Jakarta -

Konglomerat Tanah Air menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerjanya ke China. Dilihat dari video Instagram Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, pengusaha hadir antara lain Bos Sinarmas Franky Widjaja, Bos Artha Graha Network Tomy Winata

Terlihat juga sosok Hashim Djojohadikusumo, CEO Arsari Group, sekaligus adik kandung Prabowo. Menurut Anindya, kunjungan Prabowo ke China merupakan lawatan pertamanya ke luar negeri sebelum mengunjungi beberapa negara lainnya.

"Menyambut kedatangan Pak Presiden @prabowo di Beijing, China. Pak Presiden tiba di RRC untuk kunjungan kenegaraan, dan memulai lawatan ke negara-negara lainnya seperti Amerika, Peru, Brazil, dan UK," kata Anindya lewat Instagram pribadinya, @anindyabakrie, dilihat Sabtu (9/11/2024).

"Saya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dan Ketua APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia turut mendampingi beliau. Saya sudah hadir lebih dahulu bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Pak Hashim Djojohadikusumo," imbuhnya.

Anindya menyebut dirinya mempersiapkan kunjungan dan meeting dengan beberapa pihak di China untuk menjajaki peluang kolaborasi kedua negara. Hal tersebut demi mendukung target Prabowo mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

"Di awal kunjungan, kami bertemu dengan Pak Dubes Indonesia untuk RRC Pak @djauharioratmangun. Lalu bersama Pak Hashim dan Pak Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman @fahrihamzah, kami melakukan kunjungan kerja ke CCTC (China Construction Technology Consulting)," tuturnya.

Hal itu dilakukan untuk mendukung realisasi program pemerintah Pak Prabowo yang akan membangun tiga juta rumah per tahun untuk rakyat. Anindya juga bertemu perusahaan ikan dan aquaculture terbesar di dunia, juga agraria di Negeri Tirai Bambu.

"Ini terkait soal kebijakan Pak Prabowo mengampuni hutang para petani dan nelayan dan bagaimana mereka bisa bangkit kembali," sebut Anindya.

Menurutnya, kunjungan Prabowo ke China sangat bersejarah sebagai tonggak awal kepemimpinan membangun relasi dengan luar negeri. Anindya juga berharap dapat memperkuat posisi Indonesia di dunia dan mendorong masuknya banyak investasi dan kolaborasi.

[Gambas:Instagram]

(ily/hns)

JAKARTA - Di sela-sela ikut mempersiapkan kedatangan Presiden Prabowo Subianto ke China, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie bergerak cepat untuk menggali potensi kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di China.

Hal itu mencakup dua hal, pertama yaitu potensi kerja sama untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun yang digaungkan Presiden Prabowo. Dan kedua, menggali potensi kerja sama dengan perusahaan perikanan di China untuk memperjuangkan peningkatan nilai ekspor hasil produksi nelayan Indonesia.

"Kami melihat potensi-potensi untuk membantu pemerintah Indonesia mendorong program-program yang luar biasa untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dan juga (mencapai) target perekonomian yang tumbuh (bertahap) 8 persen," ujar Anindya usai menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Hotel The Peninsula, Beijing, China, Sabtu (9/11) dini hari.

Sehubungan dengan program pemerintah pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun, Anindya menjelaskan, dirinya bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo dan Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke CCTC (China Construction Technology Consulting Co Ltd), sebuah perusahaan konsultasi teknologi konstruksi milik pemerintah China, pada Kamis (7/11).

"Dari kunjungan tersebut, kami menjajaki bagaimana memikirkan, baik itu financing (pembiayaan) maupun engineering (alat produksi) sampai kepada skema kerja sama untuk mempercepat atau akselerasi upaya untuk (ketersediaan) tiga juta rumah per tahun," jelas Anindya.

Anindya menilai, program ini merupakan program pemerintah yang sangat diandalkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau membuat swasembada papan (tempat tinggal). ?Ini (program 3 juta rumah murah per tahun) benar-benar suatu terobosan yang luar biasa dan kami berharap hasilnya bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas,? kata Anindya.

