Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi telah mengalami deflasi selama 2 bulan berturut-turut. Hal ini seiring dengan kebijakan PT Pertamina (Persero) yang menurunkan harga BBM nonsubsidi.

"Untuk komoditas bensin sudah mengalami deflasi selama 2 bulan berturut-turut. Hal ini seiring dengan penyesuaian harga BBM dan subsidi yang dilakukan oleh Pertamina dan sejalan dengan tren penurunan harga minyak di pasar global," kata Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferesi pers, Jumat (1/11/2024).

BPS mencatat kelompok transportasi mengalami deflasi dengan andil deflasi 0,06%. Kelompok ini masuk dalam meredam inflasi pada Oktober 2024.

Komoditas yang dominan mendorong deflasi kelompok tersebut adalah bensin dan tarif angkutan udara dengan andil masing-masing 0,06% dan 0,01%.

Sebagai informasi, Pertamina memang menurunkan harga non subsidi pada September dan Oktober 2024. Harga BBM non subsidi yang turun mencakup Pertamax, Pertamax Green, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pada sepanjang Oktober terjadi inflasi sebesar 0,08% (month to month). Sementara secara tahunan, terjadi inflasi sebesar 1,71%. Sedangkan secara tahun berjalan, Indonesia tercatat telah mengalami inflasi sebesar 0,82%.

Demikian disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (1/11/2024).

"Pada Oktober 2024 terjadi inflasi sebesar 0,08% secara bulanan atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024." katanya.

Adapun inflasi Oktober disumbangkan secara dominan oleh komoditas emas perhiasan. Hal ini mengacu pada kenaikan harga emas pada komoditas pasar internasional yang juga tercermin pada pasar dalam negeri.

"Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,94% dan memberikan andil inflasi sebesar 0, 06%." jelas Amalia.

Sebanyak 28 dari 38 provinsi di Indonesia mengalami inflasi, sisanya deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Maluku sebesar 0,65%. Sementara deflasi terdalam terjadi di Maluku Utara sebesar 1,05%.

Sebelumnya diketahui Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan terakhir. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga, terutama penurunan pada harga pangan.

Indonesia sedang menghadapi situasi ekonomi yang cukup menarik animo masyarakat. Selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024, negara kita mengalami deflasi. Deflasi terdalam terjadi pada September 2024, mencapai 0,12% dibandingkan bulan sebelumnya. Kendati terdengar positif karena harga-harga turun, gejala ini justru bisa menjadi indikator adanya masalah yang genting dalam perekonomian.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi berturut-turut terjadi sejak Mei hingga September 2024. Penyebab utama deflasi ini adalah penurunan harga pangan, terutama komoditas seperti cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, dan tomat. Penurunan harga ini sepintas tampak menguntungkan konsumen, tetapi bisa jadi merupakan sinyal pelemahan daya beli masyarakat. Deflasi September 2024 sebesar 0,12% menjadi yang terdalam dalam lima tahun terakhir untuk bulan yang sama. Hal ini menimbulkan tanda tanya: apakah penurunan harga ini murni karena melimpahnya pasokan, atau ada faktor lain yang perlu diwaspadai?

Meski pemerintah dan BPS menyatakan deflasi terjadi karena peningkatan pasokan, beberapa indikator lain menunjukkan adanya potensi pelemahan ekonomi. Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia turun ke level 48,9 pada Agustus 2024, mengisyaratkan kontraksi di sektor manufaktur. S&P Global melaporkan penurunan tajam permintaan baru dan output selama tiga tahun terakhir, yang mengakibatkan perusahaan mengurangi karyawan. Deflasi berturut-turut selama lima bulan bisa mengindikasikan penurunan permintaan agregat, yang merepresentasikan pelemahan daya beli masyarakat.

