Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) dan 14 negara lainnya mengecam China di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Xinjiang dan Tibet. China kemudian merespon bahwa AS dan sekutu juga mengabaikan situasi di Gaza, Palestina.

Laporan PBB yang dirilis dua tahun lalu mengatakan bahwa penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif yang dilakukan China terhadap warga Uighur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang merupakan kejahatan kemanusiaan. Laporan tersebut menuliskan bahwa “pelanggaran hak asasi manusia yang serius” telah dilakukan.

"Kami mendesak China untuk menegakkan kewajiban hak asasi manusia internasional yang telah dipikulnya secara sukarela, dan untuk melaksanakan semua rekomendasi PBB," terang Duta Besar Australia untuk PBB James Larsen kepada komite HAM Majelis Umum PBB, dikutip dariReuterspada Rabu (23/10/2024).

Lanjutnya, menurut Larsen, hal ini termasuk membebaskan semua individu yang ditahan sewenang-wenang di Xinjiang dan Tibet, dan segera mengklarifikasi nasib dan keberadaan anggota keluarga yang hilang.

Adapun, Larsen berbicara atas nama Australia, Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Jepang, Lithuania, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Swedia, dan Inggris.

Sedangkan, China telah lama membantah semua tuduhan pelanggaran HAM terhadap warga Uighur. Duta Besar China untuk PBB Fu Cong pada Selasa (22/10) menuduh kelompok negara Barat tersebut menggunakan "kebohongan untuk memprovokasi konfrontasi."

Fu mengatakan bahwa situasi HAM yang seharusnya menjadi perhatian utama komite tahun ini, tak diragukan lagi adalah situasi di Gaza.

"Australia dan AS, di antara beberapa negara lain, mengecilkan situasi [di Gaza] yang mengerikan ini, sambil melancarkan serangan dan fitnah terhadap Xinjiang yang damai dan tenang,” terangnya.

Fu juga menuturkan bahwa jika jumlah korban tewas di Gaza tidak cukup untuk “membangunkan hati nurani beberapa negara barat” maka apa yang mereka sebut sebagai perlindungan HAM kaum muslim hanyalah kebohongan besar.

Kemudian, Duta Besar Pakistan untuk PBB Munir Akram membacakan pernyataan kepada komite HAM atas nama 80 negara yang menyatakan bahwa masalah apa pun yang terkait dengan Xinjiang, Hong Kong, dan Tibet merupakan masalah internal China. Kelompok tersebut juga menyatakan menentang politisasi HAM dan standar ganda.

Larsen juga mengatakan tidak ada negara yang memiliki catatan HAM yang sempurna. Namun, tidak ada negara yang kebal terhadap pengawasan yang adil atas kewajiban hak asasi manusianya.

"Kita semua berkewajiban untuk tidak melemahkan komitmen hak asasi manusia internasional yang menguntungkan kita semua, dan yang menjadi tanggung jawab semua negara,” tutur Larsen.