Penggunaan kendaraan listrik semakin diminati di Indonesia. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pembiayaan kendaraan listrik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan kendaraan listrik per Agustus 2024 mencapai Rp 29,07 triliun atau sebesar 5,53% dari total piutang pembiayaan. Ke depan kredit kendaraan listrik diperkirakan akan semakin meningkat.

Demikian dikatakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman.

"Dengan melihat perkembangan tersebut serta dukungan pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik, pembiayaan kendaraan listrik ke depan diperkirakan akan terus meningkat dan dapat berkontribusi dalam mendorong percepatan terbentuknya ekosistem green financing di Indonesia," kata dia dalam keterangannya, dikutip Kamis (7/11/2024).

Sementara piutang pembiayaan pokok kendaraan bermotor per September 2024 mengalami peningkatan sebesar 9,93% yoy menjadi Rp 408,72 triliun. Hal ini menunjukkan penyaluran pembiayaan masih tetap tumbuh positif di tengah penurunan penjualan kendaraan bermotor.

"Untuk lebih mengembangkan industri perusahaan pembiayaan, OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028 yang dapat menjadi panduan arah pengembangan dan penguatan industri ke depan," pungkasnya.

Saksikan juga video: OJK Blokir 6.000 Akun yang Terlibat Judi Online

[Gambas:Video 20detik]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat laba Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau pinjaman online (pinjol) semakin meningkat. Sampai September 2024, laba pinjol tercatat tembus Rp 806,05 miliar.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman. Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan laba Agustus 2024 yang mencapai Rp 656,80 miliar.

"Per September 2024, laba industri LPBBTI meningkat sebesar 66,15% yoy menjadi Rp 806,05 miliar. Peningkatan laba ini antara lain karena adanya peningkatan pendapatan operasional," terang dia dalam keterangannya, dikutip Kamis (7/11/2024).

Sementara jumlah pinjaman dari pinjol sendiri juga tercatat meningkat. OJK mencatat sampai September 2024, outstanding pendanaan industri LPBBTI meningkat 33,73% secara tahun ke tahun menjadi sebesar Rp 74,48 triliun.

"Dengan pendanaan yang diberikan oleh Lender institusi adalah sebesar 89,98%, sementara Lender perorangan sebesar 10,02%," lanjut Agusman.

Agusman mengatakan pertumbuhan tersebut menunjukkan peningkatan partisipasi dari para Lender terhadap industri LPBBTI.

"OJK terus akan mendorong pengembangan dan penguatan terhadap industri LPBBTI ke depan agar lebih berintegritas dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan tidak ada penambahan impor baru untuk beras tahun ini. Dia menjelaskan kuota impor yang tengah diselesaikan pemerintah 3,6 juta ton.

Dari jumlah itu, tersisa 1 juta ton yang masih akan masuk. Zulhas mengatakan, Bulog baru menyelesaikan 150 ribu ton dari sisa 1 juta ton, artinya tersisa 850 ribu ton.

"Tentu akan dikejar tahun ini selesai. Kalau sudah masuk semua stok kita akan lebih banyak. Jadi lebih siap, saya kira di bawah Pak Dirut ini stok yang terbaik," kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk memiliki stok pada akhir tahun sebesar 2 juta ton. Untuk itu, dia mendorong agar sisa impor 850 ribu ton harus masuk tahun ini.

"(Sisa impor) 1 juta (ton), 150 ribu (ton) sudah masuk, tinggal 850 ribu (ton). Kemarin biar cepat mau G to G dengan India. Tetapi nggak bisa, India maunya B to B. Itu dari 3,6 juta ton, kurang 1 juta, yang 150 ribu sudah masuk, tinggal 850 ribu," terangnya.

Untuk stok CBP saat ini di Perum Bulog sebanyak 1,6 juta ton. Zulhas mengatakan, pemerintah menargetkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) harus mencapai 2 juta ton.

