Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy mengaku telah melaksanakan survei untuk mencari titik tambang yang akan dikelola oleh ormas mereka.

Organisasi Masyarakat (Ormas) Keagamaan Muhammadiyah itu mengatakan tengah mengkaji untuk memakai lahan tambang batu bara wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Adaro Energy, Kideco, dan Arutmin Indonesia di Kalimantan Timur.

“Mengenai di mana yang kami pilih dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil menteri Investasi itu sudah kami survei, kami sudah bentuk survei internal Adaro, Kideco, Arutmin, jadi kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (18/10/2024).

Lebih lanjut, dia melanjutkan bahwa proses survei awal yang dilakukan oleh ormasnya mencakup studi geologi, pemetaan, penilaian ekonomi hingga studi lingkungan.

Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan sebelum memulai eksplorasi atau pengembangan tambang batu bara demi mengumpulkan informasi dasar yang diperlukan mengenai potensi dan kelayakan suatu area untuk penambangan.

“Jadi ini kami masih membentuk lembaga yang ada di Muhammdiyah. Saya tidak ingin kami menerima tambang, kemudian ternyata yang mengerjakan bukan kami. Nanti akan kami tambang lagi satu PT karena ada kemungkinan kami akan pada waktu penambangan tidak hanya satu titik yang akan kami kerjakan, tapi itu juga masih perkiraan,” imbuhnya.

Muhadjir menambahkan Muhammdiyah telah menerjunkan para surveyor internal dari kalangan dosen Universitas Muhammadiyah.

Apalagi, Muhadjir mengaku bahwa saat ini ormasnya telah memiliki lima fakultas program studi pertambangan di Muhammadiyah yang rata-rata sudah berpartner atau bekerja sama dengan perusahaan penambang.

“Kampusnya juga dekat dengan tambang. Misalnya Universitas Muhammadiyah Mataram itu dekat Newmont [sekarang Amman Mineral] kan. Kemudian Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur itu kan dekat KPC. Ada juga di Berau, itu dengan Berau Coal,” pungkas Muhadjir.

Sekadar informasi, pemerintah akan membagikan 96.854 hektare wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) ke ormas keagamaan.

Luas lahan bekas PKP2B milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk. mencapai 7.437 hektare (ha), sedangkan lahan eks PKP2B yang dimiliki PT Arutmin Indonesia seluas 22.900 ha. Adapun, lahan eks Kideco seluas 13.613 ha.

Jakarta -

Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy buka-bukaan soal persiapan terkini Muhammadiyah mengelola Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah.

Muhadjir bilang, saat ini pihaknya melakukan survei terkini untuk memilih wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang mau digarap Muhammadiyah. Sejauh ini tawarannya ada di tiga wilayah dari Kementerian ESDM, eks tambang Adaro Energy, Kideco Jaya Agung, atau Arutmin.

Pihaknya sudah membentuk tim internal untuk melihat potensi tambang di tiga wilayah tersebut. Nantinya, tim itu memilih mana wilayah tambang yang mau digarap Muhammadiyah.

"Mengenai di mana yang kami pilih, dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil itu sudah kami survei. Kami sudah bentuk survei internal untuk melihat di Adaro, Kideco, Arutmin, jadi kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami," ungkap Muhadjir ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/102024).

Dia mengatakan, tim internal yang diturunkan sejauh ini kebanyakan merupakan dosen-dosen jurusan pertambangan dari beberapa instansi pendidikan Muhammadiyah.

"Belum ada hasil sekarang sedang di lapangan dan mereka sudah biasa, dosen-dosen jurusan pertambangan yang kami minta untuk turun," beber Muhadjir.

Sejalan dengan itu, pihaknya juga terus mempersiapkan badan usaha khusus untuk menangani bisnis tambang Muhammadiyah. Akan ada satu perusahaan induk tambang Muhammadiyah dan juga satu perusahaan operator tambang yang akan dibentuk.

"Saya tidak ingin kami menerima tambang, kemudian ternyata yang mengerjakan bukan kami. Maka kami bentuk namanya ada sekarang ada strategic corporate dan ada operating corporate sudah kami bentuk," sebut Muhadjir.

Ditanya soal kapan target mulai menggarap tambang, Muhadjir nampak tak mau buru-buru. "Masih jauh lah itu, ngeruk tambang belum," katanya.

Pria yang menjabat Menko PMK di Kabinet Indonesia Maju ini mengatakan pihaknya juga akan membentuk usaha baru untuk fokus menggarap tambang di luar pengelolaan IUPK yang akan diberikan pemerintah. Namun hal ini masih baru sebatas rencana.

