Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia buka suara usai sejumlah pelaku usaha hingga kalangan buruh mengharapkan polemik yang terjadi dalam organisasi itu bisa segera diselesaikan.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K. Harjono, menyampaikan bahwa Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 Arsjad Rasjid selalu menyatakan tegak lurus pada aturan.

“Bahwasannya dalam perjalanan ada komunikasi dan lain-lain, kita akan lihat perkembangan, tapi sampai dengan hari ini kan belum ada perkembangan ke situ,” kata Dhanis dalam konferensi pers di Menara Kadin, Rabu (25/9/2024).

Dhanis menyebut, pihaknya tidak ingin konflik ini terjadi dalam tubuh Kadin Indonesia mengingat dampaknya yang luar biasa terhadap berbagai sektor.

Apalagi, Kadin Indonesia merupakan organisasi yang berfungsi sebagai wadah bagi pengusaha dan mitra strategis pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) dan ditegaskan dalam Keppres No. 18 tahun 2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia.

Dia menuturkan, Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin yang digelar pada 14 September 2024 terjadi tanpa sepengetahuan Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Pihaknya juga tidak menerima undangan sehingga tidak hadir dalam agenda tersebut. Padahal, kata dia, agenda utama Munaslub tersebut adalah pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

“Tapi apa yang dipertanggungjawabkan, surat pun nggak ada. Jadi memang ini hal yang tidak kita kehendaki,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin Indonesia, Firlie Ganinduto, mengakui, kondisi Kadin Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.

“Kami terpaksa harus hadapi hal seperti ini,” ungkapnya.

Namun, Firlie memastikan bahwa Kadin Indonesia dibawah kepemimpinan Arsjad Rasjid tetap solid dan bekerja. Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan meluncurkan white paper arah pembangunan ekonomi lima tahun ke depan untuk mendukung pemerintahan baru dalam mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) berharap dualisme kepemimpinan Kadin dapat diselesaikan sesegera mungkin.

Ketua Inaplas, Fajar Budiono, menilai polemik itu perlu segera diselesaikan mengingat organisasi ini memiliki peran besar dalam menggerakkan industri dalam negeri.

“Ini masalah internal Kadin, semoga cepat diselesaikan secepatnya, karena Kadin harus membantu dunia industri,” kata Fajar kepada Bisnis, Selasa (17/9/2024).

Harapan serupa juga disampaikan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Presiden KSPSI, Andi Gani, khawatir hal ini dapat berdampak terhadap pembahasan upah minimum di 2025, jika persoalan di internal Kadin tidak segera diselesaikan.

“Saya sangat concern dengan Munas Kadin karena ini berkaitan dengan perhitungan upah minimum ke depan,” kata Andi usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terpilih versi Musyawarah Umum Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie mengungkap potensi damai antara pihaknya dengan Kadin yang dipimpin oleh Ketua Umum periode 2021-2026, Arsjad Rasjid.

Pengusaha yang akrab disapa Anin ini menuturkan, dualisme kepemimpinan yang tengah terjadi di tubuh Kadin berpotensi untuk diselesaikan ke depannya. Hal tersebut mengingat sejarah Kadin yang juga sempat mengalami dualisme kepemimpinan beberapa tahun lalu.

"Satu yang menarik, saya rasa harusnya sih semuanya akan satu kembali. Kadin itu memang hanya satu dan sejarahnya juga biasalah di awal-awal, tetapi ujungnya pasti apik dan solid untuk dunia usaha," kata Anin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (25/9/2024).

Anin enggan berkomentar banyak saat ditanyai terkait apakah pihaknya telah memiliki kesepakatan damai dengan Kadin yang dipimpin oleh Arsjad Rasjid. Namun, dia mengatakan kepemimpinan Kadin yang solid merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

"Kita belum bisa bicara seperti itu [kesepakatan dengan Kadin pimpinan Arsjad Rasjid], tapi melihat sejarah tidak ada yang tidak mungkin," jelas Anin.

