Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati, membantah anggaran pendidikan yang mengalir melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) atau kini Transfer ke Daerah (TKD) salah sasaran.

Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menuturkan bahwa TKD merupakan skema transfer, bukan peruntukkan program atau kegiatan.

“Beberapa hari ini beredar informasi seolah alokasi dana pendidikan disalurkan melalui Dana Desa sehingga peruntukannya tidak jelas alias salah sasaran. Dipastikan hal tersebut tidak benar!” tegasnya dalam akun X @prastow, Senin (8/7/2024).

Prastowo menjelaskan bahwa dana pendidikan sendiri dialokasikan melalui TKD non Dana Desa, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan komponen lainnya.

“Tidak ada alokasi anggaran pendidikan yang disalurkan melalui Dana Desa dalam TKD. Dana Desa dialokasikan untuk keperluan lain yang spesifik sesuai dengan kebutuhan di desa,” lanjutnya.

Mengacu Peraturan Presiden (Perpres) No. 76 /2023 tentang APBN 2024, total anggaran pendidikan 2024 mencapai Rp665 triliun. Alokasi ini terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) senilai Rp241,4 triliun, TKD Rp346,5 triliun, dan Pembiayaan Rp77 triliun.

Secara perinci, untuk TKD, alokasi anggaran pendidikan melalui tiga skema. Pertama, DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp212,1 triliun.

Kedua, DAK senilai Rp132,1 triliun yang mencakup DAK Fisik Rp15,8 triliun dan DAK Non Fisik Rp116,3 triliun. Ketiga, Dana Otonomi Khusus (Otsus) mencapai Rp2,2 triliun.

Anggaran pendidikan 2024 diupayakan untuk meningkatkan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih layak. Manfaat nyata yang diterima yaitu seperti bantuan PIP, KIP, BOS, hingga Prakerja.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan sepanjang Januari hingga Juni 2024 atau semester I/2024, pemerintah telah melakukan belanja pendidikan senilai Rp258,2 triliun atau 38,8% dari pagu.

“Rp258,2 triliun naik 8,3% dari tahun lalu, baik dalam bentuk belanja pemerintah pusat maupu melalui transfer yang lebih besar Rp156,7 triliun untuk DAU earmark, bantuan operasi sekolah dan PAUD,” ujarnya dalam Raker Banggar DPR bersama Menkeu dan Gubernur BI, Senin (8/7/2024).

Untuk belanja melalui skema TKD mencapai Rp156,7 triliun yang digunakan untuk DAU earmark pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan dasar di daerah.

Kemudian bantuan operasional sekolah untuk 43,6 juta siswa serta bantuan operasional PAUD untuk 6,2 juta peserta didik.

Sebelumnya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014) Muhammad Nuh mempertanyakan keberadaan Dana Desa dalam anggaran pendidikan.

Muhammad Nuh menilai seharusnya dana pendidikan hanya digunakan untuk pendidikan. Sementara mengacu pada paparannya, tercatat bahwa 52% dana pendidikan merupakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

“Saya terus terang paling penasaran mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Dan isinya apa? Ujungnya dana desa kan Lurah, urusi apa di pendidikannya itu?” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X dengan Mantan Menteri Pendidikan, Selasa (2/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Pengalokasian anggaran pendidikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dinilai perlu pengawasan ketat.

Hal itu diungkapkan pengamat pendidikan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah mengomentari pengalokasian itu.

Menurutnya, perlu penjelasan lebih terperinci dari pemerintah mengenai anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk dana desa tersebut.

"Perlu penjelasan pemerintah apa dasar TKDD tersebut. Jika tidak jelas apalagi politis mohon agar kekeliruan tersebut dikoreksi," katanya kepadaBisnis, pada Senin (8/7/2024).

Dia menjelaskan bahwa pendidikan di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja, misalnya gaji guru sangat rendah dan fasilitas belajar sangat buruk.

