Tak sedikit yang memilih kecerdasan buatan (AI) buat menjadi atasan ketimbang manusia dengan dalih lebih adil. Hal ini juga berlaku di sejumlah bidang, termasuk percintaan.

Hal itu merupakan hasil survei Kaspersky terbaru bertajuk 'Excitement, Superstition and great Insecurity - How global Consumers engage with the Digital World'.

Survei yang digelar pada Juni 2024 oleh Arlington Research ini dilakukan secara daring terhadap 10.000 responden.

Sampelnya mencakup 1.000 responden dari masing-masing negara, yakni Indonesia, Inggris, Jerman, dan Prancis, serta 500 responden di Spanyol, Italia, Portugal, Brasil, Meksiko, Rusia, Kazakhstan, India, Tiongkok, Turki, Arab Saudi, UEA, dan Afrika Selatan.

"Studi tersebut juga menemukan bahwa saat ini kecerdasan buatan mengambil peran baru di bidang-bidang tertentu," menurut keterangan pers Kaspersky, Rabu (14/8).

"Menurut studi tersebut, responden melihat AI sebagai bagian dari mereka di tempat kerja, dan seorang manajer - 34 persen [responden] percaya AI dapat menjadi bos yang lebih adil daripada manusia," lanjut pernyataan itu.

Menurut data Similarweb, mesin AI yang paling populer masih ChatGPT. Platform ini mendapat 153 juta kunjungan pada bulan pertama setelah peluncurannya pada November 2022, dan mencapai puncaknya pada 2 miliar kunjungan di April 2024.

Sebaliknya, survei ini juga menemukan 51 persen yakin AI akan membuat banyak orang kehilangan pekerjaan karena menggantikan banyak pekerjaan.

Selain itu 38 persen yakin AI akan membuat orang tidak bisa membedakan mitra percakapan 'nyata' dari mitra percakapan buatan secara daring, baik itu chatbot layanan pelanggan atau calon pasangan di aplikasi kencan.

Terpisah dari survei ini, Daniel Andler, profesor emeritus bidang Filsafat Sains di Sorbonne Université, Prancis, mengungkap soal ketiadaan emosi pada 'kecerdasan' non-manusia itu.

Menurut dia, hampir pasti ada sesuatu yang hilang jika kita ingin sedekat mungkin dengan kecerdasan manusia.

"Secara historis, John Haugeland (profesor bidang sains kognitif di University of Chicago)-lah yang mengembangkan gagasan tentang unsur yang hilang dalam AI," ujarnya, dikutip dari Polytechnique insights.

"Kita sering berpikir tentang kesadaran, intensionalitas, otonomi, emosi, atau bahkan tubuh," urai Andler.

Tak cuma soal pekerjaan, studi ini juga menyoroti AI di pendidikan, perniagaan, seni, hingga percintaan.

"Seiring terus berkembangnya teknologi AI, potensinya untuk mendorong inovasi dan meningkatkan pengalaman manusia menjadi semakin mendalam," ungkap Vladislav Tushkanov, Manajer Grup Pengembangan Riset di Kaspersky, dalam keterangan tertulis.

"Namun, kemajuan ini juga membawa risiko yang tidak terduga dan ancaman canggih, mulai dari ketergantungan yang berlebihan -kepercayaan berlebih pada saran AI - hingga phishing yang dihasilkan AI, deepfake, dan pencurian identitas."

"Inilah tantangan yang perlu kita atasi di berbagai level," sambungnya.

Dalam keseharian, survei menemukan AI dianggap sebagai pendamping dan asisten yang dapat diandalkan. Lebih dari separuh responden (57 persen) ingin menggunakan AI untuk menjalankan kehidupan sehari-hari mereka dengan lebih efisien.

Dalam bidang pendidikan, survei menemukan hampir setengah responden (47 persen ) memperkirakan anak-anak akan diajari melalui pengalaman virtual dan metaverses dalam waktu dekat.

Di luar itu, setengah dari semua konsumen (50 persen) percaya AI menjadi bagian yang tidak dapat dihindari dalam hidup mereka.

Tak ketinggalan, mayoritas responden mengakui AI memiliki kemampuan di area kreatif, dengan 62 persen-nya percaya AI adalah produsen karya seni yang kredibel.

