TEMPO.CO, Jakarta -Massa yang tergabung dalam Koalisi Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation atau SLAPP menggelar aksi di depan kantor PT Baoshuo Taman Industri Investment Group (BTIIG), Jakarta Selatan, Jumat, 1 November 2024. Aksi tersebut menuntut agar PT BTIIG menghentikan kriminalisasi dan pelanggaran HAM terhadap warga di lingkar industrinikel, khususnya Desa Topogaro dan Ambunu, Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Sebagai informasi, PT BTIIG adalah perusahaan pengolahan nikel yang beroperasi di Morowali dengan membangun kawasan industri bernama Huabao Industrial Park. Luas kawasannya mencapai 20.000 hektar yang terletak di enam desa, yaitu Desa Wata, Tondo, Ambunu, Topogaro, Umpanga, Larebonu, dan Wosu.

Saat ini, pembangunan tahap pertama berlangsung di Desa Topogaro, Tondo, dan Ambunu. Fasilitas yang dibangun mencakup PLTU captive berkapasitas 350 MW, flyover, stockpile ore, smelter, dan berbagai fasilitas lainnya.

Koordinator Aksi sekaligus perwakilan Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Sulawesi Tengah, Moh Taufik, membeberkan bahwa operasi PT BTIIG ditolak oleh masyarakat. Pasalnya, pembangunan kawasan industri sarat akan konflik, seperti perampasan tanah masyarakat dan kerusakan lingkungan.

"Salah gusur, mematikan produksi lahan, merubah jalur sungai, menimbun irigasi, reklamasi ilegal, pengrusakan mangrove, dan pengambilalihan aset jalan desa secara sepihak adalah cara yang dipakai," ujarnya saat ditemui di tengah-tengah aksi pada Jumat, 1 November 2024.

Ia mengatakan bahwa masyarakat sekitar telah melakukan aksi protes sejak 2022 yang dipicu saat lahan berisi tanaman seluas 14 hektar milik petani di Desa Ambunu digusur pada malam hari. Selain itu, PT BTIIG juga mengklaim sepihak jalan desa di Desa Topogaro dan Ambunu untuk digunakan sebagai jalan hauling. Bentuk protes dilakukan oleh masyarakat dengan memblokade jalan di dua desa tersebut.

"Jalan yang diklaim merupakan akses utama ke kebun dan jauh sebelum hadir perusahaan sudah digunakan dalam bentuk jalan tanah. Saat ini, aktivitas kendaraan alat berat, abu jalan, dan bangunan penampung ore nikel di badan jalan sangat mengganggu masyarakat," kata Taufik.

Sebagai buntut dari aksi protes masyarakat, PT BTIIG justru melaporkan lima warga Desa Topogaro, yaitu Rahman Ladanu, Wahid Imran, Hamdan, Safaat, dan Sadam, ke Polda Sulteng atas dugaan pelanggaran pidana sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 162 tentang Pertambangan dan Minerba.

Lima warga Desa Ambunu, yaitu Abd Ramadhan A, Hasrun, Moh Rais Rabbie Ambunu, Makmur Ms, dan Rifiana Ms, juga dilaporkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 63 ayat 1 dan Pasal 12 ayat 2 tentang Jalan.

Karena itu, massa aksi lainnya yang juga berasal dari WALHI Sulteng, JATAM Sulteng, WALHI, JATAM, KPA, YTM, AEER, Greenpeace, dan Trend Asia mendesak pihak perusahaan untuk mencabut gugatan yang dilayangkan kepada lima orang warga tersebut. Menurut Taufik, tindakan tersebut merupakan bentuk pembungkaman terhadap demokrasi.

Kemudian, Koalisi Anti SLAPP juga menuntut agar perusahaan mengevaluasi seluruh bentuk kegiatan di kawasan industrinya yang telah memberikan dampak buruk bagi masyarakat sekitar. "Beberapa sekolah yang berdekatan dengan PLTU itu anak-anaknya sudah harus menggunakan masker karena ini juga terpapar debu dari PLTU," tutur Taufik.

