JAKARTA, Investor.id -Dalam 10 tahun terakhir, aturan upah buruh terus berubah dan membuat ketidakpastian serta turut menyulitkan pengusaha hingga investor. Kondisi tersebut mengakibatkan kontribusi pekerja formal terus menurun. Sebaliknya, jumlah pekerja informal bisa meningkat.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan, Undang–Undang Ketenagakerjaan seharusnya melindungi pekerja dan dunia usaha serta memberikan jaminan bagi investasi yang menciptakan lapangan pekerjaan baru. Namun, dengan kerap bergantinya regulasi, justru menimbulkan ketidakpastian dan bahkan dapat berujung pada hilangnya lapangan pekerjaan. “Dalam 10 tahun sudah 4 kali berubah. Artinya aturan upah buruh berubah setiap 2 tahun sekali.Padahal, Indonesia membutuhkan setidaknya 3 juta lapangan pekerjaan baru di setiap tahunnya,” ujar dia saat menggelar jumpa pers soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di Jakarta, dikutip Jumat (8/11/2024).

Seperti diketahui, MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan sejumlah federasi serikat pekerja lainnya terkait uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dalam hal ini, MK mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) terkait 21 tuntutan norma dalam UU Cipta Kerja.

Dari tuntutan tersebut, terdapat 71 poin yang terdiri dari tujuh klaster, yaitu mengenai penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),  pekerja alih daya (outsourcing), cuti, upah dan upah minimum, pemutusan hubungan kerja (PHK), uang pesangon (UP), uang penggantian hak upah (UPH), dan uang penghargaan masa kerja (UPMK). Hal ini berdampak pada penghapusan klaster Ketenagakerjaan di Undang-Undang Cipta Kerja yang membuat Pemerintah harus menetapkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dalam waktu dua tahun.

Bob menegaskan, Apindo tidak anti kenaikan upah dan kesejahteran buruh. Namun, kesejahteraan itu harus dibarengi dengan kenaikan produktivitas. Apindo juga menolak perusahaan diadu dengan pekerjanya dalam masalah upah. Menurut dia, masalah upah harusnya diselesaikan di level perusahaan. “Upah minimum itu untuk masa kerja 0-1 tahun. Di negara lain tidak ada itu upah minimum,” kata dia.

Menurut Bob, keputusan itu turut mengguncang para pengusaha. Sebab, pengusaha sudah menyiapkan anggaran upah minimum bagi pekerja sesuai dengan PP 51/2023. "Apindo itu tidak hanya perusahaan besar, 90% anggota kami perusahaan kecil. Sejak COVID-19 kita hadapi ujian, terpaan dari situasi yang tidak menguntungkan dan terus terang banyak yang nggak tertolong. Jadi kalau banyak sektor informal ini susah kami registrasinya," jelas dia.

Bob memprediksi hal ini membuat kontribusi pekerja formal terus menurun. Sebaliknya, jumlah pekerja informal bisa meningkat.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi pekerja formal per Agustus 2024 hanya 42,05%, sementara proporsi pekerja informal 57,95%. "Kalau kita lihat struktur yang bekerja itu 60% adalah pekerja informal, yang perlindungan terhadap mereka minim, hanya 40% formal. Informal mungkin terus bertambah, jadi 65%," ujar dia.

Putussan MK tersebut, kata Bob, juga dapat menghambat target Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Keputusan MK akan sangat berdampak pada sektor padat karya, yang selama ini dianggap sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.

Padat karya tidak hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi, tetapi juga berperan dalam pemerataan hasil pembangunan. "Kita enggak bisa hanya mengandalkan padat modal. Padat karya juga berdampak kepada multiplier effect dalam ekonomi kita," ucap dia.

Bob menyebutkan bahwa negara-negara seperti Jepang, Korea, dan Taiwan pernah mencapai angka pertumbuhan 8% berkat kontribusi sektor manufaktur yang mayoritas dari industri padat karya. Sebeb ditopang oleh kontribusi manufaktur yang lebih dari 30% dari industri itu adalah padat karya. “Jadi, situasi seperti ini menurut saya jadi justru bertolak belakang dengan spirit pemerintah baru yang berusaha memacu pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam rangka merealisasikan Indonesia Emas 2045," ucap Bob,

Dia mengatakan, Apindo selaku asosiasi pengusaha menghormati proses hukum yang berlaku di Indonesia dan berkomitmen mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan ketetapan hukum yang berlaku sejak dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut.