"Sekurang-kurangnya stok kita akhir tahun 2 juta. Di sini (Gudang Banten-Jakarta) 140 ribu ton sedangkan Bulog punya 1.508 gudang, dengan kapasitas 4 juta. Jadi stok beras aman dan cukup. Masyarakat tidak usah khawatir, beras cukup. Apa lagi program sawah baru intensifikasi," pungkasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia naik signifikan. Menurut data OJK dari Januari-September 2024 nilainya mencapai Rp 426,69 triliun, tumbuh 351,97% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Demikian kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (1/11/2024).

"Nilai transaksi domestik peningkatan signifikan 2024 ini, yaitu total mencapai Rp 426,69 triliun, tercatat meningkat 351,97% secara year on year," kata Hasan.

Sementara transaksi kripto khusus September 2024 disebut mengalami perlambatan. Angkanya Rp 33,67 triliun atau turun 31,17%.

"Seiring dengan dinamika global kelihatannya transaksi kripto mengalami penurunan," terangnya.

Peningkatan nilai itu juga dibarengi dengan jumlah investor kripto yang meningkat. Jumlahnya mencapai 21,27 juta investor per September 2024.

"Per September 2024 jumlah total investor mengalami peningkatan dengan tercatat total 21,27 juta investor, dibandingkan bulan Agustus 20,9 juta investor," pungkasnya.

Lihat Video: Edisi #50: Mengulik Rahasia Polyglot Fasih Berbahasa, sampai Apa Kabar Crypto di 2023?

[Gambas:Video 20detik]

Produksi beras dalam negeri pada akhir 2024 dan awal 2025 diperkirakan menurun. Untuk menjaga ketahanan pangan sampai awal tahun 2025, pemerintah membuka opsi impor beras 1 juta ton.

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan produksi beras pada akhir tahun akan mengalami penurunan. Seperti pada produksi Oktober 2024, diprediksi 2,48 juta ton atau lebih rendah dari kebutuhan sebulan 2,58 juta ton.

Kemudian, November diprediksi produksi hanya 1,73 juta ton atau kurang 950 ribu dari kebutuhan 2,5 juta ton, dan Desember 1,19 juta ton atau kurang 1,4 juta ton dari konsumsi 2,5 juta ton.

Menanggapi itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut memang ada opsi impor 1 juta ton beras untuk cadangan pangan pemerintah. Namun, langkah itu diakui akan tidak mudah dilakukan.

"Ya memang kita terutang, harusnya kan kita impor 1 juta lagi. Tapi tadi baru dapet laporan, prosesnya harus business-to-business karena India ini pernah melarang, setelah dilarang itu kalau dia G2G, harus persidang parlemen, rumit lagi," kata Zulhas ditemui di Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Namun, Zulhas mengatakan impor itu masih sebuah opsi. Pemerintah masih akan melihat bagaimana produksi beras akhir dan awal 2025.

"Kalau kurang pun tahun depan, kita lihat, mungkin bisa kurang sedikit atau bisa tidak. Karena pak Mentan kan sudah habis-habisan nih, sudah hampir 100 ribu yang sudah sawah bisa ditanami," jelasnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi mengatakan opsi tambahan impor 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah. Karena prediksi BPS produksi beras pada Desember 2024-Februari 2024 di bawah angka kebutuhan konsumsi.

"Sambil kita juga memperkuat produksi dalam negeri, itu memang ada tambahan 1 juta ton (impor). Satu juta ton itu tentunya melihat neraca produksi kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya bisa melewati Februari," terangnya.

Arief menegaskan pemerintah akan tetap menggenjot produksi dalam negeri. Tetapi di sisi lain, diakui memang produksi di akhir dan awal tahun biasanya di bawah jumlah konsumsi.

Dia juga menegaskan tambahan impor 1 juta ton itu belum didatangkan tahun ini. Karena saat ini pemerintah masih menyelesaikan importasi 3,6 juta ton.

Adapun kuota impor beras pemerintah tahun ini mencapai 3,6 juta ton. Realisasinya baru 2,4 juta ton dan akan masuk lagi sekitar 1,2 juta ton lagi sampai akhir 2024.