"Nanti akan kami tambang lagi satu PT karena ada kemungkinan kami akan pada waktu penambangan tidak hanya satu titik yang akan kami kerjakan, tapi itu juga masih perkiraan," jelas Muhadjir.

(hal/ara)

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah melalui empat kementerian telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama untuk tahun 2025.

Penetapan ini berdasarkan hasil keputusan rapat tingkat menteri dari empat kementerian, yakni Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Pemerintah memutuskan libur Nasional dan cuti Bersama Tahun 2025 sebanyak 27 hari, sama dengan Tahun 2024," kata Menko PMK Muhadjir Effendy pasca rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (14/10/2024).

Muhadjir mengatakan, 27 hari itu terdiri dari 17 hari libur nasional sebanyak 17 hari dan 10 hari untuk cuti bersama.

Ia mengatakan, setiap tahun akan ada usulan penambahan hari libur nasional dan cuti bersama, khususnya terkait keagamaan.

Pemerintah, kata dia, mencermati dan mempertimbangkan usulan tersebut dengan memerhatikan jumlah hari libur nasional dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) menteri," ujarnya.

"Jangan sampai melebihi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur Nasional," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, bagi daerah dengan mayoritas agama tertentu belum terakomodir dalam SKB empat menteri tersebut, akan diantisipasi oleh aturan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Dimungkinkan diantisipasi melalui cuti daerah atau libur lokal dengan mengacu pada pelaksanaan libur keagamaan di beberapa daerah yang sudah berjalan selama ini," ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Tetapkan Libur Nasional-Cuti Bersama 2025 Sebanyak 27 Hari", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/14/15223531/pemerintah-tetapkan-libur-nasional-cuti-bersama-2025-sebanyak-27-hari.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK ) Muhadjir Effendy menegaskan, pemerintah terus memantau jangan sampai kelas menengah turun hingga paling bawah yakni miskin ekstrem.

?Kita terus memantau jangan sampai penurunan kelas menengah itu kemudian merosot sampai tingkat paling bawah yakni hampir miskin , miskin sampai miskin ekstrem,? tegas Muhadjir kepada awak media di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan 9,48 juta warga kelas menengah Indonesia turun kelas menjadi kelas menengah bawah atau aspiring middle class dalam lima tahun terakhir.

BPS mencatat pada 2019 masyarakat kelas menengah di Indonesia mencapai 57,33 juta, jumlah tersebut menurun dalam lima tahun terakhir hingga mencapai 47,85 juta orang pada 2024 atau berkurang 9,48 juta orang.

?Sekarang kan Alhamdulillah masih bisa ditahan penurunannya itu pada level yang aspiring middle class. Ini tuh kelas menengah bawah tapi belum sampai bawah. Mudah-mudahan tidak. Karena sampai merosot lebih bawah hampir miskin nanti untuk jatuhnya ke miskin cepat sekali,? ujarnya.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, bahwa salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membuka luas lapangan pekerjaan. Dia mengakui bahwa tingkat pengangguran di Indonesia masih menjadi tantangan.

?Sebetulnya yang paling dapat disentuh ya lapangan kerja. Sekarang kan tingkat pengangguran cenderung jadi tantangan sendiri. Dan tugas saya jangan sampai yang di aspiring middle class itu nanti turun ke bawah sampai ke lower class. Dan ini suatu pekerjaan yang sedang kita lakukan,? pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk dua Menteri Koordinator Muhadjir Effendy dan Airlangga Hartarto, yaitu sebagai Pelaksana tugas (Plt.) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Ketenagakerjaan yang saat ini kosong.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden menunjuk Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Mendes PDTT.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Menteri Ketenagakerjaan.

Ari mengatakan Presiden Joko Widodo menyetujui pengunduran diri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

“Pengunduran diri Bapak Abdul Halim Iskandar dan Ibu Ida Fauziyah terkait penetapan keduanya sebagai Calon anggota DPR RI Terpilih dalam Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Senin (30/9/2024).

Lebih lanjut, Ari menegaskan bahwa Jokowi pun telah telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian dengan hormat Abdul Halim Iskandar dan Ida Fauziyah.

Dia melanjutkan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu juga menyertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian keduanya selama memangku jabatan di Kabinet Indonesia Maju.

“Keppres tersebut tengah dalam proses pengundangan di Kementerian Sekretariat Negara,” ucapnya.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan penyebab banyak masyarakat kelas menengah yang turun posisi menjadi menuju kelas menengah atau aspiring middle class.

Penurunan angka kelas menengah diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pada 2024, jumlah kelas menengah mencapai 47,85 juta, turun dibandingkan 2019 sebesar 57,33 juta.

