Bisnis.com, JAKARTA — PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera merampungkan Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) yang menaikkan batas atas pendanaan sektor produktif.

Melalui RPOJK LPBBTI tersebut, OJK menaikkan batas atas pendanaan sektor produktif dari yang sekarang Rp2 miliar menjadi Rp10 miliar. Menurut Group CEO & Co Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan, pihaknya yang merupakan perusahaan peer-to-peer (P2P) lending dengan 95% pendanan di sektor produktif mengharapkan aturan tersebut segera terbit.

"Kami harapkan OJK bisa segera mengeluarkan aturan baru terkait batas maksimal pinjaman produktif menjadi Rp10 miliar. Ini akan sangat membantu, karena pelaku usaha menengah itu butuhnya memamg sampai situ," kata Ivan kepada Bisnis, Selasa (24/9/2024).

Menurut Ivan regulasi tersebut dibutuhkan segera demi mengejar target proporsi pembiayaan sektor produktif dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mencapai 40%—50% tahun depan. Sementara tahun ini targetnya di 30%—40%.

Realisasinya, per Juli 2024 presentase penyaluran ke sektor produktif memang sudah di 34,22%, akan tetapi dari data OJK mencatat untuk pembiayaan yang spesifik ke sektor UMKM perseorangan baru 21,82%.

Ivan menjelaskan bahwa secara defisi pelaku usaha menengah adalah pelaku usaha dengan ekuitas sampai Rp10 miliar dan pendapatannya mencapai Rp50 miliar per tahun. Terbatasnya pembiayaan tersebut disebut menjadi kendala P2P lending memberikan pembiayaan kepada sektor UMKM.

"Nah, usaha menengah ini tentu butuh lebih dari Rp2 miliar tambahan modal kerjanya, bahkan ada yang butuhnya di atas Rp10 miliar. Ini yang kami nanti-nanti perubahan batas atas maksimal jumlah pinjaman khusus untuk pinjaman produktif," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan RPOJK LPBBTI saat ini sedang disiapkan, termasuk menerima pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan.

Dia menggarisbawahi, P2P lending yang bisa menyalurkan dengan batas maksimal Rp10 miliar ke sektor produktif itu hanya P2P lending dengan tingkat wanprestasi atau TWP90 maksimal 5%.

"Pendanaan terhadap sektor produktif tersebut sejalan dengan roadmap pengembangan dan penguatan LPBBTI 2023—2028 yang bertujuan agar meningkatkan kontribusi positif terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Agusman.

Sesuai peta jalan tersebut, pangsa pembiayaan sektor produktif dan UMKM pada fase 1 (2023—2024), 2 (2025—2026), dan 3 (2027—2028) berturut-turut ditargetkan sebesar 30%—40%, 40%—50% serta 50%—70%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera merampungkan Rancangan Peraturan OJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (RPOJK LPBBTI) yang menaikkan batas atas pendanaan sektor produktif.

Melalui RPOJK LPBBTI tersebut, OJK menaikkan batas atas pendanaan sektor produktif dari yang sekarang Rp2 miliar menjadi Rp10 miliar. Menurut Group CEO & Co Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan, pihaknya yang merupakan perusahaan peer-to-peer (P2P) lending dengan 95% pendanan di sektor produktif mengharapkan aturan tersebut segera terbit.

"Kami harapkan OJK bisa segera mengeluarkan aturan baru terkait batas maksimal pinjaman produktif menjadi Rp10 miliar. Ini akan sangat membantu, karena pelaku usaha menengah itu butuhnya memamg sampai situ," kata Ivan kepada Bisnis, Selasa (24/9/2024).

Menurut Ivan regulasi tersebut dibutuhkan segera demi mengejar target proporsi pembiayaan sektor produktif dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mencapai 40%—50% tahun depan. Sementara tahun ini targetnya di 30%—40%.

Realisasinya, per Juli 2024 presentase penyaluran ke sektor produktif memang sudah di 34,22%, akan tetapi dari data OJK mencatat untuk pembiayaan yang spesifik ke sektor UMKM perseorangan baru 21,82%.

Ivan menjelaskan bahwa secara defisi pelaku usaha menengah adalah pelaku usaha dengan ekuitas sampai Rp10 miliar dan pendapatannya mencapai Rp50 miliar per tahun. Terbatasnya pembiayaan tersebut disebut menjadi kendala P2P lending memberikan pembiayaan kepada sektor UMKM.