Dalam hubungan sesama manusia, hampir separuh responden (48 persen) siap menggunakan chatbot AI untuk melakukan percakapan daring, 31 persen akan menggunakannya untuk membantu mereka menemukan pasangan yang tepat di aplikasi kencan.

Sebanyak 48 persen juga percaya hubungan manusia akan berubah karena dampak AI jika karakter virtual mulai menggantikan pasangan di dunia nyata.

Sistem komputer yang menggunakan layanan Microsoft down di seluruh dunia. Sumber masalahnya ada di perusahaan keamanan siber, CrowdStrike Holdings Inc.

CrowdStrike menjadi pusat perhatian di insiden ini gegara pembaruan aplikasi antivirus mereka bermasalah hingga menyebabkan sistem komputer berbasis Windows, yang menggunakan software-nya, tumbang berjamaah.

Masalah teknis tersebut mengganggu operasional bisnis para klien Microsoft, mulai dari maskapai penerbangan, bank, hingga rumah sakit di sejumlah negara, karena layanannya menjadi lumpuh pada Jumat (19/7) WIB.

Microsoft mengonfirmasi Falcon Sensor buatan CrowdStrike menjadi penyebab cloud Azure, aplikasi Office365, dan sistem operasi Windows-nya mengalami gangguan. Sejumlah pengguna laptop dan PC Windows melaporkan, perangkat mereka mendadak blue screen dan terpaksa harus dimatikan atau restart.

"Kami mengetahui adanya masalah pada Windows 365 Cloud PC yang disebabkan oleh pembaruan terkini pada software CrowdStrike Falcon Sensor," tulis Microsoft di akun X (dulu Twitter) @MSFT365Status.

Microsoft mengatakan pihaknya telah memperbaiki penyebab utama layanannya tumbang. Dengan catatan, dampak sisa gangguan masih memengaruhi beberapa aplikasi dan layanan Microsoft 365.

"Kami melakukan mitigasi tambahan untuk memberikan bantuan," tambah perusahaan.

CrowdStrike didirikan oleh mantan Chief Technology Officer (CTO) McAfee Inc., George Kurtz, serta Dmitri Alperovitch dan Gree Marston, pada 2011 lalu. Perusahaan yang berbasis di Austin, Texas, AS, ini sekarang dipimpin oleh Kurtz yang menjabat sebagai CEO.

Kurtz mengatakan gangguan telah diidentifikasi, diisolasi, dan perbaikan telah diterapkan. Gangguan ini disebut hanya dialami oleh pelanggan yang menggunakan perangkat Windows, sementara Mac dan Linux tidak terpengaruh.

Dia juga memastikan insiden ini bukan karena peretasan atau serangan siber.

"CrowdStrike secara aktif bekerja sama dengan pelanggan yang terkena dampak cacat yang ditemukan dalam satu pembaruan konten untuk host Windows," kata Kurtz di akun X resminya.

"Tim kami dikerahkan sepenuhnya untuk memastikan keamanan dan stabilitas pelanggan CrowdStrike."

Maskapai penerbangan termasuk yang terdampak dari tumbangnya layanan Microsoft. Qantas dari Australia, serta Frontier, Sun Country Airlines, United, American, dan Delta di AS, terpaksa menghentikan penerbangannya.

Pengguna aplikasi dan situs web maskapai Ryanair di Eropa juga mengeluhkan tidak dapat check-in untuk penerbangan pada Jumat (19/7) pagi waktu setempat.

Sementara itu, beberapa bandara di Eropa juga melaporkan masalah teknis, seperti matinya layar yang menampilkan informasi keberangkatan di bandara Heathrow, Gatwick, dan Edinburgh di Inggris Raya. Bandara Berlin Brandenberg telah menginformasikan kepada pelanggan untuk mengantisipasi penundaan saat check-in.

Bandara di Belanda, Selandia Baru, Jepang, dan India dikabarkan juga mengalami masalah penerbangan akibat Microsoft down. Bahkan, bandara terbesar di Swiss, Zurich, saat ini menghentikan pesawat mendarat.

Stasiun televisi macam Sky News dan CBBC sudah berhenti mengudara selama beberapa jam sejak layanan Microsoft tumbang.

