Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) cukup optimistis industri asuransi umum masih akan tetap bertumbuh meski ada pemerintahan baru. Ketua AAUI Budi Herawan mengatakan optimisme itu dilihat dari kinerja industri secara menyeluruh sejauh ini.

"Saya agak optimis. Paling tidak, kami bisa menjaga dan membawa pertumbuhan yang besar saat ini ke tahun depan. Mudah-mudahan tidak ada kontraksi. Harapannya, memang pemerintahan baru berpihak kepada masyarakat dari sisi ekonomi," ungkapnya saat konferensi pers AAUI di kawasan Jakarta Selatan, Senin (30/1).

Meskipun demikian, Budi tak memungkiri ada tantangan yang akan dihadapi industri pada pemerintahan baru nanti. Sebab, dia bilang informasi yang beredar menyebut akan ada peningkatan atau penambahan PPN dari 10% ke 11%.

"Itu akan menjadi beban yang sangat berat bagi kami di lini usaha," katanya.

Jika ditelaah berdasarkan data AAUI, industri asuransi umum memang mencatatkan kinerja positif dari sisi pendapatan premi.

Adapun pendapatan premi industri asuransi umum tercatat sebesar Rp 57,9 triliun pada semester I-2024. Nilai itu meningkat sebesar 18,4%, dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 48,9 triliun.

Sementara itu, Wakil Ketua AAUI untuk Bidang Statistik & Riset Trinita Situmeang memperkirakan akan ada sejumlah sektor bisnis yang berkembang saat pemerintahan baru sudah berjalan. Trinita menyebut salah satunya, yakni sektor infrastruktur yang diyakini masih akan bertumbuh.

"Kalau pembangunan, ya, sudah jalan. Tentunya akan bertumbuh," ucapnya.

Selain sektor infrastruktur, Trinita berpendapat sektor konsumsi juga kemungkinan masih akan bertumbuh. Diikuti juga oleh sektor-sektor lain, termasuk sektor yang berelasi atau berhubungan dengan konsumsi.

Selain itu, sektor yang berhubungan dengan bisnis-bisnis penunjang juga berpotensi tumbuh, seperti pergudangan dan logistik, serta sektor-sektor yang berhubungan dengan jasa, yaitu pariwisata.

Trinita berharap dan optimistis bahwa sektor-sektor yang memiliki potensi untuk tumbuh akan berdampak terhadap peningkatan daya serap dari industri asuransi dan reasuransi nasional ke depannya.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyebut industri asuransi umum akan fokus menerapkan teknologi Artificial Intelligence (AI) ke depannya. Ketua Umum AAUI Budi Herawan menyebut saat ini, sudah ada beberapa perusahaan asuransi umum yang telah menggunakan AI.

"Untuk AI, kami memang saat ini lagi menuju ke sana. Bukan berarti perusahaan di industri asuransi umum tidak ada yang menggunakan AI. Untuk beberapa perusahaan joint venture sudah menggunakan," ungkapnya saat konferensi pers AAUI di kawasan Jakarta Selatan, Senin (30/9).

Budi menambahkan teknologi AI itu digunakan perusahaan asuransi umum dalam proses underwriting maupun klaim. Dia tak memungkiri bahwa teknologi AI merupakan hal yang baru dan akan terus berkembang.

Dia menambahkan, AAUI juga tengah menjalin kerja sama dengan partner dari asosiasi asuransi di Korea dan Jepang untuk mengimplementasikan AI sepenuhnya.

"Mungkin tahun depan bisa kami coba implementasikan ke perusahaan di industri asuransi umum," katanya.

Budi tak memungkiri penerapan AI juga harus dibarengi dengan tingkat keamanan yang memadai. Sebab, kalau hanya menerapkan, tetapi tidak mempunyai keamanan yang baik, tentu juga akan berbahaya.

Sementara itu, Budi juga mengatakan teknologi AI kemungkinan akan sepenuhnya dipergunakan pada 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Dia bilang hal itu tidak bisa dihindari oleh industri.

Oleh karena itu, Budi berharap sumber daya manusia di dalam negeri, terkhusus bagian IT, bisa mengembangkan AI secepat mungkin sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memproyeksikan asuransi rekayasa atau engineering masih akan tumbuh positif hingga akhir tahun ini.

Direktur Eksekutif AAUI Bern Dwiyanto mengatakan hal itu salah satunya dipicu adanya pertumbuhan proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Ditambah masih adanya pembangunan infrastruktur di berbagai daerah," ucapnya kepada Kontan, Senin (23/9).