Editor: Leonard (severianocruel@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengkritik aturan ketenagakerjaan di Indonesia yang kerap berubah-ubah. Apindo mencatat terjadi perubahan sebanyak empat kali dalam waktu 10 tahun terakhir.

Menurut Bob banyaknya perubahan yang terjadi akan berdampak negatif terhadap iklim usaha dalam negeri. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah 21 aturan ketenagakerjaan dalam Undang Undang Nomor 6/2023 tentang Cipta Kerja lewat Putusan No.168/PUU-XXI/2023.

"Nah catatan kami perubahan ini kalau terjadi adalah perubahan yang keempat kalinya dalam waktu 10 tahun. Jadi bisa dibayangkan dalam 10 tahun kita ada 4 kali perubahan peraturan yang tentunya ini membuat wajah kita ini ya kurang baik lah," ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam dalam konferensi pers di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

Menurutnya, di dunia usaha dan investasi akan menjadi sulit jika peraturan terus mengalami perubahan. Apalagi industri padat karya harus membuat kontrak-kontrak jangka panjang 3 tahun, 4 tahun.

"Investasi juga kalau menghadapi perubahan undang-undang yang tiap 2 tahun, ya Anda bisa bayangkan investasi apa yang akan masuk. Pasti investasi yang CKD. Ya kalau ada perubahan dalam jangka seminggu itu bisa tutup pabriknya dan pindah ke tempat lain," ujar Bob.

Bob juga mengaku kecewa dengan keluarnya putusan MK soal undang-undang Cipta Kerja. Pasalnya perusahaan di bawah Apindo tidak hanya perusahaan besar, dan 90% di antaranya menghadapi banyak tantangan sejak Pandemi 2024.

Ia turut menyoroti turunnya serapan tenaga kerja dibanding investasi yang masuk ke Indonesia. Dari investasi Rp 1 triliun tenaga kerja yang terserap kini hanya 1.000 orang.

"Karena dalam 10 tahun terakhir daya serap lapangan kerja terhadap investasi turun terus. Kalau dulu setiap Rp 1 triliun itu bisa menyerap 4.000, 4.500, sekarang Rp 1 triliun hanya menyerap 1.000. Jadi tinggal seperempat," tutupnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta semua pemangku kepentingan bersikap bijaksana dalam menyikapi pembahasan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan diputuskan pemerintah pada November mendatang. Pasalnya, penetapan UMP 2025 sangat menentukan minat investasi asing di tengah upaya Pemerintahan baru mencari suntikan dana guna melanjutkan pembangunan.

Bob Azam, Ketua Apindo Bidang Ketenagakerjaan menilai Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan formula penghitungan UMP yang adil bagi pekerja dan pengusaha seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. PP tersebut merupakan revisi dari dua aturan terdahulu yaitu PP Nomor 36 Tahun 2021 dan PP Nomor 78 Tahun 2015.

"Dalam menetapkan UMP yang baru sebaiknya tetap gunakan formula PP 51, jangan berubah lagi formulanya. Karena kepastian hukum itu bukan hanya penting bagi dunia usaha, tetapi juga untuk pekerja dan para investor juga," ujar Bob dalam keterangannya ditulis Kamis (31/10/2024).

Ia mencontohkan, apabila ada investor asing yang berminat menanamkan modal di Indonesia pasti akan menghitung berapa besar biaya operasional termasuk gaji pekerja minimal selama 5 tahun ke depan. Jika rumusan perhitungan penetapan UMP berubah setiap tahun, maka hal tersebut bisa memicu investor asing lebih memilih berinvestasi di negara tetangga.

