Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan dua aspek kebocoran terhadap anggaran negara. AHY menyebut aspek yang pertama menyangkut dengan mark up atau penggelembungan anggaran.

Ia menegaskan praktik penggelembungan anggaran perlu dicegah dan diperangi. AHY menyatakan uang rakyat tidak boleh disalahgunakan atau diselewengkan untuk tujuan pribadi.

"Yang pertama karena ada niat untuk mark up kebocoran yang diniatkan ya tentu ini harus kita cegah dan kita perangi karena tidak boleh ada uang rakyat yang disalahgunakan, diselewengkan untuk tujuan pribadi maupun yang lain-lain," kata AHY di Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Kedua adalah inefisiensi dalam pembangunan suatu proyek namun hasilnya kurang terasa bagi masyarakat. Oleh karena itu ia mengingatkan perlunya hitung-hitungan matang sebelum melakukan eksekusi.

Namun AHY menyebut ada tantangan dalam melakukan hal tersebut. Apalagi banyak aspirasi dari masyarakat yang menginginkan adanya pembangunan dari pemerintah di wilayahnya.

"Memang tidak mudah, pasti masyarakat berharap tolong dibangun ini pak, dibangun itu pak tapi harus dihitung dengan baik. Benar tidak kalau kita membangun sesuatu di tempat yang tadi diharapkan, benar tidak dampak dari infrastruktur, karena biayanya juga tidak murah, ini sesuai dengan output, outcome," bebernya.

Ia juga menyebut perlu ada manfaat yang bisa dioptimalkan dalam proyek infrastruktur, misalnya dalam membuka lapangan pekerjaan hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal-hal tersebutlah yang harus dihitung dengan matang ke depannya.

"Jadi ini juga yang ditekankan oleh Bapak Presiden Prabowo, cegah kebocoran APBN, juga cegah terjadinya inefisiensi, tugas kami adalah bagaimana ke depan kita semakin bagus, semakin baik, di sinilah urgensi dari Kemenko infrastruktur untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan segala upaya untuk menghadirkan infrastruktur yang bagus," tutupnya.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan ada sekitar Rp 280 miliar denda yang belum dibayarkan oleh pelaku usaha nakal. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPPU M Fanshurullah Asa saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI hari ini.

Fanshurullah mengatakan jumlah dana yang belum ditarik oleh KPPU itu berasal dari 100-an pelaku usaha yang nakal atau belum membayar. Dia menyebut hal ini terjadi lantaran KPPU tidak mempunyai kekuatan untuk menyita aset bagi pelaku usaha yang tak membayar denda.

"Sebagai informasi ada dana yang belum bisa kami tarik kurang lebih Rp 280 miliar dari total sekitar 100an pelaku usaha yang tidak membayar. Karena tadi tidak ada daya paksa untuk penyitaan aset," kata Fanshurullah di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Untuk itu, dia mendorong agar adanya revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam revisi beleid tersebut, dia meminta agar KPPU mempunyai wewenang penyitaan aset apabila pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU, dalam hal ini membayar denda kepada KPPU.

"Pelaksanaan eksekusi putusan KPPU yang berkekuatan hukum tetap berupa denda harus dibayar ke kas negara apabila tidak dilaksanakan KPPU memiliki wewenang penyitaan atas aset jika pelaku usaha tidak melaksanakan putusan KPPU," jelasnya.

Dia menjelaskan usulan revisi beleid tersebut sudah diajukan dalam penyusunan kerangka regulasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 kepada Kementerian PPN/Bappenas. Namun, dia juga mendorong anggota DPR RI agar berinisiatif mengajukan revisi peraturan tersebut.

Adapun beberapa poin untuk revisi tersebut. Di antaranya, pengaturan ekstrateritorialitas dalam definisi pelaku usaha yang dapat menjangkau pelaku usaha di luar wilayah hukum Indonesia, pengaturan post-notifikasi merger menjadi pre-notifikasi merger agar sesuai dengan best practice international. Kemudian pengaturan program leniensi dalam rangka memberikan pengampunan dan/ pengurangan hukum bagi pelaku usaha yang mengakui dan atau melaporkan perbuatan pelanggaran hardcore cartel.

