JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi I DPR RI mengucapkan selamat kepada Donald Trump yang berhasil memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) 2024.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan, semua pihak menyambut baik kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala negara di negeri Paman Sam tersebut.

“Kita sangat bahagia bahwa pemilu di Amerika Serikat telah berjalan dengan baik, yang telah memilih presiden, yaitu Donald Trump. Kita ucapkan selamat dan sukses kepada Presiden Trump dan seluruh masyarakat Amerika atas keberhasilan dalam pilpres ini,” ujar Dave saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (7/11/2024).

Dave meyakini bahwa Trump akan melanjutkan hubungan diplomatik dan kerja sama antara Amerika Serikat dan Indonesia yang selama ini telah terjalin.

Ia juga memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan dan meningkatkan kembali hubungan serta kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat.

“Kita yakin bahwa Presiden Trump, yang memang sudah dekat dengan Indonesia pada pemerintahan terdahulu, akan terus melanjutkan hubungan kerja sama kita dan Indonesia, yang selama 10 tahun di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah melakukan gebrakan,” kata Dave.

“Ini akan dilanjutkan dan terus ditingkatkan di pemerintahan Prabowo-Gibran ini. Kita akan semakin proaktif dalam mengejar hal-hal kemanusiaan, pengembangan kapasitas bangsa Indonesia, dan juga lebih terbuka dengan pihak luar,” ujarnya.

Sebelumnya, Donald Trump berhasil memenangkan pemilihan presiden AS 2024 setelah menjalani kampanye yang penuh kontroversi, yang disebut-sebut semakin memperdalam polarisasi di negara tersebut.

Kemenangan Trump menjadi kejutan, mengingat ia baru saja didepak dari kursi kepresidenan empat tahun lalu.

Trump berhasil mengumpulkan lebih dari 270 suara Electoral College yang diperlukan, dengan kemenangan di Negara Bagian Wisconsin yang menjadi penentu, seperti yang diproyeksikan oleh Edison Research.

"Amerika telah memberi kita mandat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kuat," ucap Trump kepada para pendukung yang bersorak di Palm Beach County Convention Center, Florida.

Penulis: Tiyas Septiana

KONTAN.CO.ID - Terdapat 13 Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada periode 2024-2029.

DPR RI telah menetapkan bidang dan mitra kerja pada masing-masing komisi untuk periode ini.

Hal itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna Ke-5 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2029 pada Selasa, 22 Oktober 2024.

Apa saja mitra dan bidang kerja komisi-komisi di DPR RI? Cek informasinya berikut ini dirangkum dari situs indonesiabaik.id.

Komisi I DPR RI

Bidang: Pertahanan, Luar Negeri, Informatika

Jumlah anggota sebanyak 45 orang

Ketua: Utut Adianto

Wakil ketua: Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, Anton Sukartono

Mitra kerja:

• Kementerian Luar Negeri
• Kementerian Pertahanan
• Kementerian Komunikasi dan Digital
• Panglima TNl/Mabes TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU
• Badan Intelijen Negara (BIN)
• Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
• Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
• Badan Keamanan Laut (Bakamla)
• Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
• Dewan Pers
• Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
• Komisi Informasi Pusat (KIP)
• Lembaga Sensor Film (LSF)

Komisi II DPR RI

Bidang: Pemerintahan dalam negeri, Pertanahan, Pemberdayaan aparatur

Jumlah anggota: 44 orang

Ketua: Rifqinizamy Karsayuda

Wakil ketua: Aria Bima, Bahtra Banong, Dede Yusuf

Mitra kerja:

• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
• Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
• Komisi Pemilihan Umum (KPU)
• Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
• Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
• Ombudsman Republik Indonesia (ORI)
• Badan Kepegawaian Negara (BKN)
• Lembaga Administrasi Negara (LAN RI)
• Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
• Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)
• Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

Komisi III DPR RI

Bidang: Penegakan hukum

Jumlah anggota: 45 orang

Ketua: Habiburokhman

Wakil ketua: Dede Indra Permana, Rano Alfath, Ahmad Sahroni

Mitra kerja:

• Kejaksaan Agung
• Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
• Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
• Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
• Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
• Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
• Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV DPR RI