Adapun, pada kesempatan tersebut Anin mengunjungi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.Dalam wawancara dengan awak media setelah pertemuan itu, Anin mengatakan dirinya bertemu dengan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk mengoptimalkan komunikasi antara Kadin dengan pemerintah. Hal tersebut mengingat Kadin merupakan salah satu mitra strategis utama pemerintah yang diatur oleh undang-undang.

Anin menuturkan, dirinya dan Airlangga membahas program-program ekonomi yang harus dilaksanakan dengan baik di sisa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan yang perlu dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai Oktober mendatang.

"Saya lihat ini sangat positif, karena 2025 ke depannya kita sudah lihat postur APBN dengan segala macam asumsinya. Saya rasa peluang banyak sekali, teapi tantangan juga mesti dihadapi bersama dan dunia usaha harus selalu mendampingi pemerintah," kata Anin.

Anin menuturkan, dalam pertemuan tersebut Airlangga memberikan beberapa arahan. Pertama, Kadin harus terus menjadi mitra strategis pemerintah yang efektif untuk menjalankan roda perekonomian baik dalam dan luar negeri.

Selanjutnya, Kadin juga harus menjadi wadah aspirasi bagi dunia usaha secara optimal. Anin menuturkan, Menko Perekonomian berpesan agar Kadin tidak hanya menjadi wadah bagi perusahaan besar, tetapi juga usaha menengah dan kecil, BUMN, hingga koperasi.

"Saya rasa itu masukan yang sangat bagus, apalagi Kadin itu mempunyai kaki tangan di kabupaten dan kota serta tentunya provinsi," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terpilih versi Musyawarah Umum Luar Biasa (Munaslub) Anindya Bakrie mengungkap potensi damai antara pihaknya dengan Kadin yang dipimpin oleh Ketua Umum periode 2021-2026, Arsjad Rasjid.

Pengusaha yang akrab disapa Anin ini menuturkan, dualisme kepemimpinan yang tengah terjadi di tubuh Kadin berpotensi untuk diselesaikan ke depannya. Hal tersebut mengingat sejarah Kadin yang juga sempat mengalami dualisme kepemimpinan beberapa tahun lalu.

"Satu yang menarik, saya rasa harusnya sih semuanya akan satu kembali. Kadin itu memang hanya satu dan sejarahnya juga biasalah di awal-awal, tetapi ujungnya pasti apik dan solid untuk dunia usaha," kata Anin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Rabu (25/9/2024).

Anin enggan berkomentar banyak saat ditanyai terkait apakah pihaknya telah memiliki kesepakatan damai dengan Kadin yang dipimpin oleh Arsjad Rasjid. Namun, dia mengatakan kepemimpinan Kadin yang solid merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

"Kita belum bisa bicara seperti itu [kesepakatan dengan Kadin pimpinan Arsjad Rasjid], tapi melihat sejarah tidak ada yang tidak mungkin," jelas Anin.

Adapun, pada kesempatan tersebut Anin mengunjungi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.Dalam wawancara dengan awak media setelah pertemuan itu, Anin mengatakan dirinya bertemu dengan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk mengoptimalkan komunikasi antara Kadin dengan pemerintah. Hal tersebut mengingat Kadin merupakan salah satu mitra strategis utama pemerintah yang diatur oleh undang-undang.

Anin menuturkan, dirinya dan Airlangga membahas program-program ekonomi yang harus dilaksanakan dengan baik di sisa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan yang perlu dilanjutkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai Oktober mendatang.

"Saya lihat ini sangat positif, karena 2025 ke depannya kita sudah lihat postur APBN dengan segala macam asumsinya. Saya rasa peluang banyak sekali, teapi tantangan juga mesti dihadapi bersama dan dunia usaha harus selalu mendampingi pemerintah," kata Anin.

