Jakarta: Presiden terpilih Prabowo Subianto telah dilantik pada 20 Oktober 2024. Sebagai suksesor Joko Widodo (Jokowi), Prabowo diharapkan melanjutkan sejumlah program pembangunan era Jokowi. Salah satunya, kebijakan hilirisasi industri.

Kebijakan hilirisasi industri menjadi salah satu langkah besar yang ditempuh pemerintah era kepemimpinan Jokowi demi mendongkrak perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan ini berfokus pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan di dalam negeri sebelum diekspor. Dengan demikian, Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah, melainkan menjadi eksportir produk jadi yang bernilai lebih tinggi.

Strategi ini telah membawa dampak luas pada beberapa sektor. Tidak hanya sektor ekonomi, tetapi juga sosial, dan lingkungan. Selain itu, adanya kebijakan ini juga menciptakan lapangan kerja yang signifikan di berbagai daerah.

Revolusi industri nikel jadi peranan penting

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemerintah mendorong pengembangan hilirisasi industri smelter nikel. Pengembangan dimulai pada 2014. Pada tahun itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah (ore ban) sebagai upaya mendorong pengembangan industri hilir nikel di dalam negeri.

Akibat kebijakan ini, banyak perusahaan pertambangan nikel yang membangun smelter nikel di Indonesia. Salah satu pabrik smelter nikel terbesar di Indonesia adalah PT Indonesia Morowali Industrial Park, sebuah perusahaan patungan antara Bintang Delapan Group dan Tsingshan Holding Group dari Tiongkok.

Dengan adanya pabrik-pabrik smelter nikel, Indonesia berhasil menjadi produsen nikel terbesar di dunia dengan mencatat produksi sebanyak 760 ribu ton nikel pada 2020. Sedangkan hingga pertengahan 2024, total ada 44 smelter nikel yang beroperasi di Indonesia dan telah menyerap sekiranya 102.965 tenaga kerja.

Pengembangan hilirisasi industri nikel ini pun memang dilakukan serius oleh pemerintah karena memiliki peranan penting untuk perekonomian di Indonesia. Hilirisasi dinilai menjadi cara untuk menciptakan nilai tambah dari kekayaan alam yang melimpah di Indonesia.

Tujuan utama dari hilirisasi nikel adalah menciptakan ekosistem yang kompetitif pada rantai nilai baterai litium dan kendaraan listrik. Juga, meningkatkan permintaan kerja yang kemudian mampu mendorong peningkatan akses maupun kualitas pendidikan melalui pembukaan politeknik dan jurusan baru di kawasan hilirisasi.

Menurut Jokowi, hilirisasi industri nikel merupakan kunci dalam meningkatkan ekonomi nasional. Pernyataan tersebut terbukti dengan peningkatan angka ekspor nikel di Indonesia, yakni hanya bernilai Rp45 triliun pada 2015, dan melonjak hingga Rp520 triliun pada 2023.

Selain itu pada Mei 2024, London Metal Exchange (LME) menyetujui pencatatan merek nikel olahan pertama dari Indonesia, dengan kode "DX-zwdx". Masuknya merek ini menjadi momen penting bagi industri global dan sejarah industri nikel Indonesia.

LME sendiri adalah bursa berjangka dan opsi terbesar sekaligus tertua di dunia untuk perdagangan logam industri, termasuk aluminium, tembaga, nikel, dan seng. Merek yang disetujui masuk bursa LME harus mematuhi persyaratan yang ketat tentang kualitas, bentuk, dan berat.

Hilirisasi dilaporkan tidak hanya mendulang untung bagi para perusahaan. Negara dan masyarakat juga mendapatkan manfaat dari proyek ini, mulai dari bertambahnya lapangan pekerjaan, serta pajak yang didapat dari bea ekspor, bea keluar, pajak penghasilan karyawan, dan sebagainya.

Baca juga: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Transformasi Digital Berdampak Luas terhadap Berbagai Sektor

Dampak multiplier hilirisasi UMKM dan lapangan kerja lokal

Salah satu dampak terbesar dari kebijakan hilirisasi adalah penciptaan lapangan kerja baru. Dengan pembangunan smelter dan pabrik pengolahan di dalam negeri, ribuan lapangan kerja telah tercipta di kawasan-kawasan industri hilir.

Misalnya, di sektor hilirisasi kelapa sawit, berdasarkan Indonesia.go.id, industri kelapa sawit dari sektor hulu sampai hillir mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5,2 juta orang dan menghidupi lebih dari 21 juta jiwa.

Direktur Utama PT Inalum Ilhamsyah Mahendra pada September 2024 mengatakan industri bauksit berpotensi menyerap tenaga kerja sebanyak 90 ribu orang.

“Bauksit yang tadinya hanya diekspor kemudian kita kelola dan proses menjadi alumina dan diproses menjadi aluminium itu 10 kali lipat dan penyerapan tenaga kerja sangat masif diperkirakan 90 ribu orang," kata Ilhamsyah.

Selain menciptakan lapangan kerja, kebijakan hilirisasi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang menjadi pusat industri.

Peningkatan investasi di kawasan industri hilir telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatra, di mana sebagian besar pabrik pengolahan dan smelter dibangun.

Bukan hanya menciptakan lapangan pekerjaan di sektor pertambangan, program hilirisasi ini juga diharapkan memberikan dampak bagi sektor lain seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Hal tersebut diungkapkan Jokowi pada Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tahun 2023, di Nusantara Hall Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang, Banten pada 31 Agustus 2023.

"Sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa hilirisasi itu bukan hanya untuk yang besar-besar, bukan urusan nikel saja, bukan urusan tambang tembaga yang gede-gede, ndak, yang UKM pun kita harus industrialisasikan, harus hilirisasikan semua produk yang masih mentahan," ujar Jokowi.

Saat itu Jokowi mengapresiasi kepada pelaku usaha yang melakukan hilirisasi. Salah satunya kepada pemilik merek kopi Hajirocker Coffee asal Banten, karena berhasil mengolah biji kopi menjadi kopi bubuk dan mengemasnya dengan kemasan menarik.

Selain pelaku UMKM kopi di Banten, dampak hilirisasi juga dirasakan pelaku UMKM yang berfokus pada pengolahan aneka buah di Jawa Barat, yakni Ayip Yusup. Ia telah melakukan hilirisasi dengan mengolah aneka buah-buahan seperti jus siap minum, konsentrat jus, frozen fruits, sirup, hingga codial atau sirup pekat.

Produk tersebut dikemas dengan menarik. Mulai dari dikemas ke dalam botol plastik atau kaca. "Ini juga hasil riset dan masukan beberapa ahli, jadi tepat dan menarik," kata Ayip.

Sukses gaet investor asing

Dengan hilirisasi, pemerintah pada era Jokowi sukses menarik para investor asing yang bersedia berinvestasi dalam proyek pengolahan dan pengembangan produk turunannya.

Terlebih ketika Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 dikukuhkan, yang membuat pelaku usaha khususnya di sektor pengolahan (manufaktur) dan mineral tidak bisa menjual produk mentah ke luar negeri, salah satunya bijih nikel.

Peran Indonesia dalam rantai pasokan nikel global pun berubah. Kondisi ini bisa dilihat pada tahun 2018, aliran nikel antara Indonesia dan Tiongkok hanya dalam bentuk bijih atau nikel pig iron (NPI). Namun impor bijih nikel dari Indonesia berhenti setelah adanya UU tersebut.

Kendati berhentinya aktivitas impor bijih nikel dari Indonesia ke Tiongkok, impor ferronikel dari tanah air ke Tiongkok justru meningkat pesat dari 600 ribu ton menjadi 7,9 juta ton pada tahun 2023.

Tak hanya itu, Tiongkok awalnya tidak mengimpor nikel matte dari Indonesia sebelum tahun 2022. Namun pada 2024, impor dilakukan hingga mencapai 301 ribu ton. Impor produk seperti mixed hydroxide precipitate juga tumbuh dari nol menjadi 830 ribu ton.

Pada Januari-Juni 2024, realisasi investasi di sektor hilirisasi lantas mencapai Rp181,4 triliun. Angka tersebut merupakan 21,9 persen dari total realisasi investasi pada periode yang sama yakni senilai Rp829,9 triliun.

Realisasi tersebut diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur pengolahan mineral (smelter), seperti nikel, tembaga, bauksit, dan timah sebesar Rp114,1 triliun; hilirisasi di sektor kehutanan Rp24,5 triliun; sektor pertanian untuk pengolahan minyak kelapa sawit Rp23,6 triliun; petrokimia Rp13,2 triliun dan baterai kendaraan listrik Rp6 triliun.

Untuk menarik lebih banyak lagi investasi hilirisasi, pemerintah Indonesia kemudian memberikan insentif pajak berupa tax holiday dan mini tax holiday kepada 18 subsektor industri pengolahan dan minerba.

Pemberian insentif pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, serta peraturan teknis Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 7 Tahun 2020.

Rinciannya, untuk investasi di atas Rp500 miliar dan di bawah Rp1 triliun diberikan pembebasan pajak selama 7 tahun, Rp1-5 triliun 10 tahun, Rp15-30 triliun 15 tahun, serta di atas Rp30 triliun dibebaskan PPh badan 20 tahun. Sedangkan mini tax holiday diberikan pembebasan PPh badan sebanyak 50 persen selama 5 tahun untuk investasi sebesar Rp100-500 miliar.

Investasi benar meningkat, terlihat dari terbentuknya konsorsium hilirisasi baterai kendaraan listrik antara perusahaan asing LG Energy Solution, CATL, Foxconn, INBC, BASF, Ford, dan Volkswagen, dengan total penanaman modal dalam ekosistem terintegrasi tersebut mencapai 42 miliar dolar AS atau setara Rp630 triliun.

Keberhasilan Indonesia pertahankan hilirisasi

Dalam penerapan kebijakan hilirisasi, Indonesia menemukan sejumlah tantangan cukup besar. Indonesia sempat mendapat tekanan dari negara-negara Uni Eropa. Mereka menggugat Indonesia ke World Trade Organisation (WTO) atas tuduhan proteksionisme komoditas bijih nikel.

Adapun kebijakan yang diprotes keras itu, yakni ada dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan agar tidak ada lagi ekspor bahan mentah, termasuk bijih nikel.