"Pokoknya kita doakan produksi dalam negeri, untuk memenuhi kebutuhan," pungkasnya.

Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato perdananya di MPR RI menyebut Indonesia mendapatkan karunia Tuhan dengan keberlimpahan Sumber Daya Alam.

Prabowo mengatakan tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk sumber energi dan bahan bakar alternatif.

Pimpinan MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyebut pidato Prabowo merupakan bentuk dukungan sekaligus arah kebijakan pemerintah untuk pengembangan energi terbarukan.

"Pesan Pak Prabowo jelas dan tegas bahwa harus ada upaya memanfaatkan keberlimpahan sumber daya alam di Indonesia untuk pengembangan sumber energi terbarukan dan bahan bakar alternatif. Pesan di pidato perdana ini menegaskan keseriusan Indonesia untuk melakukan transisi energi menuju energi terbarukan," jelas Eddy, dalam keterangannya, Minggu (20/10/2024).

Menurut Eddy, pesan Presiden Prabowo selaras dengan tren global tentang keberlanjutan (sustainability) dengan memanfaatkan energi terbarukan sehingga diharapkan bisa mendapat respons positif dari dunia internasional. Akselerasi menuju energi terbarukan menjadi tren global karena masing-masing negara termasuk Indonesia terus berupaya mencapai target Net Zero Emissions (NZE).

"Pidato Presiden Prabowo ini merupakan pesan penting bahwa Indonesia terus berupaya mencapai target NZE pada 2060 mendatang," kata Wakil Ketua Umum PAN itu.

Eddy menyampaikan Pimpinan MPR RI akan terus mendorong percepatan transisi energi sebagai target Sustainable Development Goals (SDGs) antara lain kebijakan energi bersih, aksi iklim dan mewujudkan Kota dan Komunitas berkelanjutan.

"Isu lingkungan, energi bersih dan hak warga negara yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan udara bersih akan terus kami dorong selaku Pimpinan MPR RI sebagai bagian dari upaya Indonesia mencapai target-target SDGs," pungkasnya.

Video: Ketua MPR Bicara Persiapan Gladi Pelantikan Prabowo-Gibran

Video: Ketua MPR Bicara Persiapan Gladi Pelantikan Prabowo-Gibran

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yakin target Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia swasembada pangan dalam empat tahun dapat tercapai. Dengan begitu, Indonesia tidak bergantung pada impor pangan.

"Kalau target beliau 4 tahun, kami yakin. Sangat yakin, bahwa itu bisa dicapai," kata Amran ditemui di Kementerian Pertanian, Kamis (17/10/2024).

Amran mengatakan sebelumnya saat dia memimpi Kementan pada periode 2014 sampai 2019, Indonesian disebut telah swasembada beras. Dengan capaian itu Indonesia pun bisa mendapatkan penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization).

"Dulu kita swasembada, itu 3 tahun dan itu 4 kali. Kita mendapatkan penghargaan dari FAO. Jadi penghargaan food security terbaik dunia. Itu kebanggaan kita semua, dan itu bagian dari kerja keras teman-teman," jelasnya.

Ke depan, Amran menargetkan Indonesia bisa kembali swasembada beras dan jagung. Sebanyak dua komoditas itu yang menjadi prioritas.

"Beras terutama, nomor 1. Kemudian jagung, satu-satu kita beresin. Yang paling penting adalah pangan. Pangan paling penting, paling utama beras. Kalau ini tidak ada, bisa bermasalah negeri ini. Itu sangat penting," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto berjanji membawa Indonesia mencapai swasembada pangan. Ia yakin target tersebut bisa dicapai empat tahun setelah dia dilantik pada 20 Oktober 2024.

"Saudara-saudara, tidak ada pilihan. Kita harus swasembada pangan dan saya yakin dan percaya kita akan swasembada pangan paling lambat empat tahun setelah saya menerima mandat 20 Oktober," katanya dalam acara Investor Daily Summit 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Swasembada pangan adalah upaya agar Indonesia tidak ketergantungan impor. Pasalnya, Indonesia akan kesulitan jika masih ketergantungan impor pangan dan dunia mengalami krisis.