Anin menuturkan, dalam pertemuan tersebut Airlangga memberikan beberapa arahan. Pertama, Kadin harus terus menjadi mitra strategis pemerintah yang efektif untuk menjalankan roda perekonomian baik dalam dan luar negeri.

Selanjutnya, Kadin juga harus menjadi wadah aspirasi bagi dunia usaha secara optimal. Anin menuturkan, Menko Perekonomian berpesan agar Kadin tidak hanya menjadi wadah bagi perusahaan besar, tetapi juga usaha menengah dan kecil, BUMN, hingga koperasi.

"Saya rasa itu masukan yang sangat bagus, apalagi Kadin itu mempunyai kaki tangan di kabupaten dan kota serta tentunya provinsi," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebanyak delapan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi pada Rabu (25/9/2024) melaporkan ke Mabes Polri sejumlah oknum yang hadir dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada 14 September 2024.

Delapan provinsi itu yakni Jambi, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Sulawesi Utara. Oknum-oknum itu dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

“Jadi, delapan Ketua Umum Kadin Provinsi ini telah melapor ke polisi sehubungan dengan pencatutan nama atau pemalsuan surat yang seolah mereka hadir atau mendukung pelaksanaan Munaslub,” kata Kuasa Hukum Kadin Provinsi Denny Kailimang dalam konferensi pers di Menara Kadin, Rabu (25/9/2024).

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan, Deni menuturkan bahwa 21 Kadin Provinsi tidak pernah mengajukan permintaan untuk menggelar Munaslub.

Selain itu, Kadin Provinsi juga disebut tidak pernah membuat somasi ke Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan tidak pernah melakukan rapat dewan pengurus Kadin Provinsi untuk menunjuk dua utusan datang ke Munaslub yang digelar pada 14 September 2024.

“Jadi yang kami lakukan di sini menginventarisasi semua data-data, siapa-siapa yang hadir di dalam Munaslub 14 September 2024 yang mengatasnamakan Kadin Provinsi yang tidak hadir,” tuturnya.

Adapun, pihaknya telah berkonsultasi dengan Mabes Polri pada Rabu (25/9/2024). Hasilnya, masih ada bukti-bukti yang harus dilengkapi Kadin Provinsi untuk laporan tersebut.

Ketua Umum Kadin Provinsi Maluku, MAS Latuconsina, menegaskan, 21 Kadin Provinsi tetap teguh dan tegak lurus terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk melaksanakan Munaslub, harus ada pengusulan 50%+1 dari Kadin Provinsi.

Kadin kubu Arsjad Rasjid menduga ada dokumen yang dipalsukan atas nama Kadin Provinsi jika Munaslub menganggap ada usulan dari daerah sebesar 50%+1, yang jika dikalkulasi jumlahnya menjadi 18 dari total 35 kadin Provinsi yang ada di Indonesia.

“Sehingga kami sepakat 21 Kadin Provinsi untuk meminta kuasa hukum atas nama Pak Deni untuk ambil langkah hukum yang diperlukan sehingga kita dapat tahu ternag benderang apa yang ada di balik pelaksanaan Munaslub,” tuturnya.

Untuk diketahui, Kadin Indonesia diterpa masalah dualisme usai adanya Munaslub 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin baru menggeser posisi Arsjad Rasjid.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Kadin 2021-2026 Arsjad Rasjid menyatakan akan mengambil langkah hukum atas penyelenggaraan Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin 2024-2029.

Arsjad mengatakan Munaslub Kadin tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku. Pihaknya menyebut agenda tersebut tidak sah dan ilegal.

"Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Dia menerangkan bahwa dewan Pengurus Kadin sedang melakukan invetigasi dan pengkajian atas pelanggaran AD/ART. Arsjad meyakini dari hasil penyelidikan akan terungkap bukti sah dan meyakinkan dalam bentuk surat dan dokumen terkait persiapan Munaslub yang diselenggarakan kelompok-kelompok tertentu.