Gugatan yang dilakukan Uni Eropa didasarkan karena pihaknya merasa dirugikan oleh larangan ekspor bijih nikel itu. Seperti yang diketahui, Uni Eropa merupakan salah satu kawasan dari banyak negara ‘langganan’ impor nikel milik Indonesia.

Uni Eropa menyebut Indonesia telah melanggar peraturan perdagangan internasional yang sudah disepakati oleh negara-negara anggota The General Agreement of Tariffs and Trade (GATT).

Indonesia dianggap melanggar Pasal XI Ayat (1), yang berisikan para negara anggota WTO tidak diizinkan adanya pembatasan atau hambatan perdagangan selain dari bea, pajak, atau pungutan lain, yang bisa diterapkan melalui kuota, izin impor atau ekspor, atau tindakan-tindakan serupa. Kebijakan Indonesia terkait juga disebut salah, jika merujuk kepada Pasal XI Ayat (2a) dan XX GATT 1994.

Pada 30 November 2022, Indonesia secara resmi dinyatakan kalah dalam gugatan Uni Eropa terkait larangan ekspor bijih nikel. Arifin Tasrif, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan inti kekalahan Indonesia adalah karena program hilirisasi Indonesia dinilai belum matang.

Pemerintah tidak serta-merta menyerah begitu saja. Indonesia lantas mengajukan banding sebagai upaya terakhir dalam mempertahankan kebijakan hilirisasi. Putusan banding ini diperkirakan akan muncul sekitar tahun 2025 atau 2026, ketika smelter di Indonesia dipastikan sudah matang.

Komitmen Presiden Prabowo lanjutkan program Jokowi

Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menegaskan dirinya dan wakil presiden RI terpilih, Gibran Rakabuming Raka, akan melanjutkan program-program pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Strategi dan program yang sudah dirintis oleh Pak Joko Widodo dan pemerintahan beliau kami anggap adalah landasan, fondasi yang sangat kuat, dan kami akan membangun di atas fondasi itu,” ujar Prabowo, dalam acara Halalbihalal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, 28 April 2024.

Komitmen yang sama juga dituturkan oleh adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang juga merupakan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran saat menghadiri acara diskusi dengan pengusaha yang tergabung ke dalam Kadin Indonesia di Jakarta, 7 Oktober 2024.

"Jadi Pak Prabowo sudah janji hampir semua program Pak Jokowi dilanjutkan. Bisa dikatakan Pak Prabowo kabinetnya Jokowi model dua atau tahap dua. Kita akan lanjutkan semua program yang bagus dan kita perbaiki," kata Hashim.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum (Bendum) relawan Pro Jokowi (Projo) Panel Barus menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo untuk organisasinya.

Pasalnya, Jokowi mulai besok tak lagi menjabat sebagai Presiden RI setelah pelantikan Prabowo Subianto di Gedung Kura-Kura, MPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024) pagi.

“Ada, Pak Jokowi minta Projo tetap bergerak, tetap paling depan mengawal dan memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran harus sukses, harus solid,” ujar Panel dalam konferensi pers di Kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (19/10/2024).

Ia menyampaikan, Jokowi ingin Projo tetap mengawal visinya dan Prabowo, yakni memastikan Indonesia emas 2024.

Dengan demikian, Projo juga harus membantu pemerintahan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka.

“Kalau pemerintahan ini tidak sukses, Indonesia emasnya nanti gimana? Itu yang harus selalu menjadi landasan kami berpikir,” sebut dia.

Di sisi lain, Panel menekankan bahwa Projo tidak kemudian membantu pemerintah untuk mengamankan posisi Gibran yang saat ini tak mempunyai partai politik (parpol).

Baginya, Gibran dan Prabowo sama-sama mesti dikawal karena sudah menjadi satu kesatuan untuk memimpin Indonesia ke depan.

“Mas Gibran itu kan bagian dari pemerintahan Pak Prabowo juga, wakilnya, jadi tidak perlu ada pemisahan antara (Prabowo atau Gibran), penekanan bahwa Projo mengurusi (Gibran). Enggak, sama ini, kita dukung pemerintahan yang solid,” imbuh dia.

Jakarta: Sektor digital menjadi salah satu faktor penting dan juga penentu kemajuan negara. Sudah banyak negara melakukan transformasi digital karena menawarkan potensi yang sangat besar untuk perkembangan negara, mulai dari sisi bisnis, tata kelola, layanan kesehatan dan pendidikan, hingga pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

Langkah dan upaya melakukan transformasi digital ini telah dilakukan pemerintah Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Pemerintah sadar banyak dampak positif dari transformasi digital sehingga digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, tapi menjadi sebuah keharusan untuk tetap relevan dan kompetitif di era yang serba cepat.

Pandemi covid-19 menjadi momentum paling krusial bagi pemerintah melakukan transformasi digital semakin masif. Situasi pandemi juga memberikan momentum perubahan pola pikir masyarakat untuk melakukan konversi digital di setiap lini kehidupan.
Dimulai dari sektor pendidikan. Saat pandemi covid-19, sekolah-sekolah dan juga perguruan tinggi harus menerapkan kegiatan belajar mengajar secara online untuk mendukung kebijakan menjaga jarak yang diterapkan pemerintah. Bukan hanya itu. Kondisi ini juga mendorong pelaku usaha kecil berjualan via dunia maya.

Mengacu pada data Bank Indonesia, jumlah transaksi digital selama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) April 2020 mencapai 64,48 persen, dan volume transaksi digital juga tumbuh sebesar 37,35 persen secara years on years. Masyarakat telah beralih ke platform digital yang memungkinkan mereka untuk tetap dapat beraktivitas dan bersosialisasi di tengah pandemi. Dengan meletakkan fondasi transformasi digital, kualitas layanan publik meningkat pesat serta menghasilkan keandalan baru di tiap wilayah.

Baca juga: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Pembangunan Infrastruktur untuk Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Konektivitas

Pembangunan infrastruktur digital menjadi modal awal untuk memberikan akses internet kepada semua orang. Dengan demikian, tidak ada lagi blank spot, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Sukses bangun infrastruktur telekomunikasi

Selama 10 tahun masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo memberi perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Timur dan daerah 3T. Hasilnya, pun cukup memuaskan. Masyarakat di daerah 3T mulai mengakses internet.

Salah satu contoh keberhasilan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Timur dan 3T adalah daerah Agats di Asmat, Papua Selatan. Banyak masyarakat di wilayah tersebut mendapatkan akses internet oleh layanan internet gratis Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo).

Selain itu, ada juga layanan BAKTI AKSI yang turut hadir di sejumlah titik fasilitas Agats. Puskesmas Agats jadi salah satu tempat yang mendapat layanan internet tersebut. BAKTI AKSI merupakan program penyediaan layanan Internet menggunakan teknologi fiber optic, radio link, dan VSAT.

Program BAKTI AKSI tersebar di layanan-layanan publik di seluruh Indonesia seperti sekolah, balai latihan kerja, puskesmas, kantor desa, pos TNI, serta lokasi publik lainnya.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang masif dilakukan Pemerintah selama 10 tahun terakhir dinilai berhasil mengubah kualitas kehidupan rakyat, melesat menjadi jauh lebih baik, terutama masyarakat di daerah 3T. Dengan adanya pembangunan infrastruktur ini, mereka telah merasakan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sebagai buah dari dari kemudahan akses internet di wilayahnya.

"Guru menggunakan akses internet BAKTI AKSI untuk mengakses Platform Merdeka Belajar. Kegiatan belajar mengajar mengatasi masalah kejenuhan peserta didik. Dengan adanya internet, guru dapat memvisualisasikan materi ajar," ujar guru honorer SMP Negeri di Pulau Komodo, Ramayana.

Transformasi sistem pemerintahan berbasis elektronik

Selain pembangunan infrastruktur telekomunikasi, pemerintah juga melakukan transformasi sistem berbasis elektronik. Salah satunya dengan menerapkan Online Single Submission (OSS).

Penerapan OSS terbukti telah memudahkan pelaku usaha dalam pengurusan izin, e-catalog untuk produk UMKM, serta penerapan teknologi keuangan seperti e-commerce dan QRIS.

Dampak positif dari penerapan OSS ini dirasakan oleh salah satu pelaku UMKM jamu di Lampung, Budhe Sam. Ia mengaku telah menjalankan usahanya secara digital. Menurutnya, hal ini memudahkan dan melancarkan usahanya di zaman yang serba digital saat ini.

"Biar enggak ribet. Enggak perlu repot cari kembalian, tukar uang besar ke sana kemari, enggak ribet, uangnya bisa langsung masuk rekening," kata Budhe Sam.

Tak hanya itu. Pemerintah Indonesia juga mengembangkan ekosistem INA Digital guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, terpercaya, dan efisien.

Transformasi digital lainnya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menghadirkan dua aplikasi layanan kesehatan, PeduliLindungi dan Satu Sehat. Kedua aplikasi tersebut menjadi contoh nyata keberhasilan dalam meningkatkan akses layanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

Dalam konteks penanganan pandemi covid-19, aplikasi Peduli Lindungi berperan penting dalam memantau dan mengontrol penyebaran virus. Aplikasi ini tidak hanya membantu pemerintah dalam memetakan penyebaran covid-19 tetapi juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan mereka. Dengan lebih dari 100 juta pengguna, Peduli Lindungi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam menjalani protokol kesehatan.

Kebijakan menerapkan aplikasi PeduliLindungi ini mendapat respons positif dari warga saat itu. Salah satu warga dari Kendari, Ramli. Ia mengungkapkan bahwa penerapan aplikasi tersebut merupakan langkah tepat yang diambil pemerintah dalam mengatasi covid-19 yang hingga saat ini masih terus berlanjut.

"Kan ini tinggal di-scan (dipindai) saja, mudah juga diterapkan. Ini akan sangat membantu pemerintah di masa pandemi yang kita tidak tahu kapan ujungnya," katanya.

Begitu juga dengan warga lainnya asal Kediri, Yolanda. Ia menyambut positif penggunaan aplikasi tersebut.

"Gampang. Jadi kalau sudah dipindai, kita langsung bisa masuk. Saya sendiri sudah dua kali vaksin," kata Yolanda.

Setelah pandemi, pemerintah meluncurkan aplikasi Satu Sehat, yang bertujuan untuk mengintegrasikan semua layanan kesehatan dalam satu platform. Aplikasi ini memfasilitasi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, mulai dari pendaftaran rumah sakit hingga konsultasi dokter secara daring. Ini merupakan langkah besar dalam mendorong digitalisasi layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil.