Muhadjir mengatakan, sejumlah penduduk kelas menengah dipastikan turun ke posisi aspiring middle class. Namun, posisinya tidak terjun terlalu dalam ke lapisan bawah, karena ada masyarakat miskin yang naik kelas.

"Itu berarti ada orang miskin yang naik ke aspiring middle class. Kemudian angka kemiskinan ekstrem kita juga sudah mendekati nol, 0,8%. Berarti juga ada yang miskin ekstrem yang sekarang juga sudah naik," kata Muhadjir usai Penganugerahan Paritrana Award, di Plaza BP JAMSOSTEK, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (12/9/2024).

Muhadjir menilai, terjadi penumpukan alias bottleneck di aspiring middle class. Tidak hanya kelas menengah yang mengalami penurunan, menurutnya sejumlah penduduk kelas atas juga turun posisi sehingga jumlahnya juga turun.

Atas kondisi ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasinya. Muhadjir mengatakan, ada dua jaminan untuk kelas menengah, khususnya para pekerja.

"Targetnya adalah universal health coverage. Daerah-daerah didorong untuk menyediakan anggaran untuk memastikan bahwa warganya bisa mendapatkan jaminan kesehatan, pelayanan kesehatan gratis. Yang kedua itu adalah jaminan ketenagakerjaan," ujarnya.

Muhadjir mengatakan, ada lima jaminan ketenagakerjaan, antara lain jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian kerja, jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Kelas Menengah Berkurang Akibat Long Covid-19

Di sisi lain, menurutnya penyebab terjadinya penurunan kelas menengah akibat dari long Covid-19. Hal ini terlihat dari masa lima tahun awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan kenaikan angka kelas menengah. Penurunan mulai terlihat dari 2020 hingga saat ini

"Sekarang mengalami penurunan ini akibat long Covid. Kenapa bisa dipastikan ini akibat long Covid? Karena lima tahun sebelumnya dalam era kepemimpinan Bapak Jokowi ini itu angka kelas menengah naik, tetapi mulai tahun 2020 sampai sekarang ini cenderung menurun," kata Muhadjir.

"Ini diakibatkan oleh long Covid di bidang ekonomi, karena itu tugas kita sekarang bagaimana menjaga, jangan sampai kelas inspiring middle class ini melorot lagi. Menyodok ke bawah, angka kemiskinan kan jadi naik. itulah berbagai bantuan sosial sekarang kita gelontorkan. Kemudian memperluas angkatan kerja," sambungnya.

Lihat juga Video: 9 Juta Lebih Kelas Menengah Jatuh Miskin. Apa Efeknya Bagi Negara?

[Gambas:Video 20detik]

(shc/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pengelola Tambang MuhammadiyahMuhadjir Effendy menyatakan, Muhammadiyah tidak mau terburu-buru mengambil keputusan soal pengelolaan tambang.

Muhadjir mengatakan, perencanaan mesti disiapkan dengan matang karena mengelola tambang adalah pengalaman baru bagi Muhammadiyah.

“Cuma memang tambang ini pengalaman pertama karena itu kita harus penuh kehati-hatian, tidak boleh grusa-grusu, tidak boleh kesusu dan dalam membahasnya tidak boleh kemrungsung,” kata Muhadjir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Muhadjir menuturkan, sejauh ini Muhammadiyah tengah membentuk dua perusahaan yang akan mengelola konsesi tambang dari pemerintah.

“Tahap sekarang ini kita baru menyusun institusinya, lembaganya. Ada dua company yang kita bentuk, yang pertama strategic company-nya, yang di situ sebagai holding kemudian operating company jadi yang nanti akan mengoperasikan,” kata dia.

Namun, Muhammadiyah belum mengajukan lokasi tambang yang hendak dikelola ke pemerintah.

Muhadjir mengatakan, Muhammadiyah akan mengikuti keputusan pemerintah soal konsesi tambang yang diberikan sambil mempertimbangkan kemampuan dan kelayakan.

“Kalau nanti kita mampu dan itu layak ya kita akan terus, kalau tidak ya kita harus mengaku jujur, ya Muhammadiyah tidak sanggup ya kita akan menyampaikan tidak sanggup,” kata dia.

Diketahui, pemerintah telah menawarkan pengelolaan tambang pada berbagai organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Sejauh ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah sepakat untuk mengambil tawaran itu.

Saat ini, izin usaha pertambangan (IUP) dari PBNU sudah keluar dan tengah berupaya mengelola tambang batu bara seluas 26.000 hektar di Kalimantan Timur (Kaltim).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah tengah membentuk dua perusahaan untuk mengelola konsesi tambang yang diberikan pemerintah.

Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy mengatakan, perusahaan yang dibentuk adalah perusahaan utama dan perusahaan yang menjadi operator pertambangan.