"Pengaturan mengenai kewenangan upaya paksa dalam rangka memperoleh alat bukti dalam perkara persaingan usaha. Kemudian penambahan ketentuan mengenai lisensi lisensi hak kekayaan intelektual dan prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Ketujuh, pengakuan bahwa praktik-praktik tertentu dalam pemilihan lisensi dapat bertentangan dengan persaingan usaha yang sehat. Terakhir, penggabungan prinsip-prinsip rule of reason ke dalam regulasi yang untuk memberikan panduan konkret kepada industri," imbuh dia.

Manajemen PT Bukalapak.com Tbk buka suara usai divonis membayar ganti rugi Rp 107 miliar berdasarkan ketetapan Mahkamah Agung. Vonis ini buntut putusan dari gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan PT Harmas Jalesveva, pemilik Gedung One Belpark Office.

AVP of Media and Communications Bukalapak, Fairuza Ahmad Iqbal menyebut pihaknya menghormati putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Menurutnya keputusan ganti rugi tersebut tidak bisa langsung dilakukan karena ada prosedur hukum yang harus dipenuhi.

"Kami menghargai putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang telah disampaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehubungan dengan keputusan ganti rugi tersebut, tidak serta merta bisa segera dilakukan mengingat ada prosedur hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak," katanya dalam keterangan yang diterima detikcom, Sabtu (26/10/2024).

Fairuza menjelaskan kasus bermula dari Bukalapak yang tidak dapat melanjutkan rencana kerja sama dengan PT Harmas Jalesveva dengan pertimbangan masih belum terpenuhinya kewajiban dari PT Harmas Jalesveva untuk memenuhi penyediaan ruangan lokasi kerja.

"Karena itu, kami tidak turut andil dalam hilangnya pendapatan sewa PT Harmas Jalesveva maupun kerugian-kerugian lainnya. Selanjutnya, kami akan melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung", tuturnya.

Dalam catatan detikcom, permasalahan berawal dari tindakan Bukalapak memutus secara sepihak terkait LOI Sewa Gedung One Belpark Office di Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan. Saat itu, Bukalapak awalnya menjanjikan akan menyewa seluruh lantai gedung tetapi membatalkannya secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian bagi PT Harmas.

PT Harmas sudah melaksanakan kewajibannya untuk membangun dan menyediakan gedung sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh Bukalapak. Namun, setelah PT Harmas menyelesaikan kewajibannya untuk menyediakan gedung, Bukalapak justru menuding PT Harmas lalai karena terlambat menyelesaikan pembangunan gedung.

"Pembatalan sepihak Bukalapak terhadap LOI menyebabkan klien kami merasa dirugikan. Sedangkan klien kami sudah membayarkan komisi kepada agen properti yang ditunjuk oleh Bukalapak, PT Leads Property Services Indonesia, dan sisanya dibayarkan untuk service charge lainnya," ujar Kuasa hukum PT Harmas Jalesveva Dolvianus Nana dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Selain meminta keadilan dalam permasalahannya, perkara ini juga memberikan kepastian hukum kepada PT Harmas. Pasalnya, eksklusifitas LOI tersebut membuat PT Harmas ragu untuk menyewakan dan menawarkan Gedung One Belpark Office kepada pihak lainnya.

Usai diputus inkracht di tingkat kasasi, PT Harmas sudah memohonkan eksekusi. Namun, Bukalapak belum melaksanakan isi putusan dengan membayarkan ganti rugi kepada PT Harmas secara sukarela. Adapun dalam waktu dekat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melakukan peneguran (aanmaning) terhadap Bukalapak untuk segera membayar kerugian kepada PT Harmas sebesar Rp 107 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi(Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan berpamitan dari jabatannya yang akan berakhir pada 20 Oktober 2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut berada di kabinet Jokowi sejak periode pertama. Dalam unggahannya di Instagram resmi @luhut.pandjaitan, dia pun menyampaikan terima kasih sekaligus mengenang bagaimana dia bekerja 10 tahun bersama Jokowi.

"Di ujung penugasan saya selama hampir 10 tahun dengan Presiden Joko Widodo, hari ini tanggal 19 Oktober 2024. Selama 10 tahun hampir menikmati begitu banyak persoalan-persoalan yang timbul dan dapat kita selesaikan bersama-sama," kata Luhut dalam video yang diunggahnya, Sabtu (19/10/2024).

Dia pun mengenang bagaimana pemerintahan Jokowi melawan krisis COVID-19. Luhut juga berterima kasih kepada jajaran Kemenko Marinves, pemerintah daerah dan penegak hukum yang bersatu padu mengatasi krisis kesehatan dan perekonomian kala itu.