"Bagaimana cara menghitung labour cost selama 5 tahun ke depan kalau tiap tahun ditetapkan semau-maunya. Kalau upah dinaikkan tinggi dalam situasi permintaan yang lemah saat ini, mustahil bagi perusahaan menaikkan harga jual produknya. Opsinya adalah menekan margin. Tetapi kalau margin dikurangi terlalu besar, investor tidak akan masuk. Mereka akan menghitung potensi margin lebih besar jika investasi di Vietnam misalnya. Jadi ini semua harus kita pertimbangkan," papar Bob.

Dia menyebut, Apindo mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Sebagai bagian dari rakyat, Apindo sependapat bahwa buruh juga menjadi target yang perlu dinaikkan daya belinya agar ekonomi negara berputar lebih kencang.

Oleh karena itu, Apindo menurutnya tidak mempermasalahkan aksi demonstrasi sejumlah kelompok buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 8-10%.

"Dari sisi ini kita sangat setuju, bahwa harus ditingkatkan pendapatannya. Tetapi yang sifatnya sustain, jangan sampai sekarang naik tinggi tetapi kemudian kehilangan pekerjaan karena perusahaannya rugi. Kenaikan yang tidak sustain itu adalah yang kenaikan UMP-nya melebihi produktivitas. Suatu perusahaan katakanlah produktivitasnya 5%, lalu upahnya naik 7%, selisih 2% nya itu pasti akan dilempar ke harga jual produk. Jadi kalau kita naikkan tinggi upah buruh, lalu harga-harga ikutan naik, ujungnya tidak ada artinya," ujarnya.

Menurut Bob, UMP 2025 yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tidak bisa diterapkan secara merata di semua daerah. Sebab kondisi ekonomi dan kemampuan perusahaan di tiap daerah berbeda. Oleh karena itu, Apindo terus mendorong seluruh anggotanya untuk terus memperkuat hubungan bipartit dengan para pekerja demi mendapatkan titik temu besaran upah yang ideal di setiap perusahaan.

"Komunikasi bipartit bisa menjadi solusi soal besaran upah ini dengan menyepakati Struktur Upah dan Skala Upah (SUSU). Kami mendorong anggota Apindo untuk membangun SUSU berdasarkan kompetensi. Caranya setiap perusahaan berdiskusi dengan serikat pekerja untuk membangun struktur skala upah. Nantinya serikat akan memberi masukan dan pendapat kepada perusahaan sampai terjadi kesepakatan. Jadi jangan hanya fokus pada UMP nasional saja, tetapi di tingkat perusahaan juga harus ada dialog," kata Bob.

SUSU tersebut nantinya akan berbeda di setiap perusahaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. "Kalau keuangan perusahaannya bagus, lalu profesionalisme pekerjanya bagus silakan bisa dibicarakan. Tetapi kalau perusahannya tidak bagus, mungkin akan menahan diri," imbuhnya.

Ia menambahkan, di bidang industri dikenal istilah Kaitz index, yaitu salah satu metode internasional yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya upah minimum di suatu wilayah. Caranya adalah dengan membandingkan upah minimum yang ditetapkan dengan upah rata-rata riil yang diterima pekerja di daerah tersebut.

Bob menyebut angka ideal Kaitz index adalah 0,4 sampai 0,6 atau 40% sampai 60% upah rata-rata dibandingkan dengan upah minimum.

"Di Indonesia angka indeksnya itu hampir 1,2. Artinya upah minimum yang ditetapkan malah lebih tinggi dari upah rata-rata yang riil diterima pekerja. Karena masalahnya ada di pembahasan bipartit yang tidak jalan. Struktur terkecil dari hubungan industrial di Indonesia tidak terbangun, akibatnya jadi titik negatif investasi negara kita. Tanpa adanya investasi dari luar mana bisa, karena investasi itu perlu konsistensi regulasi," pungkas Bob.

Kemnaker sendiri memastikan akan menetapkan UMP 2025 pada November 2024. Menaker Yassierli menyebut pembahasan soal UMP masih berjalan saat rapat kerja dengan Komisi IX di Gedung DPR.