"Dari awal saya ingatkan bahwa kalo kita ketergantungan impor, kalau terjadi krisis bagaimana? Ternyata terjadi krisis Covid. Negara-negara eksportir pangan hentikan ekspornya. India, Vietnam, Thailand, Kamboja," ujarnya.

Simak Video Prabowo: Saya Bertekad untuk Swasembada Pangan

[Gambas:Video 20detik]

Bank Indonesia (BI) mengungkap alasan mengapa mempertahankan suku bunga acuan 6%. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan memang ada peluang untuk penurunan itu, tetapi saat ini BI ingin fokus untuk stabilitas nilai tukar rupiah.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi perhatian karena saat ini dunia dihadapi ketegangan geopolitik yang meningkat.

"Untuk bulan ini karena ketidakpastian, kami fokus dulu stabilisasi nilai tukar rupiah dari sisi moneter," kata dia dalam konferensi pers, di Gedung BI, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Meski begitu, BI masih meyakini nilai tukar rupiah akan menguat. Sebelumnya, nilai tukar rupiah telah menguat sebelum ketegangan geopolitik di Timur Tengah meningkat.

"Bulan lalu kita alhamdulillah nilai tukar sebelum ketegangan geopolitik Rp 15.150 kan? Arahnya nanti tentu saja masih meyakini mengarah stabil, cenderung menguat," ucapnya.

Perekonomian global diperkirakan cenderung melambat akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Ekonomi global diprediksi hanya tumbuh 3,2% tahun ini.

"Ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah mendorong meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.Di bidang ekonomi, pertumbuhan duniapada 2024 diprakirakan tumbuh sebesar 3,2% dengan kecenderungan yang melambat," pungkasnya.

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan 6%. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya akan mencermati ruang penurunan suku bunga dalam jangka pendek ini.

"Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan dengan tetap memperhatikan prospek inflasi, nilai tukar rupiah, dan pertumbuhan ekonomi," kata dia dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Saat ini, perhatian BI dalam jangka pendek juga fokus pada stabilitas nilai tukar rupiah karena meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Perry menyebut ketegangan geopolitik di Timur Tengah mendorong meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

"Di bidang ekonomi, pertumbuhan dunia pada 2024 diprakirakan tumbuh sebesar 3,2% dengan kecenderungan yang melambat. Inflasi global dalam tren penurunan sehingga mendorong konvergensi pelonggaran kebijakan moneter, khususnya di negara maju," pungkasnya.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah membubarkan 82.000 koperasi sepanjang 2014 sampai 2019. Deputi Bidang Perkoperasian KemenkopUKM Ahmad Zabadi mengatakan pada 2014 koperasi aktif yang tercatat sebanyak 209.000.

"Sekarang 130.119 unit koperasi aktif. Artinya dari sisi jumlah entitas terjadi penurunan karena memang pada tahap periode 2014-2019 kita melalukan pembubaran 82.000 koperasi," kata Ahmad dalam konferensi pers, di Kantor KemenkopUKM, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Setelah pembubaran, jumlah koperasi aktif hingga 2019 tinggal 127.000. Kemudian terjadi kenaikan jumlah koperasi hingga 2024 mencapai 130.119.

"Yang tidak aktif sudah kita bubarkan pada 2019-2024 sehingga jumlah koperasi 127.000. Hari ini tinggal 130.000. Artinya jumlah koperasi lima tahun terakhir terjadi peningkatan," jelasnya.

Menurut Ahmad, selama KemenkopUKM membubarkan koperasi puluhan ribu itu, tidak ada yang protes.

"Artinya yang dibubarkan benar-benar mati. Pada waktu itu, koperasi tercatat tidak berbadan hukum, sebagai koperasi tidak pernah dilakukan verifikasi terhadap yang masih aktif atau tidak aktif," pungkasnya.