Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agus Cahyono Adi, mengungkapkan bahwa Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel Bulan November 2024 dipatok sebesar Rp 13.384 per liter.

"Harga Biodiesel tersebut berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2024. Harga tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 751 apabila dibandingkan dengan Bulan Oktober 2024 yang sebesar Rp 12.633 per liter," kata Agus dalam keterangan resmi, Sabtu (9/11).

Perhitungan HIP BBN Jenis Biodiesel adalah sebagai berikut:

HIP = (harga CPO KPB rata-rata + 85 USD/ton) x 870 kg/m3 + ongkos angkut. Dengan harga CPO KPB rerata periode 25 September - 24 Oktober 2024 sebesar Rp14.071/kg.

Sedangkan US$ 85/MT adalah nilai konversi bahan baku menjadi biodiesel, dengan 870kg/m3 merupakan faktor satuan dari kg ke L. Sementara nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dengan periode kurs 25 September-24 Oktober 2024 sebesar Rp 15.436.

Untuk ongkos angkut tertuang di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar.

Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menyampaikan masih ada dua isu besar yang menjadi pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya. Kedua persoalan itu, yakni kebijakan satu peta (one map policy) dan kebijakan satu tata ruang (one spatial planning policy).

Nusron mengatakan kebijakan satu peta yang tak kunjung rampung ini menghambat pihaknya untuk membuat rencana detail tata ruang (RDTR). Alhasil, proses Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang menjadi syarat dasar bagi pelaku usaha pun sangat lambat. PKKPR dapat menjadi acuan untuk, pemanfaatan ruang, perolehan tanah, pemindahan hak atas tanah, penerbitan hak atas tanah.

"Yang pertama adalah isu One Map Policy, yang di rapat kabinet diangkat oleh Bapak Presiden. Yang kemudian kemarin waktu di rapat koordinasi dengan Pemda juga diangkat oleh Bapak Menko Infrastruktur dan juga oleh Bapak Presiden. Saat ini Indonesia baru proses penyelesaian satu peta dengan skala 1 banding 5.000 di satu pulau, yaitu Pulau Sulawesi," kata Nusron dalam sambutannya di acara Talkshow Hari Tata Ruang Nasional, di kantor, Jumat (8/11/2024).

Dia menyebut saat ini baru ada sebanyak 541 RDTR dari jumlah yang dibutuhkan 2.000 RDTR. Dari 541 tersebut, baru ada 278 RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS. Melihat hal tersebut, Nusron menilai masih ada pekerjaan rumah kementerian yang dipimpinnya dalam lima tahun ke depan.

Kemudian isu kedua, yakni kebijakan satu tata ruang. Dia menjelaskan selama ini kebijakan terkait tata ruang Indonesia diatur oleh berbagai kementerian, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kementerian Kehutanan. Hal inilah yang terkadang terjadi tumpang tindih saat akan melaksanakan program antar kementerian.

"Nah kami bermaksud ini ada mumpung ada momentum. Apa momentumnya? Momentumnya itu adalah menyusun rencana peraturan pemerintah tentang tata ruang wilayah nasional sebagai bentuk turunan dari Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang 4encana Pembangunan Jangka panjang Nasional Tahun 2025-2045," jelas Nusron.

Nusron menerangkan kebijakan tersebut nantinya akan membantu target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan dan swasembada energi.

"Untuk mencapai swasembada pangan kita membutuhkan sawah. Karena itu apa? Karena itu Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan-nya, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan-nya harus disiapkan secara nasional. Bagaimana caranya supaya nggak tabrakan dengan investasi dan tata ruang yang lain? Kalau di Pulau Jawa investor masuk mau membangun gudang atau membangun perumahan diwajibkan harus ada pengganti sawah di tempat yang lain. Supaya apa? Supaya untuk mensuplai kepentingan ketahanan pangan, pangannya nggak terganggu," imbuh Nusron.

Pakar mewanti-wanti terkait transisi energi di Indonesia, termasuk dari sektor transportasi. Pemerintah memang gencar soal peralihan dari mobil bensin ke mobil listrik, namun sumber utama pembangkitnya juga perlu menjadi perhatian.

