Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah anggaran senilai Rp9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa alokasi anggaran prmbangunan IKN ini bakal disalurkan pada 3 direktorat jenderal (Ditjen).

"Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun ini akan dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan," kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).

Dalam penjelasannya, Ditjen Bina Marga terpantau paling banyak mendapat daftar proyek yang bakal dikerjakan lewat penambahan alokasi anggaran tersebut.

Mulai dari penanganan jalan akses di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pemenuhan akses perumahan, pembangunan jalan sumbu kebangsaan barat dan timur, pembangunan jalan lingkar sepaku tahap 2, juga jalan feeder di kawasan IKN.

Selain itu, Bina Marga juga bakal menyelesaikan pembangunan Jalan Tol IKN seksi 6C - 1 simpang 3 ITCI - Simpang 1B, pemenuhan pembangunan Bandara VVIP IKN, serta pembangunan Tol IKN ruas 1A, 1B, 5B, 6A, dan seksi 6B.

Selanjutnya, alokasi tambahan anggaran IKN itu juga bakal direalisasikan oleh Ditjen Cipta Karya untuk mendukung pembangunan kawasan peribadatan, Kantor Kementerian PUPR, JDU dan JDP SPAM Sepaku Tahap II, Jaringan Perpipaan Air Limbah KIPP IKN, sekolah, pasar dan puskesmas di kawasan rusun ASN.

Terakhir, tambahan anggaran itu juga akan disalurkan untuk melanjutkan penuntasan pembangunan 47 tower rusun ASN dan Hankam di IKN oleh Ditjen Perumahan.

Adapun sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menyebut porsi yang digelontorkan PUPR untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN pada tahun depan hanya sebesar Rp4,13 triliun.

“Angkanya Rp4,13 triliun yang anggaran PUPR 2025 [untuk IKN] tidak tahu nanti apakah ada tambahan lagi kita tidak tahu,” jelasnya usai melakukan Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dengan demikian, total alokasi anggaran IKN yang bakal dikucurkan oleh Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp13,21 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkap pihaknya masih membutuhkan tambahan anggaran Rp61,31 triliun untuk menjalankan pembangunan infrastruktur untuk tahun anggaran (TA) 2025.

Basuki menjelaskan, Kementerian PUPR hanya mendapat pagu indikatif tahun depan senilai Rp75,63 triliun. Dengan usulan tambahan tersebut, maka pagu anggaran Kementerian PUPR tahun depan diharapkan dapat tembus Rp136,95 triliun.

"Kementerian PUPR telah mempertajam usulan kebutuhan anggaran 2025 menjadi sebesar Rp136,95 triliun," kata Basuki dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (28/8/2024).

Basuki menyebut, pihaknya telah mengusulkan tambahan tersebut ke Kementerian Keuangan. Hanya saja, hingga saat ini dirinya mengaku belum mendapat jawaban dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Lebih jauh, Basuki menjelaskan bahwa usulan tambahan kebutuhan anggaran itu akan digunakan untuk menyukseskan berbagai proyek.

Di antaranya, untuk mendukung pembangunan proyek infrastruktur ketahanan pangan dan energi yaitu penyelesaian sejumlah bendungan on going dan bendungan baru.

Di samping itu usulan tambahan anggaran itu juga dilakukan untuk mendukung pembangunan jaringan air baku dari bendungan dan pengadaan tanah proyek bendungan non-psn.

Selanjutnya, usulan tambahan anggaran itu akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan IKN, pengembangan jalan bebas hambatan, pembangunan infrastruktur DOB Papua serta pembangunan jembatan gantung.

Dalam bidang kawasan, tambahan anggaran akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan kantor Kemenko di IKN, kantor Kementerian PUPR di IKN, kawasan peribadatan hingga penataan kawasan permukiman di IKN.

“Selanjutnya pembangunan rumah susun, rumah swadaya, rumah khusus reguler dan bantuan PSU bidang perumahan,” pungkasnya.