Jika deflasi ini memang disebabkan oleh pelemahan daya beli, dampaknya bisa cukup sulit. Kita mungkin akan melihat penurunan pendapatan masyarakat, terutama di sektor informal dan UMKM. Ada juga potensi peningkatan pengangguran jika perusahaan terus mengurangi karyawan. Yang lebih mengkhawatirkan, jika tren ini berlanjut, kita bisa menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Indikasi Penurunan Daya Beli

Fenomena deflasi yang tengah dialami Indonesia bukan hanya sekadar nilai statistik. Di balik penurunan harga yang terjadi selama lima bulan berturut-turut, terpendam indikasi yang lebih meresahkan: pelemahan daya beli masyarakat. Deflasi yang berkelanjutan ini bisa menjadi gambaran dari kondisi ekonomi yang sedang "tidak baik-baik saja".

Salah satu tanda yang paling kentara terlihat adalah penurunan penjualan barang-barang non-primer. Sejak 2023, sektor-sektor seperti pakaian, alas kaki, dan peralatan komunikasi mengalami penurunan penjualan. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat mulai menahan diri untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu penting, fokus pada kebutuhan pokok saja. Fenomena ini biasanya terjadi ketika masyarakat merasa kurang aman secara finansial atau mengantisipasi kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan di masa depan.

Para ekonom telah menyampaikan kekhawatiran terkait fenomena ini. Pendapat para ekonom bahwa situasi ini bukan pertanda baik bagi perekonomian Indonesia. Deflasi yang berkelanjutan, ditambah dengan penurunan konsumsi barang non-primer, bisa mengindikasikan masalah yang lebih dalam pada struktur ekonomi kita. Jika tidak ditangani dengan tepat, situasi ini berpotensi mengarah pada stagnasi ekonomi atau bahkan resesi.

Dampak Deflasi terhadap Perekonomian

Deflasi yang tengah dialami Indonesia tak hanya fenomena penurunan harga semata. Dampaknya bisa jauh lebih luas dan dalam terhadap perekonomian negara. Kita perlu membaca dengan seksama bagaimana deflasi ini bisa mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, dari produktivitas usaha hingga tingkat pengangguran.

Salah satu dampak dari deflasi adalah risiko penurunan produktivitas dunia usaha. Ketika harga-harga turun secara konsisten, perusahaan cenderung mengurangi produksinya. Hal ini bukan tanpa bukti; penurunan harga berarti margin keuntungan yang lebih kecil, sehingga perusahaan harus mengoptimalkan biaya produksi. Akibatnya, produktivitas bisa menurun, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, deflasi yang berkelanjutan ini berpotensi mendorong penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga di bawah 5% tahun ini. Angka ini tentu jauh dari target pemerintah dan bisa menjadi sinyal peringatan bagi stabilitas ekonomi jangka panjang. Perlambatan pertumbuhan ini bisa berdampak luas, mulai dari penurunan pendapatan negara hingga terhambatnya program-program pembangunan.

Deflasi juga menciptakan iklim ketidakpastian yang membuat investor cenderung bersikap wait and see. Para investor menjadi ragu untuk melakukan ekspansi usaha atau investasi baru. Sikap ini bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi lebih lanjut, sebab investasi merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian. Tanpa adanya injeksi modal baru, sulit bagi ekonomi untuk berkembang.

Yang paling mengkhawatirkan, deflasi bisa meningkatkan risiko pengangguran. Ketika perusahaan mengurangi produksi sebagai respons terhadap penurunan harga dan permintaan, perusahaan mungkin terpaksa melakukan efisiensi tenaga kerja. Hal ini berarti ada potensi peningkatan jumlah pengangguran, yang bisa memiliki dampak sosial yang masif. Pengangguran tak hanya masalah ekonomi, tapi juga bisa memicu masalah sosial lainnya.

Polemik Interpretasi Data

Fenomena deflasi yang tengah dialami Indonesia telah memicu polemik di kalangan pemangku kebijakan dan para ahli ekonomi. Perbedaan interpretasi data ini bukan semata-mata perdebatan akademis, melainkan punya implikasi terhadap arah kebijakan ekonomi yang akan diambil pemerintah.

Di satu pihak, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan tegas menyatakan bahwa tren deflasi yang terjadi bukan disebabkan oleh pelemahan daya beli masyarakat. Pemerintah berargumen bahwa deflasi ini lebih disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti penurunan harga komoditas pangan dan stabilisasi harga energi. Pandangan ini tentu membawa implikasi bahwa tidak diperlukan langkah-langkah drastis untuk menstimulus ekonomi.

