Bisnis.com, JAKARTA -- Emiten BUMN Karya memasang kuda-kuda menyiasati anggaran infrastruktur yang turun pada tahun 2025. Pangkalnya, mayoritas kontrak pekerjaan ADHI, WIKA, WSKT dan PTPP saat ini berasal dari proyek pemerintah.

Melansir Nota Keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp400,3 triliun untuk sektor infrastruktur. Meski cukup ekspansif, alokasi itu berkurang lebih dari Rp23 triliun jika dibandingkan dengan alokasi tahun 2024 yang sebesar Rp423,4 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyoroti tebalnya anggaran infrastruktur pada 2024 yang mencapai Rp423,4 triliun atau 12,73% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Abdul Muis menjelaskan besarnya alokasi anggaran itu perlu diikuti dengan kesiapan industri konstruksi dalam menyediakan pasokan suplai bahan konstruksi.

“Besarnya anggaran infrastruktur nasional tersebut harus diikuti dengan kesiapan industri konstruksi. Saya menekankan, agar dapat seirama dengan program akselerasi pembangunan infrastruktur,” kata Abdul dalam Launching Konstruksi Indonesia, Selasa (23/7/2024).

Pasalnya, bila kesiapan suplai bahan konstruksi tidak dipenuhi di dalam negeri, hal itu dikhawatirkan bakal mempertebal pengeluaran devisa RI.

Di samping itu, Abdul Muis juga menekankan bahwa industri konstruksi nasional harus agile dalam merespons perubahan dengan cepat dan efektif serta menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, perubahan regulasi, dan dinamika pasar.

Dengan demikian, diharapkan hal itu dapat berdampak positif pada kualitas untuk meningkatkan daya saing. Di mana, hingga saat ini, Indonesia menjadi negara dengan peningkatan peringkat daya saing tertinggi di dunia, yaitu berada di peringkat 27.

Posisi Indonesia naik 7 peringkat dibandingkan dengan tahun 2023, sehingga Indonesia masuk dalam 3 besar di Kawasan Asia Tenggara setelah Singapura (peringkat 1) dan Thailand (peringkat 25).

“Di sinilah kesiapan rantai pasok konstruksi sangat diperlukan. Industri jasa konstruksi diharapkan mampu menjamin kesiapan seluruh sumber daya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, mulai dari Badan Usaha Jasa Konstruksi, tenaga kerja, Rantai Pasok material peralatan, sampai dengan teknologi konstruksi,” jelas Abdul Muis.

Sejalan dengan hal itu, Kementerian PUPR bakal menggelar kegiatan Konstruksi Indonesia 2024 yang acara puncaknya bakal digelar pada 6 – 8 November 2024 di ICE BSD Tangerang Selatan.

Event ini digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi masyarakat jasa konstruksi, dan menjadi media pertukaran informasi antar stakeholders kontruksi.

“Dengan demikian akan tercipta supply and demand serta komunikasi antar stakeholder jasa konstruksi baik nasional dan internasional sekaligus menjadi ajang promosi untuk mendorong investasi, kreativitas, teknologi konstruksi, dan kegiatan konstruksi nasional”, pungkas Abdul Muis.