Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag akan kembali menggelar seleksti Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mengusung tema Haji Ramah Lansia dan Disabilitas. Karenanya, ada sejumlah persyaratan tambahan yang akan diterapkan panitia.

Hal ini disampaikan Direktur Bina Haji Kementerian Agama Arsad Hidayat saat Sosialisasi Rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan Penandatanganan Pakta Integritas Tahun 1446 H/2025 M di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Giat ini dibuka oleh Menag Nasaruddin Umar. Hadir, Direktur Jenderal PHU Hilman Latief, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Moch. Irfan Yusuf Hasyim, Wakil Kepala BPH Dahnil Anzar Simanjuntak serta Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag Faisal Ali Hasyim.

Sosialisasi diikuti para Kepala Kanwil Kementerian Agama dan Kepala Bidang PHU seluruh provinsi di Indonesia.

“Ada keluhan dari masyarakat bahwa disabilitas ini kok tidak mendapatkan perhatian. Maka di tahun 2025, kita angkat tema Haji Ramah Lansia dan Disabilitas,” ucap Arsad dikutip dari laman Kemenag.go.id.

Dengan tema Haji Ramah Lansia dan Disabilitas yang diambil, Arsad ingin rekrutmen petugas haji memasukkan syarat tambahan yakni memiliki kemampuan berbahasa isyarat.

“Makanya mungkin untuk yang ramah disabilitas ini, nanti petugasnya punya syarat khusus. Kalau di antara calon petugas ada yang bisa komunikasi dengan orang yang tidak bisa bicara, atau tunawicara, saya kira menjadi poin plus dan nanti bisa masuk spek petugas layanan disabilitas,” terang Arsad.

Batas Usia

Ditjen PHU Kemenag juga akan menyesuaikan batas usia maksimal petugas menjadi 45 tahun untuk bidang layanan tertentu, terutama PKP3JH (Penanganan Krisis dan Pertolongan Pertama Pada Jemaah Haji).

“PKP3JH ini direkrut dari unsur dokter dan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit TNI/POLRI. Mereka memang punya spek khusus yaitu siap bertugas dalam kondisi kedaruratan, makanya untuk bidang layanan ini kami syaratkan batas maksimal umur 45 tahun,” jelas Arsad.

Kondisi kesehatan para petugas haji nantinya juga harus dipastikan dengan adanya surat kesehatan berupa hasil MCU (Medical Check-Up). “Kita juga minta penegasan kondisi kesehatan calon PPIH melalui MCU, saya minta MCU-nya itu lengkap. Ini untuk memastikan supaya pengalaman tahun 2024 tidak terjadi lagi,” tegas Arsad.

Ia menambahkan pihaknya sedang menyiapkan proses rekrutmen petugas haji 1446 H/2025 M. Menurutnya, proses ini penting karena terjadi pengurangan pada kuota petugas haji tahun depan dibanding tahun sebelumnya.

“Titik krusial tahun depan adalah terbatasnya jumlah petugas haji, karena sebesar apapun akomodasi atau layanan yang kita berikan tapi kalau tidak didukung dengan ketersediaan petugas maka akan menjadi masalah,” pungkas Arsad.

Terkait jadwal seleksi, Arsad akan mengumumkannya pada November 2024. “Ya insya Allah rencananya akan kita umumkan tanggal 4 November nanti, selanjutnya akan kita selenggarakan seleksi di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat yang prosesnya akan berlangsung hingga pertengahan Desember,” tandas Arsad.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia tengah aktif menyusun pedoman sertifikasi untuk pembimbing manasik haji.

Inisiatif ini diungkapkan oleh Direktur Bina Haji, Arsad Hidayat, yang menegaskan bahwa tujuan utama dari penyusunan pedoman ini adalah untuk menghasilkan pembimbing manasik yang kompeten. Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji, pembinaan jemaah haji menjadi tanggung jawab utama pemerintah.

Pentingnya Bimbingan Manasik Haji

Bimbingan manasik haji memainkan peranan krusial dalam memastikan setiap jemaah dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Untuk itu, diperlukan pembimbing yang memiliki kompetensi khusus dan bersertifikat.

Arsad Hidayat menjelaskan bahwa sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah selama ini berlandaskan pada Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/223 Tahun 2015.

"Pedoman disusun dalam rangka menyempurnakan proses sertifikasi pembimbing manasik haji dan umrah," ujarnya saat memberikan sambutan pada acara penyusunan pedoman tersebut di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Peningkatan Kualitas Pembimbing Manasik

Kementerian Agama berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap pembimbing manasik haji dan umrah yang telah disertifikasi memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai. Arsad menekankan bahwa persyaratan bagi peserta yang akan mengikuti sertifikasi perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Saat ini, Kemenag sedang melakukan harmonisasi dengan berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

"Kita mencoba melihat beberapa persyaratan dalam sertifikasi yang perlu penyesuaian dan harmonisasi dengan beberapa peraturan lainnya," tegasnya.

Kurikulum Sertifikasi yang Relevan

Dalam rangka menyusun kurikulum sertifikasi, Kemenag menyadari perlunya mengakomodasi perkembangan terkini dalam penyelenggaraan ibadah haji. Arsad menggarisbawahi pentingnya menyediakan manasik yang moderat dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk lansia dan penyandang disabilitas.

"Kurikulum Sertifikasi perlu mengakomodasi perkembangan terkini, khususnya manasik haji yang memberikan solusi untuk perjalanan haji jemaah lansia dan disabilitas," pungkasnya.

Kegiatan Penyusunan Pedoman

Kegiatan Penyusunan Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Tahap II berlangsung mulai 15 hingga 17 Oktober 2024.

Kegiatan ini melibatkan peserta dari berbagai instansi, termasuk Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Provinsi, akademisi dari program studi Manajemen Haji dan Umrah di UIN/IAIN, serta perwakilan dari BRIN, UI, Biro Hukum Kemenag, dan staf di lingkungan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Dengan upaya ini, diharapkan Kementerian Agama dapat menciptakan standar baru bagi pembimbing manasik haji, yang akan berkontribusi pada kelancaran dan kesuksesan ibadah haji bagi seluruh jemaah di Indonesia.