Bisnis.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) batal mengumumkan nama Anies Baswedan sebagai calon kepala daerah pada pengumuman yang digelar di kantor DPP pada Senin (26/8//2024).

Adapun, pada pengumuman calon kepala daerah tingkat provinsi yang diumumkan PDIP hari ini, hanya terdapat nama Airin Rachmi Diany sebagai calon gubernur Banten dan Ade Sumardi sebagai calon wakil gubernur Banten.

Selain itu, PDIP mengumumkan nama Andika Perkasa sebagai calon gubernur Jawa Tengah, Hamzah Isa sebagai calon gubernur Gorontalo, dan Abdurrahman A. Bahmid sebagai calon wakil gubernur Gorontalo.

Pada pengumuman bakal calon kepala daerah Tahap 3 dari PDIP lainnya terdapat nama Andi Sulaiman untuk calon gubernur Kalimantan Utara, Andri Partono sebagai calon wakil gubernur Kalimantan Utara.

Selanjutnya, Ansy Lema sebagai calon gubernur Nusa Tenggara Timur dan Jane Natalia S. sebagai calon wakil gubernur Nusa Tenggara Timur.

Dalam pengumuman tersebut, tidak terdapat nama Anies Baswedan maupun Basuki Rano Karno yang digadang-gadang sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk Pilkada DKI Jakarta.

Bahkan sebelumnya Anies Baswedan dijadwalkan untuk menyambangi Kantor DPP PDI Perjuangan pada Senin (26/8/2024) siang.

Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, mengungkapkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu dijadwalkan ke Kantor DPP PDI Perjuangan yang berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta, pada Senin siang.

Meski begitu, Angga enggan menjelaskan lebih detail mengenai tujuan kunjungan Anies Baswedan ke markas partai berlambang banteng moncong putih itu.

"Iya ke DPP, tetapi detailnya bisa ditanya ke PDIP," ujar Angga dilansir dari Antara, Senin (26/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut peluang Anies Baswedan diusung di Pilkada Jakarta 2024 akan terbuka lebar jika bergabung menjadi kader.

Hal itu disampaikan Politisi PDIP Masinton Pasaribu di Gedung DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/8/2024).

“Kami kan pasti terbuka, jika ada yang mau bergabung dengan PDI Perjuangan, ya alhamdulillah,” kata Masinton kepada awak media.

Masinton menuturkan bahwa hal utama yang harus dipahami untuk menjadi kader PDIP adalah penting unutk memahami ideologi hingga perjuangan dari PDIP itu sendiri.

“PDI Perjuangan kan sangat terbuka untuk membangun kerja sama. Artinya, satu di antara nama yang diusulkan oleh DPD PDI Perjuangan Jakarta, satu di antaranya dari eksternal itu akan ada nama Pak Anies Baswedan,” ujarnya.

Di sisi lain, Masinton menyampaikan bahwa PDIP juga telah memiliki beberapa yang nama yang akan diusung untuk mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Nama-nama tersebut di antaranya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Rano Karno, Andika Prakasa, hingga Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Namun, Masinton menjelaskan bahwa sejumlah nama tersebut akan kembali disaring oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

“Dari internal ada beberapa nama, ada Pak Basuki Tjahaja Purnama, ada Pak Rano Karno, ada Pak Andika [Andika Prakasa], ada nama Bu Risma [Tri Rismaharini]. Itu nama-nama yang muncul kan. Artinya ada beberapa nama lain lagi, tetapi itu kan nanti disaring dan dijaring oleh DPP PDI Perjuangan,” tuturnya.

Seperti diketahui, Ridwan Kamil dan Suswono resmi maju menjadi bakal calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Adapun, seluruh partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah menandatangani piagam pernyataan dukungan ke Ridwan Kamil—Suswono.

Pria yang kini disapa Bang Emil itu juga sempat meminta untuk dicarikan lawan di ajang kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2024.