Bisnis.com, JAKARTA - Amerika Serikat (AS) dan 14 negara lainnya mengecam China di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Xinjiang dan Tibet. China kemudian merespon bahwa AS dan sekutu juga mengabaikan situasi di Gaza, Palestina.

Laporan PBB yang dirilis dua tahun lalu mengatakan bahwa penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif yang dilakukan China terhadap warga Uighur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang merupakan kejahatan kemanusiaan. Laporan tersebut menuliskan bahwa “pelanggaran hak asasi manusia yang serius” telah dilakukan.

"Kami mendesak China untuk menegakkan kewajiban hak asasi manusia internasional yang telah dipikulnya secara sukarela, dan untuk melaksanakan semua rekomendasi PBB," terang Duta Besar Australia untuk PBB James Larsen kepada komite HAM Majelis Umum PBB, dikutip dariReuterspada Rabu (23/10/2024).

Lanjutnya, menurut Larsen, hal ini termasuk membebaskan semua individu yang ditahan sewenang-wenang di Xinjiang dan Tibet, dan segera mengklarifikasi nasib dan keberadaan anggota keluarga yang hilang.

Adapun, Larsen berbicara atas nama Australia, Amerika Serikat, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Jepang, Lithuania, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Swedia, dan Inggris.

Sedangkan, China telah lama membantah semua tuduhan pelanggaran HAM terhadap warga Uighur. Duta Besar China untuk PBB Fu Cong pada Selasa (22/10) menuduh kelompok negara Barat tersebut menggunakan "kebohongan untuk memprovokasi konfrontasi."

Fu mengatakan bahwa situasi HAM yang seharusnya menjadi perhatian utama komite tahun ini, tak diragukan lagi adalah situasi di Gaza.

"Australia dan AS, di antara beberapa negara lain, mengecilkan situasi [di Gaza] yang mengerikan ini, sambil melancarkan serangan dan fitnah terhadap Xinjiang yang damai dan tenang,” terangnya.

Fu juga menuturkan bahwa jika jumlah korban tewas di Gaza tidak cukup untuk “membangunkan hati nurani beberapa negara barat” maka apa yang mereka sebut sebagai perlindungan HAM kaum muslim hanyalah kebohongan besar.

Kemudian, Duta Besar Pakistan untuk PBB Munir Akram membacakan pernyataan kepada komite HAM atas nama 80 negara yang menyatakan bahwa masalah apa pun yang terkait dengan Xinjiang, Hong Kong, dan Tibet merupakan masalah internal China. Kelompok tersebut juga menyatakan menentang politisasi HAM dan standar ganda.

Larsen juga mengatakan tidak ada negara yang memiliki catatan HAM yang sempurna. Namun, tidak ada negara yang kebal terhadap pengawasan yang adil atas kewajiban hak asasi manusianya.

"Kita semua berkewajiban untuk tidak melemahkan komitmen hak asasi manusia internasional yang menguntungkan kita semua, dan yang menjadi tanggung jawab semua negara,” tutur Larsen.

Jakarta: Menteri Koodinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendr baru-baru ini mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat terjadi dalam beberapa dekade dan kasus tersebut terakhir terjadi ketika masa penjajahan.

"Enggak," ucap Yusril di Istana Negara, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024, menjawab pertanyaan wartawan ketika ditanyakan tentang apakah peristiwa 98 merupakan pelanggaran HAM berat.

Yusril kemudian membuat klarifikasi bahwa yang ditanyakan bukan terkait masalah genosida atau ethnic cleansing pada hari Selasa 22 Oktober, yang membuat seakan-akan kejahatan HAM hanya berkisar 2 bentuk kejahatan tersebut.
Pernyataan tersebut bertentangan dengan pendapat beberapa pihak, termasuk organisasi HAM Amnesty International, pernyataan mantan Presiden Joko Widodo, dan kemungkinan bertentangan dengan UU. Ini uraiannya.