"Artinya kualitas pendidikan membutuhkan politik anggaran yang serius," ujarnya menambahkan.

Adapun sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan terkait anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun untuk dana desa tersebut.

Muhadjir mengungkapkan pemerintah memiliki program yang menekankan bahwa setiap desa harus memiliki Pendidikan Anak Usia Dini atau (PAUD).

Dia menjelaskan bahwa alokasi 52% anggaran pendidikan untuk dana desa memang untuk operasional program PAUD.

Lebih lanjut, Jejen mengaku setuju jika alokasi anggaran pendidikan ke dana desa itu untuk program PAUD, namun menurutnya harus diaudit kembali.

"Jika benar untuk PAUD saya setuju tapi tidak harus sampai 52%. Harus diaudit benarkah dana tersebut sesuai peruntukannya untuk pendidikan khususnya PAUD. Sebab kami yang tidak tahu atau minim sosialisasi," ucapnya.

Kemudian, dia menegaskan, 52% dari anggaran pendidikan untuk dana desa adalah jumlah yang besar, namun sejauh ini tidak terasa program PAUD menjadi prioritas.

"Ini angka yang besar. Saya pribadi tidak mendengar atau merasakan tentang PAUD ini menjadi prioritas," tambahnya.

Seperti diketahui, anggaran pendidikan yang dialokasikan ke dana desa mencuat setelah dipertanyakan langsung oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009–2014) Muhammad Nuh di Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI.

Mantan Mendikbud itu menilai seharusnya dana pendidikan sebesar Rp665 triliun dari total APBN 2024 hanya boleh digunakan untuk pendidikan.

Sementara, berdasarkan catatan, sebanyak 52% anggaran pendidikan atau sebesar Rp346,5 triliun sudah dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

“Saya terus terang paling penasaran mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Dan isinya apa? Ujungnya dana desa kan Lurah, urusi apa di pendidikannya itu?” ujarnya, di Komisi X DPR RI, pada Selasa (2/7/2024)

Bisnis.com, JAKARTA – Alokasi besarnya transfer ke daerah dan dana Desa (TKDD) yang memakan porsi hingga 52% dari total anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun di APBN 2024 menjadi sorotan.

Penyebab masuknya anggaran pendidikan ke pos dana desa ternyata bermula dari Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Beleid tersebut yang setiap tahunnya hadir mengatur mengenai prioritas penggunaan dana desa di masing-masing provinsi.

Sebagaimana untuk APBN TA 2024, prioritas anggaran dana desa hadir dalam Permendes No. 7/2023. Mulai untuk pembangunan sarana prasarana hingga insentif bagi pengajar PAUD/TK.

“Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan,” tulis huruf F ayat (2) Bab II beleid tersebut, dikutip Senin (8/7/2024).

Mengutip laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbusristek), dana desa ini dapat dipergunakan untuk pengasuhan anak, peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan peningkatan kesejahteraan pendidik PAUD.

Selaih itu, penggunaan dana desa untuk pendidikan untuk para pengajar atau guru-guru di PAUD/TK.

“Bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat,” tertulis dalam beleid tersebut.

Anggaran ini pula masuk dalam rangka meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar, salah satunya pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa.

Pendidikan dalam hal ini bukan hanya untuk anak-anak, pemerintah juga menganggarkan pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB).

Melihat realisasi uang negara tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan hingga Mei 2024 realisasi anggaran pendidikan telah mencapai Rp217,6 triliun atau 32,7% dari pagu.

Tercatat dalam APBN 2024, anggaran pendidikan senilai Rp665,02 triliun, sebanyak 52% di antaranya tersalurkan melalui TKD Dana Desa. Sementara Kemendikbudristek menerima 15% dari total anggaran tersebut.