"Penelitian ERIA yang kami lakukan (di) lembaga saya bekerja, menunjukkan kalau energi bauran, energi pembangkit masih seperti sekarang, jadi 60 persen masih batu bara, lalu EBT masih di bawah 20 persen, itu walaupun penjualan mobil listrik kita bisa mencapai 100 persen pun, pengurangan (gas rumah kacanya) masih di bawah satu persen," ujar Dr. Alloysius Joko Purwanto, Energy Economist dari Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) saat berbincang bersama detikOto di Jakarta Selatan, beberapa waktu yang lalu.

Manfaat mobil listrik untuk menurunkan emisi semakin sulit dicapai jika pembangkit energi yang dipakai berasal dari energi kotor, seperti PLTU batu bara, yang sedang terjadi di Indonesia.

"Memang ada efeknya. Impor bensin berkurang, atau polusi udara di kota berkurang. Tapi CO₂ secara total nyaris tidak efektif," sambung Joko.

Mobil hybrid terbukti bisa menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Tapi pakar mewanti-wanti jangan terlena lama-lama demi mengejar target NZE 2060.

Mobil hybrid itu bisa memangkas penggunaan konsumsi BBM. Emisi yang dikeluarkan juga lebih ramah lingkungan.

"Hybrid electric vehicles lebih optimum dari carbon dioxide yang dikeluarkan dan juga konsumsi bahan bakar. Jadi nilai ekonomisnya terbentuk," kata Guru Besar Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Deendarlianto dalam kesempatan yang sama.

"Saran saya jangan sampai kita tidak punya target kapan berhentinya, kapan kita switch-nya. Karena jangan sampai transisi terus, akhirnya tidak pernah berubah," jelas dia.

Kenapa emisi hybrid bisa lebih baik dari mobil listrik untuk saat ini?

Keunggulan mobil listrik bisa buat udara perkotaan yang bersih dari emisi gas buang. Namun sumber pembangkit listrik Indonesia mayoritas masih mengandalkan batu bara. Jika kondisinya demikian, mobil hybrid berfungsi untuk jadi transisi menuju kendaraan ramah lingkungan, meskipun di satu sisi hybrid juga sudah jauh lebih unggul dari mobil internal combustion engine.

"Kalau dari studi kami sendiri, pertama kami melihat HEV ini punya potensi yang besar untuk mengurangi gas rumah kaca dan konsumsi. Kalau bauran pembangkit listrik kita seperti saat ini (60 persen masih batu bara). HEV ini lebih bersih dibandingkan listrik yang full (battery). Itu lebih bersih," jelas Joko.

"Karena istilahnya emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan listrik itu terutama di pembangkit begitu besar."

"HEV konsumsi bahan baker lebih efisien dibandingkan ICE. Itu potensinya besar untuk mengurangi GRK (Gas Rumah Kaca) dan konsumsi energi. Kalau kita 2040 sampai 2060 bauran kita (masih) 60 persen batu bara, EBT kita masih di bawah 20 persen, mendingan HEV saja daripada BEV. Hybrid saja daripada mobil listrik yang full EV," kata Joko.

Joko menambahkan ekonomi Indonesia masih tergantung dengan pembangkit batu bara karena harganya paling murah.

"Masih menempatkan prioritaskan ekonomi di atas tujuan iklim," kata Joko.

"Masih kurang mengubah tantangan itu menjadi peluang. Dampaknya apa? Salah satunya adalah penetrasi mobil listrik jadi kurang efisien dalam mengurangi gas emisi rumah kaca," jelasnya lagi.

Pemerintah menargetkan produksi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) pada tahun 2030 sebesar 600 ribu unit untuk roda empat atau lebih dan 2,45 juta unit untuk roda dua.

Dengan target tersebut diharapkan akan mampu mengurangi emisi CO₂ sebesar 2,7 juta ton untuk roda empat dan lebih dan sebesar 1,1 juta ton untuk roda dua.

Indonesia memiliki potensi sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang besar. Jumlahnya mencapai 3,6 terawatt (TW) yang sebagian besar berasal dari tenaga surya 3,3 TW.

Plt Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jisman Parada Hutajulu mengungkap jumlah EBT yang sudah dimanfaatkan Indonesia belum mencapai 1%.

"Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang melimpah lebih dari 3,6 TW, yang sebagian besar berasal dari energi matahari yaitu 3,3 TW namun baru dapat dimanfaatkan kurang dari 1%," ucap Jisman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).

Bauran energi di Indonesia masih didominasi energi fosil yang berasal dari minyak, gas, dan batu bara. Padahal, pemerintah sudah menargetkan bauran EBT mencapai 23% pada 2025.

Jalan Menuju Target Nationally Determined Contribution 2030

Jalan Menuju Target Nationally Determined Contribution 2030

Presiden Prabowo Subianto membentuk satu direktorat jenderal (ditjen) baru di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yakni Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum). Ditjen Gakkum bertugas memperkuat pengawasan dan penindakan hukum di sektor ESDM.

Dasar hukumnya tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM. Beleid tersebut ditandatangani Prabowo pada 5 November 2024.

"Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral," seperti tertulis di Pasal 24, dikutip Kamis (7/11/2024).

Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen Gakkum menyelenggarakan sejumlah fungsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;

6. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral

7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mengupayakan penurunan harga tiket pesawat domestik dengan berbagai langkah lintas kementerian sejak awal tahun ini.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kementerian Perhubungan, Budi Rahardjo, menjelaskan bahwa langkah ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarvest) untuk membahas berbagai kebijakan yang berdampak pada komponen tarif penerbangan.

"Komponen dalam tarif penerbangan cukup kompleks. Selain tarif jarak yang merupakan hasil dari perhitungan jarak dan tarif dasar, ada pula komponen pajak (PPN), asuransi, serta passenger service charge (PJP2U). Selain itu, harga avtur dan biaya perawatan pesawat turut berpengaruh signifikan," ujar Budi saat dikonfirmasi KONTAN, Selasa (5/11).

Budi menjelaskan bahwa kebijakan harga avtur berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui BPH Migas, sementara kebutuhan impor suku cadang pesawat menjadi ranah Kementerian Perdagangan.

Kedua komponen ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap biaya penerbangan, sehingga berbagai diskusi lintas kementerian terus dilakukan untuk mencari solusi yang dapat mengurangi harga tiket pesawat.

Selama ini, kata dia, pemerintah telah melakukan beberapa upaya konkrit yakni Relaksasi pembatasan impor suku cadang pesawat oleh Kementerian Perdagangan untuk mempermudah maskapai dalam pemeliharaan pesawat.

Kemudian juga penyamaan harga avtur di tiga bandara destinasi wisata prioritas yaitu Bandara Silangit di Danau Toba, Bandara Lombok, dan Bandara Labuan Bajo, agar sebanding dengan harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta. Kebijakan ini diterapkan pada periode Februari hingga Agustus 2024 untuk mendukung industri pariwisata.

Namun, beberapa pembahasan penting, seperti insentif fiskal terkait pajak PPN tiket pesawat dan bea masuk suku cadang, hingga saat ini belum mencapai kesepakatan yang diharapkan.

Selain komponen-komponen tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turut memengaruhi tarif penerbangan, karena sebagian besar komponen dihitung dalam dolar. Jika nilai tukar rupiah melemah, maka tarif menjadi lebih mahal. Meski demikian, pemerintah telah menetapkan tarif batas atas dan bawah untuk menjaga harga tiket tetap wajar di pasar.

“Pembahasan mengenai tarif ini akan terus berlanjut melalui satuan tugas yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian dan Kemenkomarvest. Kami, Kementerian Perhubungan, menunggu hasil pembahasan tersebut agar dapat meninjau ulang tarif yang berlaku saat ini,” pungkasnya.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.PT Eramet Indonesia Mining mengungkap target awal dari kerjasamanya denganKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (PSDMBP) terkait pengembangan potensi mineral kritis di Indonesia, khususnya lithium.
Sebelumnya,Kepala PSDMBP Agung Pribadi dalam keterangannya yang dikutip, Selasa (05/11) mengatakan bahwa mineral kritis, seperti nikel, kobalt, dan lithium, menjadi komoditas yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan teknologi masa depan, terutama untuk baterai kendaraan listrik.
"Dengan adanya studi yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan cadangan mineral kritis baru yang lebih besar dan bernilai ekonomis tinggi," ujar Agung.