Baca juga: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Pembangunan IKN jadi Gebrakan Baru untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional

"Lewat SatuSehat, masyarakat tidak perlu lagi membawa berkas rekam medis fisik jika harus berpindah rumah sakit. Semua resume rekam medis telah terekam secara digital di SatuSehat yang terintegrasi dengan PeduliLindungi. Masyarakat bisa akses resume tersebut melalui ponsel di mana pun dan kapan pun," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Literasi digital nasional meningkat

Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan indeks literasi digital nasional. Jika mengacu pada Road Map Literasi Digital 2020-2024, maka literasi digital Indonesia tahun 2022 tercatat berada pada indeks 3,54 dari pengukuran skala 5.

Meskipun masih berada di level sedang, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,05 poin dibandingkan 2021 yang masih berada di level 3,49. Bahkan jika dibandingkan pada tahun 2020, indeks literasi digital nasional 2022 meningkat 0,08 poin.

Kini, pemerintah melalui Kominfo terus berupaya untuk meningkatkan indeks literasi digital nasional. Salah satunya dengan meluncurkan Program Literasi Digital Nasional yang menargetkan 50 juta masyarakat terliterasi hingga 2024. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan organisasi masyarakat, untuk menyediakan pelatihan dan edukasi di seluruh Indonesia.

Sebelumnya di tahun 2021, penyelenggaraan program literasi digital ini dilaksanakan melalui 20 ribu pelatihan dengan capaian literasi digital sebanyak 12,3 juta orang. Pada 2022, literasi digital ditargetkan sebanyak 5,5 juta orang. Kemudian, pada 2023 ditargetkan mampu menjangkau sebanyak 12,4 juta.

Pengesahan Perpres Publisher Rights

Selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satu pencapaian besar yang patut diapresiasi adalah pengesahan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas pada 20 Februari 2024. Perpres ini juga dikenal sebagai Perpres Publisher Rights.

Aturan ini menjadi landasan penting dalam pengelolaan ruang digital yang lebih aman, produktif, dan inklusif, serta memastikan keberlanjutan industri media di era digital.

"Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya kemarin saya menandatangani Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab (Perusahaan) Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights,” ujar Presiden Jokowi pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2024 di Ecoventional Hall, Ecopark, Ancol, Jakarta, Selasa 20 Februari 2024.

Dalam konteks ini, Publisher Rights dihadirkan sebagai solusi untuk melindungi ekosistem pers dari dominasi platform digital besar seperti Google, Facebook, dan Instagram, yang selama ini kerap mengambil keuntungan dari konten berita tanpa kompensasi yang adil bagi penerbit.

Peraturan ini menjadi sangat krusial karena di tengah disrupsi digital, banyak perusahaan media tradisional terancam keberlanjutannya. Preferensi masyarakat yang lebih mengutamakan media sosial membuat distribusi konten berita melalui platform digital mendominasi ruang publik.

Perpres Publisher Rights mewajibkan platform-platform tersebut memberikan kompensasi kepada perusahaan pers lokal atas konten yang mereka gunakan, dengan tujuan mendukung jurnalisme berkualitas.

Kehadiran Perpres Publisher Rights mendapat respons yang cukup positif. Salah satunya dari Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Ia mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights. Peraturan itu dinilai bisa berdampak positif bagi industri media massa.

"Ya bersyukur karena bisa memberikan keadilan bagi insan pers untuk pembagian pendapatan iklan, juga menghambat diinformasikan dan peningkatan ekosistem digitalisasi yang lebih baik," kata Ninik kepada Media Indonesia, Selasa, 20 Februari 2024.

Sementara itu, Direktur Pemberitaan Media Indonesia Abdul Kohar menilai penerbitan Perpres Publisher Rights menjadi angin segar bagi insan media.

"Aturan soal Publisher Rights ini seharusnya bisa memperbaiki ekosistem industri media. Media-media konvensional sebagai pemilik hak penerbitan mestinya bisa memperoleh manfaat dari aturan ini," kata Abdul Kohar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Jakarta: Pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi salah satu fokus besar yang dikerjakan pemerintah pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, 10 tahun terakhir. Upaya tersebut dinilai berhasil karena pemerataan pembangunan tercapai sehingga menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional.

Ada beberapa pembangunan infrastruktur dasar yang gencar dilakukan pemerintah dalam 10 tahun terakhir. Mulai dari sektor bendungan, jembatan, irigasi, dan konektivitas jalan.

Adapun rincian pembangunan tersebut di antaranya, pembangunan 1,9 juta meter jembatan desa, 366 ribu kilometer jalan desa, 2.700 kilometer jalan tol, 43 bendungan, 1,1 juta hektare jaringan irigasi, 27 bandara baru di berbagai daerah, perluasan dan modernisasi pelabuhan laut, hingga pembangunan jalur kereta api baru dan peningkatan jalur yang sudah ada.

Dari sisi konektivitas, pemerintah berupaya meningkatkan pembangunan jalur-jalur yang berada di luar Pulau Jawa seperti Trans-Papua, Trans-Kalimantan, dan Trans-Sumatra. Jalur-jalur tersebut dirancang untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi, sehingga pembangunan merata atau Indonesiasentris.

Pembangunan infrastruktur dasar ini menjadi salah satu strategi utama dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Visi Indonesia Emas 2045 merupakan panduan untuk mewujudkan Negara Nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Masih banyak lagi pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan pemerintah pada era kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun terakhir. Berikut di antaranya:

Pembangunan IKN jadi kunci pertumbuhan ekonomi baru

Proyek Ibu Kota Negara (IKN) menjadi salah satu proyek besar dalam 10 tahun pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi. Berlokasi di Kalimantan Timur, proyek ini menjadi simbol transformasi Indonesia menuju negara yang lebih modern.

IKN bakal menjadi pusat pemerintahan menggantikan Jakarta. Pemerintah pun berharap perpindahan ini dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lain di Indonesia.

Jokowi mengatakan adanya pertumbuhan ekonomi yang signifikan di seluruh Pulau Kalimantan sebelum dan sesudah kehadiran IKN.

"Coba dicek di BI Kalimantan Timur, pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama berapa persen tahun ini, kuartal kedua berapa persen. Artinya pembangunan ini sudah berdampak pada wilayah sekitar IKN. Terakhir setahu saya, sudah di atas 7 persen lebih sedikit. Tinggi sekali," kata Jokowi di IKN, Kalimantan Timur, Senin, 29 Juli 2024.

Pembangunan IKN kini sudah mulai terasa dampaknya, terutama dalam hal perekonomian. Efek ekonomi bahkan sudah terasa di kawasan sekitar IKN seperti Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara. Pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional di wilayah-wilayah tersebut saat ini berada di angka 5,05 persen.

Baca juga: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Pembangunan IKN jadi Gebrakan Baru untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Secara keseluruhan di Kalimantan Timur, pertumbuhan ekonomi Ini didorong oleh sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan di Balikpapan (47,3 persen), konstruksi di Samarinda (23,1 persen), serta pertambangan dan penggalian di Kutai Kartanegara (62,5 persen).

Dampak positif IKN bahkan juga sudah dirasakan sejak investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur pendukung IKN berupa Bendungan Sepaku-Semoi di Kecamatan Sepaku pada awal-awal pembangunan IKN. Pembangunan proyek ini melibatkan banyak tenaga kerja, sehingga dampak lain dari proyek ini antara lain kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan utama sehari-sehari pun turut dirasakan oleh warga setempat karena produk warga lokal dibeli oleh pekerja.

Pembangunan proyek ini melibatkan banyak tenaga kerja, sehingga dampak lain dari proyek ini antara lain kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan utama sehari-sehari pun turut dirasakan oleh warga setempat karena produk warga lokal dibeli oleh pekerja.

"Saya sebagai warga yang tinggal dekat dengan wilayah IKN, bersyukur karena Kalimantan Timur ini dipilih sebagai Ibu Kota Negara. Paling tidak kami masyarakat yang ada di dekat sini menikmati atau merasakan dampak positif dari IKN," ujar salah satu warga di wilayah dekat IKN, bernama Faisal dalam tayangan di kanal YouTube Kementerian ATR/BPR, Agustus 2024.

Pembangunan jalan tol berdampak ekonomi dan sosial

Selama 10 tahun terakhir, Presiden Joko Widodo telah banyak membangun infrastruktur jalan, khususnya jalan tol yang menjadi konektivitas antar wilayah di Indonesia. Dua proyek besar yang mendominasi pembangunan ini adalah Tol Trans-Jawa dan Tol Trans-Sumatra.

Kedua jalur tol ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi, tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional.

Tol Trans-Jawa yang membentang sepanjang 1.150 kilometer, dari Merak di Banten hingga Banyuwangi di Jawa Timur, telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.

Dengan tersambungnya seluruh ruas tol ini, mobilitas orang dan barang menjadi lebih cepat, yang pada gilirannya meningkatkan aktivitas ekonomi di kawasan industri dan pariwisata. Contohnya, kawasan industri di Kabupaten Ngawi dan beberapa daerah lainnya di Jawa Timur mengalami peningkatan minat dari para investor setelah adanya tol tersebut.

Kemudahan mobilitas berkat pembangunan Tol Trans-Jawa ini juga dirasakan salah satu warga Ciledug, Tangerang, Cyrilla Erma. "Bagus, kemarin itu sangat membantu sekali, melewati beberapa provinsi dari Tangerang, Jakarta, Jawa Barat, dan keluar di Jawa Tengah. Konsumsi bahan bakar juga lebih irit," kata Erma di akun media sosialnya.

Kehadiran Tol Trans-Jawa juga berdampak pada peningkatan efisiensi logistik. Waktu tempuh yang berkurang hingga 50 persen membuat distribusi barang lebih lancar, mengurangi biaya logistik, dan secara keseluruhan meningkatkan daya saing produk-produk lokal.

Selain itu, sektor industri manufaktur di sepanjang jalur tol juga mengalami pertumbuhan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan efisiensi transportasi yang mengurangi biaya logistik hingga 30 persen. Efek ini sangat terasa di beberapa daerah seperti Cirebon, Tegal, dan Batang, di mana perusahaan-perusahaan baru mulai membuka pabrik.