Menurut Mantan Gubernur Jawa Barat itu, semakin banyak yang mencalonkan diri di Pilkada Jakarta, maka akan semakin bagus sebab akan banyak pula gagasan yang bisa dicetuskan untuk wilayah Jakarta.

“Justru semakin banyak, ya, semakin bagus warga punya banyak pilihan program mana yang cocok setahun ke depan untuk Jakarta, ya,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjelaskan hasil pertemuan di Gedung DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/8/2024).

Anies mengaku bahwa pertemuan ini bukan kali pertamanya dirinya melakukan diskusi dan obrolan dengan PDIP. Hanya saja, kali ini diskusi dengan PDIP berlangsung di kantor DPD dari partai banteng, termasuk membahas Pilkada.

“Hal-hal yang menyangkut Pilkada tentu kita obrolkan. Tetapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, karena semuanya di luar kewenangan kita,” ungkap Anies.

Anies mengatakan bahwa topik diskusi yang dibahas keduanya pada siang ini adalah masa depan Jakarta hingga pemikiran yang menyangkut bangsa Indonesia, termasuk pemikiran dari Soekarno-Hatta. Semua topik yang dibahas hampir satu jam setengah itu untuk membuat Jakarta menjadi damai.

“Kita diskusi tadi, ngobrol-ngobrol dan kita bicara tentang masa depan Jakarta. Kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, ke-Indonesia-an, keagamaan itu kita berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta aman, teduh, damai,” tuturnya.

Selain itu, Anies juga mengaku bahwa dalam pertemuan itu membahas terkait keberpihakan pada rakyat yang kecil dan lemah.

“Kita bicara juga soal keberpihakan kepada mereka yang kecil, yang lemah. Tadi saya sampaikan prinsip sederhana, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kita ngobrol seputar itu,” ujarnya.

Namun, Anies tak berkomentar lebih lanjut terkait kesiapan diirnya jika partai banteng merekrut Anies Baswedan untuk masuk ke PDIP.

“Sekarang ini kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat. Habis itu kita tentukan langkah ke depannya seperti apa,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Thomas Trikasih Lembong atau yang akrab disapa Tom Lembong itu menyatakan bahwa dirinya akan ikut dengan perintah Anies Baswedan.

“Saya ikut Pak Anies [soal strategi kampanye]," kata Tom Lembong.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Angga Putra Fidrian, selaku juru bicara Anies Baswedan mengatakan, Anies dengan PDIP memiliki visi dan misi yang sama untuk Jakarta. Mantan gubernur Jakarta 2018-2023 itu memiliki pandangan serupa dengan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri tentang prioritas dan kepedulian, serta keberpihakan utama terhadap masyarakat kecil.

“Selama jadi gubernur Jakarta, Pak Anies Baswedan sangat dekat dengan warga kampung-kampung Kota Jakarta, wong cilik-nya Jakarta,” begitu kata Angga melalui pesan singkat kepada Republika, Jumat (23/8/2024).

Karena itu, menurut Angga, tak ada yang beda dari apa yang diharapkan PDI Perjuangan terhadap Anies Baswedan. “Insya Allah, nilainya sudah sama,” kata Angga.

Pernyataan Angga itu, menjawab prasyarat dari PDI Perjuangan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur (cagub) dalam Pilkada Jakarta 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Krisyanto, kemarin (22/8/2024) menyampaikan, partainya masih membuka gerbang yang lebar bagi Anies Baswedan untuk dicagubkan dalam Pilkada Jakarta. Bahkan kata Hasto, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri yang akan menyiapkan visi dan misi untuk Anies Baswedan di Pilkada Jakarta.

Beberapa visi dan misi tersebut di antaranya, kata Hasto, menyangkut soal pengaturan kota, lingkungan, dan keberpihakan terhadap jelata. “Tadi Ibu (Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri) sudah menjelaskan, visi misi dipersiapkan oleh partai,” begitu kata Hasto.