Pelita Air bersama Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkolaborasi untuk menmgembangkan Bandara Pondok Cabe menjadi bandara berkonsep ramah lingkungan. Rencana pengembangan ini dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penerapan Konservasi Energi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan pada Bandar Udara Pondok Cabe.

Proyek Pondok Cabe menjadi Eco-Friendly Airport ini akan dijalankan oleh organisasi asal Jerman, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), yang berfokus pada kerja sama internasional untuk membantu pemerintah dan mitra di berbagai negara dalam melakukan pembangunan berkelanjutan. Dalam proyek ini, GIZ akan menjadi perpanjangan tangan dari Ditjen EBTKE dalam menerapkan berbagai teknologi ramah lingkungan pada Bandara Pondok Cabe.

Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PT Pelita Air Service Dendy Kurniawan dan Dirjen EBTKE Eniya Listiani Dewi yang diwakilkan oleh Sekretaris Ditjen EBTKE Sahid Junaidi di Kantor Pusat PT Pelita Air Service. Turut hadir Senior Vice President Corporate Finance PT Pertamina (Persero), Bagus Agung Rahadiansyah.

Eniya menjelaskan, kesepakatan ini mencakup berbagai inisiatif. Di antaranya meliputi pelaksanaan studi-studi teknis dan pertukaran informasi terkait konservasi energi di Bandara Pondok Cabe, penerapan manajemen energi untuk efisiensi pemakaian energi yang berkelanjutan di Bandara Pondok Cabe, pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk mendukung transformasi Bandara Pondok Cabe menjadi bandara hijau atau eco-airport, serta kerja sama lebih lanjut di masa depan yang akan disepakati antara Ditjen EBTKE dan Pelita Air

"Diharapkan agar penerapan konservasi energi dan pemanfaatan energi terbarukan secara berkelanjutan pada Bandara Pondok Cabe dapat membuka potensi kerja sama serta memperoleh manfaat secara optimal untuk mewujudkan upaya penanggulangan dampak perubahan iklim dan mitigasi efek gas rumah kaca," kata Eniya.

Sementara itu, Bagus juga menaruh harapan besar bagi kerja sama yang terjalin antara PT Pelita Air Service dengan Ditjen EBTKE melalui GIZ. Dia berharap agar proyek ini dapat menjadi percontohan dan rujukan bagi pengembangan bandara-bandara lainnya.

"Dengan dukungan teknis dan pengalaman dari GIZ serta komitmen penuh dari PT Pelita Air Service, kami optimis bahwa Bandara Pondok Cabe dapat menjadi role model untuk implementasi teknologi hijau di bandara-bandara Indonesia," jelas Bagus Agung Rahadiansyah.

Pun demikian Dendy menyatakan bahwa implementasi konsep pembangunan berkelanjutan pada Bandara Pondok Cabe merupakan inisiatif yang dijalankan Pelita Air untuk menguatkan perannya dan ambil bagian dalam mewujudkan industri penerbangan yang lebih ramah lingkungan.

Menurutnya, langkah nyata yang dilakukan Pelita Air ini merupakan bentuk kontribusi dalam mendukung Pertamina mencapai target Net Zero Emission pada 2060.

"Proyek kolaboratif ini merupakan peluang luar biasa untuk mengembangkan Bandara Pondok Cabe sebagai salah satu bandara ramah lingkungan di Indonesia. Hal ini bukan hanya inisiatif jangka pendek saja tetapi merupakan landasan penting dalam membawa perusahaan mewujudkan keberlanjutan di industri aviasi tanah air," ujar Dendy.

Sebagai pelaksana dari proyek ini, GIZ melalui program Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI), mendukung pembangunan ekosistem energi bersih yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Johannes Anhorn, Project Coordinator untuk SETI, menyampaikan bahwa inisiatif ini sejalan dengan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Harapannya, upaya ini dapat mempercepat transisi menuju bandara dengan jejak karbon rendah yang mendukung kelestarian lingkungan.

Karena itu, SETI menyambut baik kolaborasi dengan Ditjen EBTKE dan Pelita Air dalam inisiatif penting ini. Pihaknya juga berkomitmen untuk mendukung studi teknis, pengembangan kapasitas, dan fasilitasi teknologi yang diperlukan guna membantu Bandara Pondok Cabe menjadi percontohan penerapan efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan di sektor penerbangan Indonesia.