Di kesempatan terpisah, Anindya bersama dengan Hashim, yang juga merupakan adik kandung dari Presiden Prabowo, menjajaki potensi kerja sama dengan salah satu perusahaan perikanan berteknologi modern di China untuk meningkatkan ekonomi dari sektor perikanan, Jumat (8/11). Hal itu didasari pada telah ditandatanganinya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

?Dalam rangka pak Prabowo telah mengampuni sebanyak 6 juta rekening bank dari nelayan dan petani, kami juga melihat apa yang bisa dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia dalam melakukan ekspor lebih banyak lagi, khususnya ke China. Bersamaan dengan itu bagaimana juga kita bisa membawa begitu banyak kemampuan teknologi aset daripada vessel-vessel atau kapal-kapal penangkap ikan China guna meningkatkan hasil produksi nelayan kita,? ungkap Anindya.

Anindya berharap akan ada skema yang tepat sehingga dapat membantu nelayan untuk menggunakan kapal- kapal penangkap ikan berteknologi modern itu. Anindya mencontohkan, dengan menggunakan kapal-kapal tersebut, maka para nelayan bisa membayarnya dengan cara mengekspor produk-produk perikanan seperti ikan, udang, cumi dan juga rumput laut agar bisa memberi kompensasi kepada mitra kerja di China.

?Beli kapal di China dibayar pakai ikan,? ujar Anindya. Dan yang terakhir, Anindya melihat dengan adanya kerja sama tersebut maka otomatis galangan-galangan kapal atau tempat pembuatan dan perbaikan kapal di Indonesia akan bertumbuh. Jadi walaupun di awal- awal menggunakan produk-produk China, akan tetapi ke depannya diharapkan Tingkat Kandungan (Komponen) Dalam Negeri (TKDN) juga dapat maju.

?Jadi mudah-mudahan itu semua akan bisa menjadi suatu hal yang membawa manfaat sebelum melanjutkan lawatan ke Amerika Serikat sampai ke Peru, Brasil, dan Inggris,? tuntas Anindya.

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Hotel The Peninsula, Beijing, China, Jumat (8/11) malam waktu setempat. Saat menyambut presiden, Anindya tampak bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo yang juga merupakan adik kandung Prabowo.

"Tadi kami mendapat kesempatan untuk menerima Pak Presiden bersama teman-teman Kadin dan tentunya teman-teman di KBRI di Beijing dan ini mengawali rencana beliau (Presiden Prabowo) untuk State Visit (Kunjungan Kenegaraan) pertama kali dengan Presiden China Xi Jinping Sabtu ini dan kemudian hari Minggu (10/11) beliau (Presiden Prabowo) akan pergi ke Amerika Serikat," ujar Anindya, Sabtu (9/11) dini hari.

Selama di China, Anindya dan Hashim yang telah tiba di China sejak Rabu (6/11) telah melaksanakan sejumlah pertemuan bilateral menjelang kedatangan Presiden. Anindya yang juga merupakan Ketua APEC Business Advisory Council (ABAC) menambahkan, bersama Hashim dan Duta Besar Indonesia untuk Republik Rakyat China (RRC) Djauhari Oratmangun, dirinya juga turut mempersiapkan Kunjungan Kenegaraan Presiden Prabowo selama di China.

"Mempersiapkan kunjungan (presiden) dan meeting dengan berberapa pihak. (Juga) bersama Kedubes
Indonesia di Beijing yang dipimpin Dubes Indonesia untuk RRC Pak Djauhari Oratmangun," ujar Anindya melalui unggahan akun media sosial instagram @anindyabakrie, Jumat (8/11).

Diketahui, kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke China adalah untuk memenuhi undangan langsung dari Presiden China Xin Jinping. Kunjungan Prabowo ini juga telah diumumkan oleh pemerintah China pada Selasa (5/11) lalu. China merupakan mitra Indonesia untuk berbagai industri dan perdagangan serta investasi.

