Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkap pihaknya masih membutuhkan tambahan anggaran Rp61,31 triliun untuk menjalankan pembangunan infrastruktur untuk tahun anggaran (TA) 2025.

Basuki menjelaskan, Kementerian PUPR hanya mendapat pagu indikatif tahun depan senilai Rp75,63 triliun. Dengan usulan tambahan tersebut, maka pagu anggaran Kementerian PUPR tahun depan diharapkan dapat tembus Rp136,95 triliun.

"Kementerian PUPR telah mempertajam usulan kebutuhan anggaran 2025 menjadi sebesar Rp136,95 triliun," kata Basuki dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Basuki menyebut, pihaknya telah mengusulkan tambahan tersebut ke Kementerian Keuangan. Hanya saja, hingga saat ini dirinya mengaku belum mendapat jawaban dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Lebih jauh, Basuki menjelaskan bahwa usulan tambahan kebutuhan anggaran itu akan digunakan untuk menyukseskan berbagai proyek.

Di antaranya, untuk mendukung pembangunan proyek infrastruktur ketahanan pangan dan energi yaitu penyelesaian sejumlah bendungan on going dan bendungan baru.

Di samping itu usulan tambahan anggaran itu juga dilakukan untuk mendukung pembangunan jaringan air baku dari bendungan dan pengadaan tanah proyek bendungan non-psn.

Selanjutnya, usulan tambahan anggaran itu akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan IKN, pengembangan jalan bebas hambatan, pembangunan infrastruktur DOB Papua serta pembangunan jembatan gantung.

Dalam bidang kawasan, tambahan anggaran akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan kantor Kemenko di IKN, kantor Kementerian PUPR di IKN, kawasan peribadatan hingga penataan kawasan permukiman di IKN.

“Selanjutnya pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus reguler dan bantuan PSU bidang perumahan,” pungkasnya.

IDXChannel- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melaporkan realisasi anggaran Kementerian PUPR per 20 Agustus 2024 sebesar Rp68,05 triliun (41,7 persen dari total anggaran) dengan progres fisik sebesar 49,3 persen.

Meski demikian, menurut Basuki capaian realisasi anggaran pada tahunini lebih tinggi 9,2 persen dari realisasi tahun 2023 sebesar 32,5 persen.

"Pagu awal Kementerian PUPR TA 2024 sebesar Rp147,37 triliun dan mengalami penambahan sebesar Rp15,72 triliun sehingga pagu menjadi Rp163,09 triliun," kata Basuki dalam keterangan resmi, Kamis (22/8/2024).

Sedangkan untuk progres lelang hingga 20 Agustus 2024, tercatat paket yang sudah terkontrak sebanyak 2.708 paket dengan Pagu DIPA Rp109,35 triliun atau 96 persen dari Total Kegiatan Kontraktual Rp113,94 triliun.

Meliputi Paket Tender/Seleksi baru (SYC dan MYC Baru) sebanyak 1.370 Paket dengan Pagu DIPA Rp16,49 triliun dan melanjutkan Paket Lintas Tahun yang telah terkontrak pada tahun anggaran sebelumnya (MYC Lanjutan) sebanyak 1.338 paket dengan Pagu DIPA Rp92,86 triliun.

"Untuk Paket dalam Proses Lelang sebanyak 461 Paket dengan Pagu DIPA Rp4,59 triliun (4 persen dari Total Kegiatan Kontraktual Rp113,94 triliun). Ini paket yang tinggal menunggu penandatanganan kontrak, lelang dan penetapan pemenangnya sudah selesai," kata Basuki.

Dikatakan Basuki, pada tahun 2024 Kementerian PUPR juga melanjutkan Program Padat Karya yang per 20 Agustus nilainya sebesar Rp8,22 triliun, meningkat sebesar Rp1,11 triliun dari sebelumnya Rp7,11 triliun (status 31 Mei 2024).

"Namun dari hasil Raker Kementerian PUPR terakhir, masih terdapat potensi dari anggaran sisa lelang sekitar Rp 3 triliun yang akan kita masukkan ke Padat Karya. Progres penyerapan anggaran PKT per 20 Agustus 2024 sebesar Rp2,99 triliun (36,4 persen) dan serapan tenaga kerja 153.052 orang (42,1 persen dari total target serapan 364 ribu orang pekerja)," kata dia.

Basuki menyatakan, untuk percepatan pelaksanaan anggaran TA. 2024 dilakukan dengan memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan, dengan upaya antara lain mempercepat proses pengadaan barang dan jasa paket kegiatan strategis, mempercepat penyelesaian administrasi dan revisi anggaran, menyelesaikan masalah tanah, mempercepat penyelesaian kegiatan padat karya sesuai dengan target dan sasaran, dan rekomposisi anggaran sesuai prioritas pelaksanaan kegiatan.





(Kunthi Fahmar Sandy)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono buka suara mengenai alokasi anggaran dukungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hanya sebesar Rp4,1 triliun pada 2025.

Basuki menuturkan angka tersebut masih akan diusahakan untuk dapat ditingkatkan. Dia mengatakan pihaknya akan menghadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 28 Agustus 2024.

“Nanti tanggal 28 [Agustus] kami rapat DPR, mudah-mudahan mungkin ada perubahan,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (20/8/2024).

