Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Musyawarah Umum Luar Biasa (Munaslub), Anindya Bakrie, meyakini organisasi Kadin akan kembali bersatu di tengah masalah dualisme kepemimpinan yang tengah terjadi.

Pengusaha yang akrab disapa Anin ini menjelaskan, Munaslub Kadin merupakan forum dan lembaga tertinggi yang diusung oleh asosiasi usaha dan juga Kadin Provinsi.

Dia mengatakan, pihak tersebut sudah membuat steering committee dan organizing commitee (SCOC) masing-masing dan hasilnya pun juga telah terlihat.

Di sisi lain, Anin menyebut peluang Kadin untuk kembali bersatu di bawah kepemimpinan yang sama masih terbuka ke depannya. Hal tersebut dapat terlihat dari sejarah Kadin yang juga sempat mengalami dualisme kepemimpinan beberapa tahun lalu.

"Ada satu yang menarik, saya rasa harusnya sih semuanya akan satu kembali. Kadin itu memang hanya satu dan sejarahnya juga biasalah di awal-awal, tetapi ujungnya pasti apik dan solid untuk dunia usaha," kata Anin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (25/9/2024).

Sementara itu, Anin tidak berkomentar banyak saat ditanyai terkait apakah pihaknya telah memiliki kesepakatan dengan Kadin yang dipimpin oleh Arsjad Rasjid. Namun, dia mengatakan kepemimpinan Kadin yang solid merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

Dia menambahkan, ketidakpuasan pihak lain terhadap gelaran Munaslub tersebut merupakan hal yang wajar dan hal itu dapat didiskusikan pada ranah-ranah yang ada.

Anin melanjutkan, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terkait kepastian hukum untuk kepengurusan Kadin versi Munaslub. Dia menyebut proses ini tidak berbeda dengan kepengurusan-kepengurusan Kadin sebelumnya.

"Fokus kita adalah bagaimana mendukung pemerintah Pak Jokowi dan pemerintahan selanjutnya. Untuk aturan hukum itu berjalan seperti biasa, tetapi kita juga sudah berkonsultasi dengan Kemenkumham soal ini," jelas Anindya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terpilih versi Musyawarah Umum Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Pengusaha yang akrab disapa Anin ini mengatakan bahwa pertemuan dengan Airlangga Hartarto dilakukan untuk mengoptimalkan komunikasi antara Kadin dengan pemerintah, mengingat Kadin merupakan salah satu mitra strategis utama pemerintah yang diatur oleh undang-undang.

Anin menuturkan, dirinya dan Airlangga membahas program-program ekonomi yang harus dilaksanakan dengan baik di sisa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan yang perlu dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai Oktober mendatang.

"Saya lihat ini sangat positif, karena 2025 ke depannya kita sudah lihat postur APBN dengan segala macam asumsinya. Saya rasa peluang banyak sekali, teapi tantangan juga mesti dihadapi bersama dan dunia usaha harus selalu mendampingi pemerintah," kata Anin setelah pertemuan tersebut di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (25/9/2024).

Anin menuturkan, dalam pertemuan tersebut Airlangga memberikan beberapa arahan. Pertama, Kadin harus terus menjadi mitra strategis pemerintah yang efektif untuk menjalankan roda perekonomian baik dalam dan luar negeri.

Selanjutnya, Kadin juga harus menjadi wadah aspirasi bagi dunia usaha secara optimal. Anin menuturkan, Menko Perekonomian berpesan agar Kadin tidak hanya menjadi wadah bagi perusahaan besar, tetapi juga usaha menengah dan kecil, BUMN, hingga koperasi.

"Saya rasa itu masukan yang sangat bagus, apalagi Kadin itu mempunyai kaki tangan di kabupaten dan kota serta tentunya provinsi," ujarnya.

Dia melanjutkan, pertemuan yang dilakukan hari ini juga membahas upaya Kadin untuk menyangga daya beli masyarakat agar konsumsi domestik tetap kuat. Selain itu, kedua pihak juga membahas partisipasi Kadin untuk mengawal program-program belanja pemerintahan.

Anin menambahkan, pertemuan tersebut juga membahas upaya dalam menjaga iklim Investasi Indonesia. Dia mengatakan, Kadin serta pihak terkait lain harus terus menjaga persepsi dunia usaha Indonesia dengan optimal untuk mengerek naik masuknya aliran dana asing atau Foreign Direct Investment (FDI)

"Kemudian, bagaimanapun dan apapun investasinya, pengolahannya harus baik, sehingga bisa memperkuat ekspor kita," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Anindya Bakrie menanggapi pernyataan Arsjad Rasjid yang menyebut Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 14 September 2024 ilegal. Pada Munaslub tersebut, Anindya terpilih sebagai Ketua Umum Kadin yang baru.

