Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkap pihaknya masih membutuhkan tambahan anggaran Rp61,31 triliun untuk menjalankan pembangunan infrastruktur untuk tahun anggaran (TA) 2025.

Basuki menjelaskan, Kementerian PUPR hanya mendapat pagu indikatif tahun depan senilai Rp75,63 triliun. Dengan usulan tambahan tersebut, maka pagu anggaran Kementerian PUPR tahun depan diharapkan dapat tembus Rp136,95 triliun.

"Kementerian PUPR telah mempertajam usulan kebutuhan anggaran 2025 menjadi sebesar Rp136,95 triliun," kata Basuki dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Basuki menyebut, pihaknya telah mengusulkan tambahan tersebut ke Kementerian Keuangan. Hanya saja, hingga saat ini dirinya mengaku belum mendapat jawaban dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Lebih jauh, Basuki menjelaskan bahwa usulan tambahan kebutuhan anggaran itu akan digunakan untuk menyukseskan berbagai proyek.

Di antaranya, untuk mendukung pembangunan proyek infrastruktur ketahanan pangan dan energi yaitu penyelesaian sejumlah bendungan on going dan bendungan baru.

Di samping itu usulan tambahan anggaran itu juga dilakukan untuk mendukung pembangunan jaringan air baku dari bendungan dan pengadaan tanah proyek bendungan non-psn.

Selanjutnya, usulan tambahan anggaran itu akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan IKN, pengembangan jalan bebas hambatan, pembangunan infrastruktur DOB Papua serta pembangunan jembatan gantung.

Dalam bidang kawasan, tambahan anggaran akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan kantor Kemenko di IKN, kantor Kementerian PUPR di IKN, kawasan peribadatan hingga penataan kawasan permukiman di IKN.

“Selanjutnya pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus reguler dan bantuan PSU bidang perumahan,” pungkasnya.