Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agus Cahyono Adi, mengungkapkan bahwa Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel Bulan November 2024 dipatok sebesar Rp 13.384 per liter.

"Harga Biodiesel tersebut berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2024. Harga tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 751 apabila dibandingkan dengan Bulan Oktober 2024 yang sebesar Rp 12.633 per liter," kata Agus dalam keterangan resmi, Sabtu (9/11).

Perhitungan HIP BBN Jenis Biodiesel adalah sebagai berikut:

HIP = (harga CPO KPB rata-rata + 85 USD/ton) x 870 kg/m3 + ongkos angkut. Dengan harga CPO KPB rerata periode 25 September - 24 Oktober 2024 sebesar Rp14.071/kg.

Sedangkan US$ 85/MT adalah nilai konversi bahan baku menjadi biodiesel, dengan 870kg/m3 merupakan faktor satuan dari kg ke L. Sementara nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dengan periode kurs 25 September-24 Oktober 2024 sebesar Rp 15.436.

Untuk ongkos angkut tertuang di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar.

Pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mendorong pemanfaatan bioenergi khususnya dengan biodiesel sebagai campuran dalam bahan bakar minyak (BBM).

Program mandatori Biodiesel B35, yang mewajibkan pencampuran 35% biodiesel dalam solar merupakan salah satu langkah transisi energi di Indonesia.

Tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor BBM, program ini juga memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan perekonomian rakyat.

Dalam pidato pelantikan, Minggu (20/10) lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada energi menjadi salah satu target yang dicanangkan dalam pemerintahannya, dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia.

"Kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi, karena kita diberi karunia oleh Tuhan tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin, kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain," tegasnya, dikutip Sabtu (26/10/2024).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa arahan Presiden sudah sangat jelas agar swasembada energi bisa dicapai dalam pemerintahannya. Swasembada energi akan tercapai seiring dengan meingkatkanya ketahanan energi nasional.

"Kemandirian energi kan salah satunya ada bioetanol, bioenergi, dan biodiesel. Biodiesel sekarang kita sudah B35 dan B40 sudah selesai uji coba," ujarnya pada Senin (21/10).

Ke depan, pemerintah akan mendorong untuk memanfaatkan B50 dan B60, mengingat ketersediaan pasokan kelapa sawit sebagai bahan bakunya di Indonesia cukup melimpah.

"Kalau ditanya bahwa itu cukup atau tidak, B35 sampai B40 itu kan kita habiskan kurang lebih sekitar 14 juta kiloliter. Nah, sementara ekspor kita kan masih banyak. Nah, kalau ditanya kapasitas Crude Palm Oil (CPO) kita cukup atau tidak, pasti cukup. Nah, tinggal kita lihat adalah teknologinya, teknologinya ini kan harus by process untuk kita uji coba. Agar ketika itu diimplementasikan, B50-B60 itu betul-betul sudah lewat uji coba yang baik," papar Bahlil.

Pemanfaatan Biodiesel

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengungkapka realisasi pemanfaatan biodiesel dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan.

"Tren kenaikan tersebut menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan meningkatkan ketahanan energi dengan memanfaatkan biodiesel, yang rasio campurannya juga terus akan ditingkatkan, yang sekarang sudah B35, akan ditingkatkan menjadi B40, kemudian B50 hingga B60," ujar Agus.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2021 realisasi biodiesel mencapai 9,3 juta KL dan pada tahun 2022 realisasi biodiesel mencapai 10,45 juta KL. Sementara tahun 2023 meningkat menjadi 12,2 juta KL dengan mandatori B35 yang dimulai Agustus 2023.

Adapun manfaat ekonomi dari realisasi biodiesel pada tahun 2023 tersebut, terjadi penghematan devisa negara sebesar Rp120,54 triliun, peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp15,82 triliun, serta penyerapan tenaga kerja lebih dari 11.000 orang (off-farm) dan 1,5 juta orang (on-farm).

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementeran Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait kabar keterlambatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) memengaruhi produksi nikel di dalam negeri sehingga berdampak pada impor nikel dari Filipina membeludak.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi menyatakan tidak benar persetujuan RKAB membutuhkan waktu yang lama. Pasalnya, sudah ada "buka lapak" dan duduk bareng dengan pengusaha terkait RKAB.

"Coba dicek ke perusahaannya. Kenapa lama? Saat dievaluasi kan ada kekurangannya apa. Setelah lengkapi, kalau lengkap, ya oke. Dan seperti yang sudah beberapa kali disampaikan, bahwa kalau untuk nikel, dari RKAB yang sudah disetujui, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan," kata Agus di Kementerian ESDM, Jumat (4/10).