Hingga Mei, aliran anggaran melalui TKD Dana Desa mencapai Rp135,5 triliun yang digunakan untuk DAU earmark pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. Kemudian bantuan operasional sekolah untuk 43,7 juta siswa serta bantuan operasional PAUD untuk 6,2 juta peserta didik.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014) Muhammad Nuh mempertanyakan kebijakan adanya Dana Desa di dalam anggaran pendidikan.

Dia menilai seharusnya dana pendidikan hanya digunakan untuk pendidikan. Sementara mengacu pada paparannya, tercatat bahwa 52% dana pendidikan merupakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

“Saya terus terang paling penasaran mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Dan isinya apa? Ujungnya dana desa kan Lurah, urusi apa di pendidikannya itu?” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X dengan Mantan Menteri Pendidikan, Selasa (2/7/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Muhadjir Effendy buka suara soal masuknya dana desa di anggaran pendidikan Rp665 triliun.

Muhadjir, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, mengakui alasan masuknya dana desa di anggaran pendidikan lantaran pembangunan fisik atau ruang kelas PAUD didanai melalui TKDD. Selain itu, dana desa yang berasal dari anggaran pendidikan juga digunakan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD.

“Ada BOP PAUD dan ini Komisi X DPR yang inisiasi itu. [Realisasi anggaran] kalau enggak salah sudah sekitar Rp6 triliun BOP PAUD," ucapnya.

Muhadjir juga menyampaikan pemerintah meningkatkan program 10 tahun, dengan kewajiban bagi anak-anak usia 5-6 tahun untuk masuk pendidikan PAUD.

Dengan demikian, kata dia, alokasi anggaran pendidikan melalui dana desa memang untuk operasional program PAUD.

"Jadi itu pimpinan [Komisi X DPR] dari untuk fisik itu melalui Dana Desa Kemudian untuk operasional ada Bop PAUD yang langsung di drop melalui DAK. Ini untuk klarifikasi," kata Muhadjir.

Bisnis.com, JAKARTA – Alokasi besarnya transfer ke daerah dan dana Desa (TKDD) yang memakan porsi hingga 52% dari total anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun di APBN 2024 menjadi sorotan.

Penyebab masuknya dana desa anggaran pendidikan ternyata bermula dari Peraturan Menteri Desa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Beleid tersebut yang setiap tahunnya hadir mengatur mengenai prioritas penggunaan dana desa.

Sebagaimana untuk APBN TA 2024, prioritas anggaran dana desa hadir dalam Permendes No. 7/2023. Mulai untuk pembangunan sarana prasarana hingga insentif bagi pengajar PAUD/TK.

“Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan,” tulis huruf F ayat (2) Bab II beleid tersebut, dikutip Senin (8/7/2024).

Mengutip laman resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbusristek), dana desa ini dapat dipergunakan untuk pengasuhan anak, peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan peningkatan kesejahteraan pendidik PAUD.

Selaih itu, penggunaan dana desa untuk pendidikan untuk para pengajar atau guru-guru di PAUD/TK.

“Bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat,” tertulis dalam beleid tersebut.

Anggaran ini pula masuk dalam rangka meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar, salah satunya pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa.

Pendidikan dalam hal ini bukan hanya untuk anak-anak, pemerintah juga menganggarkan pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB).

Melihat realisasi uang negara tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan hingga Mei 2024 realisasi anggaran pendidikan telah mencapai Rp217,6 triliun atau 32,7% dari pagu.

Tercatat dalam APBN 2024, anggaran pendidikan senilai Rp665,02 triliun, sebanyak 52% di antaranya tersalurkan melalui TKD Dana Desa. Sementara Kemendikbudristek menerima 15% dari total anggaran tersebut.

Hingga Mei, aliran anggaran melalui TKD Dana Desa mencapai Rp135,5 triliun yang digunakan untuk DAU earmark pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. Kemudian bantuan operasional sekolah untuk 43,7 juta siswa serta bantuan operasional PAUD untuk 6,2 juta peserta didik.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014) Muhammad Nuh mempertanyakan kebijakan adanya Dana Desa di dalam anggaran pendidikan.