“Tahap sekarang ini kita baru menyusun institusinya, lembaganya. Ada dua company yang kita bentuk, yang pertama strategic company-nya, yang di situ sebagai holding kemudian operating company jadi yang nanti akan mengoperasikan,” kata Muhadjir di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Ia mengungkapkan, dua perusahaan itu bakal mengutamakan sumber daya manusia dari Muhammadiyah, yakni lulusan dan pengajar perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan (SMK) milik Muhammadiyah.

Muhadjir menuturkan, ada 5 perguruan tinggi Muhammadiyah yang punya fakultas pertambangan. Ia menyebut, rata-rata dosen fakultas tersebut sudah bekerja dengan perusahaan tambang.

“Kemudian ada 12 SMK jurusan tambang, ada 12 jurusan alat-alat berat yang sudah kita kumpulkan semua, kita inventarisir, yang itulah yang nanti menjadi tulang punggung untuk Muhammadiyah memutuskan menerima atau tidak nanti tawaran dari pemerintah untuk mengelola itu,” tutur Muhadjir.

Muhadjir juga menekankan bahwa Muhammadiyah tidak mau terburu-buru mengambil keputusan soal pengelolaan tambang.

Ia mengatakan, perencanaan mesti disiapkan dengan matang karena mengelola tambang adalah pengalaman baru bagi Muhammadiyah.

“Cuma memang tambang ini pengalaman pertama karena itu kita harus penuh kehati-hatian, tidak boleh grusa-grusu, tidak boleh kesusu dan dalam membahasnya tidak boleh kemrungsung,” imbuh dia.

Diketahui pemerintah telah menawarkan pengelolaan tambang pada berbagai organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Sejauhi ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Muhammadiyah sepakat untuk mengambil tawaran itu.

Saat ini, izin usaha pertambangan (IUP) dari PBNU sudah keluar dan tengah berupaya mengelola tambang batu bara seluas 26.000 hektar di Kalimantan Timur (Kaltim).

Bank Indonesia (BI) mencatat konsumsi masyarakat kelompok pengeluaran Rp1 juta sampai Rp3 juta per bulan menurun pada Agustus 2024.

Sebaliknya, pembayaran cicilan untuk kelompok ini justru naik. Data ini mereka dapatkan dari survei konsumen yang memang dilakukan secara rutin tiap bulan dan dirilis pada Senin (9/9).

"Proporsi konsumsi terhadap pendapatan terpantau menurun pada tingkat pengeluaran Rp1-3 juta," tulis dokumen yang dirilis BI.

Secara rinci, rasio konsumsi kelompok pengeluaran Rp1 juta sampai Rp2 juta turun dari 76,5 persen pada Juli, menjadi 73,5 persen pada Agustus 2024.

Lalu, pada porsi kelompok pengeluaran Rp2,1 juta sampai Rp3 juta per bulan, konsumsi juga turun dari 74,3 persen di Juli menjadi 73,1 persen pada Agustus. Sedangkan, porsi konsumsi kelompok dengan pengeluaran 3,1 juta sampai di atas Rp5 juta naik.

Sementara itu, rasio pembayaran cicilan naik. Untuk kelompok pengeluaran Rp1 juta sampai Rp2 juta terkerek dari 7,4 persen di Juli menjadi 8,1 persen di Agustus.

Untuk kelompok pengeluaran Rp2,1 juta sampai Rp3 juta, porsi pembayaran cicilannya naik menjadi 10,7 persen dari 10,1 persen pada Juli 2024.

Kelompok pengeluaran Rp3,1 juta sampai Rp4 juta juga naik porsi pembayaran cicilannya menjadi 12,3 persen dari 11,7 persen pada Juli. Sedangkan kelompok pengeluaran Rp4,1 juta sampai di atas Rp5 juta rasio pembayaran cicilannya turun.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Univesitas Indonesia Faisa Basril pernah mengkritik tiga menteri kabinet Presiden Jokowi yang menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi 2024, namun memuji Mensos Tri Rismaharani. Keempat menteri ini menjadi saksi dalam sidang 5 April 2024.

Faisal Basri, 65 tahun meninggal pada Kamis dinihari, 5 September 2024, karena serangan jantung.

Faisal secara blak-blakan di acara podcast YouTube milik Bambang Widjojanto yang diunggah pada Sabtu, 13 April 2024, menyebut tiga menteri yang hadir dalam sidang memberi kesaksian layaknya seperti membacakan pidato kenegaraan.