Anindya Bakrie mengatakan bahwa Munaslub Kadin tersebut dilaksanakan atas inisiatif dari Kadin daerah dan asosiasi.

“Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Sesuai dengan AD/ART dan kemarin sudah berjalan,” kata Anindya usai acara Saresahan bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas di Menara Kadin pada Minggu (15/9/2024).

Anindya menegakan bahwa Munaslub yang dilakukan tersebut sesuai dengan AD/ART dan dirinya mendapat amanah menjadi Ketua Umum Kadin 2024–2029.

“Tidak ada dua Kadin dari dulu dan sekarang dan tentunya ke depannya. Karena Kadin adalah satu-satunya wadah dunia usaha di dalam undang-undang,” katanya.

Anindya mengatakan sejalan dengan Pemerintahan baru pada Oktober mendatang, Kadin memikirkan bagaimana dapat mensukseskan program serta melanjutkan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Maruf Amin. Dia berharap pemerintahan baru yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming bisa sukses mencapai target Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (APBN) bahkan lebih.

“Jadi itulah fokus kami, sehingga kehadiran beliau yang saya sangat berterima kasih di hari minggu, liburan panjang, ini menjadi suatu angin segar, dan ingat bahwa KADIN itu dua hal. Pertama, bukan saja wadah dunia usaha, tapi juga mitra strategis pemerintah,” katanya.

Di sisi lain, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengaku akan mengambil tindakan hukum atas penyelenggaraan Munaslub 2024 yang menghasilkan Ketum Kadin Indonesia yang baru yaitu Anindya Bakrie. Arsjad menuturkan Munaslub 2024 tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku.

Pihaknya menyebut agenda tersebut tidak sah dan ilegal. "Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Dewan Pengurus Kadin saat ini sedang melakukan invetigasi dan pengkajian atas pelangagran AD/ART. Arsjad meyakini dari hasil penyelidikan ini akan terungkap bukti sah dan meyakinkan dalam bentuk surat dan dokumen terkait persiapan Munaslub yang diselenggarakan kelompok-kelompok tertentu.

Tak hanya itu, dia juga tak segan melakukan tindakan disipliner atas pihak-pihak yang menyelenggarakan Munaslub 2024 tersebut untuk memastikan Kadin tetap solid dan menjadi rumah bersama bagi pelaku usaha.

"Kami memohon dukungan pemerintah sbg pengawas sesuai UU 1/1987 dan Keppres no 18/2022 untuk memastikan kadin indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional," tuturnya.

Lebih lanjut, Arsjad bercerita bahwa semula pihaknya berencana mengadakan konferensi pers di Menara Kadin. Namun, pengurus sah Kadin Indonesia 2021-2026 dihalangi untuk masuk.

"Kami dihalangi untuk masuk oleh oknum tidak berkepentingan dengan keberlanjutan daripada kadin indonesia. Saya yakin bahwa teman-teman menunggu pernyataan sikap dari kami atas dinamika terjadi," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas tampak menghadiri acara sarahsehan yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin pada hari ini Minggu (15/9/2024).

Tidak hanya itu, hadir pula Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo serta Anindya Bakrie yang sebelumnya ditunjuk sebagai Ketua Umum Kadin yang baru pada Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin pada 14 September 2024. Mereka tampak kompak mengenakan pakaian batik.

Dalam kesempatan tersebut, Anindya mengaku di depan Menkumham untuk bekerja cepat menyesuaikan pemerintahan baru usai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin pada Munaslub 2024.

Pantauan Bisnis, tampak ramai mobil yang datang ke Menara Kadin sekitar pukul 14.40 WIB. Beberapa petugas pengamanan juga tampak berjaga di gedung 32 lantai tersebut. Beberapa pria berbatik juga meramaikan lantai 29 gedung tersebut untuk menghadiri acara sarahsehan.

Di sisi lain, agenda konferensi pers Kadin Indonesia yang akan menghadirkan Arsjad Rasjid di Menara Kadin secara tiba-tiba dipindahkan ke lokasi lain pada Minggu (15/9/2024). Arsjad Rasjid diketahui akan memberikan keterangan pers terkait dengan Munaslub Kadin 2024 yang menetapkan nama Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru.

Pihak Arsjad menilai Munaslub kadin yang digelar kemarin, Sabtu (14/9/2024) itu tidak sah lantaran melanggar ketentuan AD/ART Kadin.