Kemnaker menurutnya akan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai basis dalam menentukan UMP 2025 berdasarkan simulasi, perhitungan inflasi hingga pertumbuhan ekonomi.

"Kita tunggu dulu data dari BPS sesudah itu kita lihat perhitungannya seperti apa, skenarionya seperti apa," ungkapnya.

Pemerintah menurutnya belum memutuskan formulasi perhitungan UMP 2025. Namun, ia menyebut formulasi perhitungan UMP tahun-tahun sebelumnya adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu/α) seperti yang diatur dalam PP Nomor 51.

Dalam pasal 26 beleid tersebut, formula perhitungan Upah Minimum mencakup tiga variabel, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α atau alfa). Indeks tertentu berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Toyota Kijang Innova listrik atau Innova EV Concept sudah diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 2022 lalu melalui ajang pameran IIMS Hybrid 2022. Setelah kurang lebih dua tahun, bagaimana pengembangan mobil listrik konsep tersebut?

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam mengatakan, Innova EV Concept sudah diuji coba untuk kendaraan operasional hotel di beberapa lokasi. Toyota berencana menguji Innova EV Concept hingga jarak 100 ribu km.

"Kita kemarin sudah kerja sama dengan beberapa hotel untuk operasional Innova EV ini. Karena hotel-hotel itu juga ditargetkan kurangi emisi, pada saat yang sama kebetulan kita sedang lakukan kajian supaya hasil konversi kita itu bisa capai 100 ribu kilometer," kata Bob di Depok belum lama ini.

"Jadi kita melihat sistem EV-nya, entah itu baterai, motor penggerak, transaxle, dan lain sebagainya. Karena ini konversi yang kita ubah dari inisiatif kita sendiri, jadi belum ada data 100 ribu kilometer dan ini sedang kita kejar," sambung Bob.

Kata Bob, dari 10 unit Innova listrik yang dicoba, sudah ada yang mencapai 100 ribu km, sementara sisanya masih ada yang baru mencapai 70 ribu km dan 80 ribu km. "Dari situ kita dapat feedback dan improve, yang di Bali itu juga masih (berjalan)," jelasnya lagi.

Selain diriset di dalam negeri, TMMIN juga mengirim dua unit prototipe Innova listrik ke Thailand untuk diuji coba di sana. Kata Bob, pengembangan Innova listrik merupakan bentuk dukungan Toyota kepada pemerintah Indonesia untuk mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 mendatang.

Toyota Indonesia telah menyediakan teknologi elektrifikasi dengan varian yang lengkap melalui konsep multi-pathway mulai dari flexy-engine, FCEV, BEV, PHEV, HEV, hidrogen, biofuel, hingga LCGC. Pilihan teknologi ini disiapkan agar masyarakat dapat berkontribusi di masing-masing segmen, bersama-sama mengurangi emisi di Indonesia sesuai porsinya.

Toyota Indonesia juga telah memperkenalkan 10 model kendaraan listrik, terdiri dari 8 kendaraan HEV, 1 kendaraan PHEV, dan 1 BEV Lexus untuk Indonesia. Toyota Indonesia juga melakukan pengembangan lokal kendaraan elektrifikasi di dalam negeri, salah satunya tengah menyiapkan produksi kendaraan HEV untuk pasar domestik hingga konsumen global.

5 Hal Menarik dari Toyota Hilux Rangga: Bisa Jadi Apa Aja dan Menarik Harganya!

5 Hal Menarik dari Toyota Hilux Rangga: Bisa Jadi Apa Aja dan Menarik Harganya!

Pada Agustus 2024 lalu pemerintah memutuskan tidak memberikan insentif kepada produk-produk mobil hybrid. Pemerintah berdalih, mobil hybrid sudah cukup laris tanpa adanya insentif. Berbeda dengan mobil listrik full baterai (BEV) yang harus disuntik insentif agar penjualannya laris. Nah, kendati penjualan mobil hybrid dianggap laris, menurut Toyota, mobil hybrid perlu mendapatkan insentif di masa depan. Ini alasannya.

"(Mobil hybrid) itu laku karena dia tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah mencapai level ekonomisnya?" ujar Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam kepada wartawan di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (30/10/2024).