Bidang: Pertanian, Kehutanan dan Kelautan

Jumlah anggota: 45 orang

Ketua: Siti Hediati Soeharto

Wakil ketua: Alex Indra Lukman, Abdul Kharis, Ahmad Yohan

Mitra kerja:

• Kementerian Pertanian
• Kementerian Kehutanan
• Kementerian Kelautan dan Perikanan
• Badan Urusan Logistik (Bulog)
• Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)
• Badan Pangan Nasional (Bapanas)
• Badan Karantina Indonesia

Komisi V DPR RI

Bidang: Infrastruktur dan Perhubungan

Jumlah anggota: 45 orang

Ketua: Lasarus

Wakil ketua: Andi Iwan Darmawan, Syaiful Huda, Roberth Rouw

Mitra kerja:

• Kementerian Pekerjaan Umum
• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
• Kementerian Perhubungan
• Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
• Kementerian Transmigrasi
• Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
• Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Komisi VI DPR RI

Bidang: Perdagangan, Kawasan perdagangan, Pengawasan persaingan usaha dan BUMN

Jumlah anggota: 45 orang

Ketua: Anggia Erma Rini

Wakil ketua: Adisatrya Suryo Sulisto, Andre Rosiade, Eko Hendro Purnomo

Mitra kerja:

• Kementerian Perdagangan
• Kementerian BUMN
• Kementerian Koperasi
• Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
• Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
• Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
• Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS)
• Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)

Komisi VII DPR RI

Bidang: Perindustrian dan UMKM, Pariwisata dan ekonomi kreatif, Sarana publikasi

Jumlah anggota: 44 orang

Ketua: Saleh Partaonan Daulay

Wakil ketua: Evita Nursanty, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Chusnunia Chalim

Mitra kerja:

• Kementerian Perindustrian
• Kementerian Pariwisata
• Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
• Kementerian UMKM
• Badan Standardisasi Nasional (BSN)
• Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
• Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
• Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara

Komisi VIII DPR RI

Bidang: Agama, Sosial, Perempuan dan anak

Jumlah anggota: 44 orang

Ketua: Marwan Dasopang

Wakil Ketua: Abidin Fikri, Abdul Wachid, Anshori Siregar

Mitra kerja:

• Kementerian Agama
• Kementerian Sosial
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
• Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
• Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
• Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)
• Badan Wakaf Indonesia (BWI)
• Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Komisi IX DPR RI

Bidang: Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan sosial

Jumlah anggota: 45 orang

Ketua: Felly Estelita Runtuwene

Wakil Ketua: Charles Honoris, Putih Sari, Nihayatul Wafiroh

Mitra kerja:

• Kementerian Kesehatan
• Kementerian Ketenagakerjaan
• Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
• Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
• Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
• Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan)
• Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
• Badan Gizi Nasional

Tonton:Rusia Tuding Inggris Gunakan Koridor Laut Hitam untuk Pasok Senjata ke Ukraina

Komisi X DPR RI

Bidang: Pendidikan, Olahraga, Sains dan teknologi

Jumlah anggota: 45 orang

Ketua: Hetifah Sjaifudian

Wakil Ketua: Esti Wijayanti, Himmatul Aliyah, Lalu Hadrian Irfani, Mahfudz Abdurrahman

Mitra kerja:

• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
• Kementerian Kebudayaan
• Kementerian Pemuda dan Olahraga
• Perpustakaan Nasional (Perpusnas)
• Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
• Badan Pusat Statistik (BPS)

Komisi XI DPR RI

Bidang: Keuangan dan moneter, Perencanaan Pembangunan nasional, Sektor jasa keuangan

Jumlah anggota: 45 orang

Ketua: Muhammad Misbakhun

Wakil Ketua: Dolfie, Mohamad Hekal, Hanif Dhakiri

Mitra kerja:

• Kementerian Keuangan
• Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
• Bank Indonesia (BI)
• Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
• Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
• Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
• Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
• Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
• Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) BUMN (PMN dan Privatisasi)

Komisi XII DPR RI

Bidang: Energi dan sumber daya mineral, Lingkungan hidup, Investasi

Jumlah anggota: 44 orang

Ketua: Bambang Pati Jaya

Wakil Ketua: Dony Maryadi Oekon, Bambang Haryadi, Putri Zulya Safitri

Mitra kerja:

• Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
• Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan
• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
• Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)
• Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
• Dewan Energi Nasional (DEN)
• Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
• Badan Informasi Geospasial (BIG)

Komisi XIII DPR RI

Bidang: Regulasi reformasi dan HAM

Jumlah anggota: 44 orang

Ketua: Willy Aditya

Wakil Ketua: Andreas Hugo Pareira, Sugiat Santoso, Rinto Subekti

Mitra kerja:

• Kementerian Hukum
• Kementerian HAM
• Kementerian Sekretariat Negara
• Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
• Komnas HAM
• Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
• Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
• Sekretariat Jenderal DPD RI
• Sekretariat Jenderal MPR RI
• Kantor Staf Presiden (KSP)

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Jurnalis Metro TV, Meutya Hafid, resmi dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Digital dalam Kabinet Merat Putih periode 2024-2029 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024.

Sementara itu, dalam pemerintahan baru Presiden Prabowo, nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Menanggapi perubahan nomenklatur tersebut, Meutya mengatakan hal itu dilakukan untuk menjawab perkembangan teknologi dan zaman yang kini telah berbasis digital.

"Artinya, komunikasi memang ke depan juga tentu berbasis digital dan juga kita tahu tadi kemarin PR kita adalah bagaimana mengamankan data-data kita itu juga terkait dengan digital dan pemerintahan yang efisien efektif itu juga bisa dilakukan dengan juga menerapkan digital," kata Meutya di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2024 dikutip dari Antara.

Meutya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital menggantikan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi.

Kehadirannya menjadi sejarah baru sebagai perempuan pertama yang mengemban jabatan di posisi menteri itu. Selain itu, Meutya dihadapkan pada tugas yang tidak mudah dalam menakhodai transformasi digital di tanah air

Tentang Meutya

Meutya lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 3 Mei 1978 dan dikenal luas sebagai mantan jurnalis televisi yang berpengalaman. Meutya menjalani karier sebagai jurnalis di Metro TV pada 2001-2008, selepas menamatkan gelar sarjana dari Universitas New South Wales, Australia. Selama tujuh tahun berprofesi sebagai jurnalis, Meutya mendapatkan penghargaan Elizabeth O'Neill, dari pemerintah Australia.

Namanya mulai mendapat perhatian publik setelah pada 18 Februari 2005, dia dan juru kamera Budiyanto, diculik dan disandera oleh sekelompok pria bersenjata ketika sedang bertugas meliput di Irak sabagi jurnalis Metro TV. Mereka akhirnya dibebaskan pada 21 Februari 2005.

Lama berprofesi sebagai jurnalis, ia kemudian menanggalkan statusnya tersebut dan bergabung ke Partai Golkar. Meutya berhasil menjadi anggota DPR periode 2009-2014 dari daerah pilihan (dapil) Sumatera Utara I. Sejak saat itu, dia mengisi kursi parlemen selama tiga kali berturut-turut, hingga periode kepemimpinan 2019-2024 dengan menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR.

Meutya sempat menduduki beberapa posisi berbeda di Partai Golkar seperti, menjadi Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Golkar (2016-2019), Koordinator Bidang Hukum, HAM, Kebijakan Publik dan Kerjasama Publik Kesatuan Perempuan Partai Golkar (2016-2021), Wakil Ketua Dewan Pakar Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) (2019-saat ini), dan Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Partai Golkar (2019-sekarang).

Kiprah Meutya makin moncer setelah ia menjabat Ketua KomisiI DPR periode 2019-2024. Lingkup tugasnya di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.

Lebih lanjut, Meutya juga ambil peran dalam menyukseskan kampanye Prabowo-Gibran di Pemilihan Presiden 2024. Saat itu, Meutya merupakan bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran dan dipercaya sebagai Wakil Ketua TKN.

Sebelumnya, Meutya dipanggil Prabowo sebagai calon menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta, pada Senin, 14 Oktober 2024 dan keesokan harinya, nama Meutya Hafid keluar sebagai menteri yang dipilih Prabowo untuk bergabung di kabinetnya.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI |ALFITRIA NEFI P | KHUMAR MAHENDRA

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Universitas Paramadina Anton Aliabbas menilai, anggota DPR baru perlu memastikan bahwa anggaran pertahanan yang dialokasikan pemerintah, benar-benar digunakan untuk menunjang kekuatan pertahanan dan keamanan Indonesia.