Sementara, pihak Anindya Bakrie menyebut Munaslub telah mencapai kuorum sehingga keputusannya sah.

Bisnis.com, JAKARTA— Anindya Bakrie dikabarkan akan dilantik sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada hari ini Minggu (15/9/2024).

Terkait kabar tersebut Bisnis pun mencoba mengonfirmasi kepada Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas Jusman. Thomas mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut terkait hal tersebut.

“Masih menunggu informasi lebih lanjut, terutama menunggu jadwal bapak Presiden,” kata Thomas saat dihubungi Bisnis pada Minggu (15/9/2024).

Sementara itu, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memiliki jadwal untuk menghadiri pelantikan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin pada hari ini, Minggu (15/9/2024).

“Hari ini tidak ada agenda tersebut,” kata Yusuf saat dihubungi Bisnis melalui pesan teks, Minggu (15/9/2024).

Kabar dilantiknya Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin sebelumnya diungkapkan oleh Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo atau Bamsoet.

Dia menyebut Anindya Bakrie terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui Munaslub Kadin 2024.

"Besok [hari ini] kita pelantikan disini, tadi baru pengesahan, sudah sah, besok dilantik," kata Bamsoet kepada wartawan, Sabtu (14/9/2024).

Bamsoet yang juga merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu menyampaikan bahwa Anindya Bakrie akan segera dilantik di lokasi yang sama dengan Munaslub Kadin berlangsung yaitu St Regis, Jakarta pada Minggu (15/9/2024).

Menurut dia, pelaksanaan Munaslub dilakukan berdasarkan keinginan Kadin daerah, asosiasi, dan himpunan. Dia memastikan bahwa tidak ada agenda lain untuk 'melengserkan' Arsjad Rasjid selain karena keresahan daerah.

Bambang menilai terpilihnya Anindya telah sah menggeser Arsjad Rasjid. Pemilihan ini juga sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

"Jadi ini bukan soal pelanggaran, ini kebutuhan daerah-daerah yang minta untuk Munaslub. Jadi kebutuhan daerah. Bisa, dalam AD/ART dibaca aja, jadi tidak harus ada pelanggaran," ujarnya.

Bamsoet mengakui Arsjad Rasjid tidak melanggar aturan sebagaimana disebutkan sejumlah pihak terkait dengan bergabungnya Arsjad sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat Pemilu 2024.

Alih-alih pelanggaran, dia menyebut penggantian Arsjad dilakukan sebagaimana permintaan dan kebutuhan dari Kadin daerah dengan alasan situasi politik yang berubah.

“Artinya sudah ada rentetan peristiwa di mana kadin pascapilpres tidak lagi tampak dirasakan oleh daerah itu tidak mesra lagi dengan pemerintah. Itu yang dirasakan daerah," jelasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa tidak ada dualisme dalam kepengurusan Kadin saat ini. Sebab, menurut dia, Munaslub Kadin 2024 sudah sah secara kuorum dan diputuskan oleh 28 Ketua Umum Kadin Daerah, 25 asosiasi dan Anggota Luar Biasa Kadin.

Mekanisme pemilihan diatur oleh Dewan Pertimbangan yang selama ini mendapatkan masukan internal untuk mengadakan Munaslub. Menurut dia, pergantian kepemimpinan Kadin secara mendadak itu tidak ada kaitannya dengan kosolidasi politik di masa transisi pemerintahan.

“Menurut saya engga ada, kan ada perwakilan pemerintah juga dari Pak Rosan ada mewakili, karena kan dia Menteri Investasi. Saya kira gak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, ini lah tinggal tugas kita, saya sebagai senior hanya menjembatani yang tadi bisa akur kembali," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan tidak akan menghadiri pelantikan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang baru pada hari ini, Minggu (15/9/2024).

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana mengatakan bahwa Kepala Negara tidak memiliki jadwal untuk menghadiri agenda tersebut.

“Hari ini tidak ada agenda tersebut,” kata Yusuf saat dihubungi Bisnis melalui pesan teks, Minggu (15/9/2024).

Menurut catatan Bisnis, Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo menyebut pelantikan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin yang baru akan dilakukan hari ini, Minggu (15/9/2024).

Dia menuturkan bahwa Anindya Bakrie sebagai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Munaslub Kadin 2024.

"Besok kita pelantikan disini, tadi baru pengesahan, sudah sah, besok dilantik," kata Bambang kepada wartawan.

Bamsoet yang juga merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu menyampaikan bahwa Anindya akan segera dilantik di lokasi yang sama dengan Munaslub Kadin berlangsung yaitu St Regis, Jakarta pada Minggu (15/9/2024).

