REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) batal menetapkan perolehan kursi dan penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih pada Rabu (31/7/2024). Pasalnya, masih ada perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, MK dilaporkan telah menerima permohonan PHPU yang baru dari partai politik pada Rabu sekitar pukul 10.00 WIB. Karena itu, KPU tak bisa melakukan penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih.

"Rencana kami mau melakukan penetapan perolehan kursi partai politik itu belum bisa kami lanjutkan," kata Idham di kantor KPU, RI, Jakarta Pusat Rabu.

Meski demikian, ia menilai, MK telah mengetahui tahapan pendaftaran pasangan calon (paslon) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan dilakukan pada 27-29 Agustus 2024. Dalam hal ini, paslon yang didaftarkan harus memenuhi persyaratan perolehan kursi partai hasil Pemilu 2024.

Karena itu, Idham meyakini, MK akan memiliki pertimbangan khusus dalam memutuskan PHPU yang masih berproses. Pasalnya, hasil Pemilu 2024 diperlukan untuk syarat pendaftaran paslon kepala daerah.

"Kami sangat yakin hal tersebut akan jadi pertimbangan khusus MK, tapi tentunya karena ini merupakan kewenangan penuh MK, kita ikuti prosesnya," ujar Idham.

Sementara itu, Ketua KPU Mochammad Afifudin mengatakan, pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada MK. KPU akan mengikuti proses yang ada di MK.

"Kami ikuti dulu proses di MK, kami menghormati. Sebagaimana yang tadi disampaikan soal waktu dan lain-lain, tentu MK punya pertimbangan-pertimbangan dan kami akan hormati semuanya," ujar Afifudin.

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi memiliki nakhoda baru setelah Mochammad Afifuddin ditunjuk sebagai ketua definitif. Afif sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU RI karena Hasyim Asy'ari diberhentikan tetap alias dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu mengenai asusila.

"Setelah? ada ketua yang definitif, maka publik menantikan wajah baru KPU melalui kepemimpinan Afifuddin," kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Rendy NS Umboh kepada Media Indonesia, Minggu, 28 Juli 2024.

Baca juga: Ribuan Petugas Pantarlih Terafiliasi Partai, KPU Diminta Proaktif Mengusut

Rendy mengatakan, penunjukkan Afifuddin lewat rapat pleno yang digelar enam anggota KPU RI tadi siang merupakan bentuk antiklimaks dari sejumlah permasalahan di lembaga tersebut dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. Klimaks dari semua persoalan di KPU RI, sambungnya, adalah dipecatnya Hasyim oleh DKPP.
"Kami berharap, lewat momentum ini, citra KPU di mata publik akan semakin baik, ada trust publik yang makin meningkat lewat penataan arah dan kebijakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini," ungkapnya.?

Keputusan untuk menetapkan Afifuddin sebagai Ketua KPU RI disampaikan oleh anggota KPU RI August Mellaz sebelum membuka kegiatan rekap hasil penghitungan perolehan suara nasional dan penetapan hasil Pemilu 2024 pasca-pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.

Jabatan Plt Ketua KPU RI sebelumnya diemban Afifuddin sejak Kamis, 4 Juli. Putusan itu diambil kurang dari 24 jam setelah DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Hasyim.

(END)

JAKARTA, investor.id - Plt. Ketua KPU Mochamad Afifuddin, mengatakan, KPU belum menentukan waktu pelantikan kepala daerah terpilih di Pilkada 2024. Hal tersebut tengah dibahas KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kami sedang konsolidasi diskusi dengan teman-teman Kemendagri yang secara teknis juga nanti akan sangat berkepentingan untuk penentuan teknis pelantikan kepala daerah," ujar Afifuddin di gedung KPU RI, Jumat (5/7/2024).

Dikatakan Afifuddin, KPU terus menjalin komunikasi dengan Kemendagri terkait waktu dan teknis pelantikan kepala daerah terpilih di Pilkada 2024. Dia menjelaskan, hasil dari koordinasi dengan Kemendagri akan segera disampaikan.

Dalam tahapan Pilkada 2024, pelaksanaan pemungutan suara akan digelar secara serentak pada 27 November 2024. Kemudian, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dijadwalkan pada 27 November-16 Desember 2024.

Jadwal pelantikan kepala daerah terpilih menjadi perhatian khusus setelah KPU mengadopsi putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 23 P/HUM/2024 terkait syarat usia calon kepala daerah.

Putusan itu kemudian diadopsi KPU dalam Pasal 15 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota.

Dengan demikian, syarat usia paling rendah untuk calon gubernur menjadi 30 tahun, sedangkan untuk calon wakil gubernur 24 tahun. Usia tersebut dihitung sejak dilantik sebagai pasangan calon terpilih.

"Kami menghormati seluruh produk lembaga peradilan dan kita menjadi pihak yang harus menjalankan," tutur Afifuddin.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News