Oleh karenanya, ia mengatakan, DPR memiliki peran dan fungsi yang penting dalam mengawasi setiap implementasi alokasi anggaran tersebut.

"Tanpa adanya perbaikan akuntabilitas dan transparansi, tentu nanti capaian terhadap optimum essential forces bisa jauh meleset. Karena itu lah peran DPR dalam hal ini itu dapat bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan itu memang ditujukan untuk pemenuhan optimum essential forces," kata Anton kepada Kompas.com, Selasa (1/10/2024).

Untuk diketahui, anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 155 triliun atau naik hampir Rp 16 Triliun dari 2024.

Khusus untuk Komisi I, ia berharap, agar nantinya para anggota DPR yang ditempatkan di komisi tersebut memang benar-benar memiliki kualifikasi dan pemahaman terhadap sektor pertahanan keamanan.

"Harapannya tentu saja, yang pertama bahwa kualitas dari anggota Komisi I ke depan jadi semakin baik. Dengan kata lain, bahwa anggota anggota Komisi I nanti yang ditunjuk oleh setiap fraksi itu memang mempunyai kualifikasi dan pemahaman yang cukup dalam di sektor pertahanan dan keamanan," ujarnya.

Selain itu, ia juga berharap Komisi I DPR lebih membuka ruang keterlibatan publik dalam mengawasi kinerja sektor pertahanan.

Hal ini dinilai semata untuk membangun militer yang profesional, sektor pertahanan dan keamanan yang lebih akuntabel serta transparan, bisa lebih cepat terwujud dan memiliki kualitas yang baik.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 580 anggota DPR periode 2024-2029 telah resmi dilantik.

Pelantikan anggota DPR RI 2024-2029 ini disahkan dalam rapat paripurna perdana dengan agenda Pelantikan dan Pengucapan Sumpah Janji Jabatan di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa.

Pelantikan dipimpin oleh ketua DPR sementara dari perwakilan anggota paling muda dan paling tua yakni Guntur Sasono dari Fraksi Partai Demokrat dan Wakil Ketua Sementara Annisa Mahesa dari Fraksi Partai Gerindra.

Adapun pelantikan diawali dengan pembacaan Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 115/P Tahun 2024 tentang Peresmian Keanggotaan DPR RI Periode 2024-2029, oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah segera membentuk lembaga atau Otoritas Perlindungan Data Pribadi (OPDP) menyusul dugaan kebocoran basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN) dari laman Satu Data Aparatur Sipil Negara (ASN)

Ia mengatakan, pembentukan lembaga itu bakal menguatkan pemerintah untuk menjaga data-data yang dimiliki oleh warganya dan sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

“Karena tenggat waktu ketentuan peralihan yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi selama 2 tahun sejak UU tersebut disahkan 17 Oktober 2022,” ujar Sukamta dalam keterangannya, Senin (12/8/2024).

“Artinya, waktu tinggal 2 bulan untuk membentuk lembaga tersebut,” imbuh dia.

Politikus PKS ini menegaskan, pemerintah semestinya menaati amanat UU PDP untuk segera membentuk lembaga khusus untuk mengamankan data-data masyarakat dari kebocoran.

Sukamta berpandangan, saat ini pemerintah sendiri seperti tak serius menghadapi berbagai persoalan kebocoran data.

Sebab, kasus kebocoran data terus berulang, kali ini menimpa data di laman Satu Data ASN atau satudataasn.bkn.go.id yang dijual di forum peretas Breachforums.

Dalam unggahan di media sosial X @Falcon***, Sabtu (10/8/2024) nampak sebanyak 4,7 juta data pribadi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mengalami kebocoran.

“Kebocoran data sudah sering terjadi, tapi kita belum bisa menegakkan hukum tentang perlindungan data, karena lembaganya belum ada,” ujar Sukamta.

Di sisi lain, Sukamta juga menganggap perlunya regulasi khusus tentang keamanan dan ketahanan siber (KKS).

“Karena teknologi terus berkembang dalam hitungan detik. Para penjahat siber terus mengupdate teknologi kejahatannya. Sejak dulu, hingga sekarang kami terus mendorong dibentuknya regulasi tentang KKS,” kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Syarief Hasan mendorong agar prajurit TNI mengundurkan diri jika ingin masuk ranah sipil.