Kunjungan kenegaraan ke China merupakan kunjungan perdana dari rangkaian lawatan Presiden Prabowo ke luar negeri. Setelah China, Prabowo dan rombongan akan melanjutkan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat untuk bertemu Presiden AS saat ini Joe Biden, kemudian Peru untuk menghadiri KTT APEC, Brasil untuk menghadiri KTT G20 dan ke Inggris untuk bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie akan mendampingi seluruh rangkaian kunjungan presiden tersebut.

Jakarta -

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan Kadin Indonesia akan bentuk satuan tugas (satgas) untuk menjawab putusan MK. Diketahui, putusan MK tersebut mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang diajukan oleh Partai Buruh.

Di mana salah satu putusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 tersebut, MK meminta pembentuk Undang-undang (UU) untuk mengeluarkan aturan ketenagakerjaan dari UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, pemerintah dan DPR diminta membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru.

"Integrasi aturan ketenagakerjaan dalam satu kerangka dengan berbagai kebijakan lain pada UU Cipta Kerja dapat memunculkan kekaburan norma. Sebagai contoh, ketentuan yang berkaitan dengan upah, pengaturan jam kerja, dan perlindungan terhadap pekerja memiliki nuansa dan kebutuhan yang khusus. Jika aspek-aspek ini dikelola dalam satu regulasi yang luas, maka risiko terjadinya perhimpitan norma serta kontradiksi menjadi sangat besar dan pada gilirannya dapat merugikan pekerja," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri rapat Kadin yang dipimpin oleh Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Jakarta. Kemudian, ia menjelaskan salah satu alasan utama di balik putusan MK adalah kesulitan masyarakat awam dan pekerja untuk memahami norma-norma baru yang diperkenalkan dalam UU Cipta Kerja.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran jika masalah tersebut tidak ditangani dengan serius, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia akan terjebak dalam ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan.

Maka dari itu, pemisahan ini bertujuan untuk menjamin kejelasan dan kepastian hukum yang fundamental dalam dunia ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar bagi setiap pekerja.

"Pemisahan aturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja juga penting untuk mempertahankan prinsip perlindungan pekerja yang merupakan salah satu pilar dalam hukum ketenagakerjaan. Dengan adanya UU Ketenagakerjaan yang terpisah, harapannya adalah norma-norma yang ada dapat lebih mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat, baik itu pekerja, pengusaha, maupun masyarakat umum. Sehingga hak-hak pekerja dapat dilindungi dengan lebih baik," kata Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet mendorong pemerintah bersama DPR segera menindaklanjuti putusan MK dengan merumuskan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dengan melibatkan berbagai stakeholder. Mulai dari perwakilan pekerja, pengusaha, dan masyarakat sipil.

Pendekatan partisipatif ini akan menciptakan undang-undang yang lebih komprehensif, inklusif dan solutif, sehingga dapat menjawab kebutuhan semua pihak.

"Pembuatan UU Ketenagakerjaan yang baru dengan diikuti upaya edukasi serta pengawasan ketat, diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pekerja di Indonesia. Hal ini bukan hanya merupakan tuntutan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak dasar setiap individu dalam bidang ketenagakerjaan," pungkas Bamsoet.

(akn/ega)

Jakarta -

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Meski begitu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengusulkan beberapa hal.

Anindya mengatakan Sritex bisa menjadi pintu masuk untuk mengurai benang kusut industri manufaktur nasional, termasuk industri tekstil dan produk tekstil (TPT), agar persoalan serupa tidak terulang.

"Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola industri dan perdagangan nasional. Tujuan besarnya untuk melindungi dan menjaga stabilitas perekonomian nasional agar pertumbuhan ekonomi benar-benar untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia," kata Anindya Bakrie dalam keterangan resmi, dikutip, Minggu (3/11/2024).

Anindya percaya pemerintah akan mengambil langkah bijak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan bukan intervensi langsung. Anindya telah melakukan kajian dan komunikasi secara intens dengan berbagai pihak terkait, termasuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API).

"Intervensi langsung bisa menimbulkan kegaduhan di dunia usaha dan menjadi moral hazard yang memicu reaksi negatif bagi pelaku industri yang lain," ujarnya.