Senada dengan pemerintah, BPS juga berhati-hati dalam menginterpretasikan data deflasi ini. BPS menyatakan bahwa diperlukan studi lebih lanjut untuk bisa mengaitkan fenomena deflasi dengan penurunan daya beli masyarakat. BPS menekankan pentingnya analisis komprehensif terhadap berbagai indikator ekonomi sebelum menarik kesimpulan tentang kondisi daya beli masyarakat.

Namun, di sisi lain, beberapa ekonom terkemuka memiliki pandangan yang berbeda. Para ekonom berpendapat bahwa deflasi yang terjadi saat ini mengindikasikan adanya pelemahan ekonomi secara struktural. Argumen tersebut didasarkan pada analisis bahwa deflasi yang berkelanjutan, ditambah dengan penurunan penjualan barang-barang non-primer, menunjukkan adanya masalah mendasar dalam perekonomian Indonesia.

Perbedaan interpretasi ini bukan hal yang sepele. Jika pandangan pemerintah dan BPS yang diterima, maka kebijakan ekonomi mungkin akan lebih fokus pada stabilisasi harga dan peningkatan pasokan. Kendati, jika pendapat para ekonom yang diikuti, maka diperlukan kebijakan yang lebih agresif untuk menstimulus ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Polemik ini juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akurasi data ekonomi yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang kondisi perekonomian negara.

Bagi kita sebagai masyarakat, perbedaan interpretasi ini menjadi pengingat akan pentingnya sikap kritis terhadap informasi ekonomi yang kita terima. Kita perlu memahami bahwa data ekonomi bisa diinterpretasikan secara berbeda, dan setiap interpretasi membawa implikasi kebijakan yang berbeda pula.

Upaya Mengatasi Dampak Deflasi

Fenomena deflasi yang tengah dialami Indonesia memprioritaskan respons cepat dan tepat dari pemerintah. Penurunan harga memang terdengar menguntungkan bagi konsumen, namun dampak jangka panjangnya bisa sangat merugikan perekonomian secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa jalan strategis yang diambil pemerintah untuk mengatasi dampak deflasi:

Pertama, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah berani dengan menurunkan suku bunga acuan. Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) September 2024, BI memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,00%. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pinjaman dan investasi, yang pada gilirannya akan merangsang pertumbuhan ekonomi.

Kedua, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan belanja publik, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Anggaran kesehatan untuk 2024 ditetapkan sebesar Rp 186,4 triliun atau 5,6% dari APBN, meningkat 8,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan belanja publik ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Ketiga, pemerintah memperkuat program bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa program bantuan sosial yang akan disalurkan pada September 2024 antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan bantuan beras 10 kilogram. Program-program ini tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat prasejahtera di tengah tekanan deflasi.

Terakhir, pemerintah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi investasi (ekon.go.id, 12/7).

Strategi ini menandakan keseriusan pemerintah dalam mengatasi dampak deflasi. Meskipun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dengan tetap menjaga produktivitas dan konsumsi yang bertanggung jawab. Lewat usaha bersama, semoga Indonesia dapat segera keluar dari tekanan deflasi dan kembali ke jalur pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Heru Wahyudidosen Program Studi Administrasi Negara Universitas Pamulang

Distribusinya harus diperbaiki, rantai penawarannya perlu dioptimalkan agar memberikan manfaat kembali ke normal lagi

Purwokerto, Jateng (ANTARA) - Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Abdul Aziz Ahmad mengatakan pemerintah perlu mengendalikan deflasi agar harga sejumlah komoditas khususnya pangan tidak cenderung turun seperti yang terjadi dalam lima bulan terakhir.

"Selama ini, praktik yang sering dilakukan adalah bagaimana mengatasi kenaikan harga, bukan mengatasi penurunan harga. Ini yang belum menjadi concern pemerintah walau fenomena ini sudah terjadi dalam periode yang agak lama," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Kamis.

Akan tetapi, kata dia, konsep inflasi maupun deflasi itu kondisi umum karena hal itu rata-rata dari semua komoditas seluruh produk.

