Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah program bantuan sosial (bansos) dalam program perlindungan sosial yang berjalan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dilanjutkan pada 2025 oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, beberapa program perlindungan sosial (perlinsos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, hingga Program Indonesia Pintar (PIP) telah dipersiapkan untuk berlanjut pada 2025 mendatang.

Sri Mulyani mengatakan, anggaran untuk perlindungan sosial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 ditetapkan sebesar Rp504,7 triliun. Adapun, anggaran tersebut naik 1,6% dibandingkan dengan dana perlinsos APBN 2024 sebesar Rp496,8 triliun.

"Selain program yang sudah berlaku dan akan diteruskan seperti PKH, kartu sembako, PIP, dan KIP Kuliah, juga perlinsos dengan melakukan sinergi dan integrasi dengan kartu kesejahteraan," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (27/8/2024).

Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah juga akan memperkuat program perlinsos sepanjang hayat. Selain itu, penguatan graduasi dari kemiskinan seperti perlinsos yang berbasis pemberdayaan juga akan dilakukan pemerintahan selanjutnya.

Adapun, Sri Mulyani juga mengungkap beberapa program prioritas Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan menjadi quick wins pemerintah untuk 2025 mendatang.

Dia memaparkan, program prioritas pertama adalah program Makan Bergizi Gratis dengan anggaran sebesar Rp71 triliun. Dia mengatakan, program tersebut dirancang untuk membangun Dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang cerdas hingga mendukung UMKM.

"Salah satu prioritas yang menjadi quick wins untuk pemerintahan baru yang terpilih adalah (program) makan bergizi gratis," katanya.

Kemudian, pemerintah juga akan menggenjot program pemeriksaan kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang dari mulai di Posyandu, Puskesmas, hingga rumah sakit daerah.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan peningkatan fasilitas Rumah Sakit dari tipe D menjadi tipe C di daerah beserta sarana prasana dan alat kesehatannya. Adapun, pemerintah juga telah menetapkan anggaran sebesar Rp197,8 triliun untuk program program Di sektor kesehatan tersebut,

IDXChannel - Anggaran perlindungan sosial (perlinsos) alias bansos dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 mencapai Rp504,7 triliun. Angka ini naik Rp8 triliun bila dibandingkan alokasi 2024, yakni Rp496 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perlindungan sosial menyasar kelompok yang tidak hanya rentan dan miskin, namun juga kelas menengah.

“Selain konsumsi dijaga dengan inflasi dan pembukaan lapangan kerja, kita juga memberikan perlindungan sosial kepada kelompok yang tidak hanya rentan, miskin, tapi juga kepada kelas menengah,” ujar Sri Mulyani saat konferensi pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dalam skemanya, perlinsos atau bansos terdapat beberapa bentuk, seperti program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, program Indonesia pintar, kartu Indonesia pintar, dan KIP Kuliah.

Kendati begitu, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menegaskan, APBN tidak hanya digunakan untuk bansos semata. Sebagai instrumen fiskal, APBN dirancang untuk mendorong pertumbuhan makro ekonomi nasional.

“Barangkali membayangkan kalau dari APBN hanya bansos, PKH, sembako, KIP, PBI dari Kemenkes untuk masyarakat dapat akses jasa kesehatan, namun bansos itu dan memang lebih banyak dinikmati untuk kelompok yang paling miskin,” kata Sri Mulyani.

Di luar bantuan sosial, Menkeu menyebut, APBN menjadi sumber anggaran atas sejumlah program subsidi. Misalnya, pangan, listrik, hingga bahan bakar minyak (BBM).

“Kemudian, APBN juga memberi bantuan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi dalam bentuk barang, yaitu artificially membuat harga menjadi lebih rendah, harga-harga untuk BBM, listrik, LPG,” ujarnya.

“Dan kalau kita lihat subsidi, kompensasi untuk memproteksi daya beli masyarakat. Artinya, semua masyarakat miskin, menengah dan kaya semuanya menikmati subsidi tersebut. Memang yang menjadi persoalan adalah masalah sasaran,” kata Sri Mulyani.

(Fiki Ariyanti)