Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terpilih versi Musyawarah Umum Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie mengungkap potensi damai antara pihaknya dengan Kadin yang dipimpin oleh Ketua Umum periode 2021-2026, Arsjad Rasjid.

Pengusaha yang akrab disapa Anin ini menuturkan, dualisme kepemimpinan yang tengah terjadi di tubuh Kadin berpotensi untuk diselesaikan ke depannya. Hal tersebut mengingat sejarah Kadin yang juga sempat mengalami dualisme kepemimpinan beberapa tahun lalu.

"Satu yang menarik, saya rasa harusnya sih semuanya akan satu kembali. Kadin itu memang hanya satu dan sejarahnya juga biasalah di awal-awal, tetapi ujungnya pasti apik dan solid untuk dunia usaha," kata Anin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (25/9/2024).

Anin enggan berkomentar banyak saat ditanyai terkait apakah pihaknya telah memiliki kesepakatan damai dengan Kadin yang dipimpin oleh Arsjad Rasjid. Namun, dia mengatakan kepemimpinan Kadin yang solid merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

"Kita belum bisa bicara seperti itu [kesepakatan dengan Kadin pimpinan Arsjad Rasjid], tapi melihat sejarah tidak ada yang tidak mungkin," jelas Anin.

Adapun, pada kesempatan tersebut Anin mengunjungi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.Dalam wawancara dengan awak media setelah pertemuan itu, Anin mengatakan dirinya bertemu dengan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk mengoptimalkan komunikasi antara Kadin dengan pemerintah. Hal tersebut mengingat Kadin merupakan salah satu mitra strategis utama pemerintah yang diatur oleh undang-undang.

Anin menuturkan, dirinya dan Airlangga membahas program-program ekonomi yang harus dilaksanakan dengan baik di sisa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan yang perlu dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai Oktober mendatang.

"Saya lihat ini sangat positif, karena 2025 ke depannya kita sudah lihat postur APBN dengan segala macam asumsinya. Saya rasa peluang banyak sekali, teapi tantangan juga mesti dihadapi bersama dan dunia usaha harus selalu mendampingi pemerintah," kata Anin.

Anin menuturkan, dalam pertemuan tersebut Airlangga memberikan beberapa arahan. Pertama, Kadin harus terus menjadi mitra strategis pemerintah yang efektif untuk menjalankan roda perekonomian baik dalam dan luar negeri.

Selanjutnya, Kadin juga harus menjadi wadah aspirasi bagi dunia usaha secara optimal. Anin menuturkan, Menko Perekonomian berpesan agar Kadin tidak hanya menjadi wadah bagi perusahaan besar, tetapi juga usaha menengah dan kecil, BUMN, hingga koperasi.

"Saya rasa itu masukan yang sangat bagus, apalagi Kadin itu mempunyai kaki tangan di kabupaten dan kota serta tentunya provinsi," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terpilih versi Musyawarah Umum Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie mengungkap potensi damai antara pihaknya dengan Kadin yang dipimpin oleh Ketua Umum periode 2021-2026, Arsjad Rasjid.

Pengusaha yang akrab disapa Anin ini menuturkan, dualisme kepemimpinan yang tengah terjadi di tubuh Kadin berpotensi untuk diselesaikan ke depannya. Hal tersebut mengingat sejarah Kadin yang juga sempat mengalami dualisme kepemimpinan beberapa tahun lalu.

"Satu yang menarik, saya rasa harusnya sih semuanya akan satu kembali. Kadin itu memang hanya satu dan sejarahnya juga biasalah di awal-awal, tetapi ujungnya pasti apik dan solid untuk dunia usaha," kata Anin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (25/9/2024).

Anin enggan berkomentar banyak saat ditanyai terkait apakah pihaknya telah memiliki kesepakatan damai dengan Kadin yang dipimpin oleh Arsjad Rasjid. Namun, dia mengatakan kepemimpinan Kadin yang solid merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

"Kita belum bisa bicara seperti itu [kesepakatan dengan Kadin pimpinan Arsjad Rasjid], tapi melihat sejarah tidak ada yang tidak mungkin," jelas Anin.

Adapun, pada kesempatan tersebut Anin mengunjungi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.Dalam wawancara dengan awak media setelah pertemuan itu, Anin mengatakan dirinya bertemu dengan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk mengoptimalkan komunikasi antara Kadin dengan pemerintah. Hal tersebut mengingat Kadin merupakan salah satu mitra strategis utama pemerintah yang diatur oleh undang-undang.

