nota kesepahaman) yang mengatur terkait hal ini," ujarnya.

Republikabertanya kepada Siti tentang apakah Kemenkes mengetahui dugaan bahwa para peserta PPDS anestesia di RSUP Dr Kariadi bekerja hingga 80 jam sepekan. "Data persisnya ada di tim investigasi," jawab Siti merujuk pada tim yang menyelidiki kasus kematian Aulia Risma Lestari (ARL), mahasiswi PPDS Anestesia Undip di RSUP Dr.Kariadi.

Republikakemudian bertanya pada Siti, jika ada temuan tentang jam kerja eksesif bagi para peserta PPDS, apakah Kemenkes akan melakukan evaluasi. "Iya pasti. Tapi (jam kerja) ini kan dari fakultas yang mengatur," kata Siti.

Dia kemudian merespons pernyataan Undip yang menduga bahwa ARL mengakhiri hidupnya karena mengalami tekanan akibat jam kerja berlebih di RSUP Dr Kariadi. "Penyebab kematian nanti tentunya akan disampaikan pihak berwenang. Kemenkes dalam hal ini melakukan investigasi dalam rangka mencari apakah ada faktor perundungan yang terjadi pada almarhumah," ucap Siti.

Sebelumnya, Wakil Rektor IV Undip, Wijayanto, mengatakan, dia menginginkan adanya investigasi komprehensif dalam kasus kematian ARL. Dokter residen anestesi berusia 30 tahun itu diduga bunuh diri karena mengalami perundungan dari para seniornya.

Alih-alih menyoroti dugaan praktik perundungan, Wijayanto menempatkan perhatiannya pada jam kerja berlebih yang harus dijalani peserta PPDS anestesia. "Sebenarnya akarnya kan ada kebijakan dari (RSUP) Kariadi, yang juga kebijakan Kemenkes sebenarnya, bahwa jam kerja itu minimal 80 jam seminggu. Jadi bisa luar biasa berlebihan," katanya kepada awak media seusai menghadiri apel di Fakultas Kedokteran (FK) Undip, Semarang, Jawa Tengah, Senin (2/9/2024).

Menurutnya, dengan kebijakan tersebut, seorang dokter anestesia, termasuk kelompok residen, bisa bekerja 24 jam sehari. "Ini aturan dari (RSUP) Kariadi yang arahannya dari Kemenkes. Praktik itu yang membuat siapa pun yang ada di sana, mau dokter PPDS, mau dokter senior, semua akan mengalami bekerja dalam tekanan yang luar biasa," ucap Wijayanto.

Dia menduga, jam kerja eksesif para peserta PPDS anestesia tidak hanya terjadi di RSUP Dr Kariadi. Wijayanto meyakini kondisi tersebut juga berlangsung di RS-RS besar yang menjalin kerja sama dengan FK-FK di Indonesia. "Jadi tidak hanya di (RSUP) Kariadi. Hanya saja Kariadi salah satu contoh di mana overwork kerja itu luar biasa," katanya.

Sementara itu manajemen RSUP Dr Kariadi menolak pandangan bahwa mereka mempekerjakan para peserta PPDS. Manajer Hukum Humas RSUP Dr Kariadi, Vivi Vira Viridianti, mengatakan, sebagai rumah sskit rujukan untuk Jawa Tengah dan Kalimantan, RSUP Dr Kariadi membuka layanan operasi 24 jam.

"Kita melayani masyarakat luas dalam pelayaan kesehatan. IGD harus 24 jam. Rawat inap juga harus 24 jam. Juga operasi yang gawat darurat, yang tengah malam, itu juga harus ada," kata Vivi saat ditemui awak media di RSUP Dr Kariadi, Semarang, Senin lalu.

Vivi kemudian merespons pertanyaan tentang apakah mahasiswa PPDS anestesia ikut membantu pelayanan RSUP Dr Kariadi. "Sebenarnya bukan membantu. PPDS itu peserta pendidikan dokter spesialis. Artinya bukan membantu, tapi pendidikan," ucapnya.

"Kalau kata membantu tuh gimana ya. Mereka kan sekolah, pendidikan. Berarti di sini sedang pendidikan. Jadi bukan diperbantukan, bukan dipekerjakan. Bahasanya agak salah," kata Vivi.

Dia pun menolak jika mahasiswa PPDS anestesia disebut dipekerjakan. "Kalau dipekerjakan tidak begitu ya. Ibaratnya sekolah magang, itu bukan dipekerjakan. Proses pendidikan," ujar Vivi.