Bukan hanya di Pulau Jawa, pemerintah juga melakukan pembangunan tol di Trans-Sumatra (JTTS), yang membentang dari Lampung hingga Aceh dengan panjang total 2.812 kilometer (km). Pada September 2024, tol tersebut dilaporkan telah mencapai panjang 915,65 km. Membawa dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi Sumatra.

Proyek ini tidak hanya mempercepat mobilitas barang dan orang, tetapi juga membuka akses bagi wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan adanya tol ini, banyak titik pertumbuhan ekonomi baru yang muncul di sepanjang jalur tol.

Dari sisi ekonomi, Tol Trans-Sumatra diperkirakan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. Direktur Pembiayaan dan Investasi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Sylvi J Gani menyebutkan terdapat potensi output mencapai Rp768 triliun. Hal ini mencakup dampak langsung selama fase konstruksi maupun setelah jalan tol beroperasi.

Baca juga: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Hidup Rakyat Papua-Indonesia Timur Meningkat

Bandara dan bendungan tingkatkan pariwisata

Pembangunan bandara dan bendungan juga termasuk dalam proyek pembangunan infrastruktur pada era pemerintahaan Jokowi. Hal ini dilakukan guna mendukung sektor pariwisata.

Jokowi bersama Kementerian Perhubungan gencar membangun bandara baru yang bertujuan mendukung destinasi wisata di Indonesia. Seperti contohnya untuk mendukung pariwisata di Sumatera Utara, pemerintah membangun Bandara Silangit atau Bandar Udara Raja Sisingamangaraja XII dan Bandara Sibisa.

Selanjutnya, terdapat pembangunan Bandara Rokot Sipora di Mentawai, Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo, Bandara Ewer di Asmat dan Bandara Komodo di Labuan Bajo. Dengan adanya kehadiran bandara-bandara baru tersebut dinilai sangat diperlukan untuk mendorong aksesibilitas masyarakat. Antusiasme masyarakat pun akan terasa lewat kehadiran bandara baru tersebut.

Sementara itu, Jokowi bersama Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga telah berhasil menyelesaikan pembangunan 53 bendungan. Dengan adanya tambahan bendungan ini telah menambah daerah irigasi premium sebesar 396 ribu hectare (ha), tambahan air baku 52.000 liter/detik, dan potensi PLTA sebesar 255 MW. Khusus untuk daerah irigasi, telah dilaksanakan pembangunan bendung dan jaringan irigasi baru seluas 1.18 juta ha, serta dilaksanakan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi eksisting seluas 4.38 juta ha (dari total 7,5 juta ha sawah) pada 2014 hingga 2024.

Selain memberikan manfaat untuk irigasi, pembangunan sejumlah bendungan tersebut juga dinilai mampu mendorong sektor pariwisata di wilayah tersebut. Seperti salah satunya Bendungan Waduk Karian di Kabupaten Lebak Banten, yang diresmikan pada awal 2024 lalu dapat menumbuhkan sektor pariwisata sehingga mendongkrak pendapatan ekonomi daerah dan masyarakat setempat.

Berikut manfaat-manfaat dan tujuan pemerintah membangun bendungan:

1. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui irigasi

bendungan juga memainkan peran penting dalam mendukung sektor pertanian melalui penyediaan irigasi yang stabil.

Air dari bendungan memungkinkan petani mendapatkan pasokan air yang konsisten sepanjang tahun, sehingga mereka dapat mengoptimalkan produksi pangan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Sebagai contoh, Bendungan Margatiga di Lampung berdasarkan Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho pada 26 Agustus 2024 diperkirakan memiliki kapasitas tampung sebesar 42 juta meter kubik dan mampu mengairi lahan pertanian seluas lebih dari 16.500 hektare.

Dengan pasokan air yang terjamin, para petani di Lampung dapat meningkatkan produktivitas pertanian mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Bendungan lainnya, seperti Bendungan Cipanas di Jawa Barat, juga memberikan manfaat serupa. Bendungan ini menyuplai air untuk irigasi di wilayah-wilayah pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air untuk menjaga hasil panen.

2. Sumber pembangkit energi listrik
Di samping perannya dalam sektor pertanian, beberapa bendungan yang dibangun selama masa pemerintahan Jokowi juga difungsikan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

PLTA merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang ketersediaannya bisa diperbarui dan tidak menghasilkan emisi.

Sebagai contoh, Bendungan Karian di Banten memiliki potensi untuk menghasilkan energi listrik sebesar 1,8 megawatt melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH).

Bendungan lainnya yang difungsikan sebagai PLTA adalah Bendungan Jatigede di Jawa Barat, yang juga memberikan kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan energi di wilayah tersebut.

PLTA dari bendungan ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam mencapai target bauran energi terbarukan di Indonesia.

3. Pencegah banjir

Tak kalah penting, pembangunan bendungan adalah untuk mengurangi dampak banjir yang kerap melanda beberapa daerah rawan, terutama ibu kota Jakarta.

Berdasarkan laporan dari Kementerian PUPR, Bendungan Ciawi dan Sukamahi, yang terletak di hulu Sungai Ciliwung, dirancang khusus untuk mengurangi volume air yang mengalir menuju Jakarta saat musim hujan.

Kedua bendungan ini menjadi bagian dari upaya besar untuk mengatasi banjir di wilayah DKI Jakarta dengan mengurangi debit air yang masuk ke aliran sungai tersebut.

Bendungan Karian, yang disebut Jokowi pada bulan Januari memiliki kapasitas tampung hingga 315 juta meter kubik, berperan penting dalam mengurangi risiko banjir di wilayah hilir seperti Serang dan Rangkasbitung.

Adapun Bendungan Margatiga yang diproyeksikan dapat mereduksi banjir sebesar 83,10 meter kubik per detik untuk sebagian wilayah Bandar Lampung dan Lampung Timur

Dengan kapasitas yang besar, bendungan ini dapat menahan luapan air di musim hujan dan menjaga wilayah sekitar dari bencana banjir.

Pembangunan Jalur KA, MRT, LRT, hingga Kereta Cepat Whoosh

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi juga sudah dibangun 55 jalur kereta api (KA). Jalur kereta yang dibangun mencapai 1.731 km/sp.

"Dalam kurun hampir 10 tahun terakhir, Kemenhub telah berhasil menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan dan peningkatan infrastruktur kereta api. Total panjang jalur kereta api yang telah dibangun mencapai 1.731 kilometer, tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yang meliputi pembangunan jalur dwi ganda, jalur ganda, jalur baru, dan reaktivasi," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 29 September 2024.

Selain itu, Budi mengatakan, Kemenhub juga melakukan peningkatan/rehabilitasi 25 jalur KA, sepanjang 1.900 km/sp, serta elektrifikasi jalur sepanjang 522 km/sp.

Untuk pembangunan dan rehabilitasi sektor perkeretaapian selama 2015-2024, pemerintah telah mendanai dengan anggaran sebesar Rp223,870 triliun. Pemerintah juga telah memberikan public service obligation (PSO) sebagai bentuk pelayanan publik sektor perkeretaapian kepada PT Kereta Api Indonesia, selama 2015-2024 dengan total sebesar Rp26,027 triliun.

Di luar itu, terdapat capaian-capaian lain seperti terbangunnya MRT Jakarta, Kereta Cepat Whoosh (Jakarta-Bandung), Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, LRT di Palembang dan Jakarta, dan kereta api perintis.

Pembangunan infrastruktur kereta api ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Misalnya, MRT. Moda transportasi ini dinilai telah mengubah wajah transportasi Jakarta Indonesia.

MRT ini juga memberikan kenyamanan bagi warga, terutama untuk keperluan pekerjaan. "Cukup nyaman dan rute untuk tahap awal ini mungkin cukup memadai, melewati beberapa lokasi inti di Jakarta. Secara jadwal dan fasilitas cukup bagus untuk permulaan," ujar salah satu pelanggan MRT, Victor.

Respons positif juga diberikan untuk pembangunan Kereta Cepat Whoosh (Jakarta-Bandung). Salah satunya oleh warga asal Bekasi, Doddy yang hendak melakukan perjalanan ke Bandung dengan menaiki Whoosh.

"Jadi solusi juga sih sebenernya untuk perjalanan ke Bandung dari Jakarta maupun Bekasi. Jabodetabek lah," kata Doddy.

Menhub mengatakan kereta cepat ini sudah menjadi buah bibir internasional. Dia mengenang bagaimana asal mula penamaan Whoosh yang merupakan akronim dari 'Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Handal'. Filosofi "Whoosh" berasal dari suara lesatan kereta cepat yang awam diucapkan, baik oleh masyarakat Indonesia maupun internasional.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor primer yang terdiri dari pertambangan, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan selalu menjadi sektor dengan realisasi investasi terendah selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat bahwa sektor primer selalu kalah saing dari sektor manufaktur (sekunder) dan sektor infrastruktur-jasa (tersier) dari 2014 hingga 2024.

Perinciannya yaitu pada 2014 realisasi investasi sebesar Rp463,1 triliun, terdiri dari sektor primer Rp91,7 triliun, sektor sekunder Rp199,1 triliun, dan sektor tersier Rp172,3 triliun.

Lalu pada 2015, realisasi investasi sebesar Rp545,4 triliun, terdiri dari sektor primer Rp95 triliun, sektor sekunder Rp236 triliun, dan sektor tersier Rp214,4 triliun.

Pada 2016, realisasi investasi sebesar Rp612,9 triliun, terdiri dari sektor primer Rp89 triliun, sektor sekunder Rp335,8 triliun dan sektor tersier Rp188 triliun.

Pada 2017, realisasi investasi sebesar Rp692,8 triliun, terdiri dari sektor primer Rp124,7 triliun, sektor sekunder Rp274,8 triliun, dan sektor tersier Rp293,3 triliun.

Pada 2018, realisasi investasi sebesar Rp721,3 triliun, terdiri dari sektor primer Rp132,1 triliun, sektor sekunder Rp222,3 triliun, sektor tersier Rp366,9 triliun.

Pada 2019, realisasi investasi sebesar Rp809,6 triliun, terdiri dari sektor primer Rp128,3 triliun, sektor sekunder Rp216 triliun, dan sektor tersier Rp465,3 triliun.

Perbesar

Petani melakukan penyemprotan anti hama terhadap tanaman padi yang baru ditanama di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Kamis (3/10/2024). Bisnis/Paulus Tandi Bone

Pada 2020, realisasi investasi sebesar Rp826,3 triliun, terdiri dari sektor primer Rp94,8 triliun, sektor sekunder Rp272,9 triliun, dan sektor tersier Rp458,6 triliun.