Menurut dia, pelaksanaan Munaslub dilakukan berdasarkan keinginan Kadin daerah, asosiasi, dan himpunan. Dia memastikan bahwa tidak ada agenda lain untuk 'melengserkan' Arsjad Rasjid selain karena keresahan daerah.

Bambang menilai terpilihnya Anindya telah sah menggeser Arsjad Rasjid. Pemilihan ini juga sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

"Jadi ini bukan soal pelanggaran, ini kebutuhan daerah-daerah yang minta untuk Munaslub. Jadi kebutuhan daerah. Bisa, dalam AD/ART dibaca aja, jadi tidak harus ada pelanggaran," ujarnya.

Bamsoet menegakui bahwa Arsjad Rasjid tidak melanggar aturan sebagaimana disebutkan sejumlah pihak terkait dengan bergabungnya Arsjad sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat Pemilu 2024.

Alih-alih pelanggaran, dia menyebut penggantian Arsjad dilakukan sebagaimana permintaan dan kebutuhan dari Kadin daerah dengan alasan situasi politik yang berubah.

"Artinya sudah ada rentetan peristiwa di mana kadin pascapilpres tidak lagi tampak dirasakan oleh daerah itu tidak mesra lagi dengan pemerintah. Itu yang dirasakan daerah," jelasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa tidak ada dualisme dalam kepengurusan Kadin saat ini. Sebab, menurut dia, Munaslub Kadin 2024 sudah sah secara kuorum dan diputuskan oleh 28 Ketua Umum Kadin Daerah, 25 asosiasi dan Anggota Luar Biasa Kadin.

Mekanisme pemilihan diatur oleh Dewan Pertimbangan yang selama ini mendapatkan masukan internal untuk mengadakan Munaslub. Menurut dia, pergantian kepemimpinan Kadin secara mendadak itu tidak ada kaitannya dengan kosolidasi politik di masa transisi pemerintahan.

"Menurut saya engga ada, kan ada perwakilan pemerintah juga dari Pak Rosan ada mewakili, karena kan dia Menteri Investasi. Saya kira gak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, ini lah tinggal tugas kita, saya sebagai senior hanya menjembatani yang tadi bisa akur kembali," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo menyebut pelantikan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin yang baru akan dilakukan hari ini, Minggu (15/9/2024).

Dia menuturkan bahwa Anindya Bakrie sebagai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Munaslub Kadin 2024.

"Besok kita pelantikan disini, tadi baru pengesahan, sudah sah, besok dilantik," kata Bambang kepada wartawan, dikutip Minggu (15/9/2024).

Bamsoet yang juga merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu menyampaikan bahwa Anindya akan segera dilantik di lokasi yang sama dengan Munaslub Kadin berlangsung yaitu St Regis, Jakarta pada Minggu (15/9/2024).

Menurut dia, pelaksanaan Munaslub dilakukan berdasarkan keinginan Kadin daerah, asosiasi, dan himpunan. Dia memastikan bahwa tidak ada agenda lain untuk 'melengserkan' Arsjad Rasjid selain karena keresahan daerah.

Bambang menilai terpilihnya Anindya telah sah menggeser Arsjad Rasjid. Pemilihan ini juga sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

"Jadi ini bukan soal pelanggaran, ini kebutuhan daerah-daerah yang minta untuk Munaslub. Jadi kebutuhan daerah. Bisa, dalam AD/ART dibaca aja, jadi tidak harus ada pelanggaran," ujarnya.

Bamsoet menegakui bahwa Arsjad Rasjid tidak melanggar aturan sebagaimana disebutkan sejumlah pihak terkait dengan bergabungnya Arsjad sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat Pemilu 2024.

Alih-alih pelanggaran, dia menyebut penggantian Arsjad dilakukan sebagaimana permintaan dan kebutuhan dari Kadin daerah dengan alasan situasi politik yang berubah.

"Artinya sudah ada rentetan peristiwa dimana kadin pascapilpres tidak lagi tampak dirasakan oleh daerah itu tidak mesra lagi dengan pemerintah. Itu yang dirasakan daerah," jelasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa tidak ada dualisme dalam kepengurusan Kadin saat ini. Sebab, menurut dia, Munaslub Kadin 2024 sudah sah secara kuorum dan diputuskan oleh 28 Ketua Umum Kadin Daerah, 25 asosiasi dan Anggota Luar Biasa Kadin.

Mekanisme pemilihan diatur oleh Dewan Pertimbangan yang selama ini mendapatkan masukan internal untuk mengadakan Munaslub. Menurut dia, pergantian kepemimpinan Kadin secara mendadak itu tidak ada kaitannya dengan kosolidasi politik di masa transisi pemerintahan.