“Ada politik tata ruang, ada upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan, keberpihakan terhadap wong cilik,” sambung Hasto.

Visi dan misi tersebut, kata Hasto, menjadi persyaratan bagi Anies Baswedan untuk mendapatkan hati PDI Perjuangan. “Sekiranya syarat-syarat itu bisa terpenuhi, tentu terbuka suatu ruang untuk bekerja sama,” sambung Hasto.

Namun paling utama mengambil hati Banteng Moncong Putih tersebut, kata Hasto, agar Anies Baswedan menyampaikan langsung niatannya itu dengan bertandang ke markas PDI Perjuangan.

“Sebenarnya (Anies Baswedan) datang saja, dan menyampaikan baik-baik niatnya bisa ingin mendapatkan dukungan dari PDIP,” begitu sambung Hasto.

Karena kata Hasto, selama ini pun partainya sudah mengutus delegasi untuk menemui Anies Baswedan untuk menjalin komunikasi.

“Ada (komunikasi). Bahkan Pak Basarah (Ketua DPP PDI Perjuangan) juga sudah bertemu dengan Pak Anies Baswedan,” ungkap Hasto.

Tetapi kata Hasto, pertemuan dan komunikasi tersebut belum pada kesimpulan untuk memastikan Anies Baswedan sebagai cagub PDI Perjuangan untuk Pilkada Jakarta.

Mengenai kapan Anies Baswedan mengutarakan niatnya langsung ke PDI Perjuangan, Angga Putra mengatakan, waktu untuk itu akan segera tiba. “Pak Anies terbuka, tunggu saja waktunya nanti,” begitu ujar Angga melanjutkan.

PDI Perjuangan sampai saat ini menjadi satu-satunya partai yang belum mengumumkan siapa pasangan cagub-cawagubnya untuk Pilkada DKI Jakarta 2024. Sementara Anies Baswedan, ditinggal oleh tiga partai pendukungnya yang selama ini menyatakan akan mengusungnya di kontestasi kepala daerah tahun ini. Setelah ditinggalkan oleh PKS, PKB, dan Partai Nasdem, Anies Baswedan dan PDI Perjuangan sama-sama sendirian di Pilkada Jakarta.

Publik, para pendukung Anies Baswedan, pun banyak kader dari PDI Perjuangan yang mengharapkan agar Ketua Umum Megawati Sukarnoputri mencagubkan Anies Baswedan. Bahkan sempat ada spekulasi jika mantan gubernur Jakarta 2018-2023 itu dipasangkan dengan kader PDI Perjuangan Rano Karno yang juga mantan gubernur Provinsi Banten.

Pasangan Anies-Rano tersebut, menurut publik akan menjadi pesaing pasangan Ridwan Kamil-Suswono yang sudah dicalonkan oleh gabungan 12 parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan Anies Baswedan masih memiliki peluang untuk diusung pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Dengan catatan, Anies memiliki komitmen terhadap ideologi partai banteng.

"Ya (masih berpeluang), selama tadi komitmen terhadap ideologi, keberpihakan pada wong cilik, (hingga) platform partai," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan Anies juga harus berkomitmen dalam menyiapkan visi dan misi partai terutama tentang politik tata ruang di Jakarta.

"Kemudian bagaimana kelestarian lingkungan, sungai-sungai tata ruang di Jakarta diatur dengan baik, tentu terbuka," katanya.

Selain itu, Anies harus mampu mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berpihak kepada wong cilik dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Menurutnya, apa pun yang dilakukan oleh Anies nantinya adalah untuk negara, bukan untuk kepentingan golongan tertentu. Oleh karena itu, Hasto menegaskan komitmen tersebut hanya bisa diidentifikasi lewat status sebagai kader.

"Selama hal-hal tersebut sudah disuarakan, maka itu sudah menjadi bagian dari kesadaran sebagai anggota PDI Perjuangan," ungkap Hasto.

