Konglomerat Tanah Air menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerjanya ke China. Dilihat dari video Instagram Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, pengusaha hadir antara lain Bos Sinarmas Franky Widjaja, Bos Artha Graha Network Tomy Winata

Terlihat juga sosok Hashim Djojohadikusumo, CEO Arsari Group, sekaligus adik kandung Prabowo. Menurut Anindya, kunjungan Prabowo ke China merupakan lawatan pertamanya ke luar negeri sebelum mengunjungi beberapa negara lainnya.

"Menyambut kedatangan Pak Presiden @prabowo di Beijing, China. Pak Presiden tiba di RRC untuk kunjungan kenegaraan, dan memulai lawatan ke negara-negara lainnya seperti Amerika, Peru, Brazil, dan UK," kata Anindya lewat Instagram pribadinya, @anindyabakrie, dilihat Sabtu (9/11/2024).

"Saya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia dan Ketua APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia turut mendampingi beliau. Saya sudah hadir lebih dahulu bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Pak Hashim Djojohadikusumo," imbuhnya.

Anindya menyebut dirinya mempersiapkan kunjungan dan meeting dengan beberapa pihak di China untuk menjajaki peluang kolaborasi kedua negara. Hal tersebut demi mendukung target Prabowo mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

"Di awal kunjungan, kami bertemu dengan Pak Dubes Indonesia untuk RRC Pak @djauharioratmangun. Lalu bersama Pak Hashim dan Pak Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman @fahrihamzah, kami melakukan kunjungan kerja ke CCTC (China Construction Technology Consulting)," tuturnya.

Hal itu dilakukan untuk mendukung realisasi program pemerintah Pak Prabowo yang akan membangun tiga juta rumah per tahun untuk rakyat. Anindya juga bertemu perusahaan ikan dan aquaculture terbesar di dunia, juga agraria di Negeri Tirai Bambu.

"Ini terkait soal kebijakan Pak Prabowo mengampuni hutang para petani dan nelayan dan bagaimana mereka bisa bangkit kembali," sebut Anindya.

Menurutnya, kunjungan Prabowo ke China sangat bersejarah sebagai tonggak awal kepemimpinan membangun relasi dengan luar negeri. Anindya juga berharap dapat memperkuat posisi Indonesia di dunia dan mendorong masuknya banyak investasi dan kolaborasi.

[Gambas:Instagram]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait dengan Kementerian Penerimaan Negara. Adapun dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), penerimaan negara masuk ke dalam otoritas Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani sendiri dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ia mendapat tawaran untuk melanjutkan posisi sebagai Menteri Keuangan di kabinet berikutnya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang rencana pembentukan Badan atau Kementerian Penerimaan Negara, Sri Mulyani enggan berbicara banyak. Namun ia menegaskan bahwa Kementerian Keuangan adalah satu.

"Gak ada, Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Sri Mulyani mengatakan, dirinya mendiskusikan sejumlah hal dengan Prabowo, salah satunya terkait keuangan negara dan APBN. Hal ini utamanya terkait dengan proses transisi dan penyiapan APBN 2025 sendiri.

Katanya, pada saat menyiapkan APBN 2025 perlu mendengar apa-apa saja yang menjadi prioritas dan arahan dari Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pihaknya selalu berkonsultasi kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat kementerian keuangan untuk bisa mendukung program-program selanjutnya.

"Makanya berbagai arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak bea cukai, belanja negara, belanja negara untuk Kementerian/Lembaga (KL), maupun untuk transfer ke daerah dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, di tingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya terutama untuk manfaat kepada masyarakat," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara pada mulanya diungkapkan oleh CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo. Katanya, hal ini telah ada dalam program kerja Asta Cita Prabowo. Bahkan saat ini sudah ada sosok yang ditunjuk sebagai Menteri Penerimaan Negara.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Para hakim menuntut kenaikan gaji dan tunjangan. Muncul gerakan cuti bersama gara-gara gaji dan tunjangan hakim tak naik selama 12 tahun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kenaikan gaji dan tunjangan hakim sudah dibicarakan lintas kementerian. Jokowi bilang, dirinya sudah menugaskan Kementerian PAN-RB, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Keuangan untuk membahas hal ini.

"Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menkumham, dan juga Kemenkeu. Semuanya baru hitung, dikalkulasi," ujar Jokowi di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan untuk usulan tersebut akan diputuskan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Kementerian/Lembaga terkait telah membahas dan hasil akhirnya akan keluar dalam bentuk PP. Isa menyebut pembahasan PP juga akan segera berlangsung.

"Kita tunggu saja PP-nya ya. Pembahasan PP-nya mudah-mudahan segera berlangsung," kata Isa kepada detikcom, Senin (7/10/2024) kemarin.

Kemarin, Solidaritas Hakim Indonesia juga sudah melangsungkan pertemuan dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Kementerian Keuangan, di Gedung Mahkamah Agung. Dalam pertemuan itu Isa sebagai perwakilan dari Kemenkeu ikut hadir.

Para hakim dalam pertemuan itu menuntut peningkatan kesejahteraan hakim seperti kenaikan tunjangan dan fasilitas.

Sementara itu, terkait kenaikan gaji hakim, Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut telah berkomitmen untuk menaruh perhatian lebih terhadap kenaikan gaji hakim di Indonesia. Adapun gaji hakim belum mengalami perubahan sejak tahun 2012 atau 12 tahun yang lalu.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, program kerja Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yakni Asta Cita berkomitmen untuk memberikan imbalan yang lebih adil terhadap para penegak hukum.

Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk melakukan perbaikan di pemerintahan yang akan datang terhadap gaji hakim.

"Hakim agung Indonesia sudah 11 tahun (saat 2023) tidak dapat kenaikan gaji. So, ini akan diperbaiki oleh Pak Prabowo. Kita harus berikan imbalan untuk penegak hukum," tegas dia dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan.

Simak: Video DPR Akan Terima Audiensi Hakim yang Lakukan Aksi Cuti Bersama Besok

[Gambas:Video 20detik]