Ketiga menteri yang dikritik Faisal adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Secara umum, kecuali Bu Risma tidak membaca. Yang dua Menko dan satu menteri keuangan itu baca pidato kenegaraan saja. Semua bagus, keren sekaligus dia ingin menjawab dinamika persidangan. Makanya dijelaskan semua apa indahnya Indonesia ada perlindungan sosial segala macam, lah,” kata Faisal dalam dalam channel YouTube Bambang Widjojanto.

Dalam sidang itu, kata Faisal, tiga menteri itu hanya menjelaskan betapa baiknya pemerintahan yang telah memberikan sesuatu kepada rakyat, di antaranya berupa bantuan sosial atau Bansos. Padahal yang dilakukan pemerintah selama ini memang menjalankan tugas mereka.

“Semua dikasih tahu betapa pemurahnya pemerintah itu, begitu-begitu, Bahkan sudah kami utarakan itu tugas negara yang inheren, ada namanya mekanisme pasar. Ada sistem jaminan sosial atau proteksi itu juga disampaikan. Namun mereka utarakan tidak menggunakan konteks akar permasalahan yang diungkap di Makhamah Konstitusi,” ujarnya.|

Faisal menyinggung apa yang dikatakan Menteri Muhadjir Effendi dalam sidang sudah dianggap berlebihan, hingga sempat ditegur hakim. Pasalnya, saat itu Muhadjir menyebutkan mustahil hasil pemilu dipengaruhi oleh kunjungan Jokowi.|

“Menteri ini enggak pantas jadi menteri kalau begini, Menko lagi. Karena dia harusnya menjadi pengawal, ‘Pak (Presiden) ini enggak bagus, ini enggak bisa, ini sudah out offside. Harusnya dia ingatkan,” tutur Faisal.

Ia juga menyayangkan sikap Muhadjir yang dalam persidangan tersebut malah bertindak seperti tim hukum pemenangan 02, Prabowo-Gibran. “Pokoknya menjustifikasi semua proses pemilu di Indonesia ini enggak ada masalah kok, termasuk dalam perspektif bansos gitu,” ujar Faisal.

Faisal juga mengkritik kesaksian yang diberikan Airlangga, Muhadjir dan Sri Mulyani karena tidak menjawab inti persoalan. Sebab, menurut Faisal, yang disampaikan tiga menteri itu semata-mata agar masyarakat menganggap mereka sebagai negarawan. “Padahal mereka pelaku politiknya. Muhadjir walau dia tidak partai kelihatannya sudah pelayan Presiden ya mirip-mirip Harmoko pas zaman Pak Harto,” ujarnya.

Ia pun meyayangkan para menteri itu tidak dibatasi waktu dalam memberikan kesaksian di sidang MK. “Ya jadi bersiasat dengan pidatonya kan panjang enggak dibatasi, padahal kita 5 menit, panjang bos kayak kuliah umum,” ujarnya.

Sementara itu, Faisal Basri memuji Menteri Sosial Tri Rismaharini yang jujur dalam persidangan. “Karena dia menyampaikan apa adanya,” ujarnya.

Dia menilai apa yang disampaikan Risma di sidang MK dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR RI pada waktu lalu, dalam sidang MK berbeda jauh dan cenderung lebih halus.

“Beberapa waktu lalu lebih emosional. Bukan emosional emosian tapi dia curahkan ‘kok gini amat sih mbok ya yang sudah kita tata selama ini jangan dirusak lagi’, “ kata Faisal.

Faisal mengklaim Risma telah mencoba menata hakekat sistem sosial melalui transfer langsung dalam pendistribusian bansos supaya tidak ada politisasi. “Tidak ada upacara-upacara itu enggak pernah Bu Risma, kalau ada masalah baru dia turun ke bawah. Jadi di situ sebenarnya Bu Risma mencoba meng-counter atau tidak melakukan personalisasi bansos,” ujarnya.

Berikutnya: Faisal Jadi Saksi Tim AMIN <!--more-->

Faisal Basri menjadi saksi ahli dari pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Persilihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres), pada 1 April 2024.

Faisal Basri menyampaikan berbagai isu mulai dari politik gentong babi, impor beras, Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga menyebutkan beberapa nama Menteri Presiden Joko Widodo.

Faisal mencontohkan ketika Airlangga Hartarto ikut serta dalam pembagian bansos. Dia menjelaskan bahwa saat itu, Ketua Umum Partai Golkar tersebut juga menginformasikan kepada penerima bantuan bahwa bantuan tersebut berasal dari kontribusi Jokowi.

Selain itu, Faisal menyebutkan bahwa Airlangga juga mengajak para penerima bantuan untuk berterima kasih kepada Jokowi dengan mendukung kebijakan yang didukung olehnya.

