Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 70 Tahun 2024 terkait kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk keramik impor asal China.

Kehadiran beleid ini dipandang sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam melindungi industri keramik nasional dari tindakan kecurangan perdagangan berupa dumping keramik impor asal Negeri Tirai Bambu.

BMAD ini dikenakan terhadap impor produk ubin keramik dari China yang termasuk dalam pos tarif 6907.21.24, 6907.21.91, 6907.21.92, 6907.21.93, 6907.21.94, 6907.22.91, 6907.22.92, 6907.22.93, 6907.22.94, 6907.40.91, dan 6907.40.92.

Kementerian Keuangan pun mengenakan BMAD kepada 32 perusahaan keramik China dengan tarif yang berbeda-beda. Kebijakan baru ini berlaku mulai 14 Oktober 2024 hingga lima tahun mendatang.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto tetap merespons positif kendati besaran BMAD yang ditetapkan pemerintah hanya berkisar 35% sampai 50%-an. Asaki sempat berharap tarif BMAD Indonesia bisa menyerupai negara-negara lain seperti Meksiko dan Amerika Serikat yang mencapai di atas 100%.

Pemberlakuan BMAD diyakini akan menjadi awal kebangkitan industri keramik nasional yang telah terpuruk berat hampir 10 tahun terakhir akibat praktik dumping, sehingga berujung pada penghentian produksi sejumlah pabrik keramik di dalam negeri.

"Kami tentu berharap perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau Safeguard juga bisa tepat waktu pada bulan November mendatang. Perpanjangan ini sangat dibutuhkan untuk melengkapi persentase tarif BMAD yang kurang maksimal,” ungkap Edy dalam keterangan resmi, Rabu (16/10).

Dengan adanya BMAD atas impor keramik China dan dukungan melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 36 Tahun 2024 tentang SNI Wajib, maka ada potensi tingkat utilisasi produksi keramik nasional dapat beranjak dari level 63% menjadi ke kisaran 67%--68% pada akhir 2024.

Asaki juga memasang target tingkat utilisasi produksi keramik nasional sebesar 80% pada 2025 dan 90% pada 2026 nanti.

Indonesia pun memiliki potensi besar di industri keramik. Ini mengingat kapasitas produksi terpasang industri keramik nasional mencapai 675 juta meter persegi per tahun, atau peringkat keempat setelah China, India, dan Brazil. Sayangnya, kapasitas produksi aktual keramik nasional masih tertinggal dan hanya menempati posisi delapan dunia.

“Asaki menargetkan pada 2025 bisa masuk sebagai Top 5 Manufacturing Countries versi Ceramic World Review,” kata Edy.

Selain itu, Asaki juga berharap industri keramik dapat menjadi tuan rumah yang baik di negeri sendiri dengan mendukung program pemerintahan baru Prabowo-Gibran berupa pembangunan rumah rakyat sebanyak 3 juta unit.

Program ini tentu membutuhkan pasokan bahan-bahan bangunan seperti ubin keramik, genteng keramik, dan sanitary ware yang diproduksi oleh anggota-anggota Asaki.

Lebih lanjut, kehadiran kebijakan BMAD, SNI Wajib, dan BMTP dipercaya akan menarik investasi-investasi baru, baik dari dalam maupun luar negeri, termasuk investor China. Asaki jelas siap menyambut para pemain baru yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Kami ingin bersaing secara adil. Kita adu efisiensi dan inovasi. Kami yakin para pemain lokal tidak akan kalah bersaing,” terang dia.

Potensi untuk ekspansi di pasar keramik masih terbuka lebar, mengingat tingkat konsumsi keramik per kapita Indonesia masih di bawah rata-rata konsumsi keramik dunia per kapita yang berada di level 2,5 m2/kepala. Indonesia juga masih kalah dengan Malaysia dan Thailand yang rata-rata konsumsi keramiknya sudah di atas 3 m2/kepala. Begitu juga dengan Vietnam dan China yang sudah di atas 5 m2/kepala.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mendukung langkah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang hendak menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi yang di dalamnya turut mengatur lebih lanjut kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Diharapkan nantinya implementasi HGBT di lapangan akan lebih lancar dan memberi kepastian bagi industri penerima HGBT untuk mendapat pasokan gas sesuai dengan volume yang dibutuhkan.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, implementasi HGBT selama ini tidak bisa dimanfaatkan optimal bagi industri keramik nasional untuk meningkatkan daya saingnya.