"Yang lebih khusus sebenarnya menyangkut COVID-19 yang betul-betul mencekam waktu itu. Tapi bersyukur bahwa itu semua bisa kita lewati dengan baik karena bantuan anak-anak muda di kantor saya dan masyarakat lain, Bupati, Polsek, Koramil, Kodim, semuanya saya mungkin tidak bisa sebut satu-satu," lanjutnya.

Selain itu, Luhut juga mengaku bangga karena selama 10 tahun bersama jajarannya di kementerian yang dia pimpin dapat menyelesaikan berbagai program, terutama terkait digitalisasi. Pemerintah juga berhasil memangkas puluhan ribu aplikasi dan dijadikan satu portal.

"Misalnya dalam pendigitalisasian, e-katalog, simbaran, dan juga government technology yang kita panjukan 27.000 apps menjadi hanya satu portal. Itu saya kira pencapaian anak-anak muda Indonesia luar biasa. Dan bahwa negeri kita makin efisien dan kita juga menjadi lebih padu, mengurangi korupsi dan sudah terlihat sekarang banyak sekali," ungkapnya.

Luhut mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena telah memberikan kesempatan bagi dirinya untuk menjadi bagian dalam proses pengambilan keputusan maupun eksekusi.

"Mulai besok tanggal 20, saya sudah tidak jadi menteri lagi, Menko lagi. Dari lubuk hati yang paling dalam. Saya minta maaf dan terima kasih kita masih berteman, bersahabat di dalam pertemuan-pertemuan lain yang tentu tidak mesti dengan kegiatan dinas," terangnya.

Dia juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantunya selama dirinya menjadi Menko Marinves, terutama para jajarannya hingga semua pihak di daerah.

"Yang saya pikir kalau tanpa mereka atau tanpa anak-anak muda di kantor saya dan juga teman-teman di pelosok tanah air, itu mungkin tidak bisa saya capai. Terima kasih, salam hangat dari saya, Luhut Binsar Pandjaitan," tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, MISSOURI -- Marcellus Williams (55 tahun), seorang imam keturunan Afrika-Amerika yang hukuman matinya dipertanyakan oleh seorang jaksa setelah ditemukannya bukti baru, akan dieksekusi pada Selasa (24/9/2024) malam setempat atau Rabu (25/9/2024) pagi WIB. Hal itu setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat (MA AS) menolak permohonannya untuk penundaan eksekusi mati.

Pengadilan tidak memberikan penjelasan atas keputusannya, yang umum terjadi untuk kasus dalam agenda darurat. Tidak ada perbedaan pendapat yang tercatat dalam dua banding Williams. Dalam kasus ketiga, Hakim Sonia Sotomayor, Elena Kagan, dan Ketanji Brown Jackson menyatakan bahwa mereka akan menyetujui permintaan untuk menunda eksekusi tersebut.

Williams dijadwalkan dieksekusi dengan suntikan mematikan di penjara negara bagian di Bonne Terre, Missouri, AS pada pukul enam sore waktu setempat. Keputusan MA AS datang sehari setelah MA Missouri dan Gubernur Mike Parson menolak memberikan penundaan eksekusi. Pengacara Williams mengajukan beberapa upaya banding berdasarkan apa yang mereka sebut sebagai bukti baru, termasuk dugaan bias dalam pemilihan juri dan kontaminasi senjata pembunuhan sebelum persidangan.

Keluarga korban meminta agar Williams tidak dijatuhi hukuman mati. "Malam ini, Missouri akan mengeksekusi seorang pria yang tidak bersalah, dan mereka akan melakukannya, meskipun jaksa tidak ingin dia dieksekusi, para juri yang menjatuhkan hukuman mati tidak ingin dia dieksekusi, dan para korban sendiri tidak ingin dia dieksekusi," kata salah satu pengacara Williams, Tricia Rojo Bushnell kepada CNN.

"Kita memiliki sistem yang lebih mengutamakan kepastian hukum dibandingkan dengan keadilan, dan inilah hasilnya."

Keputusan eksekusi datang hanya beberapa saat sebelum wawancara Bushnell dengan CNN. "Itu berita baru bagi kita semua, dan saya rasa ini seharusnya menjadi aib bagi kita semua, bahwa kita memiliki sistem yang akan membiarkan seseorang dieksekusi meskipun semua ini terjadi. Ini bukanlah sistem keadilan," kata pengacara tersebut.