Agus memastikan RKAB yang telah disetujui sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan smelter-smelter.

Catatan Kontan, per Juli 2024 nilai impor bijih nikel dari Filipina melonjak 648,18% dibandingkan Maret tahun ini. Nikel diserap ke Weda Bay Industrial Park lewat PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yaitu smelter Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) yang memproduksi bahan baku stainless steel.

Selain itu, PT Kalimantan Ferro Industry (KFI), pengelola smelter nikel di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur juga mengimpor bijih nikel dari negara lain, khususnya dari Filipina mencapai 51.000 ton. Perusahaan tambang dalam negeri tak bisa menjual bijih nikel lantaran belum memiliki persetujuan RKAB dari Kementerian ESDM.

Ketua Indonesia Mining & Energy Forum (IMEF), Singgih Widagdo mengatakan, masalah lonjakan masuknya bijih nikel ke Indonesia menjadi sangat wajar dan rasional. Sebab, kata Singgih, harus diakui flow ouput produksi tambang nikel (hulu) dan kebutuhan smleter akan bijih nikel (hilir) menjadi saling sangat terkait kuat.

Singgih menjelaskan, produksi bijih nikel, bagaimana pun akan mengikuti Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang telah dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Namun juga harus diakui di tahun ini, terjadi keterlambatan RKAB, sehingga mempengaruhi jumlah produksi.

"Dari sisi RKAB bijih nikel yang mencapai 250 juta ton, pada dasarnya cukup aman untuk memenuhi kebutuhan smelter, yang saat ini sekitar sebesar 200 juta ton," kata Singgih kepada Kontan, Kamis (3/10).

Namun, Singgih menyampaikan keterlambatan RKAB dan juga banyak faktor di sisi tambang, volume produksi menjadi di bawah kebutuhan smelter. Bersamaan masuk bijih nikel dari Philipina yang cukup besar dan dengan harga yang kompetitif.

Menurut Singgih, solusinya jelas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) harus mengevaluasi RKAB untuk melatakkan peningkatan produksi menjadi poin utama.

Ketum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli menerangkan berdasarkan data yang diperoleh oleh Perhapi dari suatu sumber menyatakan jumlah nickel ore yang diimpor sampai Juli 2024 sudah mencapai 3.3 juta ton.

"Hal ini lebih disebabkan karena kurang pasokan dari dalam negeri akibat masalah persetujuan RKAB yang belum selesai semua. Sehingga sebagian penambang nikel tidak bisa beroperasi karena belum mendapatkan persetujuan RKAB," ujar Rizal kepada Kontan, Kamis (3/10).

Rizal menilai smelter-smelter mengambil langkah untuk melakukan impor bijih nikel dari negara lain terutama Filipina yang merupakan salah satu negara pemilik cadangan nikel terbesar dunia. Selain itu, pertimbangan lain adalah jarak Filipina ke Halmahera juga lebih dekat secara geografis.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa baik pemerintahan saat ini maupun pemerintahan mendatang akan terus memiliki target yang sama, yaitu memastikan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

Presiden terpilih Republik Indonesia periode 2024-2029, Prabowo Subianto, berencana untuk melakukan perubahan dalam mekanisme penyaluran subsidi energi, di mana nantinya subsidi akan dialihkan menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Dewan Penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah, menjelaskan bahwa di era Prabowo, subsidi akan diberikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk bantuan tunai, sehingga tidak lagi berfokus pada subsidi komoditas.

Menanggapi hal tersebut, Agus Cahyono Adi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut dengan tim transisi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Namun, ia menegaskan bahwa tujuan pemerintah saat ini tetap sejalan, yaitu agar subsidi energi dapat disalurkan dengan lebih tepat kepada yang membutuhkan.

"Targetnya tetap sama. Idealnya, subsidi diberikan langsung kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli mereka," ungkap Agus, Jumat (27/9).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi subsidi energi hingga akhir Agustus 2024 telah mencapai Rp 102,8 triliun.

Wakil Menteri Keuangan I, Suahasil Nazara, menyebutkan bahwa subsidi energi ini digunakan antara lain untuk bahan bakar minyak (BBM), dengan volume sebesar 10.284,4 ribu kiloliter, atau naik 0,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Selain itu, penggunaan LPG bersubsidi tabung 3 kg tercatat mencapai 4.744,7 juta kg, meningkat 1,6% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

"Peningkatan ini menunjukkan bahwa konsumsi LPG 3 kg oleh masyarakat terus meningkat, yang mencerminkan peningkatan ekonomi di kalangan pengguna LPG subsidi," jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN di Jakarta, Senin (23/9).