Selain itu, dia juga mengaku tidak segan melakukan tindakan disipliner atas pihak-pihak yang menyelenggarakan Munaslub 2024 tersebut untuk memastikan Kadin tetap solid dan menjadi rumah bersama bagi pelaku usaha.

"Kami memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai UU 1/1987 dan Keppres no 18/2022 untuk memastikan kadin indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Konflik internal yang terjadi pada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah memicu kekhawatiran di kalangan serikat pekerja/buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, mengaku khawatir polemik ini dapat berpengaruh terhadap pembahasan upah minimum yang biasanya ditetapkan paling lambat November setiap tahunnya.

“Sedikit khawatir dengan kisruh ini. Kalau persoalan ini berlanjut, pihak pengusaha menjadi tidak fokus ketika melakukan diskusi tentang kenaikan upah,” kata Elly kepada Bisnis, Kamis (19/9/2024).

Meski selama ini yang menjadi mitra serikat buruh dalam tripartit adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan pemerintah, Elly menyebut bahwa Kadin merupakan pemilik usaha yang sebenarnya.

Oleh karena itu, selain pembahasan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2025 menjadi tidak maksimal, Elly juga khawatir polemik ini dapat berdampak luas terhadap ekonomi nasional, termasuk di sektor ketenagakerjaan dan investasi.

Di sisi lain, kalangan buruh saat ini tengah diliputi keresahan. Pasalnya, kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) tengah marak terjadi di Tanah Air, utamanya di sektor garmen dan sebagian industri perhotelan.

“Ini belum selesai. Jangan karena ada masalah Kadin jadi berdampak terhadap bisnis dan juga ketenagakerjaan seperti PHK,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kadin tengah diterpa masalah dualisme kepemimpinan usai digelarnya Munaslub 2024. Dalam Munaslub ini, posisi Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum (Ketum) Kadin Indonesia 2021-2026 diganti oleh Anindya Bakrie yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketum Kadin periode 2024-2029.

Perseteruan antara kedua kubu kian memanas. Kubu Arsjad bahkan menempuh jalur hukum lantaran penunjukkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin periode 2024-2029 tidak sah di mata hukum. Sebab, Munaslub yang digelar pada Sabtu (14/9/2024) dinilai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku,” kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) berharap agar kisruh interal yang terjadi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bisa segera diselesaikan.

Presiden KSPSI, Andi Gani mengatakan jika kisruh internal Kadin tidak kunjung tuntas, maka dikhawatirkan berdampak pada pembahasan upah minimum 2025. Pasalnya, pembahasan UMP dan UMR 2025 melibatkan kelompok buruh, Dewan Pengupahan dan Asosiasi Pengusaha Indonesia yang menjadi bagian dari Kadin.

"Saya sangat concern dengan Munas Kadin karena ini berkaitan dengan perhitungan upah minimum ke depan," kata Andi usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Sementara itu, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi untuk membahas kisruh Kadin indonesia. Andi menyatakan bahwa presiden memastikan tidak akan ikut campur masalah internal kadin.

"Presiden menegaskan tadi saat pertemuan dengan saya, Presiden tidak akan ikut campur internal Kadin," ujarnya.

Dari pertemuan itu, Andi juga mengaku yakin bahwa Kepala Negara tidak ada menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait penggantian posisi ketua umum Kadin dari Arsjad Rasjid ke Anindya Bakrie.

Penyebabnya, kata Anin, Jokowi sepenuhnya menyerahkan masalah ini kepada internal Kadin untuk diselesaikan dan tidak ingin bola panas dilempar kepadanya dengan mengeluarkan keputusan presiden.

Andi pun memastikan bahwa isu Jokowi cawe-cawe dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub Kadin tidak benar.