Pada 2021, realisasi investasi sebesar Rp901 triliun, terdiri dari sektor primer Rp133,3 triliun, sektor sekunder Rp325,4 triliun, dan sektor tersier Rp442,3 triliun.

Pada 2022, realisasi investasi sebesar Rp1.207,2 triliun, terdiri dari sektor primer Rp212,6 triliun, sektor sekunder Rp497,7 triliun, dan sektor tersier Rp496,9 triliun.

Pada 2023, realisasi investasi sebesar Rp1.418,9 triliun, terdiri dari sektor primer Rp255,5 triliun, sektor sekunder Rp596,3 triliun, dan sektor tersier Rp567,1 triliun.

Pada Januari—September 2024, realisasi investasi sebesar Rp1.261,43 triliun, terdiri dari sektor primer Rp221,8 triliun, sektor sekunder Rp515,7 triliun, dan sektor tersier Rp523,8 triliun.

Artinya, hampir setiap tahunnya sektor primer berkontribusi kurang dari 20% dari total realisasi investasi. Para investor baik asing maupun dalam negeri lebih memilih menanamkan modal ke sektor sekunder dan tersier.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad melihat bahwa sektor primer tampak lesu beberapa tahun terakhir. Menurutnya, permintaan pasar yang menurun turut berdampak negatif ke sektor primer.

"Primer ini agak sedikit terganggu. Saya kira juga ada faktor pasar turut mempengaruhi," jelas Tauhid kepada Bisnis, dikutip Rabu (16/10/2024).

Dia mendorong agar pemerintah lebih konsisten ke depannya. Padahal, pemerintah kerap berjanji memodernisasi pertanian dan semacamnya.

Jakarta: Pembangunan Papua dan wilayah Indonesia Timur mendapat perhatian besar dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi, wilayah tersebut mengalami perkembangan signifikan.

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator perkembangan yang terjadi di Papua dan juga wilayah Indonesia Timur. Pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi selama 10 tahun terakhir sukses membawa pertumbuhan ekonomi melaju signifikan.

Pembangunan Jalan Trans Papua Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Keberhasilan tersebut tak lepas dari ide pemerintah menggalakkan pembangunan infrastruktur. Misalnya, Jalan Trans Papua. Dalam 10 tahun terakhir, jalan tersebut sudah terbangun sekitar 3.462 kilometer, dengan sepanjang 1.733 kilometer telah teraspal dan 1.712 kilometer sisanya belum teraspal.

Jalan Trans Papua membentang dari wilayah kepala burung di Wilayah Adat Domberai, Sorong, Papua Barat, hingga Bumi Anim Ha di Merauke, Papua.

Kepala BPJN Papua Barat Mauluddin Said Latar menjelaskan hadirnya Jalan Trans Papua dapat memangkas jarak waktu tempuh. Selain itu, juga menekan biaya transportasi untuk mengangkut kebutuhan pokok di Negeri Cendrawasih.

"Sebagai salah satu contoh sebelum ada jalur jalan nasional, dibutuhkan waktu 20 hari untuk mengangkut kebutuhan pokok dari Pulau Jawa menuju Teluk Bintuni menggunakan kapal laut. Kini dengan adanya jalan nasional di Manokwari menuju ke Pulau Bintuni dapat mempersingkat jalur logistik dan membuat harga kebutuhan pokok jauh lebih murah," kata Udin dalam Podcast Bincang Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga seperti dilihat Medcom.id, Minggu 6 Oktober 2024.

Ia juga menambahkan dampak positif pembangunan sangat dirasakan oleh masyarakat, antara lain adanya berbagai aktivitas ekonomi baru seperti pemukiman, perkebunan, pertanian dan lain sebagainya, sehingga dapat meratakan ekonomi karena terbukanya akses-akses menuju seluruh wilayah.

Baca juga: Mengintip Pertumbuhan Ekonomi Desa dan Wilayah 3T setelah 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Ucapan Udin memang terbukti benar. Banyak masyarakat merasakan dampak dan manfaat dari pembangunan Jalan Trans Papua ini. Salah satunya, warga Papua bernama Ricky.

"Jalan ini berbeda dengan jalan Trans Papua yang lama. Dulu jalan ini masih berbatu-batu dan berlubang. Dengan adanya Jalan Trans Papua, tranportasi makin gampang dan harga transportasi lebih murah," ujar Ricky dalam kanal YouTube Kementerian Keuangan, 7 Februari 2024.

Pernyataan yang sama juga diungkapkan warga Papua lainnya, Yadi. Ia mengatakan kehadiran Jalan Trans Papua ini memberikan kemudahan akses jalan dan transportasi bagi masyarakat.

"Jalan Trans Papua yang ada sekarang memberi akses yang baik untuk transportasi dan masyarakat yang ada menggunakan jalan Trans Papua," kata Yadi.

"Keuntungannya Trans Papua ini membuat lebih baik perekonomian di Papua. Kemudian, bisa menjangkau daerah-daerah terpencil dan meningkatkan potensi wisata," kata warga lainnya, Dince.

Sejumlah pembangunan lainnya yang juga gencar dilaksanakan pemerintah telah memberikan manfaat bagi masyarakat Papua. Misalnya, peningkatan kondisi jalan melalui pemadatan tanah, pengaspalan, dan pembangunan jembatan di jalur Wamena-Elelim dan jalur Manokwari-Sausapor (Tambrauw); pengaspalan di koridor Wamena-Napua-Habema; pelebaran dan perbaikan jalan aspal di jalur Jayapura-Waris, Manokwari-Ransiki, Sorong-Batu Payung. Pembangunan ini telah memperbaiki konektivitas di koridor tersebut.

Bagi warga kampung Elelim di Kabupaten Yalimo, peningkatan jalur Abenaho-Elelim mempersingkat waktu tempuh Wamena-Elelim maksimal 20 jam di tahun 2010 menjadi 3-4 jam saja mulai 2016. Jalur ini memunculkan angkutan 'Hilux'dengan ongkos Rp200 ribu (di bak terbuka) atau Rp300 ribu (di dalam kabin).

Demikian pula dengan warga di Distrik (Kecamatan) Neney, Kabupaten Manokwari Selatan. Setelah tahun 2014, warga bisa membawa karung-karung hasil lebih berladang ke Pasar Ransiki menggunakan angkutan 'Hilux' dengan mengeluarkan biaya Rp50 ribu. Bahkan di Sorong, pemerintah telah menyediakan bus Damri antara Sorong dan Maybrat bagi warga di sepanjang jalur Sorong-Ayamaru dengan biaya Rp10 ribu hingga Rp50 ribu.

Investasi Tingkatkan Derajat Kehidupan Masyarakat

Dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi, kawasan Indonesia Timur yang selama ini sulit disentuh investasi justru menjadi semakin dilirik.

Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), struktur perekonomian Indonesia di bagian timur terus menanjak. Data triwulan I-2014 atau sebelum Jokowi menjabat, Kalimantan berkontribusi 8,45 persen, Sulawesi 4,72 persen, Bali, dan Nusa Tenggara 2,48 persen. Kontribusi terkecil berasal dari kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua, yakni sebesar 1,95 persen.

Menjelang akhir pemerintahan Jokowi, pada triwulan I-2024 kontribusi wilayah Indonesia tengah dan timur meningkat, dengan Sulawesi mencatatkan kontribusi sebesar 6,89 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,75 persen, serta Maluku dan Papua 2,62 persen.

Peningkatan kontribusi wilayah luar Jawa ini sejalan dengan data investasi yang masuk. Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai investasi yang masuk ke luar Jawa bahkan melampaui investasi di Jawa.

Pada triwulan I-2024, sebaran investasi ke luar Jawa mencapai Rp201 triliun (50,1 persen dari total investasi), sedangkan investasi di Jawa senilai Rp200,5 triliun (49,9 persen). Sulawesi Tengah, salah satu provinsi penghasil nikel terbesar, bahkan mencatatkan investasi terbesar sebesar Rp27 triliun.

Gencarnya investasi di Indonesia bagian timur selama 10 tahun pemerintahan Jokowi juga berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat. Pembangunan smelter dan hilirisasi di Sulawesi, Maluku, dan Papua telah mendorong perekonomian, khususnya di daerah penghasil komoditas pertambangan.

Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, yang merupakan penghasil nikel terbesar, mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi pada 2023, masing-masing sebesar 20,49 persen dan 11,91 persen.

Maluku Utara dan Sulawesi Tengah saat ini menjadi magnet bagi investor karena dua provinsi tersebut merupakan penghasil nikel terbesar di Indonesia. Kontribusi sektor pertambangan nikel terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dilihat dari besarnya aliran investasi asing langsung (FDI) yang masuk.

Baca juga: Kualitas Hidup Masyarakat Desa dan Daerah 3T Meningkat Drastis 10 Tahun Terakhir

Pada 2023, Maluku Utara dan Sulawesi Tengah menjadi tujuan utama investasi asing, terutama di sektor pertambangan. Indonesia menerima sekitar USD50 miliar FDI pada 2023. Adapun dua provinsi Indonesia dengan penerima FDI terbesar yaitu Sulawesi Tengah dengan USD7,2 miliar, dan Maluku Utara sebesar USD5 miliar.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Timur

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan.

Selama pemerintahan Jokowi, data menunjukkan IPM di Indonesia terus membaik tak terkecuali di kawasan timur. BPS mencatat, IPM di Indonesia sebesar 74,39 poin pada 2023. Skor tersebut meningkat 0,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 73,77 poin.

Sebagai contoh wilayah paling timur Indonesia yakni Papua, mencatatkan IPM tahun 2023 sebesar 62,25 poin yang menempatkannya di kategori sedang. Hal yang sama juga terjadi di Maluku. Selama 2020-2023, IPM Maluku rata-rata meningkat sebesar 0,65 persen per tahun.

Perbaikan IPM juga membaik di seluruh provinsi Sulawesi dengan rata-rata kenaikan 0,84 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan IPM pada 2023 lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan sepanjang 2020-2023. Pada periode tersebut, rata-rata pertumbuhan IPM per tahun sebesar 0,66 persen.

Selain itu, akses pendidikan masyarakat lokal juga menjadi perhatian pemerintah. Dalam upayanya, pemerintah membangun sekolah dan fasilitasnya seperti laboratorium dan perpustakaan.