Pria asal Yogyakarta itu pun mengungkapkan bahwa Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah sudah bertemu dengan Anies. Namun, dirinya tak membeberkan apa saja yang dibahas antara Basarah dengan Anies.

Sebelumnya, Selasa (20/8), Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan bahwa Anies Baswedan berpeluang diusung di Pilkada Jakarta 2024 apabila menjadi kader PDI Perjuangan.

Adapun kemungkinan untuk mengusung Anies terbuka usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas (threshold) pilkada yang membuat PDI Perjuangan bisa mengusung pasangan calon sendiri.

"Yang kami harapkan memang harus menjadi kader partai," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan bahwa pada dasarnya PDI Perjuangan akan memprioritaskan kader sendiri terlebih dahulu untuk diusung pada pilkada.

Pasalnya, PDI Perjuangan memiliki sejumlah kader potensial seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Berikutnya masih ada juga anggota DPR RI Dapil Jakarta yang potensial, yaitu Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu.

"Kami masih punya kader, ada Ahok, ada Djarot, ada Eriko, ada Masinton. 'Kan itu kader-kader partai semua. Tinggal kami lihat siapa yang kira-kira ditugaskan, Ibu Ketua Umum tugaskan untuk dipilih oleh rakyat DKI Jakarta," ungkap Komarudin.

Selain itu, menurut dia, kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. "Hak prerogatif yang berbicara. Jadi, Anda tidak usah takut. PDI Perjuangan pasti akan tiba saatnya, PDI Perjuangan akan ajukan calon," tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PDIP DPRD Provinsi DKI Jakarta menyambut baik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024. Dengan adanya putusan itu, PDIP berpeluang mengusung pasangan calon pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tanpa dukungan partai politik lain.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengaku menyambut baik putusan yang dibuat pada Selasa (20/8/2024). Pasalnya, PDIP bisa mengusung pasangan calon pada Pilgub DKI Jakarta usai terbitnya putusan tersebut.

"Karena dipikir PDIP tidak ada peluang, tapi dengan keputusan yang bijak dari MK, alhamdulillah kita bisa maju sendiri di 7,5 persen," kata Prasetyo di gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusung kepala daerah dengan ambang batas 6,5-10 persen suara sah dalam pemilihan umum (pemilu) DPRD terakhir, sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di pemilu terakhir. Untuk di DKI Jakarta dengan jumlah DPT 8.252.897 di pemilu terakhir, ambang batas yang harus dipenuhi partai politik adalah 7,5 persen suara sah pemilu DPRD terakhir, tanpa harus memiliki kursi di DPRD.

Berdasarkan putusan MK, ambang batas untuk provinsi dengan DPT sampai 2 juta adalah 10 persen suara sah, DPT dua juta sampai enam juta jiwa memiliki ambang batas 8,5 persen, DPT enam juta sampai 12 juta jiwa memiliki ambang batas 7,5 persen, dan provinsi dengan DPT lebih dari 12 juta jiwa memiliki ambang batas 6,5 persen.

"Saya sebagai pimpinan dewan, menyambut apresiasi keputusan MK yang ada. Tetapi semuanya tetap, Fraksi PDI Perjuangan menunggu keputusan DPP partai," kata Prasetyo.

Ihwal calon yang akan diusung, Prasetyo mengaku, akan menunggu keputusan dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. Pasalnya, segala keputusan untuk pengusungan calon diputuskan oleh DPP PDIP.

"Kalau bicara masalah kandidat dan tidak kandidat, itu adalah keputusan di tangan Ibu Ketua Umum. Jadi saya sebagai kader, saya mengikuti arahan ketua umum partai," kata ketua DPRD DKI Jakarta dua periode tersebut.