"Pak Jokowi tegaskan, 'Tidak ada Mas Andi. Urusan saya dengan parpol atau ada timbal balik, enggak ada. Tidak ada timbal balik apapun sehingga terjadi munas Kadin'. Presiden menegaskan ke saya langsung, enggak ada itu [cawe-cawe]," pungkas Andi.

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 yaitu Arsjad Rasjid secara tiba-tiba dilengserkan melalui Munaslub 2024 dan diganti oleh Anindya Bakrie yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029.

Namun, Arsjad menyatakan bahwa Munaslub Kadin yang digelar Sabtu (14/9/2024) lalu tidak sah atau ilegal. Dia mengatakan Munaslub Kadin tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tengah diterpa masalah dualisme kepemimpinan usai digelarnya Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum baru menggeser Arsjad Rasjid.

Perseteruan antara kedua kubu semakin memanas. Bahkan, kubu Arsjad telah menggandeng mantan Ketua Mahkaham Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva, untuk menempuh langkah hukum soal hasil Musyarawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 yang dianggap tidak sah atau ilegal.

Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kubu Ketua Umum Arsjad Rasjid menjatuhkan sanksi kepada anggota yang hadir pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin Periode 2024 – 2029.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Indonesia, Dhaniswara K Harjono, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi, pemeriksaan dan pengkajian yang memberikan petunjuk adanya pelanggaran oleh anggota kepengurusan (Dewan Usaha, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus), beberapa Ketua Umum Kadin Provinsi, dan anggota luar biasa (ALB) berdasarkan bukti-bukti yang sah.

“Klaim yang disampaikan oleh pihak penyelenggara Munaslub bahwa 28 Kadin Provinsi dan 25 ALB mendukung. Namun kami menemukan fakta bahwa hanya 13 Kadin Provinsi yang mendukung dan hanya dihadiri 10 Ketua Kadin Provinsi,” kata Dhanis dalam Konferensi Pers, Selasa (17/9/2024).

Di samping itu, Dhanis juga mengungkap bahwa hanya terdapat 23 dari total 124 Anggota Luar Biasa (ALB) yang berhak untuk hadir di dalam Munaslub Kadin.

Dengan demikian, Dhanis menyebut pihaknya telah melakukan rapat internal dan menyepakati bakal menjatuhkan sanksi kepada para anggota Kadin yang terbukti terlibat dalam pelaksanaan Munaslub ilegal tersebut.

"Atas pelanggaran-pelanggaran terhadap AD/ART dan peraturan organisasi tersebut, Dewan Pengurus Kadin telah melaksanakan rapat pengurus harian yang keputusannya menyepakati pemberian sanksi kepada mereka-mereka yang telah melakukan pelanggaran,” ujar Dhaniswara.

Dhanis menjelaskan, berdasarkan AD/ART dan peraturan organisasi, untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepengurusan, maka Dewan Pengurus Kadin Indonesia melalui keputusan Rapat Pengurus Harian dapat menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap dari jabatan dan pemberhentian sebagai anggota Kadin tanpa surat peringatan terlebih dahulu.

Sementara itu, untuk Ketua Umum Kadin Provinsi yang melakukan pelanggaran, Dewan Pengurus Kadin Indonesia sesuai kewenangannya dapat memberikan sanksi berupa pencabutan Kartu Tanda Anggota Biasa (KTA-B).

Begitu juga dengan ALB yang terlibat Munaslub, dapat dikenai sanksi pencabutan Kartu Tanda Anggota Luar Biasa (KTA-ALB).

“Jadi, sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi, dalam keadaan genting, Dewan Pengurus dapat mencabut keanggotaan Ketua Umum Kadin Provinsi maupun Anggota Luar Biasa,” tegas Dhanis.

Terakhir, Dhanis menegaskan bahwa Dewan Pengurus telah melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai permohonan kepada pemerintah selaku Pengawas Kadin Indonesia untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan sesuai UU nomor 1 tahun 1987 dan Keppres nomor 18 tahun 2022.

