JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian Kemitraan Laode M. Syarif mengatakan, pada dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2024), para pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin berat.

“Ancaman dan serangan terhadap mereka terus meningkat, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik, dengan intensitas yang mengkhawatirkan,” kata Laode di Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Berdasarkan laporan tersebut, ada lima jenis serangan tertinggi terhadap pembela HAM (total 1.609 peristiwa), dimana yang tertinggi adalah Judicial Harassment, lalu ancaman dengan sarana elektronika, teror dan ancaman, pengusiran/pembubaran, serta penganiayaan.

Jenis serangan lain, termasuk perusakan, serangan menimbulkan kematian, serangan ekonomi, atau pelecahan seksual.

Di sisi lain penelitian menunjukkan terjadinya perubahan pola serangan antara periode pertama Pemeritahan Jokowi (2014-2019) dan periode kedua (2019-2023).

“Pada periode pertama, jenis serangan yang paling kerap dilakukan adalah penganiayaan, hal mana pada periode kedua bergeser dan lebih mengarah pada judicial harassment,” lanjutnya.

Adapun isu advokasi yang mengalami serangan atau ancaman mencakup diskriminasi warga Papua, buruh, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, korupsi, hingga kritik pejabat.

Dia mengatakan, kondisi ini tentu menghalangi perjuangan Pembela HAM dalam membela hak-hak masyarakat yang terpinggirkan, serta mengancam keselamatan mereka sendiri.

Laode mengatakan, serangan fisik terhadap Pembela HAM seperti penganiayaan, pembubaran demonstrasi, hingga pembunuhan terus terjadi.

Di sisi lain, serangan non-fisik dalam bentuk ancaman pembunuhan, kekerasan, teror, serta serangan seksual verbal juga banyak dilaporkan.

“Tidak hanya itu, serangan di ranah digital menggunakan peretasan, doxing, dan buzzer pemerintah juga mewarnai dekade terakhir pemerintahan Jokowi,” ungkapnya.

Laporan yang diterbitkan oleh Kemitraan bersama Kaukus Perempuan Pembela HAM ini mengungkapkan bahwa banyak Pembela HAM juga menjadi target kriminalisasi dan pelecehan yudisial.

Dalam perjuangan mereka membela HAM, tidak jarang para Pembela HAM dilaporkan ke aparat penegak hukum, bahkan beberapa di antaranya ditangkap dan dijatuhi hukuman.

“Papua menjadi wilayah dengan intensitas serangan yang tinggi terhadap Pembela HAM, dengan kasus-kasus kekerasan fisik, rasisme, dan stigmatisasi yang terus terjadi, terutama dalam konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam,” jelas dia.

Laode mengungkapkan, laporan tersebut juga menyoroti lemahnya akuntabilitas dalam menangani serangan terhadap Pembela HAM.

Banyak kasus serangan yang dilaporkan ke pihak berwenang tidak diproses secara tuntas, bahkan terkesan diabaikan. Sejumlah pelaku serangan tidak teridentifikasi, sehingga tidak pernah menjalani proses hukum.

“Meskipun peran Pembela HAM sangat penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, hingga kini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang melindungi mereka,” lanjutnya.

Untuk itu, dia menegaskan perlunya peningkatan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait mengenai pentingnya peran Pembela HAM.

“Laporan ini diharapkan dapat menggugah perhatian berbagai pihak, baik pemerintah, DPR, aparat hukum, hingga dunia usaha, untuk mengambil tindakan serius dalam melindungi Pembela HAM,” tegasnya.

Jakarta: Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro membeberkan penembakan aktivis HAM Yan Christian Warinussy. Yan ditembak di Sanggeng, Manokwari Barat, Papua Barat, Rabu sore, 17 Juli 2024.

"Komnas HAM telah berkomunikasi langsung dengan korban dan memperoleh informasi awal terkait kronologis peristiwa dan luka yang dialami," ujar Atnike melalui keterangan tertulis dikutip Jumat, 19 Juli 2024.

Korban mengalami lecet pada dada bagian kanan, akibat peluru yang diduga dari senapan angin. Korban, kata Atnike, telah melaporkan peristiwa tersebut kepada Polresta Manokwari dan diberikan rujukan visum ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manokwari.
"Selanjutnya korban kembali dirujuk ke RSUD Provinsi Papua Barat untuk mendapatkan perawatan. Komnas HAM akan terus memantau perkembangan penanganan laporan tersebut maupun kondisi korban," terangnya.

Komnas HAM mendorong proses penegakan hukum yang cepat, transparan, adil, dan profesional oleh pihak Kepolisian. Komnas HAM juga mendesak jaminan perlindungan terhadap masyarakat sipil yang melakukan advokasi dan berkontribusi terhadap penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

(ADN)

JAYAWIJAYA, iNews.id- Tersangka pembunuhan berencana Domius Wenda alias Doni Wenda diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayawijaya. Penyerahan dilakukan oleh Penyidik Dit Reskrimum Polda Papua dengan pengawalan ketat personel Satgas Damai Cartenz yang dipimpin oleh Panit Investigasi Ipda Yohanis, Senin (8/7/2024).

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2024, Kombespol Bayu Suseno mengatakan, tersangka diserahkan bersama sejumlah barang bukti, yakni mobil Mitsubishi Triton, handphone (HP), pakaian, sepotong kayu dan beberapa barang bukti lainnya. 

“Sebagaimana dimaksud dalam Primair Pasal 340 KUHP, Subsidair Pasal 338 KUHP, Lebih Subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55, 56 KUHP. Peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Lanny Jaya,” ujar Kombes Bayu Suseno dalam keterangannya dikutip, Selasa (9/7/2024).

Setibanya di Kejari Jayawijaya, kata dia personel Ops Damai Cartenz mendampingi penyidik Dit Reskrimum Polda Papua dan tersangka ke PTSP kantor Kejari Jayawijaya untuk melaksanakan pemeriksaan administrasi penyerahan tersangka dan barang bukti sebagai syarat formil dari PTSP Kejari Jayawijaya.

“JPU kemudian melakukan pemeriksaan dan pengecekan berkas perkara serta barang bukti yang diserahkan penyidik. Setelah administrasi dinyatakan lengkap, JPU menerima tersangka dan barang bukti. Domius Wenda kemudian dititip kembali kepada penyidik untuk diberangkatkan kembali ke Jayapura, karena proses sidangnya akan dilaksanakan di Jayapura” ucapnya.

Dia menjelaskan, Domius Wenda alias Doni Wenda merupakan tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap aktivis HAM perempuan Papua, Michelle Kurisi Doga pada 28 Agustus 2023 lalu di Distrik Koloak Atas, Kabupaten Lany Jaya, Papua pegunungan.

“Kepolisian berharap proses ini dapat memberikan kepastian hukum bagi korban dan masyarakat Papua, serta menjadi contoh penegakan hukum yang berkeadilan. Kasus ini terus diawasi dan menjadi perhatian serius dalam upaya mewujudkan keadilan di tengah masyarakat,” ucapnya.

Editor: Kurnia Illahi