Menurut dia, inflasi merupakan perkembangan harga yang cenderung meningkat dan hal itu dibutuhkan dalam perekonomian karena akan mendorong kinerja produsen untuk meningkatkan produksi.

Sebaliknya, lanjut dia, deflasi justru melemahkan perekonomian karena menunjukkan melemahnya daya beli masyarakat karena produk-produk sudah dianggap tidak menarik oleh masyarakat.

"Pada periode deflasi lima bulan ini memang ada produk-produk yang harganya naik, lalu ada yang harganya turun. Itu kan ada sistem pembobotan dalam penghitungan inflasi maupun deflasi," katanya.

Ia mengatakan secara kebetulan menunjukkan indikator deflasi merupakan kelompok komoditas yang memang bobotnya cenderung tinggi.

Menurut dia, jika berlangsung terus-menerus, deflasi dapat menimbulkan efek berganda (multiplier effect) yang berdampak terhadap penurunan harga produk-produk yang lain.

"Itu jangka panjang sih, tapi kalau menurut kami, sebagai ekonom, ini masih baik-baik saja, belum terlalu berdampak serius karena toh komoditas yang lain masih banyak yang meningkat," katanya.

Ia mengakui deflasi yang terjadi dalam lima bulan terakhir dipicu oleh penurunan harga beberapa komoditas pangan, salah satunya pasokan sayuran melimpah karena sedang panen.

Oleh karena itu, kata dia, perlu perhatian yang intensif kepada petani karena pihak yang terdampak deflasi adalah produsen, bukan sisi konsumen.

"Memang yang diharapkan adalah stabilitas harga, bukan harga yang stabil tinggi dan bukan harga yang cenderung turun. Kalau dari sisi fluktuasi harga, yang paling fluktuatif memang harga komoditas pangan dan kebetulan pangan ini dalam beberapa bulan ini cenderung turun," katanya.

Menurut dia, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan deflasi, salah satunya dibiarkan saja karena saat mendekati akhir tahun biasanya akan terjadi kenaikan harga beberapa komoditas pangan seperti daging dan telur.

Ia mengatakan kenaikan harga komoditas pangan yang biasa terjadi mulai November itu merupakan fluktuasi harga yang rutin karena bersifat musiman.

"Tapi, kalau memang ada upaya atau tindakan secara khusus, berarti pemerintah perlu memberikan dukungan bagaimana petani itu tidak terlalu banyak merugi. Ya, memang problemnya enggak kayak dulu, kalau dulu bisa diatasi oleh Bulog, sekarang ya susah," katanya.

Ia mengatakan selama ini praktik yang sering dilakukan adalah bagaimana mengatasi kenaikan harga, bukan bagaimana mengatasi penurunan harga.

Oleh karena itu, kata dia, perlu dipikirkan cara untuk mengatasi harga komoditas pangan tidak cenderung turun.

"Mungkin problemnya sisi distribusi ya, karena memang tidak semua daerah menghasilkan sayuran, misalnya Purwokerto bukan daerah penghasil sayuran, sehingga harga sayuran di sini relatif cenderung stabil," katanya.

Akan tetapi di daerah-daerah penghasil sayuran, kata dia, harga komoditas tersebut justru cenderung turun.

Terkait dengan hal itu, dia mengatakan perlu dipikirkan bagaimana cara mengamankan distribusi komoditas pangan seperti sayuran agar harga tetap stabil pada posisi normal.

"Distribusinya harus diperbaiki, rantai penawarannya perlu dioptimalkan agar memberikan manfaat kembali ke normal lagi," kata Abdul Aziz.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia kembali mengalami deflasi pada September 2024 Indonesia sebesar 0,12% secara bulanan. Ini merupakan deflasi berturut-turut dalam 5 bulan terakhir.

Secara rinci terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,06 pada Agustus 2024 menjadi 105,93 pada September 2024. BPS juga mencatat secara year on year terjadi inflasi 1,84% dan secara year to date inflasi nasional mencapai 0,74%.

Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono mengatakan deflasi selama lima bulan berturut-turut ini dapat terjadi karena tiga kemungkinan. Pertama adalah karena turunnya daya beli masyarakat.

"Penyebab deflasi itu kan ada beberapa kemungkinan, yang pertama itu kan daya beli masyarakat yang turun ya," kata Sutrisno kepada detikcom, Selasa (8/10/2024).

"Artinya kalau daya beli masyarakat turun, berarti kan permintaan kepada barang dan jasa itu kan turun Karena orang nggak bisa belanja Nah akibatnya harga-harga kan turun karena yang belinya berkurang gitu," terangnya lagi.

Lebih lanjut, Sutrisno mengatakan kemungkinan kedua penyebab deflasi ini dikarenakan memang adanya penurunan harga barang, utamanya harga komoditas pangan pokok. Semisal beras, telur, daging ayam, dan sebagainya.

"Kemungkinan ketiga pencatatan yang kurang tepat. Artinya ada beberapa pihak yang minta supaya angka inflasinya jangan tinggi gitu. Bermain di angka-angka gitu, tidak riil," jelas Sutrisno.

Sutrisno mengatakan jika deflasi ini benar terjadi karena kemungkinan pertama yakni penurunan daya beli, maka kondisi ini dapat menyebabkan penurunan atas permintaan barang dan jasa.

"Dengan sendirinya kalau itu disebabkan oleh permintaan yang turun Itu berarti kan permintaan produksi barang-barang juga akan turun Itu menyebabkan kehidupan bisnis juga akan kendor itu," ucapnya.

Menurutnya penurunan permintaan atas barang dan jasa ini dapat menyebabkan ekosistem bisnis dalam negeri kian lesu hingga berpotensi menyebabkan banyak pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini seperti yang sudah terjadi di beberapa sektor bisnis atau industri seperti tekstil, alas kaki, hingga elektronik dan manufaktur lainnya.

"Misalnya sektor tekstil, yang pakaian jadi, alas kaki dan produk-produk yang sejenis dengan alas kaki lain itu kan banyak sudah mengalami persoalannya," kata Sutrisno.

"Sehingga PHK di sektor itu kan cukup signifikan. Kemudian juga ada di elektronik, ada di kompor gas itu atau dari manufakturing Itu memang banyak yang mengalami kesulitan," jelasnya lagi.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat sejumlah komoditas kebutuhan pokok seperti beras medium, bawang, daging ayam dan minyak goreng mengalami penurunan harga. Sedangkan untuk harga beras premium, cabai rawit merah, serta daging sapi mengalami kenaikan per Minggu (6/10).

Berdasarkan pantauan detikcom di situs data dari Panel Harga Bapanas pukul 16.00 WIB, harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium naik 0,06% atau Rp 10 menjadi Rp 15.520 per kg.

Begitu juga dengan harga beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog juga naik 0,8% atau Rp 10 menjadi Rp 12.570 per kg. Sedangkan untuk harga beras medium turun 0,07% atau Rp 10 menjadi Rp 13.5700 per kg.

Selanjutnya harga komoditas bawang merah turun 0,25% atau Rp 70 menjadi Rp 28.420 per kg. Lalu untuk bawang putih bonggol juga turun 0,30% atau Rp 120 menjadi Rp 39.660 per kg.

Sedangkan harga komoditas cabai merah keriting turun 0,26% atau Rp 80 menjadi Rp 30.820 per kg; sementara cabai rawit merah naik 0,88% atau Rp 390 menjadi Rp 44.820 per kg.

Berikutnya harga daging sapi murni naik 0,32% atau Rp 430 menjadi Rp 134.790 per kg; berbeda dengan daging ayam ras turun 0,35% atau Rp 120 menjadi Rp 34.400 per kg; kemudian telur ayam ras juga turun 0,25% atau Rp 70 menjadi Rp 28.390 per kg.

Berikutnya, harga kedelai biji kering impor juga terpantau turun 0,09% atau Rp 10 menjadi Rp 10.760 per kg; lalu gula konsumsi turun 0,39% atau Rp 70 menjadi Rp 17.860 per kg.