"Membangun sekolah baru kemudian pembangunan laboratorium, perpustakaan. Namun yang menjadi prioritas dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas guru," ucap Tenaga Ahli Utama KSP, Theo Litaay dalam kanal YouTube Kominfo Newsroom GPRTV Senin, 7 Oktober 2024.

Ia menyebutkan saat ini yang menjadi masalah adalah ketidakhadiran guru di sekolah. Oleh karena itu pemerintah berupaya menyediakan guru yang berkualitas dengan program pembinaan termasuk Pendidikan Profesi Guru (PPG).

"PPG itu juga dilaksanakan di Papua dalam rangka peningkatan kualitas baik yang existing maupun perekrutan guru-guru baru. Di sini diprioritaskan kepada putra putri asli setempat. Mereka tidak akan jauh dari wilayah, selalu hadir di sekolah, tidak ada guru mengatakan jarang berada di sekolah karena jauh dari rumah. Ini menjadi prioritas," katanya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pemerataan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia melalui berbagai program beasiswa.

Hal menunjukkan bahwa pemerintah memahami pentingnya pendidikan sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Dengan adanya program beasiswa, pemerintah pun berharap dapat menciptakan SDM unggul yang mampu berkontribusi pada kemajuan Indonesia.

Adapun jenis beasiswa yang disiapkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat antara lain Program Indonesia Pintar (PIP) bagi siswa miskin dan rentan miskin untuk jenjang pendidikan SD hingga SMA/SMK.

Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi di universitas terkemuka di dalam dan luar negeri. Serta Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang diberikan kepada lulusan terbaik untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi terkemuka di dalam dan luar negeri, dengan fokus pada bidang-bidang prioritas pembangunan nasional.

Baca juga: Capaian 10 Tahun Jokowi: Keberhasilan dalam Penyusunan Publisher Rights

Selanjutnya ada program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, yang skemanya kemudian berubah menjadi KIP Kuliah Merdeka. Program ini memberikan bantuan biaya pendidikan (uang kuliah) dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi dari KIP Kuliah.

“Dengan adanya KIP Kuliah Merdeka ini akan benar-benar meningkatkan rasa kepercayaan diri mahasiswa-mahasiswa tidak mampu yang ingin mengenyam pendidikan di kampus-kampus terhebat dan termahal,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, dalam laman Kemendikbudristek.

Pada tahun 2024, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,9 triliun atau meningkat Rp 2,1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Anggaran ini akan digunakan untuk membiayai pendidikan tinggi bagi hampir 1 juta mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Baca juga: Peningkatan Indeks Literasi Digital Nasional Selama Pemerintahan Jokowi

Peningkatan Jumlah Penerima KIP Kuliah

Dari tahun ke tahun, anggaran dan penerima KIP kuliah terus meningkat. Tercatat pada tahun 2020, anggaran yang digelontorkan untuk program dalam sektor pendidikan ini hanya mencapai Rp3,7 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 552.706.

Di tahun 2021, anggaran meningkat lebih dari dua kali lipat yakni Rp7,5 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 674.187. Pada tahun berikutnya, anggaran KIP Kuliah mencapai Rp9,9 triliun dengan 780.014.

Anggaran sebesar Rp11,8 triliun kemudian dikucurkan untuk program KIP Kuliah. Anggaran ini digunakan untuk membiayai pendidikan tinggi 913.636 penerima. Dan pada tahun 2024, penerima KIP Kuliah berjumlah 985.577 orang dengan anggaran Rp13,9 triliun.

Sementara itu, bantuan biaya kuliah yang diberikan kepada penerima KIP Kuliah pada tahun 2024 berbeda-beda sesuai dengan akreditasi prodi. Rinciannya, akreditasi Unggul atau A atau Internasional maksimal Rp 8.000.000 dan prodi kedokteran maksimal Rp 12.000.000.

Prodi dengan akreditasi Baik Sekali atau B maksimal Rp 4.000.000, sedangkan prodi dengan akreditasi Baik atau C maksimal Rp 2.400.000.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

Jakarta: Selama 10 tahun masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo sukses membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah Timur dan daerah tertinggal, terluar, terdepan (3T).

Kominfo menyebutkan ada tiga lapisan yang penting dalam telekomunikasi, yakni lapisan pertama adalah broadband atau fiber optik. Lapisan kedua, untuk wilayah yang tidak bisa dibangun fiber optik, terdapat alternatif dengan membangun radio telekomunikasi mendukung layanan broadband dan satelit.

Serta lapisan ketiga adalah Base Transceiver Station (BTS). Selama ini, BTS hanya dibangun di wilayah komersial. Akan tetapi, Kominfo terus membangun BTS di wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).
Salah satu contoh keberhasilan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Timur dan 3T adalah daerah Agats di Asmat, Papua Selatan. Keberhasilan ini tentunya membuat perubahan yang cukup signifikan di wilayahnya seperti mendapatkan akses internet oleh layanan internet gratis Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo).

Baca juga: Infrastruktur Kota yang Membangun Peradaban Jadi Legacy 10 Tahun Kepemimpinan Jokowi

Distrik Agats, ibu kota Kabupaten Asmat merupakan wilayah pertama yang menikmati jaringan internet menggunakan fasilitas Palapa Ring Paket Timur sejak 2019. Fasilitas internet gratis ini hadir di fasilitas layanan publik, di antaranya puskesmas.

Selain itu, ada juga layanan BAKTI AKSI yang turut hadir di sejumlah titik fasilitas Agats. Puskesmas Agats jadi salah satu tempat yang mendapat layanan internet tersebut. BAKTI AKSI merupakan program penyediaan layanan Internet menggunakan teknologi fiber optic, radio link dan VSAT.

Program BAKTI AKSI tersebar di layanan-layanan publik di seluruh Indonesia seperti sekolah, balai latihan kerja, puskesmas, kantor desa, pos TNI, serta lokasi publik lainnya.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang masif dilakukan Pemerintah selama 10 tahun terakhir dinilai berhasil mengubah kualitas kehidupan rakyat, melesat menjadi jauh lebih baik, terutama masyarakat di daerah (3T). Dengan adanya pembangunan infrastruktur ini, mereka telah merasakan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sebagai buah dari dari kemudahan akses internet di wilayahnya.

Baca juga: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi, IKN Jadi Pusat Pertumbuhan Baru

Selama 10 Tahun terakhir, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) telah menyediakan akses internet di 18.697 lokasi, pembangunan BTS (sudah on air) di 7.283 lokasi dan Palapa Ring dengan kapasitas FO 766 Gbps+MW 4700 Mbps.

Lebih detail, dari jumlah itu, penyediaan akses internet diberikan Pemerintah untuk layanan pendidikan sebanyak 8.830 lokasi, kantor pemerintahan 5.228 lokasi, pelayanan kesehatan 2.614 lokasi, pusat kegiatan masyarakat 736 lokasi, tempat ibadah 665 lokasi, pertahanan dan keamanan 334 lokasi, lokasi wisata 137 lokasi, pelayanan usaha 115 lokasi dan transportasi publik 38 lokasi.

Tak hanya pembangunan infrastruktur telekomunikasi, sejumlah infrastruktur vital lainnya juga telah berhasil diselesaikan Jokowi, termasuk pembangunan 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol, serta 6.000 kilometer jalan nasional baru.

Selain itu upaya memperkuat konektivitas dan ketahanan pangan juga diwujudkan melalui pembangunan 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan, serta jaringan irigasi baru seluas 1,1 juta hektar.

Pembangunan infrastruktur ini telah memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia, termasuk di daerah 3T. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, juga menegaskan pembangunan infrastruktur era kepemimpinan Presiden Jokowi berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

Jakarta: Selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, banyak perubahan positif yang terjadi di Indonesia. Mulai dari akselerasi pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, LRT, MRT, bendungan, bandara, hingga pelabuhan yang tersebar di banyak daerah di Indonesia.

Tak hanya itu, selama kepemimpinan Jokowi, investasi yang masuk ke Indonesia juga terbilang merata bahkan menyentuh kawasan Indonesia Timur yang turut berkontribusi meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Membangun infrastruktur sekaligus membangun peradaban

Visi Jokowi dalam membangun infrastruktur tak hanya dari sisi fisik saja, namun segala hal yang dibangun juga mempertimbangkan peradaban.

"Banyak yang masih salah pengertian bahwa ketika kita membangun infrastruktur fisik seperti jalan tol, bandara, dan juga MRT, LRT, dilihat hanya dari sisi fisiknya saja. Padahal sesungguhnya, kita sedang membangun peradaban, membangun konektivitas budaya, membangun infrastruktur budaya baru," kata Jokowi dalam sidang tahunan MPR.
Dari sekian banyak gebrakan yang dilakukan Jokowi, salah satu legacy terbesarnya adalah pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimatan Timur.

Baca juga: Kerja 10 Tahun Jokowi Menggaet Investasi ke Indonesia Timur untuk Kualitas Hidup Warga

Pembangunan IKN Nusantara merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata.

Persis seperti visi sang Presiden, pembangunan IKN tidak hanya membangun kota secara fisik dengan tampilan yang megah dan terkonsep, namun dalam membangun IKN, Jokowi juga memikirkan bagaimana peradaban ke depan dibangun serta lingkungan di IKN tetap terjaga dengan baik.

Hal ini dibuktikan lewat wujud IKN Nusantara yang sekaligus menjadi simbol identitas baru sebuah kota yang mengedepankan green economy, green energy, smart transportation, dan tata kelola yang efisien sebagai milestone transformasi besar bangsa Indonesia.

IKN Nusantara juga diproyeksikan menyebarluaskan manfaat pembangunan ekonomi. Misalnya mendorong investasi di provinsi-provinsi sekitarnya serta mendorong diversifikasi ekonomi, sehingga tercipta dorongan nilai tambah ekonomi di wilayah non Jawa.

Baca juga: Capaian 10 Tahun Jokowi: Pembangunan IKN dan Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan

IKN Nusantara perwujudan Green City

IKN Nusantara merupakan milestone Indonesia dalam perwujudan kota ramah lingkungan yang didasari inovasi berbasis teknologi hijau dan ekonomi hijau.

IKN Nusantara akan didukung dengan smart transportation yakni sistem transportasi kota yang dirancang berbasis Integrated Information System, Intelligent Transport System, dan Innovative Public Transportation Network serta mempromosikan kendaraan listrik yang ramah lingkungan.