Menurut Bob, mobil hybrid dikatakan sudah mencapai level ekonomis ketika produksinya sudah mencapai angka 100 ribu per tahun. Untuk mencapai angka tersebut, selain harus didukung insentif dari pemerintah, industri otomotif Indonesia juga harus membuat mobil hybrid yang harganya lebih terjangkau untuk segmen menengah ke bawah.

"Jadi hybrid itu satu industri itu butuh volume sekitar 100 ribuan supaya ada investment. Kita belum sampai. Kita juga masih segmen yang middle-up, seperti Zenix itu kan. Kita belum sampai ke yang middle-low. Jadi melihat seperti itu sih kita merasa bahwa memang masih dibutuhkan (insentif) supaya masuk ke economic scale-nya," sambung Bob.

Lanjut Bob menambahkan ada beberapa part elektrifikasi yang sangat penting dibuat di dalam negeri, seperti baterai, VCU (vehicle control unit), motor, dan axle. "Ini adalah komponen-komponen pentingnya yang kita butuh economic scale untuk investasi baru," jelas Bob.

"Nah itu yang harus kita kejar. Jadi jangan sampai nanti (kita buat mobil) hybrid, tapi ekosistemnya ada di luar Indonesia. Jadi kita ingin ekosistemnya juga ada di Indonesia. Apalagi untuk segmen-segmen yang middle-low ya. Karena kan di Asia Tenggara ini Indonesia rajanya middle-low. Nah kalau middle-low ini bisa cepat masuk ke elektrifikasi, volume-nya kan lebih besar daripada middle-up kan," kata Bob lagi.

Bob pun meminta pemerintah supaya menolong industri otomotif yang sudah mapan di dalam negeri, dengan pekerja-pekerja Indonesia, memiliki orientasi ekspor, dan juga sudah memiliki ekosistem.

"Kenapa sih nggak ditolong gitu ya kan? Yang ditolong bukan industrinya, tapi konsumennya. Jadi kalau pemerintah kasih insentif, yang dikasih insentif itu bukanlah industri.
Melainkan konsumennya," terang Bob.

Bob optimis pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo bakal lebih memperhatikan lagi mobil hybrid yang sudah diproduksi di dalam negeri. "Ya, kami (Toyota) optimis," ujar Bob.

Mengenal Cara Kerja Hybrid di Wuling New Almaz RS Pro Hybrid

Mengenal Cara Kerja Hybrid di Wuling New Almaz RS Pro Hybrid

Raksasa otomotif asal Jepang, Toyota kabarnya akan mendirikan pabrik mobil listrik dan hybrid di Maharashtra, India. Bahkan, Toyota Kirloskar Motor (TKM) sebagai agen pemegang merek setempat sudah menyiapkan lahan seluas 335 hektar untuk proyek tersebut!

Disitat dari Indianauto, Senin (14/10), fasilitas produksi itu akan beroperasi mulai Januari 2026 dan ditargetkan bisa menghasilkan 400 ribu unit mobil listrik dan hybrid per tahun.

Pendirian pabrik tersebut juga berpeluang membuka total 26 ribu lapangan kerja baru. Sementara investasinya tak main-main, yakni mencapai 2,17 miliar euro atau sekira Rp 37 triliun.

Logo Toyota Hybrid. Foto: Doc. Toyota.

Sebelumnya, Toyota juga telah mengumumkan investasi tambahan US$ 500 juta atau Rp 7,8 miliar di Joby Aviation, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang taksi udara listrik untuk penumpang komersial.

Pendanaan tersebut akan membantu Joby memperoleh sertifikasi dan memulai produksi taksi udara listriknya dalam skala besar. Investasi akan dilakukan dalam dua tahap dengan menunggu persetujuan regulasi, penyelesaian perjanjian, dan aliansi strategis yang berfokus pada manufaktur komersial.

Peluang Toyota Tambah Investasi di Indonesia

Pekan lalu, kami sempat berbincang dengan Bob Azam selaku Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengenai kemungkinan Indonesia menjadi basis produksi mobil hybrid di pasar global. Menurutnya, saat ini kondisinya belum memungkinkan.