Agar penyelamatan Sritex mendatangkan kemaslahatan bagi rakyat banyak, menurut Anindya, ada tiga prinsip yang mesti dipegang. Pertama, harus mengedepankan kepentingan rakyat dengan mengindahkan hukum yang berlaku.

Kedua, diperlukan pembenahan regulasi-regulasi yang menghambat industri TPT seiring dengan dinamika global sehingga sektor TPT tetap dapat memberikan dampak positif dalam perekonomian nasional.

Ketiga, stakeholders (pemangku kepentingan) di industri dan perdagangan TPT, baik Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja, memiliki semangat kebersamaan dalam menggiatkan kembali industri tekstil dan garmen nasional ini.

"Tiga middle ground (jalan tengah) ini barus menjadi landasan semua pihak untuk mengambil solusi yang terbaik." tutur dia.

Anindya menjelaskan, Kadin Indonesia mendukung upaya pemerintah mencegah kolapsnya perusahaan-perusahaan besar. Sebab hal itu akan memicu hilangnya lapangan pekerjaan rakyat banyak.

"Kepentingan ekonomi nasional dan kesejahtaraan rakyat harus dilindungi. Kami juga menghimbau dunia usaha mengedepankan hal ini di atas urusan keuntungan bisnis," tegas dia.

Di sisi lain, kata Anindya, banjir produk asing baik ilegal maupun legal yang mematikan industri dalam negeri, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), harus dicegah.

"Perspektif nasionalisme adalah semangat yang terus digalakkan Presiden Prabowo," ujar dia.

Anindya menegaskan, peraturan yang tumpang tindih dan tidak adanya kepastian hukum harus segera diselesaikan, termasuk persoalan bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), perizinan impor bahan baku, perizinan berusaha dan lingkungan serta regulasi lainnya yang menghambat.

"Jika ini diselesaikan, produk nasional akan memiliki posisi yang baik, bahkan mampu bersaing di level global," ujar día.

Anindya mengungkapkan, Kadin Indonesia akan memberikan masukan kepada pemerintah dua langkah prioritas untuk menyelamatkan industri TPT nasional. Pertama, Kadin akan mengkonsolidasi masukan dari semua pemangku kepentingan TPT dan mengadvokasi masukan dan solusi tersebut kepada pemerintah untuk mengawal pemulihan dan pertumbuhan industri TPT nasional

"Kedua, Kadin mengawal industri TPT untuk menjaga tetap tersedianya lapangan pekerjaan sehingga stabilitas perekonomian nasional tetap terjaga," jelas dia.

Lebih lanjut Anindya juga akan turun tangan untuk melakukan empat hal. Pertama, melakukan pendampingan, baik di bidang regulasi, bidang perdagangan, bidang keuangan, maupun bidang lainnya yang diperlukan untuk para pelaku industri tekstil agar memiliki daya saing di level global dan terus bertumbuh.

Kedua, Kadin akan mendorong konektivitas dan likuiditas industri TPT dengan perbankan. Ini penting agar para pelaku industri, baik kecil maupun besar, dapat mengakses permodalan, baik dalam restrukturisasi, refinancing, dan penambahan permodalan baik investasi maupun modal kerja.

Ketiga, Kadin akan mengawal advokasi komunikasi dengan pemerintah dan otoritas terkait agar industri TPT nasional kembali bangkit dan menjadi pemain global.

Keempat, Kadin mendukung industri TPT untuk naik kelas dengan meningkatkan inovasi dan teknologi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tekstil dalam negeri," tutur Anindya.

Anindya menambahkan, selain industri TPT, Kadin memastikan akan mengawal penyelamatan industri dalam negeri yang rentan untuk industri lain. "Terakhir, Kadin Indonesia akan melakukan kajian strategis dan advokasi untuk memastikan langkah yang diambil tepat dan terukur," ujar dia.

Mengurai Benang Kusut

Anindya mengemukakan, banyak pihak terkait yang perlu disinergikan dalam penyelamatan industri tekstil nasional. Masing-masing pihak memiliki peran dan fungsi masing-masing yang spesifik dan strategis,

Dia menjelaskan, Kemenko Perekonomian berperan dalam fungsi koordinatif lintas kementerian ekonomi, Kementerian Perdagangan dalam hal regulasi perdagangan produk impor maupun percepatan perjanjian dagang internasional. Kementerian Perindustrian dalam hal regulasi perindustrian, izin industri asing di dalam negeri dan peraturan teknis.