Adapun Prasetyo juga termasuk menjadi salah satu nama yang berpeluang diusung PDIP pada Pilgub DKI Jakarta. Prasetyo menjadi salah satu kandidat untuk mendampingi Anies Rasyid Baswedan, apabila PDIP mengusung gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anies Baswedan terancam tidak bisa mengikuti kontestasi Pilkada Jakarta setelah PKS mencabut dukungannya. Peluang Pilkada Jakarta hanya diikuti satu pasang calon pun menguat karena PKS mengaku menjalin komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pun terus berupaya agar bisa mengusung pasangan calon di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Saat ini, partai berlogo banteng itu masih melakukan komunikasi dengan partai politik lainnya.

Juru Bicara PDIP Chico Hakim mengatakan, PDIP masih berupaya agar bisa mengusung pasangan calon di Pilgub Jakarta. Dengan begitu, tak hanya ada satu pasangan calon yang diusung oleh partai politik di Jakarta.

"Sampai hari ini PDIP berkomitmen untuk mengupayakan bahwa pertarungan pilkada 2024 di DKI akan diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon yang didukung oleh partai politik," kata dia saat dikonfirmasi Republika, Ahad (11/8/2024).

Menurut Chico, PDIP masih terus menjalin komunikasi dengan partai politik lain untuk membangun koalisi di Jakarta. Namun, ia tak menyebut nama partai yang diajak berkomunikasi oleh PDIP.

Ia mengatakan, hal itu dilakukan agar warga DKI Jakarta bisa memiliki alternatif pilihan dalam memilih pemimpinnya. Pasalnya, hakikat demokrasi itu adalah memberikan pilihan kepada warga untuk menentukan pemimpinnya.

"Doakan saja kami masih dapat melakukan komunikasi, menjalin komunikasi, dengan partai politik lain, dan nanti pada akhirnya membuahkan kerja sama politik, sehingga nanti warga Jakarta disuguhkan alternatif pilihan yang sesuai dengan hakikat demokrasi itu sendiri," ujar Chico.

Ia juga meminta partai politik lain juga dapat menjaga hakikat dari demokrasi itu. Ia menilai, partai politik merupakan sarana untuk memberikan edukasi politik kepada warga, bukan sekadar untuk memperoleh kekuasaan.

"Kami berharap partai politik lain juga hadir di republik ini, sebagai instrumen edukasi politik. Tidak hanya sebagai alat atau kendaraan mencapai kekuasaan, jabatan, dan keuntungan materi belaka," kata dia.

Diketahui, PDIP hanya memiliki 15 kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, untuk mengusung pasangan calon di Jakarta dibutuhkan minimal 22 kursi di DPRD. Artinya, PDIP harus mencari koalisi untuk bisa mengusung pasangan calon.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, potensi Anies untuk maju Pilgub DKI Jakarta masih tetap terbuka. Pasalnya, saat ini masih ada PDIP dan Partai Nasdem yang berpeluang mengusung gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu.

"Kalau kemudian dia (Nasdem) enggak gabung (KIM), artinya Anies masih punya kemungkinan untuk dipasangkan dengan PDI Perjuangan plus PPP," kata Ray saat dihubungi Republika, di Jakarta, Ahad (11/8/2024).

Syarat untuk mengusung pasangan calon pada Pilgub DKI Jakarta adalah memiliki minimal 22 kursi di DPRD DKI periode 2024-2029. Sementara itu, PDIP memiliki 15 kursi DPRD DKI Jakarta. Sedangkan Partai Nasdem memiliki 11 kursi dan PPP punya satu kursi.

Koalisi antara PDIP, Partai Nasdem, dan PPP, bisa untuk mengusung pasangan calon di Jakarta. Artinya, peluang Anies untuk maju masih terbuka apabila ketiga partai itu keukeuh bergabung.

Meski demikian, Ray tak yakin, Nasdem berani melawan KIM pada Pilgub DKI Jakarta. Menurut dia, Nasdem malahan berpeluang untuk masuk bergabung dengan KIM. Apalagi, Surya Paloh adalah ketua umum pertama yang dari kubu lawan yang menyambut hangat kedatangan Prabowo di Nasdem Tower.

