Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) dan 14 negara lainnya mengecam China di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Xinjiang dan Tibet. China kemudian merespon bahwa AS dan sekutu juga mengabaikan situasi di Gaza, Palestina.

Laporan PBB yang dirilis dua tahun lalu mengatakan bahwa penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif yang dilakukan China terhadap warga Uighur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang merupakan kejahatan kemanusiaan. Laporan tersebut menuliskan bahwa “pelanggaran hak asasi manusia yang serius” telah dilakukan.

"Kami mendesak China untuk menegakkan kewajiban hak asasi manusia internasional yang telah dipikulnya secara sukarela, dan untuk melaksanakan semua rekomendasi PBB," terang Duta Besar Australia untuk PBB James Larsen kepada komite HAM Majelis Umum PBB, dikutip dariReuterspada Rabu (23/10/2024).

Lanjutnya, menurut Larsen, hal ini termasuk membebaskan semua individu yang ditahan sewenang-wenang di Xinjiang dan Tibet, dan segera mengklarifikasi nasib dan keberadaan anggota keluarga yang hilang.

Adapun, Larsen berbicara atas nama Australia, Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Jepang, Lithuania, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Swedia, dan Inggris.

Sedangkan, China telah lama membantah semua tuduhan pelanggaran HAM terhadap warga Uighur. Duta Besar China untuk PBB Fu Cong pada Selasa (22/10) menuduh kelompok negara Barat tersebut menggunakan "kebohongan untuk memprovokasi konfrontasi."

Fu mengatakan bahwa situasi HAM yang seharusnya menjadi perhatian utama komite tahun ini, tak diragukan lagi adalah situasi di Gaza.

"Australia dan AS, di antara beberapa negara lain, mengecilkan situasi [di Gaza] yang mengerikan ini, sambil melancarkan serangan dan fitnah terhadap Xinjiang yang damai dan tenang,” terangnya.

Fu juga menuturkan bahwa jika jumlah korban tewas di Gaza tidak cukup untuk “membangunkan hati nurani beberapa negara barat” maka apa yang mereka sebut sebagai perlindungan HAM kaum muslim hanyalah kebohongan besar.

Kemudian, Duta Besar Pakistan untuk PBB Munir Akram membacakan pernyataan kepada komite HAM atas nama 80 negara yang menyatakan bahwa masalah apa pun yang terkait dengan Xinjiang, Hong Kong, dan Tibet merupakan masalah internal China. Kelompok tersebut juga menyatakan menentang politisasi HAM dan standar ganda.

Larsen juga mengatakan tidak ada negara yang memiliki catatan HAM yang sempurna. Namun, tidak ada negara yang kebal terhadap pengawasan yang adil atas kewajiban hak asasi manusianya.

"Kita semua berkewajiban untuk tidak melemahkan komitmen hak asasi manusia internasional yang menguntungkan kita semua, dan yang menjadi tanggung jawab semua negara,” tutur Larsen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi memimpin pertemuan para menlu ASEAN dengan Menlu Amerika Serikat (AS) Antony Blinken di Vientiane, Laos, Sabtu (27/7/2024). Dalam pidatonya, Retno mengangkat isu Palestina.

Retno mengatakan, meskipun saat ini ASEAN dan AS menikmati hubungan baik, tapi kemitraan tersebut harus turut berkontribusi pada perdamaian serta stabilitas global. Dia menekankan, hukum internasional harus bisa diterapkan pada semua isu, termasuk Ukraina, Laut Cina Selatan, dan Palestina.

"Di Palestina misalnya, kita tidak bisa terus menutup mata melihat situasi kemanusiaan yang memprihatinkan di Gaza. Saat ini hampir 40 ribu orang telah meninggal. Kita memerlukan gencatan senjata, kita memerlukan perdamaian berkelanjutan untuk menghentikan penderitaan manusia ini," ujar Retno dalam pidatonya, seperti dikutip dalam keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri RI.

Saat berpartisipasi dalam ASEAN Ministerial Meeting (AMM) pada Kamis (25/7/2024) lalu, Retno juga mengangkat isu Palestina. Dia mengatakan ASEAN perlu ikut bersuara untuk menghentikan aksi genosida Israel di Jalur Gaza.

"Saya kembali menekankan pentingnya ASEAN untuk bersatu dalam menyuarakan dihentikannya genosida dan segera dilakukannya gencatan senjata permanen di Gaza," ujar Retno ketika berbicara di AMM.

Dia menambahkan, sebagai organisasi berbasis hukum, ASEAN harus terus menegaskan pentingnya menghormati hukum internasional secara konsisten. "Termasuk untuk kasus Gaza dan Palestina," ucap Retno.

Menlu mengatakan, ASEAN harus mendorong implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2735 dan Ketetapan Advisory Opinion dari Mahkamah Internasional (ICJ). "ASEAN harus terus menyuarakan dan mendesak agar pendudukan ilegal Israel di Palestina segera diakhiri," kata Retno.

Bisnis.com, JAKARTA — SpaceX milik Elon Musk telah mengaktifkan layanan internet berbasis satelit Starlink di rumah sakit di Gaza. Hal itu diungkapkan Musk melalui akunnya di media sosial X (sebelumnya Twitter).

Musk menyebut bahwa layanan internet satelit Starlink yang beroperasi di Gaza merupakan kolaborasi antara Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel.

“Starlink sekarang aktif di rumah sakit Gaza dengan dukungan dari @UAEmediaoffice dan @Israel,” kata Musk dikutip, Kamis (25/7/2024).

Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Sheikh Abdullah bin Zayed menghaturkan terima kasih kepada Musk. “Terima kasih @elonmusk telah mendukung rumah sakit lapangan #Gaza #UAE,” tulisnya.

Adapun, Musk menanggapi ucapan terima kasih tersebut dalam bahasa Arab, “Tidak perlu terima kasih.”

Dilansir dari The National, Kamis (25/7/2024), Kementerian Luar Negeri menekankan pentingnya menyediakan internet berkecepatan tinggi yang andal untuk mendukung perawatan medis.

Rumah sakit lapangan didirikan pada Desember untuk membantu meringankan tekanan signifikan yang diberikan pada layanan kesehatan Gaza.

Tercatat, lebih dari 48.000 warga Palestina yang terluka telah dirawat di kompleks 200 tempat tidur di kota Rafah sejak mulai beroperasi pada Desember.

Direktur rumah sakit Dr Sultan Al Kaabi menyebut bahwa layanan internet Starlink telah memungkinkan rumah sakit lapangan untuk memberikan konsultasi medis video langsung kepada pasien.

“Kami menambahkan layanan untuk bekerja sama dengan rumah sakit dan spesialis Emirat dari berbagai negara," kata Dr Sultan Al Kaabi kepada The National.

Rumah sakit lapangan dibuat atas perintah dari Presiden Sheikh Mohamed setelah sebagian besar rumah sakit Gaza hancur atau dibiarkan dalam keadaan rusak permanen.