Sedangkan Kementerian Keuangan (terutama Ditjen Bea dan Cukai) berperan dalam penerapan BM dan PPN untuk perlindungan produk dalam negeri di pasar lokal. Selanjutnya Kementerian Tenaga Kerja berperan dalam hubungan industrial antara pekerja dan pelaku usaha.

"Ada pula Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan lembaga lainnya yang berperan dalam sertifikasi produk. Lalu ada asosiasi sektor industri yang berperan dalam menjembatani pemerintah dan pelaku industri," ucap Anindya.

Anindya mengatakan, Kadin Indonesia bisa berperan menjalin komunikasi dan duduk bersama untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Sejumlah isu turunan yang harus diantisipasi terkait. penataan karut-marut industri manufaktur dalam negeri di antaranya isu perpajakan, termasuk BM. PPN. pajak ekspor (PE), ketenagakerjaan dan lainnya.

Lainnya adalah isu keberpihakan kepada UMKM lokal, termasuk soal permodalan dan regulasi, isu digitalisasi, termasuk e-commerce dan gempuran produk asing yang merusak rantai pasok. "Selanjutnya isu over produksi dan barang impor China yang dilematis dengan positioning hubungan luar negeri Indonesia- China," tutur Anindya.

Di sisi lain, kata Anindya, ada isu hukum terkait aktivitas dagang dan industri yang mungkin menimbulkan kerugian negara, isu lingkungan yang mungkin timbul akibat aktivitas industri, isu sosial kemasyarakatan, termasuk gaya hidup yang mengedepankan brand luar negeri, budaya jastip (jasa titipan), dan lainnya.

"Posisi Kadin adalah menjadi mitra pemerintah untuk menghadapi tantangan yang ada, sekaligus mitra dunia usaha untuk mendapatkan kepastian investasi dan bisnis yang lebih sehat. Tujuan tertingginya adalah ikut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, memastikan rakyat Indonesia lebih makmur dan sejahtera," tegas Anindya Bakrie.

(kil/kil)

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia Anindya Bakrie menilai keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS merupakan salah satu upaya untuk menghindari middle income trap. Keterlibatan dengan BRICS juga merupakan pengejawantahan kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Anindya mengatakan hal tersebut seusai hadir dalam acara Kadin Indonesia Reception Dinner: Strengtening Indonesia's Diplomacy through Global Partnership and Collaboration, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, pada Jumat (1/11/2024) malam.

Menurut Anindya, ada kesamaan dari negara-negara anggota BRICS yakni saling berupaya untuk menghindari middle income trap, yang mayoritas menjadi tantangan negara-negara berkembang. Anindya menambahkan, ada kesamaan semangat dari negara-negara BRICS, yakni berupaya membangun dari negara berkembang untuk menjadi negara maju. "Jadi paling tidak kita bisa lihat kesamaannya adalah bagaimana bisa avoid middle income trap," kata Anindya.

Anindya menyadari bahwa sikap Indonesia sebelumnya yang sudah mengajukan keanggotaan ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dipandang sebagai bentuk aliansi terhadap salah satu kubu ekonomi dunia. Namun, tegas dia, Indonesia sejatinya adalah aktif di semua kubu karena kebijakan luar negeri yang bebas aktif.

"Tapi memang banyak yang melihat karena anggota BRICS itu siapa, mereka mengasosiasikan kita beraliansi dengan salah satu kubu. Tapi tidak benar, karena Indonesia itu secara konstitusi kan bebas aktif, dan secara bisnis kita berbisnis dengan siapa saja," terangnya.

Sebelumnya, Anindya juga menjelaskan bahwa meski wacana untuk bergabung dengan BRICS tengah mengemuka, Indonesia tetap aktif dalam keanggotaannya di APEC, G20, IPAF (Indo-Pacific Economic Framework) dan tengah dalam proses aksesi ke OECD.