Supermarket di Inggris macam Aldi, Morrison's, dan Waitrose juga terdampak, dengan mengalami masalah dalam menerima pembayaran kartu. Begitu pun dengan rumah sakit, apotek, dan praktik dokter yang kesulitan mengambil catatan medis, dengan dua rumah sakit di Luebeck dan Kiel, Jerman, terpaksa membatalkan operasi medis yang tidak mendesak.

Sejumlah bank di Australia, seperti Commonwealth Bank, National Australia Bank (NAB), dan Bendigo pun ikut terdampak. Commonwealth sudah menginformasikan nasabah untuk tidak melakukan transfer uang selama layanannya masih gangguan.

Sistem komputer yang menggunakan layanan Microsoft down di seluruh dunia. Sumber masalahnya ada di perusahaan keamanan siber, CrowdStrike Holdings Inc.

CrowdStrike menjadi pusat perhatian di insiden ini gegara pembaruan aplikasi antivirus mereka bermasalah hingga menyebabkan sistem komputer berbasis Windows, yang menggunakan software-nya, tumbang berjamaah.

Masalah teknis tersebut mengganggu operasional bisnis kliennya, mulai dari maskapai penerbangan, bank, hingga rumah sakit di sejumlah negara, karena layanannya menjadi lumpuh pada Jumat (19/7) WIB.

Microsoft mengonfirmasi Falcon Sensor buatan CrowdStrike menjadi penyebab cloud Azure, aplikasi Office365, dan sistem operasi Windows-nya mengalami gangguan.

"Kami mengetahui adanya masalah pada Windows 365 Cloud PC yang disebabkan oleh pembaruan terkini pada software CrowdStrike Falcon Sensor," tulis Microsoft di akun X (dulu Twitter) @MSFT365Status.

Microsoft mengatakan pihaknya telah memperbaiki penyebab utama layanannya tumbang. Dengan catatan, dampak sisa gangguan masih memengaruhi beberapa aplikasi dan layanan Microsoft 365.

"Kami melakukan mitigasi tambahan untuk memberikan bantuan," tambah perusahaan.

CrowdStrike didirikan oleh mantan Chief Technology Officer (CTO) McAfee Inc., George Kurtz, serta Dmitri Alperovitch dan Gree Marston, pada 2011 lalu. Perusahaan yang berbasis di Austin, Texas, AS, ini sekarang dipimpin oleh Kurtz yang menjabat sebagai CEO.

Kurtz mengatakan gangguan telah diidentifikasi, diisolasi, dan perbaikan telah diterapkan. Gangguan ini disebut hanya dialami oleh pelanggan yang menggunakan perangkat Windows, sementara Mac dan Linux tidak terpengaruh.

Dia juga memastikan insiden ini bukan karena peretasan atau serangan siber.

"CrowdStrike secara aktif bekerja sama dengan pelanggan yang terkena dampak cacat yang ditemukan dalam satu pembaruan konten untuk host Windows," kata Kurtz di akun X resminya.

"Tim kami dikerahkan sepenuhnya untuk memastikan keamanan dan stabilitas pelanggan CrowdStrike."

Maskapai penerbangan termasuk yang terdampak dari tumbangnya layanan Microsoft. Qantas dari Australia, serta Frontier, Sun Country Airlines, United, American, dan Delta di AS, terpaksa menghentikan penerbangannya.

Pengguna aplikasi dan situs web maskapai Ryanair di Eropa juga mengeluhkan tidak dapat check-in untuk penerbangan pada Jumat (19/7) pagi waktu setempat.

Sementara itu, beberapa bandara di Eropa juga melaporkan masalah teknis, seperti matinya layar yang menampilkan informasi keberangkatan di bandara Heathrow, Gatwick, dan Edinburgh di Inggris Raya. Bandara Berlin Brandenberg telah menginformasikan kepada pelanggan untuk mengantisipasi penundaan saat check-in.

Bandara di Belanda, Selandia Baru, Jepang, dan India dikabarkan juga mengalami masalah penerbangan akibat Microsoft down. Bahkan, bandara terbesar di Swiss, Zurich, saat ini menghentikan pesawat mendarat.

Stasiun televisi macam Sky News dan CBBC sudah berhenti mengudara selama beberapa jam sejak layanan Microsoft tumbang.

Supermarket di Inggris macam Aldi, Morrison's, dan Waitrose juga terdampak, dengan mengalami masalah dalam menerima pembayaran kartu. Begitu pun dengan rumah sakit, apotek, dan praktik dokter yang kesulitan mengambil catatan medis, dengan dua rumah sakit di Luebeck dan Kiel, Jerman, terpaksa membatalkan operasi medis yang tidak mendesak.