"Kemitraan ini adalah langkah penting dalam perjalanan kita bersama menuju transisi energi, dan kami berharap dapat belajar dan berkembang bersama melalui upaya ini," kata Johannes.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan bahwa proyek pengembangan Bandara Pondok Cabe sebagai bandara ramah lingkungan menjadi bukti nyata peran aktif anak usaha Pertamina dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG's.)

"Pelita Air sebagai anak usaha Pertamina turut berperan aktif dalam menjalankan inisiatif-inisiatif yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG's). Hal tersebut tentunya sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina," tutup Fadjar.

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Nusa Halmahera Minerals (NHM), pengelola Tambang Emas Gosowong di Halmahera Utara, Maluku Utara, meraih penghargaan Prasetya Ahimsa untuk Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara periode 2023 dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Penghargaan ini diberikan dalam Pertemuan Direksi Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara 2024 yang diadakan di Bandung, Jumat (25/10) lalu.

Wakil Direktur Utama NHM Amiruddin Hasyim menerima langsung penghargaan tersebut didampingi oleh Manager Government Relations & Permitting NHM, Jeffry Butarbutar.

Acara ini juga dihadiri oleh Dirjen Mineral dan Batubara Tri Winarno, Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang Hendra Gunawan, serta perwakilan dari perusahaan tambang lainnya.

Penghargaan Prasetya Ahimsa yang diberikan oleh Kementerian ESDM tahun 2024 ini merupakan penghargaan pertama di bidang keselamatan pertambangan yang bertujuan untuk menekankan pentingnya keselamatan pekerja.

Amiruddin menyatakan bahwa penghargaan ini adalah bukti nyata dari komitmen NHM dalam menjunjung tinggi keselamatan para karyawan tambang.

"Prasetya Ahimsa adalah simbol komitmen kami untuk menghindari potensi cedera bagi pekerja," jelasnya dalam siaran persnya yang diterima Rabu (30/10).

Dalam acara tersebut juga diadakan diskusi tentang peran manajemen puncak dalam mendukung keselamatan pertambangan, yang bertujuan untuk mencapai zero fatality dan mengurangi kecelakaan kerja.

Diskusi ini mendorong para pemilik dan jajaran direksi perusahaan tambang untuk berkomitmen pada pengelolaan keselamatan tambang yang baik dan berkelanjutan.

Dengan visi “Sehat, Selamat, dan Hijau,” NHM terus berupaya mewujudkan lingkungan kerja yang aman dan bebas cedera.

Penghargaan Prasetya Ahimsa menjadi simbol dari kerja sama seluruh tim di Tambang Emas Gosowong untuk menciptakan budaya kerja yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan bagi seluruh karyawan.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (PSDMBP) tengah menjajaki kerja sama dengan PT Eramet Indonesia Mining untuk membahas tindak lanjut kerja sama terkait studi dan eksplorasi mineral kritis di Indonesia.

Kepala PSDMBP Agung Pribadi mengatakan PSDMBP tengah berupaya untuk menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan asing, yang difokuskan pada studi mendalam terkait potensi mineral kritis.

"Mineral kritis, seperti nikel, kobalt, dan lithium, menjadi komoditas yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan teknologi masa depan, terutama untuk baterai kendaraan listrik. Dengan adanya studi yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan cadangan mineral kritis baru yang lebih besar dan bernilai ekonomis tinggi," ujar Agung dalam keterangan resmi, Rabu (16/10).

Lebih rinci, Agung menuturkan kerja sama yang akan dijalin antara PSDMBP dan Eramet mencakup beberapa aspek, di antaranya adalah studi dan penyelidikan wilayah prospek mineral kritis yang belum dikembangkan di Indonesia, karakterisasi bijih serta proses metalurgi terkait nikel, dan eksplorasi litium dari geothermal brine.

"Kerja sama ini juga membuka peluang pertukaran pengetahuan terkait eksplorasi litium, inventarisasi mineral, serta publikasi ilmiah bersama," tutur Agung.