Menurut Anindya, peran aktif Indonesia tersebut penting untuk mendulang investasi dan membuka pasar perdagangan internasional yang seluas-luasnya. "Saya rasa kita lihat yang paling penting adalah begini ya, Indonesia ini untuk berkembang membutuhkan satu, investasi, dan kedua, pasar yang luas untuk perdagangan," tandasnya.

JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia, Anindya Bakrie menanggapi, bergabungnya Indonesia sebagai negara mitra BRICS dan berniat menjadi anggota tetap kelompok negara-negara berkembang yang dipimpin Rusia-China tersebut.

Anindya mengatakan secara konstitusi, kebijakan luar negeri Indonesia berbasis bebas aktif. Dia menjelaskan, Indonesia tidak menghendaki memiliki hubungan aliansi khusus tertentu terhadap kelompok-kelompok negara.

Ia menyebutkan meski wacana BRICS itu hadir, Indonesia juga tetap aktif dalam keanggotaan di APEC, G20, IPAF (Indo-Pacific Economic Framework) dan OECD.

"Nah, Indonesia ini kan aktif di mana-mana. Tadi kita bicara bagiannya dari APEC, bagiannya dari G20, dan juga IPAF, juga ada BRICS adalah salah satunya lagi. Belum lagi juga di OECD kita juga lagi mau accession atau aksesi kepada membership di sana," terang Anindya di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Bagi Anindya, peran Indonesia yang aktif dalam beberapa organisasi multilateral sebagai upaya untuk memperoleh investasi dan potensi perdagangan internasional yang luas. "Saya rasa kita lihat yang paling penting adalah Indonesia untuk berkembang membutuhkan satu, investasi, dan kedua, pasar yang luas perdagangan," katanya.

"Nah, dua hal ini sangat dibutuhkan dan kita melihat bisa dihadirkan dengan upaya-upaya membangun aliansi dengan negara-negara lain, tapi secara multilateral," sambung Anindya.

Sekadar informasi, Kadin Indonesia menghelat reception dinner di Hotel Indonesia Kempinski, pada Jumat malam (1/11/2024).

Dalam gelaran acara yang bertemakan Strengtening Indonesia's Diplomacy through Global Partnership and Collaboration, Kadin Indonesia mengundang sejumlah menteri beserta 80 Duta besar dan representasi negara-negara sahabat.

Anindya Bakrie mengatakan acara Reception Dinner ini menjadi agenda pertama sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Anindya menyebut gelaran acara tersebut menjadi penting khususnya dalam memperkuat hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain.

"Jadi saya lihat hal-hal seperti ini apa pentingnya buat Indonesia? Satu, tentunya bisa membawa mudah-mudahan investasi ke Indonesia yang sangat dibutuhkan atau FDI (Foreign Direct Investment) bisa disebut," tegas Anindya saat sesi jumpa pers selepas acara, Jumat (1/11/2024).

Anindya melanjutkan, perhelatan pertemuan dengan duta besar dan negara sahabat itu, juga berpotensi membuka pasar melalui pencarian mitra dagang yang lebih intens dan harmonis. Selain itu, dia mengatakan pertemuan tersebut dapat membuka peluang industrialisasi Indonesia terutama dari sisi ekspor.

"Saya rasa penting juga untuk sama-sama mengedepankan industrialisasi yang berbasis ekspor tadi tapi juga di industri yang penuh dengan transformasi. Jadi semua itu dimulai dengan hubungan baik dengan negara-negara tersebut dan ini dimulai dengan acara-acara seperti ini," tutur Anindya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank menengah mencatatkan kinerja yang beragam pada September 2024. Bank Permata (BNLI) dan CIMB Niaga (BNGA) menorehkan pertumbuhan laba, sementara Panin Bank (PNBN) mengalami laba yang terkontraksi.

Namun, terdapat benang merah pada rapor kinerja ketiga bank dan industri perbankan pada umumnya. Margin bunga bersih atau net interest margin (NIM) perbankan sedikit menurun lantaran beban bunga yang meningkat.