Dia menilai seharusnya dana pendidikan hanya digunakan untuk pendidikan. Sementara mengacu pada paparannya, tercatat bahwa 52% dana pendidikan merupakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

“Saya terus terang paling penasaran mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Dan isinya apa? Ujungnya dana desa kan Lurah, urusi apa di pendidikannya itu?” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X dengan Mantan Menteri Pendidikan, Selasa (2/7/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Muhadjir Effendy buka suara soal masuknya dana desa di anggaran pendidikan Rp665 triliun.

Muhadjir, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan, mengakui alasan masuknya dana desa di anggaran pendidikan lantaran pembangunan fisik atau ruang kelas PAUD didanai melalui TKDD. Selain itu, dana desa yang berasal dari anggaran pendidikan juga digunakan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD.

“Ada BOP PAUD dan ini Komisi X DPR yang inisiasi itu. [Realisasi anggaran] kalau enggak salah sudah sekitar Rp6 triliun BOP PAUD," ucapnya.

Muhadjir juga menyampaikan pemerintah meningkatkan program 10 tahun, dengan kewajiban bagi anak-anak usia 5-6 tahun untuk masuk pendidikan PAUD.

Dengan demikian, kata dia, alokasi anggaran pendidikan melalui dana desa memang untuk operasional program PAUD.

"Jadi itu pimpinan [Komisi X DPR] dari untuk fisik itu melalui Dana Desa Kemudian untuk operasional ada Bop PAUD yang langsung di drop melalui DAK. Ini untuk klarifikasi," kata Muhadjir.

Bisnis.com, JAKARTA – Isu anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun, yang menjadi belanja wajib atau mandatory spending 20% dari total APBN, menjadi sorotan. Pasalnya, sebagian besar anggaran pendidikan justru dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Kritik terkait masuknya dana desa ke anggaran pendidikan disampaikan langsung oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014) Muhammad Nuh.

Muhammad Nuh menilai seharusnya dana pendidikan sebesar Rp665 triliun dari total APBN 2024 hanya digunakan untuk pendidikan. Sementara mengacu pada paparannya, tercatat bahwa 52% dana pendidikan atau sebesar Rp346,5 triliun merupakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

“Saya terus terang paling penasaran mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Dan isinya apa? Ujungnya dana desa kan Lurah, urusi apa di pendidikannya itu?” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X dengan Mantan Menteri Pendidikan, Selasa (2/7/2024).

Menteri Pendidikan era SBY tersebut lantas meminta pemangku kepentingan untuk berbicara dari hati nurani, tanpa berargumentasi secara politik.

Pada dasarnya, kata dia, anggaran pendidikan berakar dari amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang langsung di bawah kendali Presiden RI.

Dirinya juga mempertanyakan implementasi anggaran tersebut secara riil, apakah benar transfer pusat ke daerah tersebut digunakan untuk pendidikan.

Muhammad Nuh mengkhawatirkan melalui kebijakan ini justru pemerintah melegalkan penyimpangan atas anggaran pendidikan.

“Saya kira tobat sehingga masa yang akan datang ini masa pertobatan dalam mengelola dana pendidikan,” tuturnya.

Perbesar

Untuk itu, Muhammad Nuh menekan kepada pemerintah apabila memang kekurangan dana, dapat izin untuk mengalokasikan dana lain untuk pendidikan.

Pasalnya, bila anggaran pendidikan tidak dipenuhi, akan terjadi komplikasi di dunia pendidikan, mulai dari uang kuliaih tunggal (UKT) maupun kondisi bangunan sekolah yang rusak.

Tercatat dalam APBN 2024, anggaran pendidikan senilai Rp665,02 triliun, sebanyak 52% atau Rp346,5 triliun di antaranya tersalurkan melalui TKD Dana Desa.