Agung melanjutkan dalam Waktu dekat akan ada agenda rencana penyelidikan litium di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang akan dimulai pada 21 Oktober 2024. Penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari studi lithium brine yang diinisiasi pada 2023 di wilayah Bleduk Kuwu dan sekitarnya.

"Kegiatan tersebut akan melibatkan metode geofisika dan geokimia, dengan PSDMBP dan Eramet berkontribusi dalam penggunaan peralatan dan teknik yang berbeda. Dalam hal tersebut, metode geofisika yang akan digunakan antara lain gravity, ground magnetic, dan magnetotelluric oleh PSDMBP, serta geolistrik, self-potential, dan passive seismic oleh Eramet," tuturnya.

Adapun persiapan teknis untuk kegiatan tersebut, sebut Agung, telah dilakukan sejak Agustus 2024, dan langkah berikutnya adalah perizinan serta sosialisasi kepada pemerintah setempat pada 21 Oktober 2024 mendatang. Selain itu, metode geokimia berupa pengambilan sampel air brine juga akan dilakukan oleh tim PSDMBP untuk dianalisis lebih lanjut di laboratorium.

Selanjutnya, sebagai bagian dari implementasi kerja sama, delegasi dari Badan Geologi dan PSDMBP dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke fasilitas R&D Eramet di Paris, Prancis, pada awal Desember 2024.

Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari teknologi ekstraksi litium dari geothermal brine yang sedang dikembangkan oleh Eramet, sekaligus memperkuat transfer pengetahuan dalam rangka pengembangan industri mineral kritis di Indonesia.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ariana Soemanto menyatakan dalam tiga tahun terakhir, ada 23 kontrak minyak dan gas bumi (migas) baru, termasuk dua yang telah ditandatangani yaitu blok Amanah dan Melati.

Dalam tiga tahun terakhir, minat investor untuk masuk ke eksplorasi migas di Indonesia terus meningkat. Pemerintah menyampaikan minat investor untuk melakukan eksplorasi migas di Indonesia terus meningkat dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

“Saat ini ada tabungan eksplorasi sekitar Rp 4,3 triliun dan Rp 11 triliun untuk pengembangan”, imbuh Ariana dalam keterangan resmi, Senin (14/10).

Ariana menuturkan fokus area eksplorasi ke depan adalah di wilayah timur yang terdapat di 5 area yaitu Buton, Timor, Seram, Aru dan Papua. Untuk wilayah barat, fokusnya ada di Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Jawa Timur.

“Diwilayah timur sudah ada sekitar 5 join study, dan ada 1 yang jadi blok migas baru. Untuk wilayah barat, ada 1 yang sudah mulai mengarah ke joint study. Adanya Tim Kepmen Eksplorasi, saat ini dari barat hingga timur, memiliki 34 joint study”, jelas Ariana.

Ariana menyampaikan upaya Pemerintah untuk mempercepat dukungan terhadap eksplorasi hulu migas yang sudah dilakukan antara lain Fleksibilitas PSC, split sampai 50%, Bank garansi yang lebih murah, penawaran langsung tanpa joint study, perubahan komitmen eksplorasi ke area terbuka, tambahan periode eksplorasi dan penambahan masa periode pasca POD 1.

Deputi Eksplorasi Pengembangan Dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara menambahkan eksplorasi yang lebih masif membutuhkan dukungan regulasi yang lebih kuat lagi.

Saat ini kebanyakan proyek yang ada di long term plan (LTP) tidak ekonomis, oleh karenanya bagaimana agar hasil eksplorasi dapat diproduksikan maka butuh payung hukum yang kuat yaitu penyelesaian RUU Migas.

“Industri hulu migas membutuhkan terobosan-terobosan agar ada split yang lebih bagus, jika ada kegiatan di open area kenapa tidak beri kemudahan-kemudahan”:, imbuh Benny.

Terkait upaya mempercepat penemuan menjadi produksi, Benny menyampaikan saat ini dari aspek teknis dan non teknis, hambatan dan tantangan terbesar adalah faktor non teknis.

Menurut Benny, untuk urusan teknis bisa dipercepat, seperti saat ini dalam hitungan bulan plan of development (POD) sudah bisa diselesaikan, tetapi untuk non teknis seperti perizinan, amdal dan lainnya penyelesaiannya tidak dapat diprediksikan.