Kemudian, harga minyak goreng kemasan sederhana turun 0,49% atau Rp 90 menjadi Rp 18.110 per kg; sedangkan minyak goreng curah juga turun 0,12% atau Rp 20 menjadi Rp 16.380 per kg.

Berikutnya harga tepung terigu curah naik 0,79% atau Rp 20 menjadi Rp 10.170 per kg; lalu tepung terigu kemasan (non curah) juga naik 0,08 persen atau Rp 10 menjadi Rp 13.100 per kg.

Kemudian harga jagung di tingkat peternak naik 0,67% atau Rp 40 menjadi Rp 6.020 per kg; sedangkan harga garam halus beryodium naik 0,35% atau Rp 40 menjadi Rp 11.570 per kg.

Berikutnya untuk semua harga ikan mengalami penurunan. Misal untuk ikan kembung turun 0,03% atau Rp 10 menjadi Rp 36.940 per kg; lalu ikan tongkol juga turun 0,10% atau Rp 30 menjadi Rp 31.170 per kg; dan ikan bandeng juga turun 0,93% atau Rp 310 menjadi Rp 32.970 kg.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan masih mengkaji apakah deflasi yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, disebabkan daya beli yang menurun atau pasokan yang berlebih.

Zulkifli Hasan tidak mau menyimpulkan penyebab deflasi yang terjadi karena daya beli yang menurun. Menurut Zulhas, saat dirinya mengecek langsung di lapangan ia melihat penurunan harga yang terjadi seperti pada cabai, bawang, dan telur, disebabkan stok yang berlebih.

Hal ini disampaikan Zulhas di kompleks Istana Kepresidenan pada Jumat pagi.

Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan Indonesia kembali mengalami deflasi pada September 2024. Deflasi telah terjadi selama 5 bulan berturut-turut.

PT Pertamina (Persero) menurunkan harga BBM non subsidi atau Pertamax cs per 1 Oktober 2024. Langkah tersebut diikuti oleh SPBU swasta.

Dikutip dari situs resminya, Selasa (1/10/2024), Pertamina menurunkan harga Pertamax dari sebelumnya Rp 12.950 menjadi Rp 12.100 per liter, atau turun sebanyak Rp 850 per liter. Kemudian, Pertamax Green turun harga dari Rp 13.650 menjadi Rp 12.700 per liter.

Pertamax Turbo turun harga dari Rp 14.475 turun menjadi Rp 13.250 per liter, Dexlite dari Rp 14.050 menjadi Rp 12.700 per dan Pertamina Dex dari Rp 14.550 menjadi Rp 13.150 per liter.

Sementara, Shell menurunkan harga BBM Shell Super dari sebelumnya Rp 13.450 menjadi Rp 12.290 per liter. Harga Shell V-Power juga turun dari sebelumnya Rp 14.280 menjadi Rp 13.070 per liter.

Selanjutnya, Shell juga menurunkan harga Shell V-Power Diesel dari sebelumnya Rp 14.660 menjadi Rp 13.250 per liter. Lalu, Shell menurunkan harga Shell V-Power Nitro+ dari sebelumnya Rp 14.480 menjadi Rp 13.260 per liter.

Tak mau ketinggalan, SPBU BP juga menurunkan harga BP 92 dari sebelumnya Rp 13.450 menjadi Rp 12.290 per liter. Lalu, BP Ultimate dari Rp 14.280 menjadi Rp 13.070 per liter. Serta, BP Ultimate Diesel dari Rp 14.660 menjadi Rp 13.250 per liter.

SPBU VIVO juga melakukan penyesuaian harga BBM. Harga Revvo 90 naik tipis dari sebelumnya Rp 11.950 menjadi Rp 11.995 per liter. Artinya, produk setara dengan Pertalite yang dijual Pertamina ini naik Rp 45.