Reporter: Tri Sulistiowati | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Anda ingin memiliki rekening deposito untuk menempatkan kelebihan dana? Ini tawaran bunga deposito bank Panin hari ini, Kamis (31 Oktober 2024)

Sebagian orang menganggap deposito merupakan produk bank yang ketinggalan jaman. Namun, tidak sedikit orang pula yang sengaja memilih deposito untuk menempatkan kelebihan dana miliknya.

Perbankan mengemas produk deposito dengan iming-iming bunga yang cukup tinggi. Selain, perbankan juga memberikan kemudahan untuk proses pembukaan rekening deposito secara online.

Anda tertarik untuk membuka rekening deposito? Deposito bank Panin mungkin bisa jadi salah satu pilihan.

Melansir dari situs resminya, bank pain menawarkan deposito dengan jangka waktu jatuh tempo mulai dari 7 hari sampai 12 bulan dengan bunga terendah 2,75% per tahun dan tertinggi 4,25% per tahun.

Berikut tabel suku bunga deposito bank panin per 31 Oktober 2024 yang dilansir dari website resmi Bank Panin.

Jangka Waktu	Counter (%)	Suku Bunga Maksimum (%) ≤ Rp. 2 Milliar	Suku Bunga Maksimum (%) > Rp. 2 Milliar
7 Hari	2.75	2.75	-
14 Hari	3	3.25	-
1 Bulan	3.75	4	4.25
3 Bulan	3.75	4	4.25
6 Bulan	3.75	4	4.25
12 Bulan	3.75	4	4.25

Bisnis.com, JAKARTA – Kabar pelepasan saham PT Bank Panin Tbk. (PNBN) atau Bank Panin oleh pemegang saham pengendalinya ANZ saat ini kembali ramai dibicarakan. Analis pun memberikan pandangan mengenai prospek kinerja dan rekomendasi saham di tengah kemungkinan divestasi tersebut.

Samuel Sekuritas Indonesia menilai Bank Panin sebagai bank swasta terbesar ketiga di Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar. Emiten berkode PNBN ini mendapat peringkat "beli" dengan target harga Rp2.200, yang mengimplikasikan rasio Price to Book Value (PBV) 1,0x pada 2025, dengan potensi peningkatan sebesar 15,5%.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. (PNBS) meraup laba bersih Rp93,29 miliar pada kuartal III/2024, turun 56,7% year on year (YoY) dibandingkan dengan laba bersih periode yang sama tahun sebelumnya Rp215,46 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan yang dikutip pada Senin (28/10/2024), salah satu pendorong raihan laba pada kuartal III/2024 adalah pendapatan yang tercatat Rp891,32 miliar, naik 5,64% YoY dari Rp843,72 miliar.

Meski pendapatan dari penyaluran dana mengalami kenaikan, tetapi bagi hasil untuk pemilik dana investasi juga mengalami peningkatan 16,72% YoY, dari Rp465,83 miliar menjadi Rp543,73 miliar. Dari sini, pendapatan setelah distribusi bagi hasil senilai Rp347,59 miliar, turun 8,02% secara tahunan dari Rp377,89 miliar.

Sementara, beban operasional lainnya bersih naik 43,60% YoY dari Rp179,02 miliar menjadi Rp257,07 miliar per akhir September 2024. Sejumlah pos beban yang mengalami kenaikan antara lain beban bonus wadiah, beban tenaga kerja, dan beban lainnya.

Bank Panin Dubai Syariah pun mencatatkan laba operasional senilai Rp90,53 miliar pada 30 September 2024, menurun 54,48% YoY dari Rp198,87 miliar.

Dari sisi pembiayaan, Bank Panin Dubai Syariah mencatatkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah senilai Rp11,19 triliun per kuartal III/2024, tumbuh 3,80% YoY dari Rp10,78 triliun.

Sementara, himpunan dana pihak ketiga (DPK) senilai Rp12,17 triliun, naik tipis dari Rp12,13 triliun pada akhir September 2023. Secara rinci, pada kuartal III/2024 himpunan DPK Bank Panin Dubai Syariah terdiri dari giro senilai Rp372,56 miliar, tabungan Rp1,86 triliun, dan deposito Rp9,94 triliun.

