Jakarta -

Pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mendorong pemanfaatan bioenergi khususnya dengan biodiesel sebagai campuran dalam bahan bakar minyak (BBM).

Program mandatori Biodiesel B35, yang mewajibkan pencampuran 35% biodiesel dalam solar merupakan salah satu langkah transisi energi di Indonesia.

Tidak hanya mengurangi ketergantungan pada impor BBM, program ini juga memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan perekonomian rakyat.

Dalam pidato pelantikan, Minggu (20/10) lalu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada energi menjadi salah satu target yang dicanangkan dalam pemerintahannya, dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia.

"Kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi, karena kita diberi karunia oleh Tuhan tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin, kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain," tegasnya, dikutip Sabtu (26/10/2024).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa arahan Presiden sudah sangat jelas agar swasembada energi bisa dicapai dalam pemerintahannya. Swasembada energi akan tercapai seiring dengan meingkatkanya ketahanan energi nasional.

"Kemandirian energi kan salah satunya ada bioetanol, bioenergi, dan biodiesel. Biodiesel sekarang kita sudah B35 dan B40 sudah selesai uji coba," ujarnya pada Senin (21/10).

Ke depan, pemerintah akan mendorong untuk memanfaatkan B50 dan B60, mengingat ketersediaan pasokan kelapa sawit sebagai bahan bakunya di Indonesia cukup melimpah.

"Kalau ditanya bahwa itu cukup atau tidak, B35 sampai B40 itu kan kita habiskan kurang lebih sekitar 14 juta kiloliter. Nah, sementara ekspor kita kan masih banyak. Nah, kalau ditanya kapasitas Crude Palm Oil (CPO) kita cukup atau tidak, pasti cukup. Nah, tinggal kita lihat adalah teknologinya, teknologinya ini kan harus by process untuk kita uji coba. Agar ketika itu diimplementasikan, B50-B60 itu betul-betul sudah lewat uji coba yang baik," papar Bahlil.

Pemanfaatan Biodiesel

Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengungkapka realisasi pemanfaatan biodiesel dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren kenaikan.

"Tren kenaikan tersebut menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil dan meningkatkan ketahanan energi dengan memanfaatkan biodiesel, yang rasio campurannya juga terus akan ditingkatkan, yang sekarang sudah B35, akan ditingkatkan menjadi B40, kemudian B50 hingga B60," ujar Agus.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun 2021 realisasi biodiesel mencapai 9,3 juta KL dan pada tahun 2022 realisasi biodiesel mencapai 10,45 juta KL. Sementara tahun 2023 meningkat menjadi 12,2 juta KL dengan mandatori B35 yang dimulai Agustus 2023.

Adapun manfaat ekonomi dari realisasi biodiesel pada tahun 2023 tersebut, terjadi penghematan devisa negara sebesar Rp120,54 triliun, peningkatan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp15,82 triliun, serta penyerapan tenaga kerja lebih dari 11.000 orang (off-farm) dan 1,5 juta orang (on-farm).

(ily/hns)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menyiapkan agregator untuk mendukung komoditas ekspor dan produk lokal agar dapat bersaing dengan produk asing sekaligus untuk menekan komoditas impor dari luar negeri.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menilai, jika produk yang dimiliki Indonesia tidak memiliki daya saing, maka akan memudahkan produk impor masuk ke pasar, termasuk ke Indonesia.

“Kalau kita nggak punya daya saing, produk impor akan masuk. Jadi kita nanti akan siapkan agregator-agregator untuk komoditas ekspor dan komoditas dalam negeri,” kata Budi saat ditemui seusai acara Serah Terima Jabatan Menteri Perdagangan, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Diketahui, impor Indonesia pada September 2024 mengalami penurunan 8,91% MtM menjadi US$18,82 miliarseiring dengan indikator Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia yang terkontraksi pada periode sama.

Pelemahan impor September 2024 terjadi baik pada sektor nonmigas sebesar 9,55 persen maupun sektor migas sebesar 4,53 persen dari bulan sebelumnya.