"Aku tidak terlalu yakin Nasdem tidak ikut ke KIM. Dia punya potensi untuk gabung juga dengan KIM," kata Ray.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta Khoirudin buka suara soal pernyataan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok soal perbedaan prinsip antara PDIP dengan Anies Baswedan. Menurut dia, masih ada kesamaan prinsip antara PKS dan PDIP.

Khoirudin mengatakan, PKS telah memutuskan untuk mengusung Anies di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Namun, PKS masih mencari dukungan dari partai lain karena tak bisa mengusung seorang diri. Salah satu partai yang diajak komunikasi oleh untuk mengusung Anies adalah PDIP.

"Ada titik temu antara PKS dan PDIP, yaitu masalah kesejahteraan, masalah keadilan sosial, masalah pengangguran, masalah banjir, masalah macet. Ini kan enggak ditentukan oleh ideologi, keyakinan. Siapapun kita masih ada titik temu di titik kemanusiaan," kata dia di DPRD Provinsi DKI Jakarta, Rabu (7/8/2024)

Ia mencontohkan, di sejumlah daerah, PKS dan PDIP juga telah berkoalisi untuk mengusung pasangan calon tertentu. Bahkan, hal itu sudah dilakukan sejak lama.

Menurut Khoirudin, kerja sama antara PKS dan PDIP bukan merupakan sesuatu yang baru. Ia menilai, urusan membangun kota atau provinsi tidak ditentukan oleh ideologi partai. "Kami punya titik temu untuk urusan kemanusiaan," ujar dia.

Ia mengatakan, peluang koalisi antara PKS dan PDIP di Pilgub DKI Jakarta tetap terbuka. Namun, PKS tetap ingin kadernya yang mendampingi Anies di Pilgub DKI Jakarta.

"PKS kan ingin wakilnya tetap Sohibul Iman dari PKS. Menjadi tanggung jawab kami kepada masyarakat, kepada pemilih, yang percaya kepada PKS di Jakarta untuk menempatkan wakil kami," kata dia.

Ketika ditanya respon PDIP untuk mengusung Anies-Sohibul, Khoirudin mengatakan, hal itu masih dalam tahapan komunikasi. Menurut dia, semua hal masih dinamis sepanjang pendaftaran belum belum dilakukan.

Sebelumnya, Ahok menilai kemungkinan PDIP partainya untuk mengusung Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta sangat kecil. Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, PDIP memiliki prinsip dalam berpolitik, sehingga sulit untuk mengusung Anies.

"Nah saya kira secara prinsip, sulit PDI Perjuangan untuk mendukung Pak Anies. Secara prinsip ya," kata dia kepada wartawan yang dikutip Republika, Ahad (4/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 'menyenggol' soal wacana Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus yang bakal terbentuk di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Menurut dia, partai harus mendengar aspirasi dari warga.

Anies mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah ajang yang dibuat agar warga dapat menentukan pilihan politiknya. Artinya, partai politik harus menyerap aspirasi warga dalam menentukan calon yang akan diusung.

"Pokoknya buat saya sih mengalir aja. Toh ini tentang warga Jakarta, aspirasi warga Jakarta," kata dia di Jakarta, Ahad (4/8/2024).

Menurut Anies, aspirasi warga itu biasanya akan diserap oleh pimpinan partai di DKI Jakarta. Karena itu, pimpinan pusat partai politik semestinya harus mendengar aspirasi tersebut. "Cek aja sama DPW-DPW semua partai, apa aspirasinya. Itu mencerminkan aspirasi mereka," kata Anies.

Diketahui, nama Anies masuk dalam usulan sejumlah partai untuk diusung menjadi cagub Jakarta. Sejumlah partai yang mengusulkan nama mantan gubernur DKI Jakarta itu antara lain adalah PKS, PKB, PDIP, dan Partai Nasdem.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, KIM sudah memiliki sejumlah alternatif pasangan calon untuk diusung di Pilgub DKI Jakarta. Nama-nama pasangan calon itu disebut sudah ada di tangan para ketua umum partai yang tergabung dalam KIM.