Sejumlah bank di Australia, seperti Commonwealth Bank, National Australia Bank (NAB), dan Bendigo pun ikut terdampak. Commonwealth sudah menginformasikan nasabah untuk tidak melakukan transfer uang selama layanannya masih gangguan.

KOMPAS.com - Kondisi perusahaan softwareantivirusKaspersky Labs di pasar Amerika Serikat (AS) semakin terdesak.

Setelah dilarang menjual produknya bulan lalu, kini perusahaan asal Rusia tersebut telah mengonfirmasi bakal menutup aktivitas operasionalnya dan memangkas karyawan yang berbasis di Negeri Paman Sam.

Pemangkasan karyawan bakal memengaruhi setidaknya 50 pekerja. Proses pemutusan hubungan kerja (PHK) akan dilakukan per akhir minggu ini.

Desakan larangan penjualan dan keputusan penutupan layanan operasi sejalan dengan dugaan keterkaitan Kaspersky dengan pemerintah Rusia.

“Mulai 20 Juli, Kaspersky secara bertahap akan menyetop operasinya di Amerika Serikat dan menghapus perusahaan yang berbasis di AS," ujar seorang juru bicara Kaspersky.

Keputusan dan proses tersebut, lanjut sang juru bicara, dilakukan untuk mengikuti keputusan Departemen Perdagangan AS soal larangan penjualan dan distribusi produk Kaspersky di AS.

Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo

Pada Juni lalu, Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengungkapkan pengaruh pemerintah Rusia terhadap Kaspersky menimbulkan risiko keamanan bagi AS.

Produk software antivirus dapat mengakses sistem komputer sehingga dikhawatirkan dapat mencuri informasi pemerintah AS ataupun sengaja memasang program jahat (malware).

“Rusia telah menunjukkan pihaknya memiliki kapasitas dan niat mengeksploitasi perusahaan seperti Kaspersky untuk mengumpulkan dan mempersenjatai informasi pribadi warga Amerika,” ungkap Raimondo.

Pemerintah AS juga melarang Kaspersky mendistribusikan pembaruan software antivirusnya, seperti download update, ataupun resale dan lisensi software yang bersangkutan setelah 29 September 2024.

Artinya, setelah lewat batas waktu tadi, seluruh layanan ataupun sofware antivirus Kaspersky tidak dapat digunakan lagi oleh pengguna.

Dalam kesempatan yang sama, Departemen Keuangan AS turut meluncurkan sejumlah sanksi kepada seluruh jajaran eksekutif dan karyawan senior di Kaspersky. Namun, nama CEO dan Cofounder Kapsersky Eugune Kaspersky justru absen dari daftar.

Kaspersky tidak berencana melawan

Kaspersky mengatakan bahwa penyediaan layanan produk antivirusnya tidak mengancam keamanan nasional AS. Perusahaan antivirus itu juga menegaskan pihaknya adalah perusahaan swasta yang tidak terkait dengan pemerintah Rusia.

Justru, menurut Kaspersky, keputusan yang diambil pemerintah AS lebih dilatarbelakangi oleh iklim geopolitik dan kekhawatiran teoritis ketimbang integritas yang sebenarnya dari produk dan layanan Kaspersky.

Klaim lain yang dilontarkan pemerintah AS soal ancaman keamanan nasional produk Kaspersky juga dibantah.

KOMPAS.com - Kondisi perusahaan softwareantivirusKaspersky Labs di pasar Amerika Serikat (AS) semakin terdesak.

Setelah dilarang menjual produknya bulan lalu, kini perusahaan asal Rusia tersebut telah mengonfirmasi bakal menutup aktivitas operasionalnya dan memangkas karyawan yang berbasis di Negeri Paman Sam.

Pemangkasan karyawan bakal memengaruhi setidaknya 50 pekerja. Proses pemutusan hubungan kerja (PHK) akan dilakukan per akhir minggu ini.

Desakan larangan penjualan dan keputusan penutupan layanan operasi sejalan dengan dugaan keterkaitan Kaspersky dengan pemerintah Rusia.