Sebab, meski mengalami pertumbuhan, penjualan mobil hybrid masih tergolong rendah. Selain itu, angkanya belum memenuhi syarat investment. Kini, kendaraan hibrida diperkirakan hanya terjual 50 ribuan unit setahun. Sementara untuk mencapai level investment minimal harus di angka 100 ribu unit.

"Jadi, untuk mencapai level investment itu diperlukan 100 ribu unit lah setahun. Kalau sudah 100 ribu unit, Indonesia jadi production base. Makanya kita harus cepet-cepet dan konsisten," ujar Bob di forum diskusi bersama wartawan di BSD, Tangerang Selatan.

Penjualan yang tinggi membuat produsen percaya diri memproduksi mobil hybrid di dalam negeri. Sebab, lokalisasi produk kerap merujuk pada angka permintaan di suatu negara.

"Hybrid kita sudah sampai 50 ribu unit (setahun). Nah kita butuh untuk menganalisa, membangun pabrik itu 100 ribu unit. Jadi walaupun pertumbuhan kita baik, tapi belum cukup untuk sampai ke kondisi bisa melokalisasinya, membentuk ekosistem," tuturnya.

"Kalau elektrifikasi, lokalisasinya hanya fokus kepada bagian yang memang elektrik. Bukan kayak lokalisasi model konvensional, seperti baterai, PCU dan lain-lain," kata dia menambahkan.

Sebagai catatan, Toyota saat ini baru memproduksi dua model hybrid di Indonesia, yakni Innova Zenix dan Yaris Cross. Sementara satu-satunya mobil listrik yang mereka jual, yakni bZ4x masih impor utuh dari Jepang.

Mengenal Cara Kerja Hybrid di Wuling New Almaz RS Pro Hybrid

Mengenal Cara Kerja Hybrid di Wuling New Almaz RS Pro Hybrid

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebut dunia usaha tengah melakukan langkah-langkah antisipasi di tengah memanasnya tensi politik antara Iran dan Israel. Hal inilah yang menjadi pemicu naiknya impor bahan baku/penolong dan barang modal pada Juli 2024.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menyampaikan, saat ini hampir semua perusahaan meningkatkan cadangannya baik itu bahan baku maupun lainnya. Mengingat situasi Timur Tengah saat ini dapat mengganggu jalur logistik.

“Kita sih melihatnya itu, mengantisipasi situasi geopolitik yang terjadi,” kata Bob kepada Bisnis, di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan [Kemnaker], Kamis (15/8/2024).

Selain itu, Bob mengharapkan meningkatnya impor yang bersifat produktif menjadi tanda bahwa ekonomi menggeliat.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, impor bahan baku/penolong mencapai US$16,03 miliar pada Juli 2024. Nilai tersebut secara bulanan meningkat sebesar 17,21% (month-to-month/mtm) dan naik 15,71% (year-on-year/yoy).

Impor barang modal juga tercatat naik. BPS mencatat, impor barang modal mengalami peningkatan sebesar 21,21% mtm menjadi US$3,64 miliar, sedangkan secara tahunan meningkat 2,04% dari US$3,56 miliar pada Juli 2023.

Di sisi lain, kenaikan impor bahan baku/penolong pada Juli turut membuat surplus perdagangan Juli 2024 menyempit drastis menjadi US$500 juta, dibandingkan US$2,4 miliar pada bulan sebelumnya.

Meski neraca dagang menjadi tidak imbang, Bob menyebut bahwa peningkatan impor yang sifatnya produktif ini nantinya akan menghasilkan barang dan jasa untuk di ekspor.

“Harus didorong, harus dibantu. Ya walaupun kelihatan neracanya menjadi tidak imbang, tetapi kan nanti dalam bentuk ekspor lebih bagus,” ujarnya.

Selain itu, barang dan jasa yang dihasilkan juga dijual di dalam negeri sehingga dapat mensubstitusi impor.

“Jadi menurut saya sih untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif, kita harus dorong,” pungkasnya.