Hal itu diungkapkan Syarief Hasan mengomentari Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang mengakomodasi perluasan jabatan prajurit di kementerian/lembaga.

“Kita harus mendorong reformasi TNI yang sudah pernah dilakukan. Artinya, kalau ada pejabat TNI yang aktif, akan terjun ke struktural sipil atau ke arena politik, maka sebaiknya mengundurkan diri,” kata Syarief dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (24/7/2024) petang.

Dia mencontohkan kasus Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mengundurkan diri karena menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

“Pada usia-usia tertentu diberi kesempatan untuk resign, kalau mau memilih di pos-pos sipil. Jadi itu lebih bagus, secara sadar mendukung reformasi TNI yang sekarang sudah bagus. Lebih bagus memilih untuk mundur,” ujar Syarief.

“Kalau itu tidak dilakukan, kalau usia perwira tinggi dinaikkan lagi maka struktur piramidanya akan menumpuk di tengah,” kata Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat itu melanjutkan.

Syarief mengatakan, RUU TNI secara kenyataan menjalankan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) era orde baru.

“Sekalipun tidak dikatakan dwifungsi ABRI, secara kenyataan itu menjalankan dwifungsi ABRI,” ujar Syarief Hasan.

Dalam forum yang sama, mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo juga mendorong prajurit pensiun dini jika ingin masuk ranah sipil.

“Kalau seseorang beraspirasi untuk tetap berbakti di dalam dunia sipil, ya sudah, ajukan pensiun dini atau keluar dari dinas militer dan masuki jabatan sipil itu adalah paling tepat,” kata Agus.

Agus menyebutkan, hal itu juga dapat memelihara dan menjaga struktur piramida di TNI, agar tidak terjadi penumpukan perwira.

“Kalau ada penumpukan di tengah, maka perlu kita lihat, yang salah ini apa. Mengapa tidak bisa dipelihara? Mungkin pembinaan personalia,” ujar Agus yang merupakan Anggota Tim Perumus TNI Pasca-reformasi.

Draf terbaru revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengakomodasi ketentuan yang membuka pintu bagi prajurit untuk menduduki jabatan sipil di kementerian/lembaga sesuai kebijakan presiden.

Dalam draf, Pasal 47 Ayat (1) RUU TNI berbunyi, “prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan”.

Kemudian, Ayat (2) berbunyi, “prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian Prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden”.

Prajurit yang menduduki jabatan di kementerian/lembaga juga didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku.

“Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian yang bersangkutan,” bunyi Ayat 4.

Kemudian, pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan sipil dilakukan Panglima TNI yang bekerja sama dengan pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian yang bersangkutan. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, pihaknya ingin menambah jumlah uang operasional yang diterima oleh prajuritTNI yang bertugas di Papua.

Hal tersebut disampaikannya usai menggelar rapat tertutup bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

"Tadi kita ingin menaikkan uang untuk prajurit kita di Papua. Jadi uang operasional mereka (sebesar) Rp 97.000 per hari," ujar Meutya di Gedung DPR, Rabu.

Meutya mengatakan, tambahan uang operasional bagi prajurit TNI dibutuhkan karena Papua adalah daerah khusus.

Apalagi, kata dia, harga di Papua relatif mahal-mahal.

"Kan di sana mahal-mahal, kan kita tahu di sana banyak konflik, sehingga tentu harus berbeda dengan daerah lainnya," tuturnya.

Menurut Meutya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang akan membuat keputusan akhir terkait penambahan biaya operasional TNI di Papua.

Yang pasti, penambahan biaya operasional ini tidak termasuk ke dalam RAPBN 2025.

Ditemui terpisah, Jenderal Agus Subiyanto menyebut pihaknya fokus membahas perihal penanganan masalah di Papua ketika rapat bersama DPR.

Sebab, masalah di Papua betul-betul kompleks, mulai dari menghadapi kelompok separatis hingga masalah kesejahteraan masyarakat.

"PDN (pinjaman dalam negeri), fokus anggarannya untuk menangani Papua. Karena di Papua ini kan masalah nasional yang harus dibahas secara intensif," kata Agus.