Adapun, hal ini dilakukan sebagaimana salah satu program utama yang akan dijalankan Kementerian Perdagangan di Kabinet Merah Putih, yakni terkait pengamanan pasar dalam negeri. Terlebih, Budi menjelaskan bahwa Indonesia memiliki pasar yang cukup besar.

“Tetapi kita tidak ingin juga pasar ini hanya diisi asing. Nah kelemahan kita adalah daya saing kita. Daya saing kita itu harus bisa,” jelasnya.

Budi menambahkan bahwa Kementerian Perdagangan juga memiliki program utama lain, yakni perluasan pasar ekspor dan peningkatan UMKM bisa ekspor.

Menurut Budi, banyak tugas yang harus dikerjakan. Ini mengingat rasio kewirausahaan Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan negara maju, yakni hanya sebesar 3,47%. Sementara itu, rasio kewirausahaan negara maju adalah di kisaran 10–12%.

Untuk itu, Budi menyampaikan bahwa sektor perdagangan ingin mengejar ekspor UMKM lokal. “Nanti kita bikin program-program karena instrumen untuk tiga program itu sebenarnya ada di Kemendag semua, dari kebijakannya, kemudian dari unit eselon satu itu mendukung semua,” jelasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mencatat ada sekitar 4,9 juta wirausaha di Indonesia. Adapun untuk mencapai angka 4% menjadi negara maju, maka setidaknya membutuhkan 800.000 wirausaha yang lahir di Indonesia.

“Saya punya optimisme, kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan tercapai,” kata Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah.

Di sisi lain, menurut Azizah, semestinya keberadaan wirausaha sudah diciptakan sejak di bangku sekolah. Meski demikian, dia juga mengakui bahwa rasio kewirausahaan dan jumlah wirausaha mengalami gejolak. Terlebih, saat pandemi Covid-19 menghantam Indonesia berdampak besar pada rasio wirausaha Indonesia pada 2020 silam.

Munculnya Covid di Indonesia pada Maret 2020 memukul keras sektor usaha di Indonesia yang menyebabkan rasio kewirausahaan di Indonesia turun menjadi 2,93%, serta pertumbuhan wirausaha di Indonesia menjadi -7,16%.

“Karena kita tahu memang sifat dari perusahaan ini kalau mereka nggak stable mereka akan tutup, tetapi kalau mereka stable, mereka akan terus,” ungkapnya.

Jakarta -

Indonesia akan mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rencananya importasi dilakukan bertahap mulai 2025.

Impor ini dilakukan untuk menggenjot produksi susu dan menambah pasokan daging sapi. Impor sapi ini tidak serta merta akan habis begitu saja. Sapi impor itu akan dikembangkan di Indonesia hingga dapat memproduksi susu dan menambah kebutuhan daging.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda menjelaskan dengan impor sapi perah, maka ditargetkan produksi susu bertambah setiap tahunnya. Dia menyebut kebutuhan susu nasional untuk regular dan MBG pada 2029 diproyeksi mencapai 8,5 juta ton.

"Dari jumlah tersebut, kebutuhan susu untuk Program MBG tahun 2029 diperkirakan akan membutuhkan sekitar 3,6 juta ton susu segar. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Kementerian Pertanian merencanakan impor sapi perah sebanyak 1 juta ekor hingga tahun 2029, yang akan dilaksanakan oleh pelaku usaha," kata dia dalam keterangannya kepada detikcom, dikutip Kamis (10/10/2024).

Kementan akan memasukkan 1 juta ekor sapi perah bertahap dari 2025 sampai 2029 untuk meningkatkan produksi susu nasional. Impor sapi perah ini sepenuhnya dilakukan oleh pelaku usaha (swasta) tanpa melibatkan APBN. Tahap pertama impor 2025 sebanyak 200 ribu ekor sapi perah.

"Diikuti dengan tambahan impor di tahun-tahun berikutnya 300.000 ekor (2026), 400.000 ekor (2027), 100.000 ekor (2028), hingga akhirnya mencapai 1 juta ekor pada 2029," jelasnya.