Hal ini disebabkan adanya hambatan penyerapan HGBT seiring penerapan Alokasi Gas untuk Industri Tertentu (AGIT) oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dengan alasan kendala pasokan gas.

"Asaki sangat menyayangkan karena sejak diberlakukan HGBT pada 2021 sampai sekarang industri penerima HGBT di Jawa bagian Timur masih saja dikenai AGIT sekitar 60%-65%. Padahal, pasokan gas di Jawa Timur malah berlebih alias tidak ada kendala," ungkap Ketua Umum Asaki Edy Suyanto, Rabu (10/7).

Kendala serupa juga dirasakan oleh pelaku industri keramik di Jawa bagian barat yang dikenakan kebijakan HGBT oleh PGN sejak 2023 lalu.

Maka dari itu, Asaki sangat mengharapkan RPP Gas Bumi kelak bisa memberikan kepastian dan kelancaran pasokan gas.

Edy melanjutkan, perpanjangan kebijakan HGBT tentu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pelaku industri keramik untuk memperbaiki daya saing dan meningkatkan kembali tingkat utilisasi produksi keramik nasional, di samping memberikan kepastian iklim berinvestasi di Indonesia.

Ini mengingat masih banyak anggota Asaki yang telah selesai melakukan ekpansi kapasitas, namun masih belum mendapatkan HGBT.

"Perpanjangan HGBT ini sebagai pendorong bagi Asaki untuk bisa lebih agresif melakukan ekspor ke negara-negara di kawasan Asia Pasifik," kata dia.

Lebih lanjut, kepastian perpanjangan HGBT untuk industri keramik dan kehadiran Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk keramik impor dalam waktu dekat ini akan mengantarkan industri keramik nasional memasuki zona ekspansi yang baru.

Peluang untuk eskpansi terbuka lebar di mana konsumsi keramik per kapita Indonesia masih rendah yaitu hanya sekitar 2,3 meter persegi (m2)/kapita.

Negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand memiliki konsumsi keramik di atas 3 m2/kapita, bahkan Vietnam sudah mencapai 5 m2/kapita.

Adapun rata-rata konsumsi keramik dunia adalah 2,5 m2/kapita berdasarkan data dari World Ceramic Tiles Forum.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengapresiasi langkah pemerintah yang memutuskan memperpanjang kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk tujuh sektor industri, termasuk keramik.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan, perpanjangan HGBT menjadi katalis positif dan penantian yang telah lama ditunggu oleh pelaku industri keramik. Sebab, kemampuan daya saing industri keramik sangat bergantung pada HGBT dan kelancaran suplai gas tersebut. Terlebih lagi, komponen biaya energi gas rata-rata hampir 30% dari total biaya produksi keramik.

“Sudah sangat tepat kebijakan yang diambil pemerintah, karena HGBT harus dilihat sebagai penggerak ekonomi dan bukan sebagai beban atau pengurangan penerimaan negara bukan pajak,” ungkap dia dalam keterangan resmi, Senin (8/7).

Kebijakan perpanjangan HGBT sudah pasti akan memberi banyak efek berganda seperti peningkatan utilisasi kapasitas produksi, menarik investasi baru yang akan menciptakan lapangan kerja, peningkatan kontribusi PPn dan PPh Badan, hingga peningkatan kinerja ekspor.

Lebih lanjut, Asaki berharap perpanjangan kebijakan HGBT sebesar US$ 6 per MMBTU dijalankan sepenuhnya. Sebab, faktanya di lapangan saat ini HGBT yang berlaku bukanlah di angka US$ 6 per MMBTU, melainkan sudah naik sejak pertengahan 2023 lalu menjadi US$ 6,5 per MMBTU.

Ini pun hanya berlaku sampai batas pemakaian gas maksimal 60% dari alokasi volume gas. Selebihnya terdapat pengenaan harga gas yang lebih mahal US$ 13,8 per MMBTU oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan alasan keterbatasan pasokan gas.

“Semoga kebijakan perpanjangan HGBT US$ 6 per MMBTU dipatuhi oleh PGN dan tidak diberlakukan lagi Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT),” pungkas dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyebut bahwa kebijakan harga gas murah atau HGBT akan dilanjutkan. Hanya saja, belum ada keterangan lebih lanjut terkait sampai kapan perpanjangan HGBT diberlakukan maupun potensi perluasan industri peneriman manfaat kebijakan tersebut.