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) PNBS pun naik dari 78,26% menjadi 90,52%. Rasio BOPO yang tinggi menjadi indikasi tidak efisiennya perbankan dalam menjalankan usahanya.

Rasio profitabilitas Bank Panin Dubai Syariah berkurang jika dilihat dari tingkat pengembalian aset (return on asset/ROA) yang turun dari 1,86% pada September 2023 menjadi 0,75% pada September 2024. ROA mencerminkan kemampuan bank dalam mendayagunakan asetnya untuk memperoleh keuntungan.

Tingkat pengembalian ekuitas (return on equity/ROE) PNBS juga turun dari 12,39% pada September 2023 menjadi 5,09% pada September 2024. Artinya, kinerja bank dalam menghasilkan laba bersih melalui modalnya menurun.

Sementara itu, total aset PNBS per September 2024 tercatat sebesar Rp16,72 triliun, turun 3,58% dibandingkan dengan angka September 2023 senilai Rp17,34 triliun.

Angka itu sejalan dengan kualitas aset. Rasio pembiayaan bermasalah (non-performing financing/NPF) gross naik tipis dari 3,96% per September 2023 menjadi 3,99% per September 2024. NPF nett naik dari 2,85% menjadi 3,23%.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin Bank) menutup periode sembilan bulan di 2024 dengan kinerja yang kurang memuaskan. Sebab, bank berkode emiten PNBN ini mencatat laba bersih yang turun hingga 19,96% YoY per September 2024.

Berdasarkan laporan keuangannya periode hingga kuartal III-2024, Panin Bank mencatat laba bersih senilai Rp 2,29 triliun per September 2024. Sebagai perbandingan, laba bank di periode sama tahun lalu senilai Rp 2,83 triliun.

Penurunan laba bersih Panin Bank salah satunya disebabkan oleh pendapatan bunga bersih yang turun 5,06% YoY menjadi Rp 6,66 triliun. Ini terjadi kala era suku bunga tinggi membuat beban bunga bank yang juga naik.

“Kenaikan suku bunga yang terjadi selama tahun 2024 telah menyebabkan turunnya Margin Bunga Bersih (NIM) menjadi 4,44% dibanding periode yang sama tahun 2023 sebesar 5,06%, yang menekan kemampuan Bank membukukan laba,” ujar Presiden Direktur Panin Bank, Herwidayatmo dalam keterangan resmi (26/10).

Di sisi lain, ia bilang laba bank juga tertahan dengan biaya penyisihan penghapusan kredit sebesar Rp. 902,99 miliar. Untungnya, biaya tersebut tercatat lebih kecil dari periode sama tahun lalu yang senilai Rp 1,52 triliun.

Ia juga mengungkapkan bahwa Panin Bank tetap mampu menumbuhkan kredit di periode yang sama menjadi Rp 149,02 triliun. Ini naik dari periode September 2023 yang nilai penyaluran kreditnya baru sebesar Rp 140,23 triliun.

Herwidayatmo merinci pertumbuhan kredit didukung segmen ritel khususnya KPR yang naik 6,47% serta segmen komersial yang naik 3,84%. Dengan pertumbuhan tersebut porsi kredit ritel dan komersial kini mencapai 56,43% dari total kredit, dan sisanya segmen korporasi.

Ia menegaskan tetap mempertahankan kualitas kredit yang diberikan dengan Non-Performing Loan (NPL) di level yang aman. NPL gross berhasil diturunkan menjadi 3,17% dari periode yang sama tahun 2023 sebesar 3,70%, sedangkan NPL net berhasil dijaga pada level 1,09%.

Di sisi lain, posisi likuiditas Bank terjaga dengan baik dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sebesar 5,41% dan telah mencapai Rp. 153,08 triliun dengan CASA mencapai 42,99%.

Pada awal Oktober 2024, Bank Panin juga telah menyelesaikan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap II Tahun 2024, dengan jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan sebesar Rp. 3,91 triliun.

“Seluruh dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan tersebut, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha terutama dalam pemberian kredit,” tandasnya.