Pada Pemilihan Presiden 2024, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden bersama dengan calon presiden Prabowo Subianto. Partai Golkar juga turut mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Faisal juga menambahkan pernyataan Menteri Investasi, Bahlil, yang mengatakan bahwa "tidak masalah jika Anda ingin membuat Menteri Sosial sendiri seperti Bu Risma." Ini menunjukkan perbedaan dalam pendekatan mentalitas dan moralitas antara beberapa menteri. Bu Risma, misalnya, menolak untuk mempolitisasi program bansos.

Pork barrel

Faisal mengemukakan teori pork barrel atau politik gentong babi. Menurutnya, teori tersebut asalnya dari Amerika Serikat, namun pelaksanaannya berbeda di Indonesia. Di negeri Paman Sam, pork barrel terwujud dalam proyek-proyek mercusuar seperti jembatan dan sebagainya. Namun di Indonesia, menurut Faisal, pork barrel berupa sembako yang disalurkan melalui program bantuan sosial atau bansos.

"Pork barrel di negara-negara berkembang ini berbeda bentuknya karena pendapatannya masih rendah, tingginya angka kemiskinan di Indonesia, hampir separuh penduduknya adalah penduduk miskin ekstrem, miskin, nyaris miskin, atau rentan miskin," ujar Faisal dalam sidang di Gedung MK.

Lebih lanjut, Faisal menyatakan bahwa bahkan Kementerian Dalam Negeri telah menyatakan akan mengikuti saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengeluarkan aturan yang melarang penyaluran bansos 2-3 bulan sebelum pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak. Menurut Faisal, aturan tersebut akan ditetapkan melalui peraturan daerah atau Perda.

Dalam sidang Pilpres di MK, Faisal juga mengungkapkan dugaan terkait BLT El Nino yang diyakini diperpanjang oleh pemerintah semata-mata untuk kepentingan politik. BLT El Nino senilai Rp 200 ribu per bulan diberikan kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan semestinya berakhir pada Desember 2023.

Awalnya, bantuan ini diberikan pada periode November hingga Desember 2023, namun pemerintah memutuskan memperpanjangnya hingga Juni 2024. Faisal mempertanyakan alasan perpanjangan BLT El Nino, mengingat bahwa fenomena El Nino telah mereda pada saat itu.

Menurut Faisal, perpanjangan BLT El Nino bertujuan untuk menciptakan panggung-panggung baru demi memastikan efektivitas bansos semaksimal mungkin. Faisal kemudian membandingkan data tentang kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem antara tahun 2021 dan 2023, yang menunjukkan bahwa pada tahun 2021 kondisinya lebih parah, namun tidak ada bantuan serupa seperti BLT El Nino saat itu.

Hal ini menurutnya menunjukkan bahwa BLT El Nino sebenarnya hanya digunakan untuk meningkatkan dukungan politik, tanpa memperhatikan kondisi nyata masyarakat.

Faisal Basri menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) merupakan tanggung jawab negara. Menurutnya, bansos bukanlah bentuk dari belas kasihan atau kebaikan hati, tetapi merupakan kewajiban negara. Pernyataan ini disampaikan oleh Faisal sebagai tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Otto Hasibuan, pengacara dari Tim Kuasa Hukum Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, Otto menyoroti bahwa penyaluran bansos merupakan hasil persetujuan dari pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR RI. Otto kemudian mempertanyakan apakah ada kesalahan jika pemerintah menjalankan undang-undang dan menyalurkan bansos menjelang Pilpres 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Univesitas Indonesia Faisa Basril pernah mengkritik tiga menteri kabinet Presiden Jokowi yang menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi 2024, namun memuji Mensos Tri Rismaharani. Keempat menteri ini menjadi saksi dalam sidang 5 April 2024.

Faisal Basri, 65 tahun meninggal pada Kamis dinihari, 5 September 2024, karena serangan jantung.

Faisal secara blak-blakan di acara podcast YouTube milik Bambang Widjojanto yang diunggah pada Sabtu, 13 April 2024, menyebut tiga menteri yang hadir dalam sidang memberi kesaksian layaknya seperti membacakan pidato kenegaraan.

Ketiga menteri yang dikritik Faisal adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Secara umum, kecuali Bu Risma tidak membaca. Yang dua Menko dan satu menteri keuangan itu baca pidato kenegaraan saja. Semua bagus, keren sekaligus dia ingin menjawab dinamika persidangan. Makanya dijelaskan semua apa indahnya Indonesia ada perlindungan sosial segala macam, lah,” kata Faisal dalam dalam channel YouTube Bambang Widjojanto.

Dalam sidang itu, kata Faisal, tiga menteri itu hanya menjelaskan betapa baiknya pemerintahan yang telah memberikan sesuatu kepada rakyat, di antaranya berupa bantuan sosial atau Bansos. Padahal yang dilakukan pemerintah selama ini memang menjalankan tugas mereka.