Dewan Pengurus juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang berisi permohonan audiensi dan penundaan proses pembuatan Keppres baru tentang Kadin Indonesia.

Kuasa Hukum Kadin kubu Arsjad Rasjid, Hamdan Zoelva meminta Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Supratman Andi Agtas agar tidak mengesahkan kepengurusan Kadin hasil Munaslub yang digelar pada Sabtu (14/9/2024).

Hamdan menegaskan dirinya telah bersurat ke Kemenkumham untuk meminta agar pemerintah menolak pengesahan hasil Munaslub yang diklaim tidak sah secara hukum lantaran dijalankan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.

“Yang pertama kami secara resmi meminta pada Menkumham kalau ada permohonan pengesahan kepengurusan baru dari hasil Munaslub yang tak sah. Saya minta ditolak dan tak diproses,” kata Hamdan dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (17/9/2024).

Hamdan mengaku pihaknya juga telah melampirkan sejumlah bukti yang menegaskan Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024 -2029 tersebut dilakukan secara ilegal.

Atas dasar hal itu, Menkumham Supratman Andi Agtas diharapkan dapat mengindahkan surat permohonan yang dilayangkan oleh Kadin kubu Anindya Bakrie.

“Karena saya yakin Kemenkumham mengerti kasus persoalan ini, kita cepat-cepat menyiapkan informasi pada Kemenkumham dengan dokumen pendukung yang ada bahwa hasil Munaslub ini ilegal dan tak ada alasan untuk mendaftarkan dan mengesahkan hasil Munaslub,” ujarnya.

Di samping itu, Hamdan juga menyebut bahwa terdapat sebanyak 21 Kadin provinsi yang menyampaikan penolakan terhadap penyelenggaraan Munaslub yang digelar pada Sabtu (14/9/2024).

Dengan demikian, berdasarkan dalam Pasal 18 AD/ART Kadin Indonesia pelaksanaan Munaslub yang menunjuk Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin 2024 – 2029 dianggap tidak sah.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) berharap dualisme kepemimpinan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dapat diselesaikan sesegera mungkin.

Ketua Inaplas, Fajar Budiono menjelaskan, penyelesaian itu perlu dilakukan segera lantaran Kadin memiliki peran besar dalam menggerakkan industri dalam negeri.

“Ini masalah internal Kadin, semoga cepat diselesaikan secepatnya, karena Kadin harus membantu dunia industri,” kata Fajar kepada Bisnis, Selasa (17/9/2024).

Tak banyak hal yang dikomentari Fajar mengenai perpecahan kubu di Kadin tersebut. Dirinya hanya berharap siapapun pemimpin Kadin ke depan dapat segera menyelesaikan persoalan yang dirasakan oleh para pelaku usaha.

Salah satunya yakni mengenai penyelesaian tren banjir impor barang jadi khususnya dari China yang menggerus potensi harga jual produk dalam negeri.

“Ke depan Kadin harus membantu dunia industri karena saat ini Kadin belum banyak membantu khususnya banjir impor barang jadi dari China,” ujarnya.

Untuk diketahui sebelumnya, kepengurusan Kadin memanas usai terbelah dua kubu usai adanya musyawarah nasional luar biasa atau Munaslub Kadin dengan hasil Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kadin baru menggantikan Arsjad Rasjid.

Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi, HM Zulkarnain Arief mengatakan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dia melihat kinerja Kadin di bawah kepemimpinan Arsjad tidak pada substansi yang semestinya.

Zulkarnain menyoroti Arsjad Rasjid yang sempat menjadi Ketua Tim Pemenangan Paslon pada Pilpres 2024. Menurut dia, hal tersebut sangat berisiko dan melanggar norma dan netralitas Kadin.