Dari sisi pemanfaatan energi, IKN Nusantara memanfaatkan matahari sebagai sumber listrik, menggantikan listrik yang bersumber dari batu bara sehingga mengurangi jumlah CO2 serta mampu mengontrol distribusi energi listrik.

Di samping itu, pemanfaatan green building yang ditandai oleh peningkatan efisiensi energi, pengurangan konsumsi air dan material gedung, serta peningkatan kesehatan dan lingkungan, penggunaan peralatan yang hemat energi dan ramah lingkungan, penggunaan energi terbarukan, peningkatan kualitas udara dengan heating and cooling system, dan penggunaan sistem pencahayaan alami.

Konsep Smart Green City ini membuat IKN Nusantara menjadi barometer peradaban baru sebagai sebuah kota yang sehat, efisien, dan produktif yang berkelas dunia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(PRI)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Jokowi dalam 10 Tahun terakhir ini telah berhasil melakukan Pembangunan Infrastruktur yang sangat masif.

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ini sejalan dengan 4 tema Pembangunan untuk mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, yaitu tema peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas, Kedaulatan Pangan, Ketahanan Energi dan Hilirisasi Industri.

Untuk mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, melansir data dari Kementerian PUPR dan dari KPPIP Kemenko Perekonomian, telah dilakukan pembangunan Jalan/ Jembatan yang sangat masif berupa Jalan Tol sepanjang 2.432 Km, Jalan Nasional yang baru sepanjang 5.999 Km dan Pembangunan Jembatan sepanjang 125.904 M, serta Pembangunan Flyover/ Underpass: sepanjang 27.673 M. Juga telah dilakukan Pembangunan 11 Pelabuhan Laut, 20 Bandara dan 7 Proyek Kereta Api.

Untuk penguatan kedaulatan pangan, telah diselesaikan Pembangunan SPAM sebanyak 36.380 Titik, pembangunan Bendungan sebanyak 53 Unit, pembangunan Jaringan Irigasi baru seluas 1,2 Juta Ha dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi seluas 4,6 Juta Ha, serta pembangunan Embung sebanyak 1.371 Unit. Untuk mendukung ketahanan energi, telah dilakukan Pembangunan Program Kelistrikan yang berbasis energi terbarukan yang ramah lingkungan dengan total 21,7 GW, dan Gas Bumi 23,3 MTPA.

Sedangkan untuk mendukung pengembangan Hilirisasi Industri, telah dikembangkan 22 Kawasan Ekonomi Khusus yang tersebar di seluruh Indonesia, lebih dari 100 Kawasan Industri dan pengembangan 3 Food Estate baru di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Merauke di Papua.

Untuk mendorong perekonomian dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi bari di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) juga telah dilakukan Pembangunan dan Pengembangan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Terpadu di Kalimantan, Papua dan NTT sebanyak 15 Kawasan.

Sedangkan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi Masyarakat, juga telah dilakukan Pembangunan dan pengembangan berbagai Sarana Pendidikan (Sekolah dan Pesantren), Olahraga (Stadion Olahraga) dan Pasar sebanyak 5.939 Unit. Selain infrastruktur fisik, juga dikembangkan infrastruktur digital seperti Proyek Palapa Ring Backbone untuk mendukung koneksi Internet di 480 Kabupaten/ Kota yang sebagian besar berada di wilayah 3T.

Melalui Pembangunan dan pengembangan berbagai proyek dan program yang dimasukkan dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN), selama 8 tahun pelaksanaannya (2016-2024) PSN telah berhasil menyelesaikan 210 Proyek yang merata di seluruh pulau di Indonesia dengan Total Investasi Rp1.855 Triliun, yang sejalan dengan tema pembangunan nasional yang “Indonesia-centris”, di mana jumlah PSN di luar Jawa sebanyak 128 PSN, di Pulau Jawa sebanyak 74 PSN, dan sebanyak 8 PSN yang cakupannya nation-wide (seluruh wilayah Indonesia).

Dampak ekonomi dari Pembangunan berbagai proyek PSN tersebut, menurut hasil studi yang dilakukan LPEM UI, pembangunan yang telah dilakukan sejak 2016 s/d 2023 saja telah berhasil menciptakan nilai perekonomian sekitar Rp 3.344 Triliun secara nasional, dengan estimasi penyerapan Tenaga Kerja secara langsung sebanyak 2,71 Juta Orang. Dan secara rata-rata, sebanyak 63% dari Tenaga Kerja langsung tersebut berasal dari Tenaga Kerja Lokal di daerah tersebut.

Demikian juga Pembangunan 15 PLBN, terbukti mampu mendongkrak perekonomian lokal di wilayah tersebut. PLBN Skouw Wutung di Jayapura, pada Kuartal 1 Tahun 2024 sudah berhasil mencatatkan perdagangan (ekspor) sebesar Rp12,68 Miliar. Yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal di wilayah perbatasan.

PLBN Mota’ain di Nusa Tenggara Timur, mendorong tumbuhnya berbagai macam industri lokal seperti Industri Mebel, dan kebutuhan sehari-hari yang dapat dijual langsung ke wilayah Timor Leste.

Untuk mendorong keberlanjutan program infrastruktur, telah disiapkan konsep optimalisasi pemanfaatan dari proyek infrastruktur yang telah berhasil diselesaikan. Misalnya dari penyelesaian 53 Bendungan dan 8 Bendungan yang masih proses penyelesaian, didorong untuk pembangunan Jaringan Irigasi yang lebih luas, melengkapi yang sudah dibangun selama 10 tahun (1,2 Juta Ha Irigasi baru dan 4,6 Juta Ha rehabilitasi).

Demikian juga untuk mendukung konektivitas dan akses ke Jalan Tol yang telah menyelesaikan lebih dari 2.400 Km Jalan Tol baru sebagai backbone konektivitas, juga telah mulai dilakukan Pembangunan berbagai Program Akses Exit Tol sebagai fishbone konektivitas dan akses jalan, khususnya untuk mengurangi bottleneck akses jalan ke Jalan Tol.

Dari sisi penyediaan anggaran, untuk mendukung keberlanjutan berbagai program infrastruktur, pemerintah telah mengalokasikan Anggaran Infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebanyak Rp400,3 Triliun di dalam APBN 2025. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengembangan Layanan Dasar dan Pangan: Rumah Susun 3.884 Unit dan Rumah Khusus 596 Unit, Sarana Prasarana Pendidikan 80 Unit, Jaringan Irigasi baru 2.000 Ha dan Rehabilitasi Irigasi 15 Ribu Ha.

Untuk mendukung konektivitas juga akan dibangun Jalan Tol 207,8 Km dan Jalan Nasional 1.591,1 Km, Jembatan baru 4.993 M dan Flyover/ Underpass 1.552 Meter, 5 Bandara 39 Pelabuhan Laut. Selain itu, untuk Infrasturktur TIK juga dibangun Digital Broadcasting System (DBS) sebanyak 6 lokasi, penyediaan akses Internet di 36.830 lokasi dan operasionalisasi Satelit Multifungsi SATRIA-1 sebesar 150 Gbps.

Mengingat kebutuhan pembiayaan dan investasi untuk Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang tidak sedikit, maka untuk mendorong pembiayaan Non-APBN, selalin mendorong skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) yang telah digunakan untuk berbagai pembiayaan proyek Infrastruktur, Pemerintah juga mendorong terwujudnya dua alternatif skema pembiayaan baru.

Yaitu dengan skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT)/ Limited Concession Scheme (LCS) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2024, dan skema Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) / Land Value Capture (LVC) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2024. Diharapkan dengan 2 skema baru (LCS dan LVC) ini akan dapat memberikan kemudahan dan keleluasaan untuk mendukung investasi proyek-proyek baru, terutama untuk sektor transportasi publik (MRT, LRT dan Jalan Tol) serta berbagai proyek energi terbarukan (EBT).

Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang masif dan dalam skala besar, memberikan dampak signifikan dan pengaruh positif terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal ini tercermin dari tren peningkatan Jumlah Orang Bekerja, dan tren penurunan yang konsisten atas Tingkat Pengangguran Terbuka dan angka persentase Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim selama 1 dekade ini.

1. Peningkatan Jumlah Orang Bekerja

Pembangunan berbagai proyek infrastruktur, berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan Jumlah Orang Bekerja. Setelah sempat turun selama masa Pandemi Covid-19 di tahun 2021, jumlah orang bekerja mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2022-2024. Bahkan pada tahun 2024 terjadi penambahan jumlah orang bekerja sebanyak 3,6 Juta Orang, meningkat dibanding tahun 2023 yang terjadi penambahan sebanyak 3.0 Juta Orang.

2. Penurunan Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, setelah mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada masa Pandemi Covid-19 di tahun 2021, maka terjadi penurunan yang konsisten dan signifikan di tahun 2022 s/d 2024. Bahkan di tahun 2024 berhasil mencapai angka 4,82% dari populasi, level yang lebih rendah dibandingkan masa pra-pandemi Covid-19.

3. Penurunan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim

Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim juga mengalami tren penurunan yang konsisten, terutama angka Kemiskinan Ekstrim yang konsisten terus menurun selama 10 tahun terakhir, walaupun terjadi Pandemi Covid-19. Bahkan pada tahun 2024 sudah mencapai 0,83% atau sesuai dengan target Pemerintah untuk menekan angka Kemiskinan Ekstrim ”mendekati 0%” pada tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Jokowi dalam 10 Tahun terakhir ini telah berhasil melakukan Pembangunan Infrastruktur yang sangat masif.

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ini sejalan dengan 4 tema Pembangunan untuk mendorong perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, yaitu tema peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas, Kedaulatan Pangan, Ketahanan Energi dan Hilirisasi Industri.

Untuk mendorong peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, melansir data dari Kementerian PUPR dan dari KPPIP Kemenko Perekonomian, telah dilakukan pembangunan Jalan/ Jembatan yang sangat masif berupa Jalan Tol sepanjang 2.432 Km, Jalan Nasional yang baru sepanjang 5.999 Km dan Pembangunan Jembatan sepanjang 125.904 M, serta Pembangunan Flyover/ Underpass: sepanjang 27.673 M. Juga telah dilakukan Pembangunan 11 Pelabuhan Laut, 20 Bandara dan 7 Proyek Kereta Api.