Sementara itu, Kemendikbudristek menerima 15% dari total anggaran tersebut atau setara Rp98,9 triliun. Alokasi terbesar ketiga diberikan untuk pos pengeluaran pembiayaan, yakni 12% dari total anggaran atau Rp77 triliun.

Selanjutnya, alokasi anggaran pendidikan diberikan kepada Kementerian Agama sebesar 9% atau Rp62,3 triliun, anggaran pendidikan pada belanja non-Kementerian/Lembaga 7% atau Rp47,3 triliun, dan anggaran K/L lainnya 5% atau 32,8 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan hingga Mei 2024, realisasi anggaran pendidikan telah mencapai Rp217,6 triliun atau 32,7% dari pagu.

Aliran anggaran melalui TKD Dana Desa mencapai Rp135,5 triliun yang digunakan untuk DAU earmark pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. Kemudian bantuan operasional sekolah untuk 43,7 juta siswa serta bantuan operasional PAUD untuk 6,2 juta peserta didik.

Jawaban Menko PMK Muhadjir Effendy

Dalam rapat Panja Komisi X DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Muhadjir Effendy buka suara soal masuknya dana desa di anggaran pendidikan Rp665 triliun.

Muhadjir mengungkapkan pemerintah memiliki program yang menekankan bahwa setiap desa harus memiliki Pendidikan Anak Usia Dini atau (PAUD).

Setelah dicek, dia mengatakan pada tahun ini masih terdapat belasan ribu desa yang belum memiliki PAUD.

"Sekarang ini, pemerintah sedang punya program tidak boleh ada desa yang tidak ada PAUD. Jadi semua desa harus ada PAUD. Walaupun tahun lalu saya cek masih ada 15.000 desa yang tidak ada PAUD, tetapi setelah ditelusuri sudah ada TK swasta," katanya.

Muhadjir yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan mengakui alasan masuknya dana desa di anggaran pendidikan lantaran pembangunan fisik atau ruang kelas PAUD didanai melalui TKDD. Selain itu, dana desa yang berasal dari anggaran pendidikan juga digunakan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD.

“Ada BOP PAUD dan ini Komisi X DPR yang inisiasi itu. [Realisasi anggaran] kalau enggak salah sudah sekitar Rp6 triliun BOP PAUD," ucapnya.

Muhadjir juga menyampaikan pemerintah meningkatkan program 10 tahun, dengan kewajiban bagi anak-anak usia 5-6 tahun untuk masuk pendidikan PAUD.

Dengan demikian, kata dia, alokasi anggaran pendidikan melalui dana desa memang untuk operasional program PAUD.

"Jadi itu pimpinan [Komisi X DPR] dari untuk fisik itu melalui Dana Desa Kemudian untuk operasional ada Bop PAUD yang langsung di drop melalui DAK. Ini untuk klarifikasi," kata Muhadjir.

Bisnis.com, JAKARTA – Isu anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun, yang menjadi belanja wajib atau mandatory spending 20% dari total APBN, menjadi sorotan. Pasalnya, sebagian besar anggaran pendidikan justru dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Kritik terkait masuknya dana desa ke anggaran pendidikan disampaikan langsung oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014) Muhammad Nuh.

Muhammad Nuh menilai seharusnya dana pendidikan sebesar Rp665 triliun dari total APBN 2024 hanya digunakan untuk pendidikan. Sementara mengacu pada paparannya, tercatat bahwa 52% dana pendidikan atau sebesar Rp346,5 triliun merupakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

“Saya terus terang paling penasaran mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Dan isinya apa? Ujungnya dana desa kan Lurah, urusi apa di pendidikannya itu?” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X dengan Mantan Menteri Pendidikan, Selasa (2/7/2024).

Menteri Pendidikan era SBY tersebut lantas meminta pemangku kepentingan untuk berbicara dari hati nurani, tanpa berargumentasi secara politik.

Pada dasarnya, kata dia, anggaran pendidikan berakar dari amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang langsung di bawah kendali Presiden RI.