“Akibatnya meskipun POD sudah disetujui, sering proyek itu delay terus tidak onstream penyebabnya umumnya di perizinan, amdal, pengadaan yang lama, dukungan pemerintah di daerah yang lama. Ketika sekali molor proyek tersebut, maka dipastikan pencapaian target LTP juga akan mundur”, terang Benny.

Direktur Eksplorasi Pertamina Hulu Energi Muharram Jaya Panguriseng menyampaikan Pertamina terus melakukan kegiatan eksplorasi secara masif dan agresif. Di luar upaya yang lain, dia menegaskan bahwa peningkatan produksi kontribusi eksplorasi tetap adalah paling utama dan signifikan.

Pertamina telah meningkatkan target penemuan migas. Untuk lokasi yang masuk kategori mature, dari statistik 10 tahun terakhir, hanya sekitar 10 MMBOE. Dalam 2 tahun terakhir PHE telah tingkatkan menjadi 15 MMBOE di tahun ini. Untuk tahun 2025 bahwa hanya prospek di atas 30 MMBOE yang di bor.

“Kami juga melakukan cara-cara yang out of the box, di tempat yang lama dijalankan dengan cara baru. Kita baru saja discovery di sumur Astrea Rokan yaitu 3.000 BOPD per hari tanpa air, 100% adalah minyak”, imbuh Muharram.

Muharram menambahkan strategi kedua adalah strategi untuk bertumbuh, ibaratnya ketika ditargetkan mencari paus maka harus di laut dalam dan bukan di kolam.

“Saat ini Pertamina agresif di WK baru salah satunya di Sulawesi dan akan terus melakukan itu di area frontier yang potensial lainnya”, pungkasnya.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Pertamina Patra Niaga menyabet 5 penghargaan dalam ajang Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Senin (7/10).

Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga, Eduward Adolof Kawi, menyampaikan penghargaan ini merupakan hasil dari komitmen Pertamina Patra Niaga dalam memastikan keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh aspek operasional perusahaan.

"Penerapan sistem HSSE bukan hanya sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi bagian dari budaya kerja Pertamina Patra Niaga. Penghargaan ini memotivasi kami untuk terus meningkatkan standar keselamatan," ujar Eduward dalam siaran pers, Selasa (8/10)

Pada penghargaan Patra Nirbhaya Karya Utama untuk kategori Tanpa Kehilangan Jam Kerja sebagai Akibat Kecelakaan, berhasil diraih oleh Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Maluku.

Eduward mengungkapkan, capaian ini mencerminkan dedikasi perusahaan dalam memprioritaskan keselamatan di setiap aspek operasionalnya. Selain itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara juga menerima penghargaan Patra Prakarsa atas kontribusinya dalam mendukung peningkatan kesehatan dan keselamatan pekerja.

Eduward juga menyampaikan pentingnya menjaga keberlanjutan implementasi HSSE sebagai prioritas utama Pertamina Patra Niaga.

Eduward memastikan ke depannya Pertamina Patra Niaga akan terus memperkuat program-program keselamatan dan kesehatan kerja.

"Ini bertujuan mempertahankan dan meningkatkan standar yang sudah kami capai. Keselamatan selalu menjadi prioritas utama kami, dan kami akan terus berinovasi dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat,” tutup Eduward.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Skema pungut salur dana kompensasi batubara melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP) segera terealisasi. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tidak ada kendala dalam rencana implementasi MIP batubara, yang diharapkan bisa dijalankan pada tahun ini.

Emiten pertambangan batubara plat merah, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) antusias menyambut kehadiran MIP.

Sekretaris Perusahaan PTBA Niko Chandra mengatakan pihaknya terus memonitor perkembangan mengenai skema ini, dan berharap Peraturan Presiden (Perpres) terkait MIP segera terbit.

"PTBA mendukung penuh setiap kebijakan Pemerintah yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan batubara di dalam negeri. Perseroan berharap agar Perpres terkait skema MIP dapat segera disahkan dan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan," kata Niko kepada Kontan.co.id, Rabu (25/9).

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PTBA Farida Thamrin sebelumnya menjelaskan bahwa dampak yang akan diterima PTBA akan bergantung kepada indeks harga batubara saat MIP diberlakukan.