Untuk penguatan kedaulatan pangan, telah diselesaikan Pembangunan SPAM sebanyak 36.380 Titik, pembangunan Bendungan sebanyak 53 Unit, pembangunan Jaringan Irigasi baru seluas 1,2 Juta Ha dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi seluas 4,6 Juta Ha, serta pembangunan Embung sebanyak 1.371 Unit. Untuk mendukung ketahanan energi, telah dilakukan Pembangunan Program Kelistrikan yang berbasis energi terbarukan yang ramah lingkungan dengan total 21,7 GW, dan Gas Bumi 23,3 MTPA.

Sedangkan untuk mendukung pengembangan Hilirisasi Industri, telah dikembangkan 22 Kawasan Ekonomi Khusus yang tersebar di seluruh Indonesia, lebih dari 100 Kawasan Industri dan pengembangan 3 Food Estate baru di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Merauke di Papua.

Untuk mendorong perekonomian dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi bari di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) juga telah dilakukan Pembangunan dan Pengembangan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Terpadu di Kalimantan, Papua dan NTT sebanyak 15 Kawasan.

Sedangkan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi Masyarakat, juga telah dilakukan Pembangunan dan pengembangan berbagai Sarana Pendidikan (Sekolah dan Pesantren), Olahraga (Stadion Olahraga) dan Pasar sebanyak 5.939 Unit. Selain infrastruktur fisik, juga dikembangkan infrastruktur digital seperti Proyek Palapa Ring Backbone untuk mendukung koneksi Internet di 480 Kabupaten/ Kota yang sebagian besar berada di wilayah 3T.

Melalui Pembangunan dan pengembangan berbagai proyek dan program yang dimasukkan dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN), selama 8 tahun pelaksanaannya (2016-2024) PSN telah berhasil menyelesaikan 210 Proyek yang merata di seluruh pulau di Indonesia dengan Total Investasi Rp1.855 Triliun, yang sejalan dengan tema pembangunan nasional yang “Indonesia-centris”, di mana jumlah PSN di luar Jawa sebanyak 128 PSN, di Pulau Jawa sebanyak 74 PSN, dan sebanyak 8 PSN yang cakupannya nation-wide (seluruh wilayah Indonesia).

Dampak ekonomi dari Pembangunan berbagai proyek PSN tersebut, menurut hasil studi yang dilakukan LPEM UI, pembangunan yang telah dilakukan sejak 2016 s/d 2023 saja telah berhasil menciptakan nilai perekonomian sekitar Rp 3.344 Triliun secara nasional, dengan estimasi penyerapan Tenaga Kerja secara langsung sebanyak 2,71 Juta Orang. Dan secara rata-rata, sebanyak 63% dari Tenaga Kerja langsung tersebut berasal dari Tenaga Kerja Lokal di daerah tersebut.

Demikian juga Pembangunan 15 PLBN, terbukti mampu mendongkrak perekonomian lokal di wilayah tersebut. PLBN Skouw Wutung di Jayapura, pada Kuartal 1 Tahun 2024 sudah berhasil mencatatkan perdagangan (ekspor) sebesar Rp12,68 Miliar. Yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal di wilayah perbatasan.

PLBN Mota’ain di Nusa Tenggara Timur, mendorong tumbuhnya berbagai macam industri lokal seperti Industri Mebel, dan kebutuhan sehari-hari yang dapat dijual langsung ke wilayah Timor Leste.

Untuk mendorong keberlanjutan program infrastruktur, telah disiapkan konsep optimalisasi pemanfaatan dari proyek infrastruktur yang telah berhasil diselesaikan. Misalnya dari penyelesaian 53 Bendungan dan 8 Bendungan yang masih proses penyelesaian, didorong untuk pembangunan Jaringan Irigasi yang lebih luas, melengkapi yang sudah dibangun selama 10 tahun (1,2 Juta Ha Irigasi baru dan 4,6 Juta Ha rehabilitasi).

Demikian juga untuk mendukung konektivitas dan akses ke Jalan Tol yang telah menyelesaikan lebih dari 2.400 Km Jalan Tol baru sebagai backbone konektivitas, juga telah mulai dilakukan Pembangunan berbagai Program Akses Exit Tol sebagai fishbone konektivitas dan akses jalan, khususnya untuk mengurangi bottleneck akses jalan ke Jalan Tol.

Dari sisi penyediaan anggaran, untuk mendukung keberlanjutan berbagai program infrastruktur, pemerintah telah mengalokasikan Anggaran Infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebanyak Rp400,3 Triliun di dalam APBN 2025. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pengembangan Layanan Dasar dan Pangan: Rumah Susun 3.884 Unit dan Rumah Khusus 596 Unit, Sarana Prasarana Pendidikan 80 Unit, Jaringan Irigasi baru 2.000 Ha dan Rehabilitasi Irigasi 15 Ribu Ha.

Untuk mendukung konektivitas juga akan dibangun Jalan Tol 207,8 Km dan Jalan Nasional 1.591,1 Km, Jembatan baru 4.993 M dan Flyover/ Underpass 1.552 Meter, 5 Bandara 39 Pelabuhan Laut. Selain itu, untuk Infrasturktur TIK juga dibangun Digital Broadcasting System (DBS) sebanyak 6 lokasi, penyediaan akses Internet di 36.830 lokasi dan operasionalisasi Satelit Multifungsi SATRIA-1 sebesar 150 Gbps.

Mengingat kebutuhan pembiayaan dan investasi untuk Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang tidak sedikit, maka untuk mendorong pembiayaan Non-APBN, selalin mendorong skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) yang telah digunakan untuk berbagai pembiayaan proyek Infrastruktur, Pemerintah juga mendorong terwujudnya dua alternatif skema pembiayaan baru.

Yaitu dengan skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT)/ Limited Concession Scheme (LCS) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 66 Tahun 2024, dan skema Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) / Land Value Capture (LVC) sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2024. Diharapkan dengan 2 skema baru (LCS dan LVC) ini akan dapat memberikan kemudahan dan keleluasaan untuk mendukung investasi proyek-proyek baru, terutama untuk sektor transportasi publik (MRT, LRT dan Jalan Tol) serta berbagai proyek energi terbarukan (EBT).

Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang masif dan dalam skala besar, memberikan dampak signifikan dan pengaruh positif terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Hal ini tercermin dari tren peningkatan Jumlah Orang Bekerja, dan tren penurunan yang konsisten atas Tingkat Pengangguran Terbuka dan angka persentase Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim selama 1 dekade ini.

1. Peningkatan Jumlah Orang Bekerja

Pembangunan berbagai proyek infrastruktur, berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan Jumlah Orang Bekerja. Setelah sempat turun selama masa Pandemi Covid-19 di tahun 2021, jumlah orang bekerja mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2022-2024. Bahkan pada tahun 2024 terjadi penambahan jumlah orang bekerja sebanyak 3,6 Juta Orang, meningkat dibanding tahun 2023 yang terjadi penambahan sebanyak 3.0 Juta Orang.

2. Penurunan Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran juga mengalami penurunan yang sangat signifikan, setelah mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada masa Pandemi Covid-19 di tahun 2021, maka terjadi penurunan yang konsisten dan signifikan di tahun 2022 s/d 2024. Bahkan di tahun 2024 berhasil mencapai angka 4,82% dari populasi, level yang lebih rendah dibandingkan masa pra-pandemi Covid-19.

3. Penurunan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim

Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim juga mengalami tren penurunan yang konsisten, terutama angka Kemiskinan Ekstrim yang konsisten terus menurun selama 10 tahun terakhir, walaupun terjadi Pandemi Covid-19. Bahkan pada tahun 2024 sudah mencapai 0,83% atau sesuai dengan target Pemerintah untuk menekan angka Kemiskinan Ekstrim ”mendekati 0%” pada tahun 2024.

Jakarta: Sepuluh tahun menjabat, pemerintahanPresiden Joko Widodo (Jokowi) gencarkan pembangunan bandara hingga bendungan di sejumlah wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan guna mendukung sektor pariwisata.

Jokowi bersama Kementerian Perhubungan gencar membangun bandara baru yangbertujuan mendukung destinasi wisata di Indonesia. Seperti contohnya untuk mendukung pariwisata di Sumatera Utara, pemerintah membangun Bandara Silangit atau Bandar Udara Raja Sisingamangaraja XII dan Bandara Sibisa.

Selanjutnya, terdapat pembangunan Bandara Rokot Sipora di Mentawai, Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo, Bandara Ewer di Asmat dan Bandara Komodo di Labuan Bajo.
Dengan adanya kehadiran bandara-bandara baru tersebut dinilai sangat diperlukan untuk mendorong aksesibilitas masyarakat. Antusiasme masyarakat pun akan terasa lewat kehadiran bandara baru tersebut.

Baca juga: 10 Tahun Jokowi Dinilai Sukses Capai Pemerataan Pembangunan di Indonesia

Sementara itu, Jokowi bersama Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air juga telah berhasil menyelesaikan pembangunan 53 bendungan dari 61 unit bendungan yang dibangun.

Dengan adanya tambahan bendungan ini telah menambah daerah irigasi premium sebesar 396 ribu hektar, tambahan air baku 52.000 liter/detik dan potensi PLTA sebesar 255 MW. Khusus untuk daerah irigasi, telah dilaksanakan pembangunan bendung dan jaringan irigasi baru seluas 1.18 juta hektar, serta dilaksanakan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi eksisting seluas 4.38 juta hektar (dari total 7.5 juta hektar sawah) pada 2014 hingga 2024.

Selain memberikan manfaat untuk irigasi, pembangunan sejumlah bendungan tersebut juga dinilai mampu mendorong sektor pariwisata di wilayah tersebut. Seperti salah satunya Bendungan Waduk Karian di Kabupaten Lebak Banten, yang diresmikan pada awal tahun 2024 lalu dapat menumbuhkan sektor pariwisata sehingga mendongkrak pendapatan ekonomi daerah dan masyarakat setempat.

Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Tol Trans-Jawa dan Trans-Sumatra: Capaian 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Bendungan Karian memiliki luas genangan seluas 1.740 hektare dari luas keseluruhan 2.170 hektare. Dari luasan tersebut total volume tampungan Bendungan Karian adalah sebesar 314,7 Juta meter kubik.

Hal ini membuat Bendungan Karian mendapat predikat sebagai bendungan terbesar ketiga di Indonesia. Bendungan ini menempati posisi ketiga setelah Bendungan Jatiluhur di Kabupaten Purwakarta dan Bendungan Jatigede di Kabupaten Sumedang.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)