Deskripsi Singkat Kerusuhan 1998

Gambar: Kerusuhan 1998. (Dok. Kantor Wakil Presiden RI, B.J. Habibie)

Tragedi Mei 1998 terjadi di tengah krisis ekonomi yang melanda negara dan akhirnya menyebabkan jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto.

Dalam kerusuhan tersebut, beberapa serangan diduga merupakan kampanye terorganisir terhadap perempuan etnis Tionghoa oleh kelompok-kelompok yang memicu kerusuhan.

Selama kerusuhan, banyak perempuan yang mengalami kekerasan seksual, terutama di Jakarta. Tim Relawan untuk Kemanusiaan mencatat 168 kasus kekerasan seksual, dengan 152 kasus terjadi di Jakarta, sementara sisanya terjadi di Surakarta, Medan, Palembang, dan Surabaya. Sebanyak 20 korban kekerasan seksual dilaporkan meninggal dunia hingga 14 Juli 1998.

Melansir ahli antropologi, Gerry van Klinken, Total korban jiwa selama kerusuhan diperkirakan mencapai 1.188 orang.

Dalam suasana ketakutan akibat kekerasan, antara 10.000 hingga 100.000 warga etnis Tionghoa, yang merupakan sekitar 3-5% dari populasi etnis Tionghoa di Indonesia, melarikan diri dari negara Indonesia.

Apa itu Pelanggaran HAM Berat?

UU No. 26 Tahun 2000, Pelanggaran HAM berat merupakan "extra ordinary crimes," dan bentuk kejahatan tersebut berdasarkan Pasal 7 UU tersebut yakni:

1. Kejahatan genosida
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Lebih lanjut dalam Pasal 9 bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa:

1. pembunuhan;
2. pemusnahan;
3. perbudakan;
4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
6. penyiksaan;
7. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
9. penghilangan orang secara paksa; atau
10. kejahatan apartheid.

Mantan Presiden Jokowi Sebut Pelanggaran HAM berat

Presiden Joko Widodo menerima laporan dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (PPHAM) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 11 Januari 2023.

Dalam keterangannya, Presiden Jokowi mengakui bahwa pelanggaran HAM yang berat telah terjadi pada berbagai peristiwa di Tanah Air. peristiwa-peristiwa tersebut berupa:

1. Peristiwa 1965-1966;
2. Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985;
3. Peristiwa Talangsari, Lampung 1989;
4. Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989;
5. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998;
6. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998;
7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999;
8. Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet 1998-1999;
9. Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999;
10. Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002;
11. Peristiwa Wamena, Papua 2003; dan
12. Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.

Kecaman Amnesty International

Pada 21 Oktober, organisasi HAM Amnesty International mengecam pernyataan Yusril dan sebut Menko tersebut keliru tentang HAM.

“Pernyataan itu juga mengabaikan laporan-laporan resmi pencarian fakta tim gabungan bentukan pemerintah dan penyelidikan pro-justisia Komnas HAM atas sejumlah peristiwa pada masa lalu yang menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity. Jadi pelanggaran HAM yang berat menurut hukum nasional bukan hanya genosida dan pembersihan etnis," ucap Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid.

Hal tersebut juga tidak sesuai dengan definisi hukum internasional, yakni Statuta Roma Pasal 7 tentang kejahatan terhadap kemanusiaan yang bentuk-bentuknya hampir mirip seperti dalam UU No. 26 Tahun 2000, beberapa diantaranya meliputi pemerkosaan dan pengusiran paksa.

Jadi berdasakan UU No. 26 Tahun 2000, pernyataan mantan presiden, dan Amnesty International, pernyataan Menko Yusril keliru tentang tragedi 1998 dan menimbulkan kekhawatiran dikarenakan posisi beliau sebagai Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan.

