Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi telah mengalami deflasi selama 2 bulan berturut-turut. Hal ini seiring dengan kebijakan PT Pertamina (Persero) yang menurunkan harga BBM nonsubsidi.

"Untuk komoditas bensin sudah mengalami deflasi selama 2 bulan berturut-turut. Hal ini seiring dengan penyesuaian harga BBM dan subsidi yang dilakukan oleh Pertamina dan sejalan dengan tren penurunan harga minyak di pasar global," kata Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferesi pers, Jumat (1/11/2024).

BPS mencatat kelompok transportasi mengalami deflasi dengan andil deflasi 0,06%. Kelompok ini masuk dalam meredam inflasi pada Oktober 2024.

Komoditas yang dominan mendorong deflasi kelompok tersebut adalah bensin dan tarif angkutan udara dengan andil masing-masing 0,06% dan 0,01%.

Sebagai informasi, Pertamina memang menurunkan harga non subsidi pada September dan Oktober 2024. Harga BBM non subsidi yang turun mencakup Pertamax, Pertamax Green, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Lihat Video: Jumlah Wisman Melonjak di Februari 2024, Walau Tak Setinggi Sebelum Pandem

[Gambas:Video 20detik]

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi telah mengalami deflasi selama 2 bulan berturut-turut. Hal ini seiring dengan kebijakan PT Pertamina (Persero) yang menurunkan harga BBM nonsubsidi.

"Untuk komoditas bensin sudah mengalami deflasi selama 2 bulan berturut-turut. Hal ini seiring dengan penyesuaian harga BBM dan subsidi yang dilakukan oleh Pertamina dan sejalan dengan tren penurunan harga minyak di pasar global," kata Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferesi pers, Jumat (1/11/2024).

BPS mencatat kelompok transportasi mengalami deflasi dengan andil deflasi 0,06%. Kelompok ini masuk dalam meredam inflasi pada Oktober 2024.

Komoditas yang dominan mendorong deflasi kelompok tersebut adalah bensin dan tarif angkutan udara dengan andil masing-masing 0,06% dan 0,01%.

Sebagai informasi, Pertamina memang menurunkan harga non subsidi pada September dan Oktober 2024. Harga BBM non subsidi yang turun mencakup Pertamax, Pertamax Green, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Indonesia akhirnya mengakhiri tren deflasi pada Oktober 2024 dengan mencatatkan inflasi sebesar 0,08% secara bulanan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah komoditas yang mengalami deflasi dalam waktu yang cukup lama.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, komponen harga bergejolak mengalami deflasi 0,11%. Komponen ini memberikan andil deflasi 0,01%.

"Komponen harga bergejolak mengalami deflasi selama tujuh bulan berturut-turut namun tekanan deflasinya semakin berkurang pada Oktober ini."

Adapun komoditas yang dominan memberikan andil deflasi pada kelompok ini adalah cabai merah, cabai rawit, kentang, dan ikan segar.

Jika sebuah harga barang mengalami deflasi, artinya harga barang tersebut mengalami penurunan dalam jangka waktu tertentu. Deflasi pada harga barang biasanya menunjukkan bahwa harga barang tersebut lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya, sehingga konsumen bisa membelinya dengan harga lebih murah dibandingkan sebelumnya.

Kelompok transportasi juga mengalami deflasi 0,52% dengan andil deflasi 0,06%. Komoditas yang dominan mendorong deflasi pada kelompok ini adalah bensin dan tarif angkutan udara.

"Komoditas bensin sudah terjadi dua bulan berturut-turut, sejalan dengan tren penurunan harga minyak pada global." jelas Amalia.

Deflasi sendiri masih terjadi pada 10 provinsi di Indonesia sepanjang Oktober 2024. Deflasi tertinggi disumbangkan oleh provinsi Maluku Utara.

Sedangkan inflasi terjadi pada 28 Provinsi lainnya. Sebanyak 7 dari 9 komoditas utama pendorong inflasi pada Oktober 2024 disumbang oleh kelompok makanan minuman dan tembakau.

Amalia menjelaskan, setelah mengalami deflasi sejak April 2024, kelompok makanan dan minuman kembali inflasi pada Oktober 2024 dan memberikan andil inflasi 0,03%.

"Komoditas bawang merah dan telur ayam ras juga demikian, setelah beberapa sebelumnya deflasi." katanya.

Inflasi Oktober yang dialami Indonesia akhirnya mengakhiri tren deflasi yang terjadi sejak Mei 2024. Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan Indonesia mengalami inflasi 0,08% sepanjang Oktober (mtm) atau 1,71% secara tahunan (yoy).

Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar disumbang oleh perawatan pribadi dan jasa lainnya, dengan inflasi sebesar 0,94%. Kelompok ini memberikan andil inflasi 0,06%.