"Menurut saya engga ada, kan ada perwakilan pemerintah juga dari Pak Rosan ada mewakili, karena kan dia Menteri Investasi. Saya kira gak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, ini lah tinggal tugas kita, saya sebagai senior hanya menjembatani yang tadi bisa akur kembali," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Arsjad Rasjid akan memberikan keterangan terkait Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024 yang mencetuskan nama Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru.

Pihak Arsjad menilai Munaslub kadin yang digelar kemarin, Sabtu (14/9/2024) itu tidak sah lantaran melanggar ketentuan AD/ART Kadin. Sementara, pihak Anindya Bakrie menyebut Munaslub telah mencapai kuorum sehingga keputusannya sah.

Dalam surat undangan yang diterima Bisnis, hari ini Arsjad Rasjid dijadwalkan memberikan keterangan pers pada hari ini, Minggu (16/9/2024) bersama Yukki Nugrahawan Hanafi selaku Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum Dan Komunikasi Kadin Indonesia. Dhaniswara K. Harjono, selaku Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM dengan/atau Kuasa Hukum Kadin Indonesia.

Bahkan, agenda yang akan digelar di Menara Kadin pukul 13.00 WIB ini juga akan menghadirkan Perwakilan Anggota Luar Biasa Kadin Indonesia dan 21 Ketua Umum Kadin Provinsi.

"Menyikapi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia pada Sabtu, 14 September 2024, di Jakarta, yang diselenggarakan dengan mengabaikan syarat dan ketentuan dalam AD/ART maupun Peraturan Organisasi Kadin Indonesia, Dewan Pengurus Kadin Indonesia menegaskan bahwa Munaslub tersebut tidak sah," bunyi undangan tersebut.

Dewan Pengurus Kadin juga menyebutkan bahwa mayoritas Kadin Provinsi juga telah menyatakan penolakannya terhadap Munaslub tersebut yang dinilai dapat mengancam keharmonisan organisasi Kadin di seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

"Sebagai satu-satunya induk organisasi dunia industri dan usaha serta mitra strategis pemerintah yang pembentukannya didasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1987 dan diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022, Kadin Indonesia mengedepankan mekanisme AD/ART yang sesuai dengan UU Kadin dan Keppres Kadin harus menjadi dasar dalam perjalanan organisasi," lanjutnya.

Sebelumnya, Dewan Pengurus Kadin Indonesia menyebut Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang diselenggarakan hari ini tidak sah atau ilegal dan melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia yang disahkan melalui Keppres No. 18/2022.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM, Dhaniswara K. Harjono mengatakan Munaslub tersebut juga tidak melalui tahapan-tahapan yang diwajibkan oleh AD/ART, seperti adanya Surat Peringatan Pertama dan Kedua sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia.

"Munaslub dinyatakan sah dan mencapai kuorum jika dihadiri lebih dari setengah (50% + 1) peserta penuh, dan keputusannya dianggap sah serta mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak," kata Dhaniswara dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).

Anindya Bakrie buka suara setelah terpilih menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berdasarkan hasil musyawarah nasional luar biasa (munaslub), Sabtu (14/9).

Ia menyatakan keinginan agar Kadin bekerja sama lebih baik dan kian terlibat sebagai mitra strategis pemerintah, baik saat pemerintahan Presiden Joko Widodo maupun pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.

"Teman-teman di Kadin provinsi dan juga kabupaten itu mempunyai jaringan yang sangat luas, sehingga kami berharap dapat juga dilibatkan," ujar Anindya di Hotel St Regis, Jakarta, Sabtu, seperti diberitakan Antara.

"Baik pemerintahan Pak Jokowi yang telah memerintah selama 10 tahun dengan baik maupun juga pemerintahan nantinya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi, sebagai mitra strategis," lanjutnya.

Anindya kemudian menjelaskan Kadin Indonesia di bawah kepemimpinannya akan menjalin kerja sama yang baik antara pemerintah dan pengusaha.

Ia mengupayakan hubungan itu supaya Indonesia dapat mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen year on year (yoy). Anindya juga berjanji akan memerhatikan berbagai lini, dari konsumsi domestik hingga program investasi.

"Tentunya, untuk mencapai 8 persen (yoy) dan kita melihat juga dari segala macam lini, baik konsumsi domestik, dan juga belanja modal pemerintah, sampai kepada program-program investasi," tuturnya.

Munaslub Kadin itu diikuti sejumlah pejabat dan pengusaha. Kegiatan ini juga dihadiri 21 pengurus provinsi dan 25 Anggota Luar Biasa (ALB).