Terkait jumlah importir yang berkontribusi, Kementan tidak dapat menyebutkan secara spesifik target jumlah importir yang diharapkan. Agung mengatakan sejauh ini, Kementan telah menerima komitmen investasi dari 53 perusahaan untuk pengembangan sapi perah mencapai 1 juta ekor.

"Perusahaan yang terlibat dalam program ini beragam, termasuk perusahaan besar dalam negeri, perusahaan kecil, serta investor baru dari luar negeri. Selain itu, ada juga skema kemitraan yang melibatkan peternak yang sudah beroperasi dan tertarik untuk memperluas usaha mereka," terangnya.

Tekan Impor Susu

Melihat kebutuhan susu dalam negeri yang akan meningkatkan untuk MBG, impor sapi perah diharapkan bisa menekan impor susu.

"Kebutuhan susu nasional berada pada angka 4,7 juta ton, namun capaian produksi lokal kurang dari 1 juta ton (<21%) dari kebutuhan. Dengan defisit yang mencapai >3,7 juta ton (>79%) dari konsumsi susu di Indonesia harus dipenuhi dari impor," jelas Agung.

Agung menyebut, data ini mencerminkan tingginya ketergantungan Indonesia pada impor untuk produk-produk pangan hewani, khususnya daging sapi dan susu, guna memenuhi kebutuhan konsumsi domestik yang terus meningkat.

"Upaya untuk meningkatkan produksi dalam negeri menjadi semakin penting untuk mencapai ketahanan pangan di masa mendatang," pungkasnya.

(ada/ara)

Jakarta -

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia saat ini ketergantungan impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Impor itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tinggi.

"Terkait persoalan migas khususnya gas LPG, kita juga dalam kondisi yang memprihatinkan karena konsumsi kita sekarang 8 juta ton per tahun, kapasitas produksi kita cuma 1,7 juta ton. Jadi kita impor 6-7 juta ton," kata Bahlil dalam acara Malam Penghargaan Keselamatan Migas, Senin (7/10/2024).

"Saya tanya kepada tim ESDM kenapa nggak bisa kita membuat LPG dalam negeri? Ternyata harus ada C3, C4, saya juga nggak ngerti C3, C4 tuh apa," tambahnya.

Berdasarkan informasi yang didapat dari SKK Migas, dikatakan masih ada kurang lebih 2 juta yang bisa dikonversi untuk menjadi LPG. Ke depan, Bahlil mengaku akan menyarankan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk segera membangun industri dalam negeri dan memanfaatkan bahan baku yang ada.

"Saya katakan bahwa insyaallah ke depan kalau Pak Prabowo punya program untuk kedaulatan energi, kami akan menyarankan agar segera membangun industri dalam negeri, memanfaatkan bahan-bahan baku yang ada dalam negeri kita," imbuhnya.

Selain itu, harganya dipastikan lebih ekonomis. Bahlil tidak mau Indonesia terus bergantung pada perusahaan migas raksasa asal Arab Saudi, Aramco yang harganya justru lebih mahal.

"Dengan harga yang ekonomis, jangan harga Aramco contoh US$ 600, transport US$ 50 berarti US$ 650, industri dalam negeri dibelinya harga di bawah US$ 600, nggak fair menurut saya, malah saya melihat ada apa di balik ini," ucapnya.

(aid/kil)

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, pemerintah tengah mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi untuk menekan angka impor Liquefied Petroleum Gas ( LPG ) yang tembus 6 juta ton per tahun.

Arifin bilang, salah satunya yaitu fokus menyelesaikan pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) yang kemudian aikan dilanjutkan dengan penyelesaian pipa Dumai-Sei Mangkei (Dusem). Ia berharap, dengan adanya tarnsmisi gas ini akan mendorong pembangunan jaringan distribusi gas sehingga bisa lebih dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Nah dengan adanya transmisi gas ini, nanti juga ke depannya akan membuka wilayah jaringan-jaringan distribusi gas. Wilayah itu didorong untuk bisa menyediakan jaringan gas ke masyarakat dan selain industri," tutur Arifin ketika ditemui di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Migas), Jakarta, Jumat (2/8/2024).