Sementara, untuk Revvo 92 turun dari sebelumnya Rp 13.450 menjadi Rp 12.190 per liter, atau turun sebanyak Rp 1.260 per liter. Harga Revvo 95 juga mengalami penurunan dari Rp 14.200 menjadi Rp 12.950 per liter

Berikut harga BBM di seluruh SPBU per 1 Oktober 2024:

Pertamina

• Pertamax: Rp 12.100 per liter
• Pertamax Turbo: Rp 13.250 per liter
• Pertamax Green 95: Rp 12.700 per liter
• Dexlite: Rp 12.700 per liter
• Pertamina Dex: Rp 13.150 per liter

Shell

• Shell Super: Rp 12.290 per liter
• Shell V-Power: Rp 13.070 per liter
• Shell V-Power Diesel: Rp 13.250 per liter
• Shell V-power Nitro+: Rp 13.260 per liter

BP-AKR

• BP 92: Rp 12.290 per liter
• BP Ultimate: Rp 13.070 per liter
• BP Ultimate Diesel: Rp 13.250 per liter

VIVO

• Revvo 90: Rp 11.995 per liter
• Revvo 92: Rp 12.190 per liter
• Revvo 95: Rp 12.950 per liter

Ada rencana penurunan harga tiket pesawat sebesar 10%. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menprekraf) Sandiaga Uno beberapa waktu lalu.

Menanggapi hal itu, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses penurunan harga tiket pesawat domestik. Menurutnya ada empat hal yang harus diperhatikan.

"Kalau tiket, sebenarnya secara struktur kita nggak bisa ngambil angka begitu saja. Prosesnya harus dilakukan. Ada empat yang saya sampaikan dalam usulan pada saat menteri rapat dengan Pak Menko Marinves," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Senin (9/9/2024).

Usulan pertama terkait pajak suku cadang. Budi Karya mengatakan mengenai hal tersebut telah disetujui dan sedang dilakukan perbaikan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Satu itu berkaitan dengan pajak-pajak berkaitan dengan suku cadang. Itu prinsipnya sudah disetujui dan sedang dilakukan upaya perbaikan di Kementerian Keuangan," terangnya.

Kedua mengenai avtur, di mana atas rekomendasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak boleh ada monopoli. "Jadi ada beberapa provider yang melakukan," jelasnya.

Ketiga mengenai pajak pertambahan nilai (PPN). Budi Karya mengatakan dibandingkan negara lain tiket pesawat tidak dikenakan PPN. Namun jika di Indonesia diberlakukan maka ada risiko PPN di segmen lain juga harus dihilangkan.

"Namun demikian dalam diskusi kami dengan Menteri Keuangan, kami mengerti bahwa apabila PPN itu dihilangkan, maka ada PPN yang lain juga harus dihilangkan. Jadi memang dilematis untuk hal PPN itu," tuturnya.

Keempat harus dievaluasi pengeluaran lain untuk tiket pesawat. Meski begitu, Budi Karya menyebut kemungkinan bisa tiket pesawat turun 10%, dengan usulan satu dan dua yang disetui.

"Jadi kalau kita bicara yang lebih pas itu nomor satu sama nomor dua, ya mungkin 10% (turun). Tapi kita masih menunggu lagi final dari kedua hal tersebut. Kalau keputusan itu jalan, ya menurun. Kalau nggak ya nggak bisa," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menprekraf) Sandiaga Uno menargetkan tiket pesawat domestik akan turun 10% pada Oktober 2024. Dia sempat menjelaskan, penurunannya nanti berpatok dari tarif batas atas saat ini.

"Jadi itu dari angka rata-rata ya, 10% yang kita hitung itu dari batas atas yang selama ini dikeluhkan masyarakat," kata Sandiaga dikutip dari detiktravel, Jumat (27/7/2024).

SPBU VIVO ikut menurunkan harga jual BBM pada 1 September ini. Langkah yang ditempuh ini sejalan dengan SPBU swasta lain seperti Shell dan BP yang menurunkan harga jual.

Seperti pantauan detikcom di SPBU VIVO Serpong, Minggu (1/9/2024), harga BBM Revvo 90 turun dari Rp 12.900 menjadi Rp 11.950 per liter. Artinya, BBM yang memiliki RON sama dengan Pertalite milik Pertamina ini turun sebanyak Rp 950 per liter.