Beberapa pejabat yang hadir dalam munaslub ini, di antaranya Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Bambang Soesatyo, Presiden Komisaris PT Blue Bird Tbk Bayu Priawan yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Munaslub Kadin 2024.

Kemudian, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Wakil Ketua Kadin Indonesia Erwin Aksa, dan Ketua Kadin Bangka Belitung Thomas.

Anindya Bakrie kemudian disebut akan dilantik menjadi Ketua Umum Kadin pada Minggu (15/9). Pelantikan itu dikonfirmasi Bambang Soesatyo yang juga hadir saat munaslub.

Namun, terpilihnya Anindya Bakrie diterpa protes dan gelombang penolakan dari dewan pengurus yang masih menjabat. Dewan pengurus menyebut munaslub itu tidak sah karena melanggar AD/ART dan mendapat penolakan 21 Kadin daerah.

Munaslub itu juga dianggap sebagai upaya untuk mendongkel kepemimpinan Arsjad Rasjid dari kursi Ketum Kadin. Ia sempat berhenti sementara karena menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

"Munaslub dinyatakan sah dan mencapai kuorum jika dihadiri lebih dari setengah (50 persen + 1) peserta penuh, dan keputusannya dianggap sah serta mengikat organisasi jika disepakati secara musyawarah atau oleh suara terbanyak," ujar Dhaniswara dalam keterangan resmi, Sabtu (14/9).

"Dengan terdapatnya 21 penolakan Kadin Daerah, maka pelaksanaan Munaslub 2024 ini adalah tidak kuorum dan ilegal," lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa Anindya Bakrie sebagai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Munaslub 2024.

Bambang yang juga merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu menilai terpilihnya Anindya telah sah menggeser Arsjad Rasjid. Pemilihan ini juga sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

"Jadi ini bukan soal pelanggaran, ini kebutuhan daerah-daerah yang minta untuk Munaslub. Jadi kebutuhan daerah. Bisa, dalam AD/ART dibaca aja, jadi tidak harus ada pelanggaran," kata Bambang kepada wartawan, Sabtu (14/9/2024).

Bamsoet menegakui bahwa Arsjad Rasjid tidak melanggar aturan sebagaimana disebutkan sejumlah pihak terkait dengan bergabungnya Arsjad sebagai Ketua Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden saat Pemilu 2024.

Alih-alih pelanggaran, dia menyebut penggantian Arsjad dilakukan sebagaimana permintaan dan kebutuhan dari Kadin daerah dengan alasan situasi politik yang berubah.

"Artinya sudah ada rentetan peristiwa dimana kadin pascapilpres tidak lagi tampak dirasakan oleh daerah itu tidak mesra lagi dengan pemerintah. Itu yang dirasakan daerah," jelasnya.

Dia juga menyebutkan bahwa tidak ada dualisme dalam kepengurusan Kadin saat ini. Sebab, menurut dia, Munaslub Kadin 2024 sudah sah secara kuorum dan diputuskan oleh 28 Ketua Umum Kadin Daerah, 25 asosiasi dan Anggota Luar Biasa Kadin.

Munaslub hari ini juga disebut Bambang tidak menyalahi aturan lantaran peserta yang hadir mencapai lebih dari 23 anggota. Mekanisme pemilihan diatur oleh Dewan Pertimbangan yang selama ini mendapatkan masukan internal untuk mengadakan Munaslub.

Namun, Bambang menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan Kadin secara mendadak itu tidak ada kaitannya dengan kosolidasi politik di masa transisi pemerintahan.

"Menurut saya engga ada, kan ada perwakilan pemerintah juga dari Pak Rosan ada mewakili, karena kan dia Menteri Investasi. Saya kira gak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, ini lah tinggal tugas kita, saya sebagai senior hanya menjembatani yang tadi bisa akur kembali," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menutukan bahwa Anindya akan segera dilantik esok hari di lokasi yang sama dengan Munaslub berlangsung yaitu St Regis, Jakarta pada Minggu (15/9/2024).

"Besok kita pelantikan disini, tadi baru pengesahan, sudah sah, besok dilantik. Ini kita hanya melaksanakan, disini kan saya hanya melaksanakan keinginan daerah maupun asosiasi dan himpunan. Jadi gak ada agenda lain, kecuali kita mau mediasiin apa yang menjadi keresahan daerah," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menghasilkan keputusan yakni mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2029.

Agenda tersebut dilaksanakan hari ini, Sabtu (14/9/2024) sore di St. Regis, Jakarta. Penyelenggaraan Munaslub Kadin 2024 tersebut tetap dilakukan meskipun mendapatkan penolakan dari Dewan Pengurus Kadin lainnya.