“Mulai 20 Juli, Kaspersky secara bertahap akan menyetop operasinya di Amerika Serikat dan menghapus perusahaan yang berbasis di AS," ujar seorang juru bicara Kaspersky.

Keputusan dan proses tersebut, lanjut sang juru bicara, dilakukan untuk mengikuti keputusan Departemen Perdagangan AS soal larangan penjualan dan distribusi produk Kaspersky di AS.

Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo

Pada Juni lalu, Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengungkapkan pengaruh pemerintah Rusia terhadap Kaspersky menimbulkan risiko keamanan bagi AS.

Produk software antivirus dapat mengakses sistem komputer sehingga dikhawatirkan dapat mencuri informasi pemerintah AS ataupun sengaja memasang program jahat (malware).

“Rusia telah menunjukkan pihaknya memiliki kapasitas dan niat mengeksploitasi perusahaan seperti Kaspersky untuk mengumpulkan dan mempersenjatai informasi pribadi warga Amerika,” ungkap Raimondo.

Pemerintah AS juga melarang Kaspersky mendistribusikan pembaruan software antivirusnya, seperti download update, ataupun resale dan lisensi software yang bersangkutan setelah 29 September 2024.

Artinya, setelah lewat batas waktu tadi, seluruh layanan ataupun sofware antivirus Kaspersky tidak dapat digunakan lagi oleh pengguna.

Dalam kesempatan yang sama, Departemen Keuangan AS turut meluncurkan sejumlah sanksi kepada seluruh jajaran eksekutif dan karyawan senior di Kaspersky. Namun, nama CEO dan Cofounder Kapsersky Eugune Kaspersky justru absen dari daftar.

Kaspersky tidak berencana melawan

Kaspersky mengatakan bahwa penyediaan layanan produk antivirusnya tidak mengancam keamanan nasional AS. Perusahaan antivirus itu juga menegaskan pihaknya adalah perusahaan swasta yang tidak terkait dengan pemerintah Rusia.

Justru, menurut Kaspersky, keputusan yang diambil pemerintah AS lebih dilatarbelakangi oleh iklim geopolitik dan kekhawatiran teoritis ketimbang integritas yang sebenarnya dari produk dan layanan Kaspersky.

Klaim lain yang dilontarkan pemerintah AS soal ancaman keamanan nasional produk Kaspersky juga dibantah.

Sebelumnya, pemerintah AS menyebut laboratorium produk Kaspersky juga digunakan oleh Kremlin (sebutan lain untuk pemerintah Rusia) sebagai backdoor untuk mengakses data warga AS.

Backdoor bisa disebut sebagai metode untuk mempermudah peretas atau pihak lain masuk dan mengakses data pengguna yang menjadi target, tanpa harus melakukan autentifikasi.

Namun, dalam pernyataan resminya, sebagaimana dikutip KompasTekno dari The Register, Selasa (16/7/2024), Kaspersky tampaknya tidak berencana untuk melawan pelarangan dari pemerintah AS lewat jalur pengadilan. Sebab, upaya tersebut dinilai akan gagal.

“Perusahaan (Kaspersky) telah berhati-hati melakukan pemeriksaan, mengevaluasi dampak dari persyaratan hukum AS, dan membuat keputusan yang sulit karena peluang bisnis di negara ini sudah tidak lagi tersedia,” jelas Kaspersky.

Kaspersky juga menyebut pihaknya sudah berkontribusi dan beroperasi di AS selama lebih dari 20 tahun.

Produk yang dirilis memiliki tujuan meningkatkan keamanan siber negara dengan melindungi organisasi dan individu di AS dari ancaman di dunia maya yang terus berkembang.

Ke depan, Kasperky mengatakan prioritasnya akan tetap sama, yakni melindungi konsumen di negara manapun dari serangan siber.

"Menjadi vendor keamanan siber global, kami akan terus berinvestasi di pasar strategis dan berkomitmen melayani pelanggan dan mitra, guna memastikan perlindungan terhadap mereka,” sebut Kaspersky.

KOMPAS.com - Kondisi perusahaan softwareantivirusKaspersky Labs di pasar Amerika Serikat (AS) semakin terdesak.

Setelah dilarang menjual produknya bulan lalu, kini perusahaan asal Rusia tersebut telah mengonfirmasi bakal menutup aktivitas operasionalnya dan memangkas karyawan yang berbasis di Negeri Paman Sam.