Pada saat yang sama, Basuki menuturkan bahwa alokasi anggaran minim yang dikucurkan pemerintah pada masa transisi memang umum terjadi. Dia menegaskan, hal serupa juga terjadi pada 2014 di tahun pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat.

Dia menambahkan, hal itu dilakukan dalam rangka memberikan ruang fiskal bagi pemimpin selanjutnya untuk merumuskan anggaran yang disesuaikan dengan program kerjanya.

“Itu kan seperti persis pada saat Pak Jokowi masuk ke pemerintahan. Itu tahun 2014, saya kan buka file-nya, itu ya Rp75 triliun. Jadi itu yang memberi ruang fiskal kepada presiden terpilih untuk mengalokasikan,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menyebut porsi yang digelontorkan PUPR untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN pada tahun depan hanya sebesar Rp4,13 triliun.

“Angkanya Rp4,13 triliun yang anggaran PUPR 2025 [untuk IKN] tidak tahu nanti apakah ada tambahan lagi kita gak tau,” jelasnya usai melakukan Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Zainal Fatah menjelaskan, rumusan anggaran IKN Rp4,13 triliun untuk akan digunakan untuk mendukung penyelesaian proyek infrastruktur seperti penanganan banjir, jalan dan jembatan, hingga penyelesaian Jalan Tol Akses IKN.

Anggaran Kementerian PUPR dipangkas 50 persen lebih atau sekitar Rp89 triliun di 2025 atau tahun pertama Prabowo Subianto menjadi presiden Indonesia.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025, PUPR hanya diberi Rp75,6 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto. Ini turun drastis dibandingkan Outlook 2024 yang diperkirakan mencapai Rp164,6 triliun.

PUPR memang masih masuk dalam jajaran 10 kementerian/lembaga (K/L) penerima anggaran jumbo di 2025. Kementerian ini berada di urutan ke-7.

Pemakaian anggaran yang dipangkas setengahnya itu dirinci dalam Buku I Nota Keuangan RAPBN 2025. Paling besar akan digunakan PUPR untuk program infrastruktur konektivitas sebesar Rp30,12 triliun.

Kemudian, sebanyak Rp24,29 triliun untuk program ketahanan sumber daya air, Rp13,64 triliun dipakai program perumahan dan kawasan permukiman, dan Rp7,47 triliun bagi program dukungan manajemen. Sedangkan Rp81,55 miliar sisanya untuk program pendidikan dan pelatihan vokasi.

Akan tetapi, besaran anggaran Kementerian PUPR tahun depan tak beda jauh dengan Badan Gizi Nasional. Badan yang baru dibentuk itu akan mengurusi program makan bergizi gratis.

Pembentukan Badan Gizi Nasional diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 yang diteken Presiden Joko Widodo. Aturan ini mulai berlaku pada 15 Agustus 2024.

Presiden Jokowi juga sudah melantik Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Istana Negara. Ia merupakan dosen IPB University pada program studi S2 Entomologi.

Dadan menegaskan Badan Gizi Nasional bakal mengelola sendiri anggaran Rp71 triliun. Ini termasuk untuk gaji pegawai.

"Iya (Rp71 triliun anggaran Badan Gizi). Enggak (dipecah ke K/L lain), Badan Gizi (mengelola sendiri)," kata Dadan usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

"Menyangkut seluruhnya. Termasuk seluruhnya (gaji pegawai Badan Gizi)," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat pagu indikatif pada 2025 sebesar Rp75,63 triliun. Angka tersebut susut 50,5% jika dibandingkan dengan pagu TA 2024 yakni Rp149,74 triliun. Adapun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) nominalnya relatif kecil.

Alhasil, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menyebut porsi yang digelontorkan PUPR untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN pada tahun depan hanya sebesar Rp4,13 triliun.

“Angkanya Rp4,13 triliun yang anggaran PUPR 2025 [untuk IKN] tidak tahu nanti apakah ada tambahan lagi kita gak tau,” jelasnya usai melakukan Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Zainal Fatah menjelaskan, rumusan anggaran IKN Rp4,13 triliun untuk akan digunakan untuk mendukung penyelesaian proyek infrastruktur seperti penanganan banjir, jalan dan jembatan, hingga penyelesaian Jalan Tol Akses IKN.

Angka dukungan anggaran untuk pembangunan IKN dari Kementerian PUPR itu berbeda drastis dengan posisi pada 2024. Di mana, Kementerian PUPR menganggarkan dukungan infrastruktur IKN sebesar Rp35,37 triliun pada 2024.

Zainal menegaskan pagu anggaran mini tersebut emang kerap terjadi di masa transisi pemerintahan. Dia mengaku Kementerian PUPR juga mendapat alokasi anggaran yang tak jauh berbeda pada awal pemerintahan Presiden Jokowi menjabat.

Hal itu terjadi lantaran dalam rangka proses penyesuaian dengan program-program prioritas pemerintahan baru. Di mana, pada tahun ini Presiden dan Wapres terpilih mengutamakan pengadaan program ketahanan pangan dan energi.

“Tahun depan 2025 Kementerian PUPR telah dialokasikan sebesar Rp75,63 triliun. Ini kurang lebih sama dengan awal pemerintahan Pak Jokowi. Besaran alokasi ini tentu kita akan mengantisipasi dan dukung apa yang menjadi astacita dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih terutama pada ketahanan pangan dan energi,” pungkasnya.