"Nah, usaha menengah ini tentu butuh lebih dari Rp2 miliar tambahan modal kerjanya, bahkan ada yang butuhnya di atas Rp10 miliar. Ini yang kami nanti-nanti perubahan batas atas maksimal jumlah pinjaman khusus untuk pinjaman produktif," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan RPOJK LPBBTI saat ini sedang disiapkan, termasuk menerima pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan.

Dia menggarisbawahi, P2P lending yang bisa menyalurkan dengan batas maksimal Rp10 miliar ke sektor produktif itu hanya P2P lending dengan tingkat wanprestasi atau TWP90 maksimal 5%.

"Pendanaan terhadap sektor produktif tersebut sejalan dengan roadmap pengembangan dan penguatan LPBBTI 2023—2028 yang bertujuan agar meningkatkan kontribusi positif terhadap UMKM dan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Agusman.

Sesuai peta jalan tersebut, pangsa pembiayaan sektor produktif dan UMKM pada fase 1 (2023—2024), 2 (2025—2026), dan 3 (2027—2028) berturut-turut ditargetkan sebesar 30%—40%, 40%—50% serta 50%—70%.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat potensi besar pendanaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari industri keuangan nonbank atau IKNB, salah satunya dari peer-to-peer lending (P2P lending) atau pinjaman online. Sayangnya, potensi dengan realisasinya saat ini masih terpaut jauh.

Sebagai penyelenggara P2P lending yang fokus pendanaannya 95% untuk sektor produktif, PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia membeberkan tantangan mengapa kucuran dana kepada UMKM dari pinjaman online belum maksimal.

Group CEO & Co Founder Akseleran Ivan Nikolas Tambunan menjelaskan mayoritas UMKM di Indonesia saat ini dalam hal pembukuan keuangan masih belum baik. Misalnya, pelaku UMKM tidak memiliki laporan keuangan, atau laporan keuangan mereka tidak akurat, hingga pemakaian dana usaha yang digunakan di luar kepentingan usaha.

"Hal ini membuat sulit untuk menganalisa kelayakan usaha mereka. Ini pentingnya pelaku usaha melek keuangan dan mau ikut mendigitalisasi usahanya, sehingga terekam data-datanya," kata Ivan kepada Bisnis, Selasa (24/9/2024).

Dikutip dari laman Akseleran, sampai saat ini sepanjang 2024 total pendanaan yang tersalurkan mencapai Rp2,08 triliun dengan total outstanding mencapai Rp680,51 miliar. Ivan menargetkan pembiayaan Akseleran di 2024 ini menyentuh angka Rp3,4 triliun, atau tumbuh 20% dari tahun 2023 sebesar Rp2,85 triliun.

Maka dengan tantangan yang dia sebutkan itu, Akseleran melakukan strategi dengan melakukan penetasi pasar yang lebih luas.

"Penetrasi tersebut melalui channel direct sales, di mana relationship manager kami diharapkan menjaring lebih banyak borrower. Juga melalui kemitraan yang menghubungkan rantai pasok pembiayaan dengan platform digital," kata Ivan.

Sebagai informasi, dari data OJK mencatat outstanding pinjaman P2P lending kepada UMKM perseorangan per Juli 2024 mencapai Rp15,14 triliun, turun 9,25% (month to month/MtM) dibanding Rp16,68 triliun pada Juni 2024, atau turun 13,02% (year on year/YoY) jika dibanding Rp17,41 triliun pada Juli 2023.

Sedangkan, outstanding pinjaman P2P lending untuk UMKM badan usaha per Juli 2024 mengalami kenaikan meski angkanya lebih kecil. Posisinya berada di Rp4,94 triliun atau naik 29% (MtM) dibanding Rp3,83 triliun pada Juni 2023, dan naik 18,79% (YoY) jika dibandingkan Rp4,16 triliun pada Juni 2023.

Sementara itu, riset internal OJK pada 2022 menhasilkan ada Rp1.519 triliun kebutuhan pendanaan UMKM yang bisa didukung oleh sektor IKNB. Namun dari potensi besar itu, OJK menghitung kapasitas pembiayaan IKNB hanya mampu memenuhi kebutuhan sebesar Rp229 triliun atau hanya 15% saja.