Anin menuturkan, dirinya dan Airlangga membahas program-program ekonomi yang harus dilaksanakan dengan baik di sisa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan yang perlu dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai Oktober mendatang.

"Saya lihat ini sangat positif, karena 2025 ke depannya kita sudah lihat postur APBN dengan segala macam asumsinya. Saya rasa peluang banyak sekali, teapi tantangan juga mesti dihadapi bersama dan dunia usaha harus selalu mendampingi pemerintah," kata Anin.

Anin menuturkan, dalam pertemuan tersebut Airlangga memberikan beberapa arahan. Pertama, Kadin harus terus menjadi mitra strategis pemerintah yang efektif untuk menjalankan roda perekonomian baik dalam dan luar negeri.

Selanjutnya, Kadin juga harus menjadi wadah aspirasi bagi dunia usaha secara optimal. Anin menuturkan, Menko Perekonomian berpesan agar Kadin tidak hanya menjadi wadah bagi perusahaan besar, tetapi juga usaha menengah dan kecil, BUMN, hingga koperasi.

"Saya rasa itu masukan yang sangat bagus, apalagi Kadin itu mempunyai kaki tangan di kabupaten dan kota serta tentunya provinsi," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anindya Bakrie menanggapi pernyataan Arsjad Rasjid yang menyebut Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 14 September 2024 ilegal. Pada Munaslub tersebut, Anindya terpilih sebagai Ketua Umum Kadin yang baru.

Anindya Bakrie mengatakan bahwa Munaslub Kadin tersebut dilaksanakan atas inisiatif dari Kadin daerah dan asosiasi.

“Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Sesuai dengan AD/ART dan kemarin sudah berjalan,” kata Anindya usai acara Saresahan bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas di Menara Kadin pada Minggu (15/9/2024).

Anindya menegakan bahwa Munaslub yang dilakukan tersebut sesuai dengan AD/ART dan dirinya mendapat amanah menjadi Ketua Umum Kadin 2024–2029.

“Tidak ada dua Kadin dari dulu dan sekarang dan tentunya ke depannya. Karena Kadin adalah satu-satunya wadah dunia usaha di dalam undang-undang,” katanya.

Anindya mengatakan sejalan dengan Pemerintahan baru pada Oktober mendatang, Kadin memikirkan bagaimana dapat mensukseskan program serta melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin. Dia berharap pemerintahan baru yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bisa sukses mencapai target Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) bahkan lebih.

“Jadi itulah fokus kami, sehingga kehadiran beliau yang saya sangat berterima kasih di hari minggu, liburan panjang, ini menjadi suatu angin segar, dan ingat bahwa KADIN itu dua hal. Pertama, bukan saja wadah dunia usaha, tapi juga mitra strategis pemerintah,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengaku akan mengambil tindakan hukum atas penyelenggaraan Munaslub 2024 yang menghasilkan Ketum Kadin Indonesia yang baru yaitu Anindya Bakrie. Arsjad menuturkan Munaslub 2024 tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku.

Pihaknya menyebut agenda tersebut tidak sah dan ilegal. "Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Dewan Pengurus Kadin saat ini sedang melakukan invetigasi dan pengkajian atas pelangagran AD/ART. Arsjad meyakini dari hasil penyelidikan ini akan terungkap bukti sah dan meyakinkan dalam bentuk surat dan dokumen terkait persiapan Munaslub yang diselenggarakan kelompok-kelompok tertentu.

Tak hanya itu, dia juga tak segan melakukan tindakan disipliner atas pihak-pihak yang menyelenggarakan Munaslub 2024 tersebut untuk memastikan Kadin tetap solid dan menjadi rumah bersama bagi pelaku usaha.

"Kami memohon dukungan pemerintah sbg pengawas sesuai UU 1/1987 dan Keppres no 18/2022 untuk memastikan kadin indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional," tuturnya.

Lebih lanjut, Arsjad bercerita bahwa semula pihaknya berencana mengadakan konferensi pers di Menara Kadin. Namun, pengurus sah Kadin Indonesia 2021-2026 dihalangi untuk masuk.

"Kami dihalangi untuk masuk oleh oknum tidak berkepentingan dengan keberlanjutan daripada kadin indonesia. Saya yakin bahwa teman-teman menunggu pernyataan sikap dari kami atas dinamika terjadi," ujarnya.