Pemangkasan karyawan bakal memengaruhi setidaknya 50 pekerja. Proses pemutusan hubungan kerja (PHK) akan dilakukan per akhir minggu ini.

Desakan larangan penjualan dan keputusan penutupan layanan operasi sejalan dengan dugaan keterkaitan Kaspersky dengan pemerintah Rusia.

“Mulai 20 Juli, Kaspersky secara bertahap akan menyetop operasinya di Amerika Serikat dan menghapus perusahaan yang berbasis di AS," ujar seorang juru bicara Kaspersky.

Keputusan dan proses tersebut, lanjut sang juru bicara, dilakukan untuk mengikuti keputusan Departemen Perdagangan AS soal larangan penjualan dan distribusi produk Kapersky di AS.

Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo

Pada Juni lalu, Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengungkapkan pengaruh pemerintah Rusia terhadap Kaspersky menimbulkan risiko keamanan bagi AS.

Produk software antivirus dapat mengakses sistem komputer sehingga dikhawatirkan dapat mencuri informasi pemerintah AS ataupun sengaja memasang program jahat (malware).

“Rusia telah menunjukkan pihaknya memiliki kapasitas dan niat mengeksploitasi perusahaan seperti Kaspersky untuk mengumpulkan dan mempersenjatai informasi pribadi warga Amerika,” ungkap Raimondo.

Pemerintah AS juga melarang Kaspersky mendistribusikan pembaruan software antivirusnya, seperti download update, ataupun resale dan lisensi software yang bersangkutan setelah 29 September 2024.

Artinya, setelah lewat batas waktu tadi, seluruh layanan ataupun sofware antivirus Kaspersky tidak dapat digunakan lagi oleh pengguna.

Dalam kesempatan yang sama, Departemen Keuangan AS turut meluncurkan sejumlah sanksi kepada seluruh jajaran eksekutif dan karyawan senior di Kaspersky. Namun, nama CEO dan Cofounder Kapsersky Eugune Kaspersky justru absen dari daftar.

Kaspersky tidak berencana melawan

Kaspersky mengatakan bahwa penyediaan layanan produk antivirusnya tidak mengancam keamanan nasional AS. Perusahaan antivirus itu juga menegaskan pihaknya adalah perusahaan swasta yang tidak terkait dengan pemerintah Rusia.

Justru, menurut Kaspersky, keputusan yang diambil pemerintah AS lebih dilatarbelakangi oleh iklim geopolitik dan kekhawatiran teoritis ketimbang integritas yang sebenarnya dari produk dan layanan Kapersky.

Klaim lain yang dilontarkan pemerintah AS soal ancaman keamanan nasional produk Kaspersky juga dibantah.

Sebelumnya, pemerintah AS menyebut laboratorium produk Kaspersky juga digunakan oleh Kremlin (sebutan lain untuk pemerintah Rusia) sebagai backdoor untuk mengakses data warga AS.

Backdoor bisa disebut sebagai metode untuk mempermudah peretas atau pihak lain masuk dan mengakses data pengguna yang menjadi target, tanpa harus melakukan autentifikasi.

Namun, dalam pernyataan resminya, sebagaimana dikutip KompasTekno dari The Register, Selasa (16/7/2024), Kaspersky tampaknya tidak berencana untuk melawan pelarangan dari pemerintah AS lewat jalur pengadilan. Sebab, upaya tersebut dinilai akan gagal.

“Perusahaan (Kaspersky) telah berhati-hati melakukan pemeriksaan, mengevaluasi dampak dari persyaratan hukum AS, dan membuat keputusan yang sulit karena peluang bisnis di negara ini sudah tidak lagi tersedia,” jelas Kaspersky.

Kaspersky juga menyebut pihaknya sudah berkontribusi dan beroperasi di AS selama lebih dari 20 tahun.

Produk yang dirilis memiliki tujuan meningkatkan keamanan siber negara dengan melindungi organisasi dan individu di AS dari ancaman di dunia maya yang terus berkembang.

Ke depan, Kasperky mengatakan prioritasnya akan tetap sama, yakni melindungi konsumen di negara manapun dari serangan siber.

"Menjadi vendor keamanan siber global, kami akan terus berinvestasi di pasar strategis dan berkomitmen melayani pelanggan dan mitra, guna memastikan perlindungan terhadap mereka,” sebut Kaspersky.