"Mulai saat ini seluruh Kadin di daerah pun tidak boleh menjadi calon atau ketua daripada calon-calon bupati, gubernur, dan wali kota. Itu sama sekali melanggar. Arsjad ini telah melakukan pelanggaran yang sangat vital," jelasnya di Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Sementara itu, Arsjad mengatakan Munaslub Kadin tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku. Pihaknya menyebut agenda tersebut tidak sah dan ilegal.

"Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Dualisme kepemimpinan dalam organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia disebut dapat berujung pada perlambatan iklim bisnis dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan Kadin seharusnya menjadi wadah yang mewakili kepentingan pelaku usaha. Namun, dia melihat seringkali Kadin dapat mengakses pengambilan keputusan dalam pemerintahan.

"Pada kenyataannya, seringkali kan Kadin memang diasosiasikan bukan hanya sebagai kumpulan para pengusaha, tapi yang memiliki juga akses terhadap pengambilan keputusan di pemerintahan, pengambilan keputusan politik, dekat dengan orang-orang politik juga," kata Faisal kepada Bisnis, Selasa (17/9/2024).

Dalam hal ini, Faisal juga menyebut kisruh Kadin indonesia merupakan konflik kepentingan antara pebisnis dan pengambil keputusan, yakni pemerintah. Kondisi ini disebut tidak baik untuk demokrasi dan perekonomian nasional.

"Jadinya tidak jelas batas antara kepentingan pelaku usaha dan pengambil keputusan politik, padahal itu dibutuhkan penyeimbang antara kedua kepentingan besar tersebut," tuturnya.

Dia menyontohkan negara-negara Asia Timur yang sukses membangun ekonomi karena adanya keselarasan antara pelaku usaha dan pemerintah, tapi tetap memberi batasan jelas terhadap kepentingan masing-masing.

Sementara, Faisal menyoroti di Indonesia seringkali batasan-batasan tersebut menjadi blur atau kabur. Sebab, ada kepentingan politik di satu sisi sebagai pebisnis, dan di sisi lain juga mempengaruhi pengambilan keputusan.

"Ini tentu saja tidak baik ya, sehingga itu sebabnya makanya Kunio Yoshihara menggambarkan bahwa sistem politik di Indonesia atau kapitalisme, sistem ekonomi yang dijalankan di Indonesia itu adalah sistem ekonomi yang kapitalisme, tapi ersatz capitalisme," jelasnya.

Untuk diketahui, ersatz capitalisme menggambarkan kondisi batas-batas antara pelaku usaha dengan pengambil bisnis yang tidak jelas, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi, karena terdapat konflik kepentingan.

Tak hanya itu, seringkali pengambilan keputusan juga dipengaruhi oleh kepentingan bisnis, dan kepentingan bisnis oleh asosiasi tertentu juga tidak murni merepresentasikan kepentingan para pelaku usaha pada umumnya.

"Ini yang semestinya menjadi catatan untuk diperbaiki ke depan siapapun pemimpin Kadin berikutnya, karena jika itu masih terjadi sampai dengan saat sekarang, akan mengurangi kepercayaan para pelaku usaha dan pelaku pasar terhadap institusi Kadin," terangnya.

Di sisi lain, bagi pengambilan keputusan politik atau pemerintah juga tidak ada penyeimbang dari asosiasi bisnis lainnya, karena Kadin merupakan organisasi pelaku usaha terbesar di Indonesia.

"Jadi sayang kalau kemudian organisasi bisnis yang terbesar ini tidak secara maksimal menyuarakan kepentingan para pelaku usaha begitu," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 yaitu Arsjad Rasjid secara tiba-tiba dilengserkan melalui Munaslub 2024 dan diganti oleh Anindya Bakrie yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029.

Namun, Arsjad menyatakan bahwa Munaslub Kadin yang digelar Sabtu (14/9/2024) lalu tidak sah atau ilegal. Dia mengatakan Munaslub Kadin tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku.

Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai dualisme dalam kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bakal membawa dampak negatif terhadap iklim bisnis.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti mengatakan kekompakan pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin sangat penting dalam memajukan perekonomian nasional. Pasalnya, kekompakan di kalangan pengusaha diperlukan demi menjaga iklim bisnis, daya beli dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Menurut saya memang seharusnya [para pengusaha] satu suara, karena kondisi ekonomi saat ini sedang mengalami daya beli yang melemah. Sehingga asosiasi pengusaha seharusnya bahu membahu untuk bisa keluar krisis," kata Esther kepada Bisnis, Selasa (17/9/2024).

Di sisi lain, Esther mengimbau agar pemerintah segera turun tangan mengatasi polemik di tubuh Kadin Indonesia. Salah satu caranya dengan mengeluarkan regulasi yang jelas dan adil bagi setiap pelaku usaha.

Pasalnya, Esther menilai pecahnya suara para pelaku usaha tak lain dipantik oleh adanya ketimpangan fasilitas yang didapat oleh setiap pengusaha.

"Kan masalahnya ada yang mendapat fasilitas dan ada yang tidak dapat fasilitas, sehingga pasti ada yang pro dan kontra. Akan sulit untuk solid jika begitu, policy pemerintah harus berlaku sama, semua pengusaha mendapat kesempatan yang sama," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Anindya Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024-2029 menggeser posisi Arsjad Rasjid yang saat ini masih menjabat sebagai Ketum Kadin. Pemilihan Anindya Bakrie dilakukan dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar pada Sabtu (14/9/2034).

"Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa ini hari yang spesial bukan hanya buat saya, tapi juga spesial untuk perekonomian Indonesia," kata Anindya.

Dia juga menyebut hasil Munaslub tersebut akan memperkuat Kadin sebagai mitra strategis pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Anindyamenyatakan bahwa Munaslub Kadin pada Sabtu (14/9/2024) dilaksanakan atas inisiatif dari Kadin daerah dan asosiasi.

“Jadi merekalah yang membuat panitia untuk menentukan kuorum, jalannya persidangan, dan hasilnya. Sesuai dengan AD/ART dan kemarin sudah berjalan,” kata Anindya usai acara Saresahan bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas di Menara Kadin pada Minggu (15/9/2024).

Anindya menegaskan bahwa Munaslub yang dilakukan tersebut sesuai dengan AD/ART dan dirinya mendapat amanah menjadi Ketua Umum Kadin 2024–2029.

“Tidak ada dua Kadin dari dulu dan sekarang dan tentunya ke depannya. Karena Kadin adalah satu-satunya wadah dunia usaha di dalam undang-undang,” katanya.

Sementara itu, Arsjad Rasjid menyatakan bahwa Munaslub Kadin yang digelar Sabtu (14/9/2024) lalu tidak sah atau ilegal. Dia mengatakan Munaslub Kadin tersebut tidak sesuai dengan dasar hukum dan aturan organisasi yang berlaku.

"Selanjutnya kami akan mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi dan menegakkan aturan hukum yang berlaku," kata Arsjad dalam konferensi pers di JS Luwansa, Minggu (15/9/2024).

Arsjad pun mengaku telah menyurati Presiden Jokowi terkait dengan polemik Munaslub Kadin 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketum Kadin yang baru.

“Kami sudah menyurati Presiden Jokowi, surat sudah saya tandatangani,” ujar Arsjad.

Arsjad menambahkan, dalam keorganisasian Kadin, pemerintah adalah pengawas sebagaimana UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022. Oleh karena itu, pihaknya memohon bantuan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kisruh yang terjadi.

“Keluarga besar Kadin Indonesia memohon dukungan pemerintah sebagai pengawas sesuai dengan UU No 1 Tahun 1987 dan Keppres No 18 Tahun 2022 untuk memastikan Kadin Indonesia tetap berjalan sesuai kepentingan nasional dan AD/ART yang sudah ditetapkan,” ujarnya.