SPBU VIVO juga menurunkan harga Revvo 92 dari sebelumnya Rp 14.320 menjadi Rp 13.450 per liter. Lalu, Revvo 95 dari Rp 15.150 menjadi Rp 14.200 per liter.

Tak hanya SPBU swasta, SPBU pelat merah Pertamina juga menurunkan harga BBM non subsidi. Sebagai contoh, harga Pertamax turun dari sebelumnya Rp 13.700 menjadi Rp 12.950 per liter.

Berikut daftar harga BBM SPBU VIVO per 1 September:

• Revvo 90 Rp 11.950 per liter
• Revvo 92 Rp 13.450 per liter
• Revvo 95 Rp 14.200 per liter

Harga minyak turun mengalami penurunan pada Jumat. Hal itu terjadi karena investor mempertimbangkan peningkatan pasokan dari OPEC+ mulai Oktober, serta berkurangnya harapan penurunan suku bunga Amerika Serikat (AS) pada bulan depan.

Dikutip dari Reuters, Minggu (1/9/2024), harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober ditutup pada US$ 78,80 per barel atau turun US$ 1,14 atau 1,43%. Dengan demikian, harga minyak tersebut turun 0,3% minggu ini dan 2,4% untuk bulan ini.

Sementara, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS turun US$ 2,36 atau 3,11% menjadi $73,55. WTI turun 1,7% dalam seminggu dan 3,6% dalam sebulan.

"Pembicaraan OPEC+ tentang pengurangan pengurangan produksi adalah berita utama yang benar-benar membuat kita tenggelam hari ini," kata Phil Flynn, analis Price Futures Group.

Sementara itu, investor merespons data baru yang menunjukkan belanja konsumen AS meningkat dengan kuat pada bulan Juli. Kondisi itu menunjukkan perekonomian tetap berada pada posisi yang lebih kuat pada awal kuartal ketiga dan berharap penurunan suku bunga setengah poin dari Federal Reserve pada bulan depan.

Suku bunga yang lebih rendah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan permintaan minyak.

"Peningkatan inflasi yang kecil itu pada dasarnya dapat memperkuat bahwa kita hanya akan mendapatkan pengurangan seperempat poin dan mereka yang mengharapkan setengahnya harus menunggu," katanya.

PT Pertamina (Persero) melalui PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga BBM non subsidi per 1 September 2024. Untuk Pertamax di Jakarta misalnya, harga BBM tersebut turun dari Rp 13.700 menjadi Rp 12.950 per liter.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari mengatakan, harga BBM non subsidi akan terus disesuaikan mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Evaluasi dan penyesuaian harga untuk BBM Non-subsidi akan terus kami lakukan secara berkala setiap bulannya. Bisa tetap, bisa naik dan bahkan bisa turun, tergantung trend harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. September ini, semua harga BBM Non Subsidi Pertamina mengalami penurunan harga" jelas Heppy dalam keterangannya, Minggu (1/9/2024).

Untuk Pertamax Turbo (RON 98), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp 14.475, Pertamax Green (RON 95) menjadi Rp. 13.650 dan untuk Pertamax (RON 92) menjadi Rp 12.950 per liter.

Sedangkan untuk Dexlite (CN 51), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp 14.050 dan Pertamina Dex (CN 53) harganya menjadi Rp 14.550 per liternya. Harga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta.

"Tidak hanya turun harga, Pertamina Patra Niaga juga memberikan banyak promo & loyalty program di aplikasi MyPertamina. Selain itu, kami juga terus berkomitmen untuk menyediakan produk dengan kualitas yang terjamin dengan harga yang kompetitif di seluruh wilayah Indonesia," lanjut Heppy.

Untuk informasi lengkap mengenai seluruh harga produk Pertamina terbaru, masyarakat dapat mengakses https://pertaminapatraniaga.com/page/harga-terbaru-bbm atau dapat langsung menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.

Berikut harga BBM non subsidi Pertamina di Jakarta per 1 September:

Pertamax: Rp 12.950 per liter
Pertamax Turbo: Rp 14.475 per liter
Pertamax Green 95: Rp 13.650 per liter
Dexlite: Rp 14.050 per liter
Pertamina Dex: Rp 14.550 per liter