“Semua dikasih tahu betapa pemurahnya pemerintah itu, begitu-begitu, Bahkan sudah kami utarakan itu tugas negara yang inheren, ada namanya mekanisme pasar. Ada sistem jaminan sosial atau proteksi itu juga disampaikan. Namun mereka utarakan tidak menggunakan konteks akar permasalahan yang diungkap di Makhamah Konstitusi,” ujarnya.|

Faisal menyinggung apa yang dikatakan Menteri Muhadjir Effendi dalam sidang sudah dianggap berlebihan, hingga sempat ditegur hakim. Pasalnya, saat itu Muhadjir menyebutkan mustahil hasil pemilu dipengaruhi oleh kunjungan Jokowi.|

“Menteri ini enggak pantas jadi menteri kalau begini, Menko lagi. Karena dia harusnya menjadi pengawal, ‘Pak (Presiden) ini enggak bagus, ini enggak bisa, ini sudah out offside. Harusnya dia ingatkan,” tutur Faisal.

Ia juga menyayangkan sikap Muhadjir yang dalam persidangan tersebut malah bertindak seperti tim hukum pemenangan 02, Prabowo-Gibran. “Pokoknya menjustifikasi semua proses pemilu di Indonesia ini enggak ada masalah kok, termasuk dalam perspektif bansos gitu,” ujar Faisal.

Faisal juga mengkritik kesaksian yang diberikan Airlangga, Muhadjir dan Sri Mulyani karena tidak menjawab inti persoalan. Sebab, menurut Faisal, yang disampaikan tiga menteri itu semata-mata agar masyarakat menganggap mereka sebagai negarawan. “Padahal mereka pelaku politiknya. Muhadjir walau dia tidak partai kelihatannya sudah pelayan Presiden ya mirip-mirip Harmoko pas zaman Pak Harto,” ujarnya.

Ia pun meyayangkan para menteri itu tidak dibatasi waktu dalam memberikan kesaksian di sidang MK. “Ya jadi bersiasat dengan pidatonya kan panjang enggak dibatasi, padahal kita 5 menit, panjang bos kayak kuliah umum,” ujarnya.

Sementara itu, Faisal Basri memuji Menteri Sosial Tri Rismaharini yang jujur dalam persidangan. “Karena dia menyampaikan apa adanya,” ujarnya.

Dia menilai apa yang disampaikan Risma di sidang MK dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR RI pada waktu lalu, dalam sidang MK berbeda jauh dan cenderung lebih halus.

“Beberapa waktu lalu lebih emosional. Bukan emosional emosian tapi dia curahkan ‘kok gini amat sih mbok ya yang sudah kita tata selama ini jangan dirusak lagi’, “ kata Faisal.

Faisal mengklaim Risma telah mencoba menata hakekat sistem sosial melalui transfer langsung dalam pendistribusian bansos supaya tidak ada politisasi. “Tidak ada upacara-upacara itu enggak pernah Bu Risma, kalau ada masalah baru dia turun ke bawah. Jadi di situ sebenarnya Bu Risma mencoba meng-counter atau tidak melakukan personalisasi bansos,” ujarnya.

Berikutnya: Faisal Jadi Saksi Tim AMIN <!--more-->

Faisal Basri menjadi saksi ahli dari pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Persilihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres), pada 1 April 2024.

Faisal Basri menyampaikan berbagai isu mulai dari politik gentong babi, impor beras, Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga menyebutkan beberapa nama Menteri Presiden Joko Widodo.

Faisal mencontohkan ketika Airlangga Hartarto ikut serta dalam pembagian bansos. Dia menjelaskan bahwa saat itu, Ketua Umum Partai Golkar tersebut juga menginformasikan kepada penerima bantuan bahwa bantuan tersebut berasal dari kontribusi Jokowi.

Selain itu, Faisal menyebutkan bahwa Airlangga juga mengajak para penerima bantuan untuk berterima kasih kepada Jokowi dengan mendukung kebijakan yang didukung olehnya.

Pada Pemilihan Presiden 2024, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden bersama dengan calon presiden Prabowo Subianto. Partai Golkar juga turut mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Faisal juga menambahkan pernyataan Menteri Investasi, Bahlil, yang mengatakan bahwa "tidak masalah jika Anda ingin membuat Menteri Sosial sendiri seperti Bu Risma." Ini menunjukkan perbedaan dalam pendekatan mentalitas dan moralitas antara beberapa menteri. Bu Risma, misalnya, menolak untuk mempolitisasi program bansos.