Baca Juga:
Amnesty International Nilai Pernyataan Yusril Soal Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat Keliru
Jelang Dilantik, Yusril Ihza: Saya Sudah Paham dengan Tugas Saya


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan peristiwa penyerangan ke Kantor DPP PDIP pada tanggal 27 Juli 1996 atau yang dikenal dengan istilah "Kudatuli", agar dinyatakan sebagai kasus pelanggaran HAM berat.

“Kami mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk merekomendasikan kepada pemerintah agar peristiwa penyerangan Kantor DPP PDI Pro Mega di Jalan Diponegoro nomor 58 Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juli 1996 ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat dan menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujar Ketua DPP PDI-P Djarot Syaiful Hidayat saat berorasi di depan Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/7/2024).

Djarot mengatakan, penyerangan pada 27 Juli 1996 lalu merupakan bentuk intervensi politik pemerintah Orde Baru (Orba) kepada kubu PDI Pro Mega. Saat itu, rezim Orba disebut mendorong massa Pro Suryadi untuk melakukan penyerangan.

“Akibat dari penyerangan tersebut Komnas HAM menemukan fakta, 149 orang luka-luka. 9 orang tewas dan 23 orang hilang,” lanjut Djarot.

Dia mengatakan, peristiwa Kudatuli sudah masuk kategori kejahatan luar biasa karena ada enam jenis pelanggaran HAM di dalamnya.

Pelanggaran tersbut yaitu pelanggaran atas kebebasan berkumpul dan berserikat; pelanggaran atas kebebasan dari rasa takut; pelanggaran asas kebebasan dari perlakuan keji dan tidak manusiawi; pelanggaran asas hak untuk hidup; pelanggaran asas hak atas rasa aman; dan pelanggaran asas perlindungan atas harta benda.

Sebelumnya menyampaikan tuntutan ke komisioner Komnas HAM, Djarot bersama dengan keluarga para korban terlebih dahulu melakukan long march dari Kantor DPP PDIP yang berada di Jalan Diponegoro nomor 58 ke kantor Komnas HAM.

Massa juga terlihat membawa foto-foto masyarakat yang masih hilang hingga sekarang, seperti Wiji Thukul, Herman Hendrawan, Suyat, dan Petrus Bima Anugrah.

“Tolong pak bu Komnas HAM usut tuntas 27 Juli 1996 Kudatuli,” tulis massa pada salah satu spanduk yang mereka bawa.

Selama long march diputar sejumlah lagu kebangsaan. Salah satunya, ‘Gebyar-Gebyar’.

Peristiwa Kudatuli

Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 terjadi karena ada perebutan kantor DPP PDI antara massa dari kubu Megawati Soekarnoputri dengan massa dari kubu Soerjadi.

Insiden yang menewaskan 5 orang dan menyebabkan 149 orang luka-luka serta 23 orang dinyatakan hilang disebut sebagai Peristiwa Kudatuli, atau akronim dari Kerusuhan dua puluh tujuh Juli.

Kudatuli terjadi di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.

Kronologi kejadian

Kerusuhan bermula dari perebutan kantor DPP PDI antara massa dari kubu Megawati Soekarnoputri dengan massa dari kubu Soerjadi.

Pada saat itu, PDI tengah didera dualisme kepemimpinan yang diawali dari terpilihnya Megawati sebagai ketua umum (ketum) berdasarkan kongres luar biasa (KLB) di Surabaya.

Namun, beberapa saat setelahnya Soerjadi juga menyatakan dirinya terpilih menjadi ketum partai berlambang banteng itu berdasarkan KLB Medan.

Saat kerusuhan terjadi, massa yang terlibat bentrok melakukan aksi pelemparan dan kekerasan yang berujung pada jatuhnya korban luka dan tewas.