Usai terpilih, Anindya Bakrie mengatakan dirinya akan membawa Kadin Indonesia akan menjadi mitra strategis pemerintah. Keputusan yang dihasilkan selama Munaslub disebut menjadi upaya untuk melanggengkan hubungan baik dengan pemerintah.

"Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ini hari yang spesial bukan hanya buat saya tapi juga spesial untuk mudah-mjdahan untuk perekonomian Indonesia," kata Anindya.

Dia juga menyebut hasil Munaslub tersebut akan memperkuat Kadin sebagai mitra strategis pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Baik pemerintahan Pak Jokowi yang telah memerintah selama 10 tahun dengan baik maupun juga pemerintahan nantinya Pak Prabowo dan Mas Gibran, jadi sebagai mitra strategis," tuturnya.

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Anin itu menyebut Kadin sebagai naungan dunia usaha akan berupaya sebaik mungkin memastikan bahwa dunia usaha dapat mengarungi tantangan perekonomian yang tidak mudah pada 2025.

Ke depannya, Kadin berupaya membangun Indonesia sesuai dengan apa yang diharapkan pertumbuhan yang tinggi.

"Kita ketahui bahwa APBN akan diketuk pada 25 September jadi bagaimana supaya teman-teman kadin provinsi, asosiasi, dan seluruh dunia usaha bisa berpartisipasi utk berkontribusi bagi perekonomian Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa dinamika organisasi selalu terjadi. Dalam hal ini, polemik yang terjadi di internal Kadin dinilai akan membuat Kadin lebih teguh.

"Kepada yang sudah bersama-sama marilah kita lanjutkan, yang belum marilah bergabung," imbuhnya.

Anin menuturkan setelah ini dirinya akan segera melaporkan kepada pemerintah Jokowi dan mengikuti arahan selanjutnya. Tak hanya itu, pihaknya juga akan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto

"Intinya kami sbg mitra strategis tentu ingin bekerja sama dengan baik, teman-teman di Kadin Provinsi dan Kabupaten itu punya jaringan yang sangat luas sebingga kami berharap dapat juga dilibatkan," jelasnya.

Di sisi lain, dia menilai asosiasi pengusaha yang tergabung dalam Kadin juga memiliki substansi yang luar biasa sehingga dalam membuat rancangan 5 tahun ke depan, kebijakan-kebijakan nya dapat sesuai dengan sasaran yang diinginkan oleh dunia usaha.

"Tugas kami kerjasama dengan pemerintah yang sekarang dan terpilih, apalagi program beliau sangat-sangat progresif bertahap tentunya untuk mencapai 8% dan kita melihat dari berbagai macam lini baik konsumsi domestik, breanja modal pemeritnah, sampai kepada program investasi," pungkasnya.

Munaslub Ilegal?

Munaslub yang menghasilkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin mendapat penolakan dari puluhan Dewan Pengurus di berbagai daerah.

Sebanyak 21 pengurus Kadin Provinsi yang menolak Munaslub itu berasal dari Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.

Ketua Umum Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty mengatakan penolakan tersebut dilandasi pertimbangan bahwa Munaslub digelar tanpa mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

"Dewan Pengurus Kadin Gorontalo menyepakati tetap mendukung kepemimpinan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sampai dengan masa bakti tahun 2026," kata Muhalim dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).

Penolakan Munaslub sesuai keputusan Rapat Pleno. Pasalnya, berdasarkan AD/ART Kadin Indonesia, Kadin tidak mengenal Munaslub atau pergantian antar waktu selama Ketua Umum Terpilih tidak melanggar atau menyatakan mengundurkan diri.

Merujuk pada AD/ART Kadin Indonesia, Munaslub hanya dapat digelar apabila ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya, dan itu pun setelah diberikan dua kali peringatan tertulis yang tidak diindahkan.

Selain itu, Muhalim permintaan untuk Munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa. Maka, 21 Kadin Daerah atau mayoritas yang sudah menolak Munaslub.

Sebagai informasi, Kadin Indonesia adalah organisasi yang berfungsi sebagai wadah bagi pengusaha dan mitra strategis pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) dan ditegaskan dalam Keppres No. 18 tahun 2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia, di mana M Arsjad Rasjid PM merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia terpilih masa bakti 2021-2026.

Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2021-2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Bisnis.com, JAKARTA – Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menghasilkan keputusan yakni mengangkat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2029.