"Karena dengan adanya itu kita bisa ngurangin impor LPG . Sekarang kan kita impor LPG lebih dari 6 juta ton setahun. Kalau harganya 575 dolar per ton. Jadi jangan boros pakai LPG," tambah Arifin.

Arifin menambahkan, dalam rangka meningkatkan interkonektivitas penyaluran gas bumi sebagai upaya peningkatan gas bumi domestik, Pemerintah juga menyusun dan mengevaluasi Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) sebagai dasar acuan pembangunan infrastruktur gas bumi.

Ia bilang, strategi pendekatan penyediaan infrastruktur gas bumi Indonesia terbagi menjadi Indonesia Barat dan Timur, dimana pada Indonesia bagian Barat mengandalkan konektivitas gas pipa dan Indonesia bagian Timur melalui Virtual Pipeline, menggunakan moda transportasi LNG berbasis kapal. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan faktor geografis dan kebutuhan demand antara Barat dan Timur.

Lebih lanjut Arifin mengatakan, belakangan ini juga ada beberapa temuan sumber gas jumbo. Dia berharap, sumber gas itu bisa segera produksi.

"Jadi kalau kita lihat di region 1 di ujung Sumatera nanti kan ada South Andaman, ada Andaman, ada juga bloknya ENI yang juga sudah dilepas. Jadi itu juga potensi besar. Sekarang Mubadala yang sudah dapat potensi kurang lebih sampai 5 TCF ini sedang mau cepat, dia ingin balapan juga sama ENI supaya bisa berproduksi cepat, kita harapkan bisa speed-nya sama seperti 2028 bisa berproduksi," tutup Arifin.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, pemerintah tengah mendorong pembangunan infrastruktur gas bumi untuk menekan angka impor Liquefied Petroleum Gas ( LPG ) yang tembus 6 juta ton per tahun.

Arifin bilang, salah satunya yaitu fokus menyelesaikan pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) yang kemudian aikan dilanjutkan dengan penyelesaian pipa Dumai-Sei Mangkei (Dusem). Ia berharap, dengan adanya tarnsmisi gas ini akan mendorong pembangunan jaringan distribusi gas sehingga bisa lebih dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Nah dengan adanya transmisi gas ini, nanti juga ke depannya akan membuka wilayah jaringan-jaringan distribusi gas. Wilayah itu didorong untuk bisa menyediakan jaringan gas ke masyarakat dan selain industri," tutur Arifin ketika ditemui di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Migas), Jakarta, Jumat (2/8/2024).

"Karena dengan adanya itu kita bisa ngurangin impor LPG . Sekarang kan kita impor LPG lebih dari 6 juta ton setahun. Kalau harganya 575 dolar per ton. Jadi jangan boros pakai LPG," tambah Arifin.

Arifin menambahkan, dalam rangka meningkatkan interkonektivitas penyaluran gas bumi sebagai upaya peningkatan gas bumi domestik, Pemerintah juga menyusun dan mengevaluasi Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) sebagai dasar acuan pembangunan infrastruktur gas bumi.

Ia bilang, strategi pendekatan penyediaan infrastruktur gas bumi Indonesia terbagi menjadi Indonesia Barat dan Timur, dimana pada Indonesia bagian Barat mengandalkan konektivitas gas pipa dan Indonesia bagian Timur melalui Virtual Pipeline, menggunakan moda transportasi LNG berbasis kapal. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan faktor geografis dan kebutuhan demand antara Barat dan Timur.

Lebih lanjut Arifin mengatakan, belakangan ini juga ada beberapa temuan sumber gas jumbo. Dia berharap, sumber gas itu bisa segera produksi.

"Jadi kalau kita lihat di region 1 di ujung Sumatera nanti kan ada South Andaman, ada Andaman, ada juga bloknya ENI yang juga sudah dilepas. Jadi itu juga potensi besar. Sekarang Mubadala yang sudah dapat potensi kurang lebih sampai 5 TCF ini sedang mau cepat, dia ingin balapan juga sama ENI supaya bisa berproduksi cepat, kita harapkan bisa speed-nya sama seperti 2028 bisa berproduksi," tutup Arifin.