Dirinya juga mempertanyakan implementasi anggaran tersebut secara riil, apakah benar transfer pusat ke daerah tersebut digunakan untuk pendidikan.

Muhammad Nuh mengkhawatirkan melalui kebijakan ini justru pemerintah melegalkan penyimpangan atas anggaran pendidikan.

“Saya kira tobat sehingga masa yang akan datang ini masa pertobatan dalam mengelola dana pendidikan,” tuturnya.

Perbesar

Untuk itu, Muhammad Nuh menekan kepada pemerintah apabila memang kekurangan dana, dapat izin untuk mengalokasikan dana lain untuk pendidikan.

Pasalnya, bila anggaran pendidikan tidak dipenuhi, akan terjadi komplikasi di dunia pendidikan, mulai dari uang kuliaih tunggal (UKT) maupun kondisi bangunan sekolah yang rusak.

Tercatat dalam APBN 2024, anggaran pendidikan senilai Rp665,02 triliun, sebanyak 52% atau Rp346,5 triliun di antaranya tersalurkan melalui TKD Dana Desa.

Sementara itu, Kemendikbudristek menerima 15% dari total anggaran tersebut atau setara Rp98,9 triliun. Alokasi terbesar ketiga diberikan untuk pos pengeluaran pembiayaan, yakni 12% dari total anggaran atau Rp77 triliun.

Selanjutnya, alokasi anggaran pendidikan diberikan kepada Kementerian Agama sebesar 9% atau Rp62,3 triliun, anggaran pendidikan pada belanja non-Kementerian/Lembaga 7% atau Rp47,3 triliun, dan anggaran K/L lainnya 5% atau 32,8 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan hingga Mei 2024, realisasi anggaran pendidikan telah mencapai Rp217,6 triliun atau 32,7% dari pagu.

Aliran anggaran melalui TKD Dana Desa mencapai Rp135,5 triliun yang digunakan untuk DAU earmark pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. Kemudian bantuan operasional sekolah untuk 43,7 juta siswa serta bantuan operasional PAUD untuk 6,2 juta peserta didik.

Jawaban Menko PMK Muhadjir Effendy

Dalam rapat Panja Komisi X DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Muhadjir Effendy buka suara soal masuknya dana desa di anggaran pendidikan Rp665 triliun.

Muhadjir mengungkapkan pemerintah memiliki program yang menekankan bahwa setiap desa harus memiliki Pendidikan Anak Usia Dini atau (PAUD).

Setelah dicek, dia mengatakan pada tahun ini masih terdapat belasan ribu desa yang belum memiliki PAUD.

"Sekarang ini, pemerintah sedang punya program tidak boleh ada desa yang tidak ada PAUD. Jadi semua desa harus ada PAUD. Walaupun tahun lalu saya cek masih ada 15.000 desa yang tidak ada PAUD, tetapi setelah ditelusuri sudah ada TK swasta," katanya.

Muhadjir yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan mengakui alasan masuknya dana desa di anggaran pendidikan lantaran pembangunan fisik atau ruang kelas PAUD didanai melalui TKDD. Selain itu, dana desa yang berasal dari anggaran pendidikan juga digunakan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD.

“Ada BOP PAUD dan ini Komisi X DPR yang inisiasi itu. [Realisasi anggaran] kalau enggak salah sudah sekitar Rp6 triliun BOP PAUD," ucapnya.

Muhadjir juga menyampaikan pemerintah meningkatkan program 10 tahun, dengan kewajiban bagi anak-anak usia 5-6 tahun untuk masuk pendidikan PAUD.

Dengan demikian, kata dia, alokasi anggaran pendidikan melalui dana desa memang untuk operasional program PAUD.

"Jadi itu pimpinan [Komisi X DPR] dari untuk fisik itu melalui Dana Desa Kemudian untuk operasional ada Bop PAUD yang langsung di drop melalui DAK. Ini untuk klarifikasi," kata Muhadjir.