Pork barrel

Faisal mengemukakan teori pork barrel atau politik gentong babi. Menurutnya, teori tersebut asalnya dari Amerika Serikat, namun pelaksanaannya berbeda di Indonesia. Di negeri Paman Sam, pork barrel terwujud dalam proyek-proyek mercusuar seperti jembatan dan sebagainya. Namun di Indonesia, menurut Faisal, pork barrel berupa sembako yang disalurkan melalui program bantuan sosial atau bansos.

"Pork barrel di negara-negara berkembang ini berbeda bentuknya karena pendapatannya masih rendah, tingginya angka kemiskinan di Indonesia, hampir separuh penduduknya adalah penduduk miskin ekstrem, miskin, nyaris miskin, atau rentan miskin," ujar Faisal dalam sidang di Gedung MK.

Lebih lanjut, Faisal menyatakan bahwa bahkan Kementerian Dalam Negeri telah menyatakan akan mengikuti saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengeluarkan aturan yang melarang penyaluran bansos 2-3 bulan sebelum pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak. Menurut Faisal, aturan tersebut akan ditetapkan melalui peraturan daerah atau Perda.

Dalam sidang Pilpres di MK, Faisal juga mengungkapkan dugaan terkait BLT El Nino yang diyakini diperpanjang oleh pemerintah semata-mata untuk kepentingan politik. BLT El Nino senilai Rp 200 ribu per bulan diberikan kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan semestinya berakhir pada Desember 2023.

Awalnya, bantuan ini diberikan pada periode November hingga Desember 2023, namun pemerintah memutuskan memperpanjangnya hingga Juni 2024. Faisal mempertanyakan alasan perpanjangan BLT El Nino, mengingat bahwa fenomena El Nino telah mereda pada saat itu.

Menurut Faisal, perpanjangan BLT El Nino bertujuan untuk menciptakan panggung-panggung baru demi memastikan efektivitas bansos semaksimal mungkin. Faisal kemudian membandingkan data tentang kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem antara tahun 2021 dan 2023, yang menunjukkan bahwa pada tahun 2021 kondisinya lebih parah, namun tidak ada bantuan serupa seperti BLT El Nino saat itu.

Hal ini menurutnya menunjukkan bahwa BLT El Nino sebenarnya hanya digunakan untuk meningkatkan dukungan politik, tanpa memperhatikan kondisi nyata masyarakat.

Faisal Basri menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) merupakan tanggung jawab negara. Menurutnya, bansos bukanlah bentuk dari belas kasihan atau kebaikan hati, tetapi merupakan kewajiban negara. Pernyataan ini disampaikan oleh Faisal sebagai tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Otto Hasibuan, pengacara dari Tim Kuasa Hukum Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, Otto menyoroti bahwa penyaluran bansos merupakan hasil persetujuan dari pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR RI. Otto kemudian mempertanyakan apakah ada kesalahan jika pemerintah menjalankan undang-undang dan menyalurkan bansos menjelang Pilpres 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 100/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Keppres tersebut juga mengatur penunjukkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan pemberhentian dengan hormat Risma dari Menteri Sosial disertai dengan ucapan terima kasih. Jokowi menghargai pengabdian dan jasa Risma kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan tersebut.

"Keppres tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan pengunduran diri Ibu Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial yang telah disetujui oleh Pak Presiden," kata Ari lewat keterangan tertulis kepada wartawan pada Jumat (6/9).

Ari menjelaskan permohonan pengunduran diri yang diajukan oleh Risma terkait pencalonan dan pendaftaran Risma sebagai calon gubernur Jawa Timur. Sebelumnya, Jokowi mengaku telah menandatangani surat pengunduran diri Tri Rismaharini dari Menteri Sosial di Kabinet Indonesia Maju.

Risma saat ini resmi mendaftar sebagai Calon Gubernur Jawa Timur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). "Sudah mengajukan pengunduran diri dan sudah saya tandatangani pengunduran dirinya," kata Jokowi di Jawa Timur.

Jokowi sebelumnya memberikan izin kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk maju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur. Jokowi juga mempersilakan Risma untuk mundur dari kabinet agar fokus kepada kontestasi pemilihan kepala daerah.

Risma pun juga telah menghadap Jokowi di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (30/8) sekira pukul 08.30 pagi. Risma yang diusung PDIP menyatakan diri akan mundur dari jabatan Menteri Sosial untuk berkontestasi dalam pemilihan gubernur Jawa Timur 2024. Mantan Walikota Surabaya ini akan berpasangan dengan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans).

Di Pilkada Jawa Timur pasangan Risma - Zahrul akan berhadapan dengan pasangan Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak dan Luluk Nurhamidah - Lukmanul Hakim. Adapun coblosan pilkada akan digelar serentak pada 27 November 2024.