Menurut dia, bukan hanya partai yang tergabung dalam KIM yang akan mengusung nama-nama itu. Ia menyebut, ada dukungan dari partai politik lainnya untuk pasangan calon yang diusung oleh KIM.

"Nanti pada waktunya pasti akan diputuskan secara bersama-sama satu suara oleh Koalisi Indonesia Maju plus. Ada Koalisi Indonesia Maju plus nanti," kata dia di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat, Rabu (31/7/2024).

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diketahui secara mengejutkan memutuskan untuk mendukung Bobby Nasution dalam Pilgub Sumut. Penyerahan SK rekomendasi itu langsung diberikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Sekretaris Badan Pembinaan Wilayah (BPW) PKS Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) Irfan Aulia mengatakan, partainya telah resmi memberikan dukungan kepada menantu Presiden Jokowi itu. Alasannya, Bobby dinilai memiliki komitmen untuk membangun Sumut.

"Dengan Bobby Nasution, ketika kami bangun komunikasi, dia merespon dan menandatangani sembilan poin komitmen dengan kami," kata Irfan saat dikonfirmasi Republika, Ahad (4/7/2024).

Ia menyebutkan, beberapa komitmen yang dimaksud adalah soal pemberantasan korupsi, pemberantasan narkotika, pembangunan berbasis keumatan, dan komitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Komitmen Bobby juga dituangkan dalam nota kesepahaman bersama PKS.

Menurut Irfan, sebelum memutuskan untuk memberikan dukungan untuk Bobby, PKS juga telah melakukan komunikasi dengan Edy Rahmayadi. PKS bahkan sudah berdiskusi intens dengan pejawat gubernur itu untuk membangun kesepakatan.

Namun, ia menyebutkan, Edy tak bisa memenuhi syarat yang diajukan PKS untuk mengkonsolidasikan partai pendukung lainnya. Pasalnya, PKS tak bisa maju sendirian di Pilgub Sumut tanpa adanya dukungan dari partai lain. "Jadi sampai sejauh ini, kita coba komunikasi, Pak Edy masih buntu," ujar Irfan.

Selain itu, Edy dinilai tak memberikan respon ketika PKS meminta komitmennya untuk membangun Sumut. Alhasil, PKS memberikan dukungan kepada Bobby, yang lebih dulu memberikan respon positif kepada PKS. "Pak Edy, ketika kami tawarkan komitmen kesepahaman untuk membangun Sumut pun tak ada respons," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membantah menjalin komunikasi dengan Anies Baswedan. Menurut mantan gubernur DKI Jakarta itu, tak ada pesan WhastApp (WA) dari Anies kepada dirinya.

"Sampai hari ini enggak ada WA (dari Anies)," kata dia kepada wartawan yang dikutip Republika, Ahad (4/8/2024).

Ia mengaku baru bertemu dengan Anies tiga kali setelah keluar dari penjara. Pertemuan pertama terjadi saat pelantikan DPRD Provinsi DKI Jakarta periode 2019-2024.

Setelah itu, Ahok mengaku kembali bertemu dengan Anies di sebuah hotel kawasan Pondok Indah karena ketidaksengajaan. Terakhir, pertemuan terjadi di acara pesta pernikahan Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani pada Juli lalu.

"Ketemu Pak Anies, foto-foto, terus Pak Anies nanya nomor telepon. Terus saya kasih nomor ke Pak Anies, dia catat. Waktu saya pulang, saya terima WA 'test Anies'," kata Ahok.

Menurut dia, WA dari Anies hanya sebatas itu. Ia meyakini, pernyataan Anies tidak bermaksud mengatakan seolah mereka bertemu secara diam-diam. "Saya kira Pak Anies enggak bermaksud di situ," kata dia.