Agenda tersebut dilaksanakan hari ini, Sabtu (14/9/2024) sore di St. Regis, Jakarta. Penyelenggaraan Munaslub Kadin 2024 tersebut tetap dilakukan meskipun mendapatkan penolakan dari Dewan Pengurus Kadin lainnya.

Usai terpilih, Anindya Bakrie mengatakan dirinya akan membawa Kadin Indonesia akan menjadi mitra strategis pemerintah. Keputusan yang dihasilkan selama Munaslub disebut menjadi upaya untuk melanggengkan hubungan baik dengan pemerintah.

"Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ini hari yang spesial bukan hanya buat saya tapi juga spesial untuk mudah-mjdahan untuk perekonomian Indonesia," kata Anindya.

Dia juga menyebut hasil Munaslub tersebut akan memperkuat Kadin sebagai mitra strategis pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Baik pemerintahan Pak Jokowi yang telah memerintah selama 10 tahun dengan baik maupun juga pemerintahan nantinya Pak Prabowo dan Mas Gibran, jadi sebagai mitra strategis," tuturnya.

Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Anin itu menyebut Kadin sebagai naungan dunia usaha akan berupaya sebaik mungkin memastikan bahwa dunia usaha dapat mengarungi tantangan perekonomian yang tidak mudah pada 2025.

Ke depannya, Kadin berupaya membangun Indonesia sesuai dengan apa yang diharapkan pertumbuhan yang tinggi.

"Kita ketahui bahwa APBN akan diketuk pada 25 September jadi bagaimana supaya teman-teman kadin provinsi, asosiasi, dan seluruh dunia usaha bisa berpartisipasi utk berkontribusi bagi perekonomian Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa dinamika organisasi selalu terjadi. Dalam hal ini, polemik yang terjadi di internal Kadin dinilai akan membuat Kadin lebih teguh.

"Kepada yang sudah bersama-sama marilah kita lanjutkan, yang belum marilah bergabung," imbuhnya.

Anin menuturkan setelah ini dirinya akan segera melaporkan kepada pemerintah Jokowi dan mengikuti arahan selanjutnya. Tak hanya itu, pihaknya juga akan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto

"Intinya kami sbg mitra strategis tentu ingin bekerja sama dengan baik, teman-teman di Kadin Provinsi dan Kabupaten itu punya jaringan yang sangat luas sebingga kami berharap dapat juga dilibatkan," jelasnya.

Di sisi lain, dia menilai asosiasi pengusaha yang tergabung dalam Kadin juga memiliki substansi yang luar biasa sehingga dalam membuat rancangan 5 tahun ke depan, kebijakan-kebijakan nya dapat sesuai dengan sasaran yang diinginkan oleh dunia usaha.

"Tugas kami kerjasama dengan pemerintah yang sekarang dan terpilih, apalagi program beliau sangat-sangat progresif bertahap tentunya untuk mencapai 8% dan kita melihat dari berbagai macam lini baik konsumsi domestik, breanja modal pemeritnah, sampai kepada program investasi," pungkasnya.

Munaslub Ilegal?

Munaslub yang menghasilkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin mendapat penolakan dari puluhan Dewan Pengurus di berbagai daerah.

Sebanyak 21 pengurus Kadin Provinsi yang menolak Munaslub itu berasal dari Provinsi Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat Daya.

Ketua Umum Kadin Gorontalo Muhalim Djafar Litty mengatakan penolakan tersebut dilandasi pertimbangan bahwa Munaslub digelar tanpa mengikuti ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

"Dewan Pengurus Kadin Gorontalo menyepakati tetap mendukung kepemimpinan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia sampai dengan masa bakti tahun 2026," kata Muhalim dalam keterangan resminya, Sabtu (14/9/2024).

Penolakan Munaslub sesuai keputusan Rapat Pleno. Pasalnya, berdasarkan AD/ART Kadin Indonesia, Kadin tidak mengenal Munaslub atau pergantian antar waktu selama Ketua Umum Terpilih tidak melanggar atau menyatakan mengundurkan diri.

Merujuk pada AD/ART Kadin Indonesia, Munaslub hanya dapat digelar apabila ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya, dan itu pun setelah diberikan dua kali peringatan tertulis yang tidak diindahkan.

Selain itu, Muhalim permintaan untuk Munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa. Maka, 21 Kadin Daerah atau mayoritas yang sudah menolak Munaslub.

Sebagai informasi, Kadin Indonesia adalah organisasi yang berfungsi sebagai wadah bagi pengusaha dan mitra strategis pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) dan ditegaskan dalam Keppres No. 18 tahun 2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia, di mana M Arsjad Rasjid PM merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia terpilih masa bakti 2021-2026.

Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2021-2026 berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.