"Pada prinsipnya, semakin besar selisih harga antara harga cap dengan indeks, maka akan berdampak kepada margin Perseroan yang lebih tinggi. Begitupula sebaliknya," jelas Farida dalam keterangan paparan publik, 27 Agustus 2024.

Sebagai informasi, meski gencar membuka pasar ekspor baru, tapi penjualan PTBA tetap dominan ke pasar dalam negeri. Hingga semester I-2024, porsi penjualan batubara domestik PTBA mencapai 58%. Sebanyak 40% ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan 18% ke non-PLN.

Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) Febriati Nadira menyampaikan pihaknya juga masih menunggu keputusan pemerintah terkait MIP. Nadira menegaskan komitmen ADRO untuk taat dan siap mengikuti peraturan atau kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

"Para pelaku industri menginginkan diterapkannya harga yang kompetitif demi konservasi cadangan batubara dan ketahanan energi nasional," kata Nadira.

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rizkia Darmawan mengamati penerapan MIP akan memberikan efek penyesuaian terhadap industri batubara Indonesia. Skema ini memungkinkan perusahaan berorientasi domestik, khususnya yang memenuhi wajib pasok dalam negeri alias Domestic Market Obligation (DMO) akan mendapatkan insentif dari iuran yang nantinya dikelola oleh MIP.

Iuran tersebut berasal dari perusahaan yang berorientasi ekspor. Di sisi lain, dengan pemberlakuan MIP, Rizkia melihat kemungkinan adanya revisi harga DMO yang diharapkan bisa mempertemukan keseimbangan keuntungan antara penambang yang berorientasi ekspor dan domestik. Namun dengan tetap memperhatikan penerimaan dan beban anggaran negara.

Analis BCA Sekuritas Achmad Yaki menambahkan, skema MIP bisa membawa dampak positif untuk menjaga ketersediaan batubara dalam negeri. Namun di sisi lain, skema ini dapat menambah beban baru untuk produsen batubara yang dominan berorientasi ekspor.
"Masih harus melihat detail petunjuk teknis," sebut Yaki.

Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas menambahkan, pembentukan MIP berpotensi membawa dampak signifikan terhadap emiten batubara.

Meski awalnya menimbulkan kekhawatiran akan ada beban tambahan bagi perusahaan tambang, tapi dalam jangka panjang kebijakan ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat signifikan bagi emiten batubara.

"Dengan adanya stabilitas harga, fokus pada kegiatan inti dan peningkatan investasi, emiten batubara dapat tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan," ungkap Sukarno.

Investment Analyst Stockbit Hendriko Gani menyoroti, pembentukan MIP menjadi katalis positif bagi emiten yang banyak menjual ke pasar domestik seperti PTBA. Sebab, emiten kategori ini berpotensi mengalami kenaikan harga jual rata-rata alias Average Selling Price (ASP) setelah mengalami penyesuaian pasca subsidi dari MIP.

Yaki juga mengamati emiten dengan porsi penjualan yang cukup besar ke pasar dalam negeri, sehingga saham PTBA dan ADRO menarik dicermati. Selain itu, emiten dengan produksi batubara metalurgi (coking coal) yang dikecualikan dalam skema MIP menarik dilirik, seperti PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADMR) dan PT United Tractors Tbk (UNTR).

Sukarno menjagokan PTBA dengan target harga di level Rp 3.300 per saham. Pada saat ini Sukarno menyarankan strategi buy on break di area Rp 3.160 dengan terlebih dulu menunggu sinyal saham PTBA kembali uptrend.

Secara teknikal, Equity Analyst Kanaka Hita Solvera William Wibowo menyarankan buy on weakness saham PTBA (support Rp 2.730 dan resistance Rp 3.380) serta PT Indika Energy Tbk (INDY) dengan mencermati support di Rp 1.430 dan resistance di Rp 1.790.

William menilai saham ADRO dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) juga menarik dikoleksi sebagai pilihan jangka panjang.

Namun pada posisi pergerakan saham saat ini, William menyarankan wait and see terlebih dulu untuk ADRO (support Rp 3.500 dan resistance Rp 3.850) serta BUMI (support Rp 115 dan resistance Rp 131 per saham).