Sebelumnya, Anies mengaku intens berkomunikasi dengan Ahok. Komunikasi itu dilakukan melalui aplikasi WhastApp.

Menurut Anies, komunikasi dengan mantan rivalnya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada 2017 tak membahas urusan politik. Komunikasi dengan sosok yang kini menjabat sebagai ketua DPP PDIP itu hanya sebagai teman.

"Ngobrol sebagai teman saja, sebagai sama-sama warga. Hal yang biasa kan itu, teman-teman juga komunikasi dengan siapa saja," kata dia di Bekasi, Selasa (28/7/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan, kecil kemungkinan partainya akan mengusung Anies Baswedan di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Menurut mantan gubernur DKI Jakarta itu, PDIP memiliki prinsip dalam berpolitik, sehingga sulit untuk mengusung Anies.

"Nah saya kira secara prinsip, sulit PDI Perjuangan untuk mendukung Pak Anies. Secara prinsip ya," kata dia kepada wartawan yang dikutip Republika, Ahad (4/8/2024).

Meski demikian, Ahok tak bisa serta merta menyimpulkan langkah yang akan diambil PDIP di Pilgub DKI Jakarta. Menurut dia, meski kecil, peluang PDIP untuk mendukung Anies masih tetap terbuka.

"Kita lihat aja dulu, kalau tiba-tiba dukung kannggak tahu juga. Politik kan," ujar dia.

Sebelumnya, PDIP disebut menaruh ketertarikan untuk mendukung Anies di Pilgub DKI Jakarta. Bahkan, Anies masuk dalam usulan yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta untuk diusung menjadi calon gubernur (cagub).

Sementara itu, Anies mengaku merasa terhormat atas ketertarikan PDIP terhadap dirinya di Pilgub DKI Jakarta. Menurut dia, hal itu akan menjadi pemacu untuk lebih memajukan DKI Jakarta bersama-sama.

"Kami berharap dengan kerja sama ini, lintas partai, lintas komponen, maka akan lebih banyak lagi sejarah ditorehkan di masa depan. Jadi saya bersyukur sekali, dan Mbak Puan, PDIP, itu menjadi salah satu komponen penting di dalam kemajuan perjuangan di Jakarta," kata dia, Sabtu (27/7/2024).

Ia menambahkan, selama ini pihaknya selalu menjalin komunikasi dengan PDIP. Bahkan, komunikasi yang dilakukan sudah berjalan cukup intensif.

"Kami guyub kok, kita ngobrol dengan teman-teman di PDIP," ujar Anies.

Bisnis.com, JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan bakal mempertimbangkan usulan PDI Perjuangan (PDIP) terkait bakal calon wakil gubernur pendamping Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga memberi sinyal untuk mengusung Anies sebagai cagub Jakarta jika kadernya ditempatkan sebagai bakal calon wakil gubernur.

“Boleh, boleh, kan harus dibahas. Bagus kalau PDIP mengusulkan cawagub, artinya ada kemungkinan Pak Anies akan didukung oleh PDIP,” kata Wakil Ketua PKB Jazilul Fawaid di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

Lebih lanjut, Jazilul menyebut bakal menantikan nama-nama kader PDIP yang akan diusulkan.

Namun demikian, pihaknya mengaku belum berkomunikasi intens dengan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu terkait Pilkada Jakarta.

“Saya pikir belum ada [komunikasi], masih informal. Belum resmi,” sambungnya.

Selain itu, mengenai elektabilitas Anies Baswedan yang menempati puncak berbagai survei, Jazilul mengeklaim telah memperkirakan hak tersebut.

Menurutnya, fokus PKB saat ini adalah menyatukan suara dari koalisi partai politik agar bulat untuk mengusung Anies.

“Tinggal koalisi-koalisi partai supaya solid. Kami PKB, yang sudah memutuskan Pak Anies maju ke DKI, berharap dukungan dari partai politik yang lain,” tandasnya.