Bushnel menambahkan, anggota tim hukum Williams, serta keluarganya, akan bersama sang narapidana menjelang eksekusi.

Williams dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan Felicia Gayle, seorang mantan reporter surat kabar yang ditemukan tewas ditikam di rumahnya pada tahun 1998. Keputusan bersalah diketuk di persidangan pada 2001.

Baru-baru ini, jaksa utama di St Louis County bergabung dengan pengacara Williams meminta agar hukuman tersebut dibatalkan. Hal itu terjadi setelah kesaksian baru dari jaksa persidangan tahun 2001 dan pengujian DNA terbaru menunjukkan adanya kontaminasi bukti.

Kasus itu menyoroti risiko eksekusi seseorang yang mungkin tidak bersalah. Setidaknya 200 orang yang dijatuhi hukuman mati sejak 1973, kemudian dinyatakan tidak bersalah, termasuk empat di Missouri, menurut Death Penalty Information Center.

Pengacara Williams dan Jaksa Penuntut St. Louis County, Wesley Bell, mengajukan laporan bersama pada Sabtu (21/9/2024), meminta MA Missouri agar mengirim kembali kasus itu ke pengadilan yang lebih rendah untuk “dengar pendapat yang lebih komprehensif” terkait permintaan Bell pada Januari 2924m untuk membatalkan hukuman dan vonis Williams tahun 2001.

Kantor Kejaksaan St. Louis, yang menangani persidangan melawan Williams, berpendapat dalam mosi tersebut, pengujian DNA pada pisau yang digunakan dalam pembunuhan mungkin menunjukkan bahwa Williams bukan pembunuh Gayle.

Namun upaya tersebut gagal dalam sidang pengadilan bulan lalu, setelah pengujian DNA baru mengungkapkan bahwa senjata pembunuhan telah salah penanganan sebelum persidangan tahun 2001, mengontaminasi bukti yang dimaksudkan untuk membebaskan Williams dan memperumit upayanya untuk membuktikan ketidakbersalahannya.

Pengacara "menerima laporan yang menunjukkan bahwa DNA pada senjata pembunuhan milik seorang asisten jaksa penuntut dan seorang penyelidik yang telah menangani senjata tersebut tanpa sarung tangan sebelum persidangan," kata cabang yudisial negara bagian.

Namun Kantor Jaksa Agung Missouri mengatakan, temuan DNA baru yang dirilis bulan lalu tidak membebaskan Williams. "Dalam kasus ini, putaran baru pengujian DNA membuktikan bahwa kantor ini benar sejak awal; pisau yang dimaksud telah ditangani oleh banyak pihak, termasuk penegak hukum, sejak ditemukan," kata Jaksa Agung Andrew Bailey.

"Selain itu, salah satu ahli pembela sebelumnya bersaksi bahwa dia tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa DNA Williams juga ada di pisau tersebut. Dia hanya dapat bersaksi bahwa cukup banyak pihak yang menangani pisau tersebut selama proses hukum sehingga DNA pihak lain hadir."

"Barang-barang pribadi korban ditemukan di mobil Williams setelah pembunuhan itu. Seorang saksi bersaksi bahwa Williams telah menjual laptop milik korban kepadanya. Williams mengaku kepada pacarnya dan seorang narapidana di Penjara Kota St Louis, dan pacar Williams melihatnya membuang pakaian berdarah yang dikenakan selama pembunuhan," kata kantor jaksa agung tersebut.

The Guardian melaporkan, Williams, yang bertugas sebagai imam di penjara dan mendedikasikan waktunya untuk menulis puisi, dua kali mendapat penundaan eksekusi pada menit-menit terakhir. Dia hampir dieksekusi pada Januari 2015, tetapi MA Missouri memberikan lebih banyak waktu bagi pengacaranya untuk melakukan pengujian DNA.

Pada Agustus 2017, Eric Greitens, gubernur dari Partai Republik saat itu, memberikan penangguhan hanya beberapa jam sebelum eksekusi dijadwalkan, dengan alasan hasil pengujian DNA pada pisau yang tidak menunjukkan adanya jejak DNA Williams. Greitens membentuk sebuah panel untuk meninjau kembali kasus tersebut, tetapi ketika Mike Parson, gubernur dari Partai Republik yang saat ini menjabat, mengambil alih, ia membubarkan dewan tersebut dan mendorong agar eksekusi dilanjutkan.

Sang putra dampingi Williams...