"Komoditas yang memberikan andil inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi 0,06%." katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Komoditas lainnya yang memberikan andil inflasi antara lain daging ayam ras dengan andil inflasi 0,04%, bawang merah 0,03%, tomat dan nasi dengan lauk 0,02%, serta kopi bubuk, minyak goreng, cigaret kretek mesin, dan telur ayam ras masing-masing 0,01%.

Komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,22%. Komponen ini mengalami andil inflasi sebesar 0,14%.

"Komoditas yang memberikan andil inflasi secara dominan pada komponen inti adalah emas perhiasan, nasi dengan lauk, kopi bubuk, dan minyak goreng." kata Amalia.

Sementara komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,25%, dengan andil deflasi 0,05%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah bensin dan harga tiket pesawat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pada sepanjang Oktober terjadi inflasi sebesar 0,08% (month to month). Sementara secara tahunan, terjadi inflasi sebesar 1,71%. Sedangkan secara tahun berjalan, Indonesia tercatat telah mengalami inflasi sebesar 0,82%.

Demikian disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (1/11/2024).

"Pada Oktober 2024 terjadi inflasi sebesar 0,08% secara bulanan atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024." katanya.

Adapun inflasi Oktober disumbangkan secara dominan oleh komoditas emas perhiasan. Hal ini mengacu pada kenaikan harga emas pada komoditas pasar internasional yang juga tercermin pada pasar dalam negeri.

"Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,94% dan memberikan andil inflasi sebesar 0, 06%." jelas Amalia.

Sebanyak 28 dari 38 provinsi di Indonesia mengalami inflasi, sisanya deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Maluku sebesar 0,65%. Sementara deflasi terdalam terjadi di Maluku Utara sebesar 1,05%.

Sebelumnya diketahui Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan terakhir. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga, terutama penurunan pada harga pangan.

Manajemen PT Bukalapak.com Tbk buka suara usai divonis membayar ganti rugi Rp 107 miliar berdasarkan ketetapan Mahkamah Agung. Vonis ini buntut putusan dari gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan PT Harmas Jalesveva, pemilik Gedung One Belpark Office.

AVP of Media and Communications Bukalapak, Fairuza Ahmad Iqbal menyebut pihaknya menghormati putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Menurutnya keputusan ganti rugi tersebut tidak bisa langsung dilakukan karena ada prosedur hukum yang harus dipenuhi.

"Kami menghargai putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang telah disampaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehubungan dengan keputusan ganti rugi tersebut, tidak serta merta bisa segera dilakukan mengingat ada prosedur hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak," katanya dalam keterangan yang diterima detikcom, Sabtu (26/10/2024).

Fairuza menjelaskan kasus bermula dari Bukalapak yang tidak dapat melanjutkan rencana kerja sama dengan PT Harmas Jalesveva dengan pertimbangan masih belum terpenuhinya kewajiban dari PT Harmas Jalesveva untuk memenuhi penyediaan ruangan lokasi kerja.

"Karena itu, kami tidak turut andil dalam hilangnya pendapatan sewa PT Harmas Jalesveva maupun kerugian-kerugian lainnya. Selanjutnya, kami akan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung", tuturnya.

Dalam catatan detikcom, permasalahan berawal dari tindakan Bukalapak memutus secara sepihak terkait LOI Sewa Gedung One Belpark Office di Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan. Saat itu, Bukalapak awalnya menjanjikan akan menyewa seluruh lantai gedung tetapi membatalkannya secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Harmas.

PT Harmas sudah melaksanakan kewajibannya untuk membangun dan menyediakan gedung sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh Bukalapak. Namun, setelah PT Harmas menyelesaikan kewajibannya untuk menyediakan gedung, Bukalapak justru menuding PT Harmas lalai karena terlambat menyelesaikan pembangunan gedung.

"Pembatalan sepihak Bukalapak terhadap LOI menyebabkan klien kami merasa dirugikan. Sedangkan klien kami sudah membayarkan komisi kepada agen properti yang ditunjuk oleh Bukalapak, PT Leads Property Services Indonesia, dan sisanya dibayarkan untuk service charge lainnya," ujar Kuasa hukum PT Harmas Jalesveva Dolvianus Nana dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Selain meminta keadilan dalam permasalahannya, perkara ini juga memberikan kepastian hukum kepada PT Harmas. Pasalnya, eksklusifitas LOI tersebut membuat PT Harmas ragu untuk menyewakan dan menawarkan Gedung One Belpark Office kepada pihak lainnya.

Usai diputus inkracht di tingkat kasasi, PT Harmas sudah memohonkan eksekusi. Namun, Bukalapak belum melaksanakan isi putusan dengan membayarkan ganti rugi kepada PT Harmas secara sukarela. Adapun dalam waktu dekat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan peneguran (aanmaning) terhadap Bukalapak untuk segera membayar kerugian kepada PT Harmas sebesar Rp 107 miliar.