Bisnis.com, JAKARTA — Chief of Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya mendukung wacana pemerintah melakukan penarikan utang di awal (prefunding) untuk membiayai APBN 2025 atau anggaran tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Banjaran mendorong agar prefunding tersebut dilakukan melalui surat berharga negara (SBN) valuta asing (valas), bukan SBN rupiah. Menurutnya, likuiditas asing akan sangat membantu menutup gap alias celah kebutuhan investasi jangka panjang.

"Sekarang itu pasar surat berharga denominasi dolar AS minatnya tinggi tetapi barang terbatas, jadi penyerapan pasar diprediksi bagus," jelas Banjaran kepada Bisnis, Minggu (29/9/2024).

Apalagi, sambungnya, bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed telah menurun suku bunganya hingga 50 basis point (bps) pada medio September lalu. Menurutnya, sangat besar kemungkinan The Fed kembali turunkan suku bunganya dua kali lagi dengan penurunan minimal 50 bps.

Banjaran meyakini dana deposit di AS akan mengalir ke luar dan sangat berpotensi mengalir masuk ke pasar berkembang seperti Indonesia. Meski demikian, dia mengingatkan agar pemerintah memilih waktu yang pas ketika terbitkan SBN untuk prefunding APBN 2025 tersebut.

"Jadi momentumnya pas, tinggal timing [waktu] saja. Kalau pas setelah turun [suku bunga The Fed] kedua, beban bunganya minimal," ujarnya.

Sebelumnya, wacana pemerintah melakukan prefunding APBN 2025 diungkapkan oleh Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Riko Amir.

“Jadi, sampai akhir tahun tidak akan lagi menerbitkan SBN valas, kecuali untuk prefunding APBN 2025, yakni pembiayaan yang dilakukan tahun ini untuk 2025,” jelas Riko dalam Media Gathering APBN 2025, dikutip Jumat (27/9/2024).

Dia menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, prefunding hanya boleh dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan atau pada kuartal IV. Misalnya, prefunding 2025 dilakukan pada kuartal IV/2024 atau sepanjang Oktober hingga Desember 2024.

Alasan lainnya, kata dia, pemerintah memilih melakukan prefunding karena melihat kondisi pasar keuangan yang positif sejalan dengan suku bunga yang sudah mulai turun.

“Opportunity [kesempatan] menarik utang lagi bagus, oke kita gas pol untuk tahun depan dimungkinkan,” lanjutnya.

Riko menekankan bahwa penarikan utang sebelum tahun anggaran berjalan ini juga bertujuan untuk menurunkan biaya utang itu sendiri.

Meski demikian, Riko menyebutkan pemerintah masih belum menentukan rencana prefunding SBN, apakah melalui valas atau domestik. Ketentuan tersebut akan sangat bergantung pada perekonomian dan kondisi pasar.

“Ini sifatnya lebih fleksibel. Ke depan diharapkan perekonomian kita baik dan kondisi market lebih menarik, memenuhi pembiayaan jatuh tempo,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang akan dijalankan oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, akan difokuskan pada tujuh program unggulan. Salah satunya makan siang gratis.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan dalam konsultasi publik, Selasa (30/7/2024).

Program unggulan pertama, kata Rofyanto, yaitu pada bidang pendidikan, yang akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna merespons berbagai tantangan pembangunan.

Kedua, yaitu pada bidang kesehatan, yang akan diarahkan untuk menurunkan stunting dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan. Bidang ini mencakup program unggulan Prabowo-Gibran, yakni makan siang gratis.

“Pada bidang kesehatan, kita akan mengakselerasi penurunan stunting, menjaga kesehatan masyarakat, termasuk memberikan asupan makanan bergizi pada masyarakat,” katanya.

Rofyanto melanjutkan, program unggulan ketiga adalah pada bidang perlindungan sosial, yang mana akan diarahkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan.

Keempat, pada bidang infrastruktur, yang diarahkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Kelima, pada bidang ketahanan pangan, yaitu untuk mendorong kemandirian pangan, akses pangan, dan kualitas pangan.

Keenam, pada bidang perluasan hilirisasi industri, yang diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja.

"Terakhir, pada bidang penguatan investasi, yang diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas," jelasnya.