Putra Williams mengatakan kepada seorang reporter lokal bahwa dia berharap akan ada "keajaiban" dan akan menghadiri eksekusi tersebut: "Saya akan berdiri teguh di sana dan menunjukkan kepada ayah saya bahwa dia tidak sendirian."

Eksekusi Williams adalah salah satu dari lima eksekusi yang dijadwalkan di seluruh AS dalam periode satu pekan ini. Pada hari Jumat, South Carolina mengeksekusi seorang pria beberapa hari setelah saksi utama negara bagian itu mencabut kesaksiannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan sudah melaksanakan eksekusi putusan pengadilan terhadap terpidana korupsi yang juga mantan menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate (JGP) ke penjara. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan, kejaksaan mengeksekusi badan politikus Partai Nasdem tersebut ke Lapas Kelas-1 Salemba, Jakarta Pusat (Jakpus).

“Terhadap yang bersangkutan (terpidana Johnny Plate), jaksa sudah melaksanakan putusan dari Mahkamah Agung (MA) dengan melakukan eksekusi badan ke Rutan Kelas-1 Jakarta Pusat, pada 12 Juli 2024 yang lalu,” begitu kata Harli saat dihubungi, Jumat (2/8/2024).

Eksekusi badan terhadap Johnny Plate tersebut, setelah MA pada 7 Juli 2024 lalu memberikan kepastian hukum atas hukuman pidana terkait korupsi dalam pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G BAKTI Kemenkominfo. Dalam kasus tersebut, putusan inkrah pengadilan menyatakan kerugian negara setotal Rp 8,03 triliun.

Johnny Plate adalah salah satu dari belasan yang terseret hukum dalam kasus tersebut. Pada sidang tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, majelis hakim memvonis Johnny Plate bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Yaitu, berupa penerimaan uang setotal Rp 17 miliar dari banyak pihak yang ambil bagian dalam proyek nasional itu.

Atas vonis bersalah itu, majelis hakim tanpa dissenting opinion menghukum Johnny Plate dengan pidana penjara 15 tahun. Hakim juga mewajibkan Johnny Plate membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 16 miliar atau diganti dengan tambahan masa penjara 5 tahun.

Putusan dan hukuman tersebut, sempat dilawan dengan Johnny Plate mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Namun begitu, majelis hakim tingkat dua menguatkan putusan pertama.

Dan Johnny Plate masih tak terima dengan mengajukan kasasi. Upaya hukum biasa tingkat akhir tersebut pun tak memberikan putusan yang berbeda. Hakim agung, tetap menguatkan dua putusan peradilan sebelumnya, yang menghukum Johnny Plate dengan pidana 15 tahun dan wajib mengganti kerugian negara Rp 16 miliar atau tambahan 5 tahun penjara.

Bahkan, hakim agung menambahi hukuman dengan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyita satu unit mobil milik Johnny Plate untuk dijadikan sumber pengganti kerugian negara.

Eksekusi lahan di Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumut, pada Kamis (11/7), ricuh. Total terdapat 8 petugas, yakni 3 petugas Satpol PP dan 5 petugas Pemadam Kebakaran, terluka.

“Ada tadi beberapa korban. 3 laporan yang kena (lemparan batu). 2 yang dibawa klinik dan mendapatkan perawatan,” kata Kabid Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Deli Serdang M Awal Kurniawan.

Awal mengatakan, kericuhan dipicu karena ada miskomunikasi antara warga dan petugas. Katanya, masyarakat menduga akan ada penggusuran rumah tempat tinggal.

Padahal, eksekusi yang dilakukan hari ini adalah menggusur pagar dan gudang.

“Warga ada membakar ban bekas. Pihak Damkar masuk ingin memadamkannya. Ternyata ada keberatan dari warga dan chaos-lah,” sambungnya.

Dalam aksi ricuh ini, satu mobil Damkar juga turut diserang hingga dibakar. Bahkan, 5 personel Damkar mengalami luka-luka.

“Benar (mobil Damkar dibakar) waktu ngepam (melakukan pemadaman) ada penertiban. Jadi, pada saat itu, kita masuk itu sudah terjadi lempar-lemparan, awalnya kacanya duluan yang pecah, kemudian massa maju sambil melemparkan seperti bom molotov,” kata Kasi Pengendalian Operasi dan Komunikasi Pemadaman Deli Serdang, Donny.

Kapolsek Tembung, Kompol Jhonson, yang dikonfirmasi terkait peristiwa ini belum merespons.