Reporter: Nadya Zahira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) hingga September 2024, telah menerima sebanyak 12.733 pengaduan terkait entitas ilegal.

“Kami menyampaikan bahwa pemberantasan kegiatan keuangan ilegal melalui Satgas Pasti, telah menerima 12.733 pengaduan terkait entitas ilegal," kata Kepala Eksekuti Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB September 2024, pada Selasa (1/10).

Adapun terkait pelindungan konsumen, Friderica menyebutkan, sejak 1 Januari hingga September 2024 OJK juga telah menerima 288.000 permintaan layanan melalui aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) termasuk di dalamnya terdapat 22.907 pengaduan dengan tingkat penyelesaian sebesar 87,29%.

“Kemudian, dalam rangka penegakan ketentuan pelindungan konsumen, kami juga telah memberikan sanksi, dari periode Januari sampai September berupa 211 surat peringatan tertulis kepada 155 PUJK, 4 surat perintah kepada 4 PUJK,” imbuhnya.

Selain itu, dia menyebutkan sebanyak 47 sanksi denda kepada 47 PUJK, dan juga terdapat 168 PUJK yang telah melakukan penggantian kerugian kepada konsumen atas 971 pengaduan dengan total penggantian sebesar Rp 112,73 miliar.

Pada Pengawasan Market Kondak per 23 September tahun ini, Friderica bilang, OJK juga telah memberikan sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan terhadap 71 PUJK dan juga sanksi denda terhadap 55 PUJK, serta sanksi peringatan tertulis terhadap 16 PUJK.

Di sisi lain, Friderica mengatakan bahwa sampai dengan September 2024, OJK juga telah melaksanakan lebih dari 3.100 kegiatan edukasi keuangan, baik oleh OJK Pusat maupun oleh 35 kantor OJK daerah, dengan menjangkau lebih dari 4.300 peserta secara nasional.

“Hal tersebut tentunya didukung dengan masifnya publikasi edukasi keuangan di minisite dan aplikasi Sikapi Uangmu, serta akses modul di learning management system edukasi keuangan OJK yang semakin meningkat," tandasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) telah melayani sebanyak 1.935 laporan konsumen pada periode Januari-Juni 2024.

Direktur Jenderal PKTN, Moga Sumatupang mengatakan laporan itu terdiri dari 1.738 pengaduan konsumen, 143 pertanyaan dan 54 informasi dari konsumen.

"Pemerintah berupaya memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat dan juga meningkatan penyelesian pengaduan," kata Moga dalam keterangan, Jum'at (12/7).

Pengaduan konsumen yang diterima Kementerian Perdagangan berasal dari berbagai sumber layanan, yaitu aplikasi pesan WhatsApp di 085 3111 1010, surat elektronik di pengaduan.konsumen@kemendag.go.id, situs web di simpktn.kemendag.go.id, dan telepon melalui (021) 3441839.

"Selain itu, pengaduan juga dilakukan dengan bersurat maupun datang langsung ke Ditjen PKTN Kementerian Perdagagan," urainya.

Moga menyampaikan, pengaduan konsumen meliputi sembilan sektor, yaitu sektor obat dan makanan, elektronik atau kendaraan bermotor, jasa keuangan, jasa pariwisata, perumahan, listrik atau gas, jasa telekomunikasi, jasa kesehatan, dan jasa transportasi. Selain itu, terdapat dua instrumen pendukung, yaitu jasa logistik dan perdagangan elektronik.

Menurut Moga, persentase layanan konsumen terkait transaksi melalui sistem perdagangan elektronik merupakan yang tertinggi, yaitu 1.725 layanan atau 89% dari jumlah layanan konsumen yang diterima sepanjang semester I-2024.

Adapun sektor elektronik atau kendaraan bermotor merupakan sektor tertinggi dengan 415 layanan pengaduan konsumen secara luring dan daring. Beberapa aduannya antara lain barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, barang mengalami kerusakan dan klaim garansi ke pusat layanan.

"Kemudian, sektor jasa keuangan merupakan sektor pengaduan konsumen tertinggi kedua dengan 398 layanan sepanjang periode Januari-Juni 2024," kata Moga.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat sebanyak 1.935 laporan konsumen periode Januari—Juni 2024. Laporan terbanyak terkait dengan e-commerce.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang memerinci sebanyak 1.738 merupakan pengaduan konsumen, 143 pertanyaan, dan 54 informasi.

“Sepanjang periode Januari-Juni 2024, Ditjen PKTN telah melayani 1.935 laporan konsumen yang meliputi 1.738 pengaduan konsumen, 143 pertanyaan, dan 54 informasi," kata Moga dalam siaran pers, Kamis (11/7/2024).

Pemerintah, sambungnya, berupaya memberikan berbagai kemudahan layanan bagi masyarakat serta terus meningkatkan penyelesaian pengaduan dalam melindungi dan menciptakan konsumen berdaya, serta pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Adapun, pengaduan konsumen meliputi 9 sektor, yaitu sektor obat dan makanan, elektonik atau kendaraan bermotor, jasa keuangan, jasa pariwisata, perumahan, listrik atau gas, jasa telekomunikasi, jasa kesehatan, dan jasa transportasi.

"Selain itu, terdapat dua instrumen pendukung, yaitu jasa logistik dan niaga-el," jelasnya.

Persentase layanan konsumen terkait dengan transaksi melalui sistem perdagangan elektronik (e-commerce) merupakan yang tertinggi, yaitu 1.725 layanan atau 89 persen dari jumlah layanan konsumen yang diterima sepanjang semester I-2024.

Adapun, sektor elektronik atau kendaraan bermotor merupakan sektor tertinggi dengan 415 layanan pengaduan konsumen secara luring dan daring.

Kemudian, sektor jasa keuangan merupakan sektor pengaduan konsumen tertinggi kedua dengan 398 layanan sepanjang periode Januari—Juni 2024.

Sebagai informasi, cara pengaduan konsumen yang diterima Kementerian Perdagangan berasal dari berbagai saluran layanan, yaitu aplikasi pesan WhatsApp di 0853 1111 1010, surat elektronik di [email protected], situs web di simpktn.kemendag.go.id, dan telepon melalui (021)3441839.

Pengaduan konsumen juga dapat dilakukan dengan bersurat maupun datang langsung ke Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerima 184.936 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK), termasuk 14.052 pengaduan, sejak 1 Januari 2024 hingga 30 Juni 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan dari 14.052 pengaduan tersebut, sebanyak 5.020 berasal dari sektor perbankan, 5.115 berasal dari industri financial technology, 3.072 berasal dari industri perusahaan pembiayaan.

"Selain itu, 643 berasal dari industri asuransi, serta sisanya merupakan layanan sektor pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) lainnya," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Senin (8/7).

Sementara itu, Friderica menyampaikan sampai 30 Juni 2024, OJK telah menerima pengaduan entitas ilegal sebanyak 8.633 pengaduan.

"Pengaduan itu meliputi pengaduan pinjol ilegal sebanyak 8.213 dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 420," ujarnya.

Friderica juga menerangkan sejak 2017 hingga Juni 2024, OJK telah menghentikan atau memblokir total entitas ilegal sebanyak 9.888. Berdasarkan data secara total, OJK paling banyak menghentikan atau memblokir pinjaman online (pinjol) ilegal sebanyak 8.271, disusul investasi ilegal sebanyak 1.366.