Meskipun demikian, Bern menyampaikan lini asuransi rekayasa atau engineering pada semester I-2024 terlihat sedikit terkontraksi sebesar 10,7%, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Adapun klaim dibayar ada peningkaatan sebesar 23,2%, jika dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Namun, dia menyebut kondisi itu menjadi hal yang positive bagi perusahaan asuransi umum yang memiliki bisnis asuransi engineering atau rekayasa. Dengan demikian, mereka bisa lebih menggenjot kinerja lini tersebut.

Sebagai informasi, AAUI mencatat pendapatan premi asuransi rekayasa atau engineering pada kuartal I-2024 sebesar Rp 1,14 triliun. Nilai itu meningkat signifikan 15,4% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 993 miliar.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) melaporkan bahwa penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir.

Direktur Eksekutif AAUI, Bern Dwiyanto, menjelaskan bahwa AAUI sedang mencermati perkembangan industri otomotif nasional, terutama terkait kendaraan listrik (EV). Berdasarkan pengalaman beberapa perusahaan asuransi yang tergabung dalam AAUI, EV memiliki karakteristik yang berbeda dari kendaraan bermotor konvensional (ICEV).

Salah satu perbedaan utama adalah dalam penanganan klaim, di mana biaya jasa bengkel untuk EV cenderung lebih tinggi karena membutuhkan prosedur ekstra. Selain itu, kemungkinan tercapainya kondisi constructive total loss (CTL) pada EV juga lebih tinggi dibandingkan dengan ICEV.

"Karena itu, kami melihat perlunya penerapan tarif premi asuransi khusus untuk EV," ujar Bern kepada Kontan pada Jumat (16/8).

Bern juga menyebutkan bahwa AAUI telah mengajukan usulan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penerapan tarif premi asuransi untuk kendaraan listrik. Usulan tersebut mencakup beberapa poin penting:

1. Penetapan Tarif Premi: AAUI mengusulkan bahwa tarif premi untuk kendaraan listrik harus mengacu pada hasil perhitungan baru yang akan ditentukan dalam revisi peraturan tarif premi.

2. Penggunaan Bengkel Authorized: AAUI mewajibkan penggunaan bengkel authorized atau pemegang merek untuk perbaikan EV, karena penanganan perbaikan EV lebih baik dilakukan oleh bengkel yang resmi.

3. Risiko Penggantian Baterai: Mengingat usia penggunaan baterai kendaraan listrik yang terbatas, AAUI mengusulkan bahwa penggantian baterai akibat kerusakan yang dijamin oleh polis asuransi akan dikenakan risiko sendiri yang disesuaikan dengan usia kendaraan.

AAUI juga mengajukan beberapa usulan teknis lainnya untuk memastikan bahwa penanganan asuransi kendaraan listrik dapat dilakukan dengan lebih tepat dan efektif.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK). Adapun terdapat tambahan 5 pelapor SLIK, termasuk bidang perasuransian.

Menanggapi hal itu, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyebut bahwa industri asuransi memang memerlukan akses SLIK untuk melakukan analisis atau asesmen manajemen risiko, khususnya untuk lini bisnis asuransi kredit.

Direktur Eksekutif AAUI Bern Dwiyanto mengatakan dengan masuknya industri asuransi menjadi pelapor SLIK, tentu akan memperluas coverage data SLIK.

"Dengan demikian, data profil debitur menjadi lebih lengkap dan dapat dimanfaatkan industri jasa keuangan untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif," ujarnya kepada Kontan, Jumat (9/8).

Bern menilai masuknya industri perasuransian dalam sistem SLIK juga akan meningkatkan transparasi dan meminimalisir moral hazard.

"Penerapannya juga akan bertahap dan perusahaan yang ada sudah siap memulai jadi pelapor SLIK," kata Bern.

Sebelumnya, Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan penerbitan POJK tersebut dalam rangka memperkuat dan mengembangkan sektor jasa keuangan, serta infrastruktur pasar keuangan. Aman menyebut penyusunan POJK Nomor 11 Tahun 2024 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyediakan informasi debitur yang lebih komprehensif.

Secara rinci, penambahan pelapor SLIK dalam POJK tersebut, yakni perusahaan Asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau suretyship, Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan produk asuransi pembiayaan syariah dan/atau suretyship syariah, Perusahaan Penjaminan, dan Perusahaan Penjaminan Syariah, serta fintech lending. Adapun batas waktu menjadi pelapor paling lama 1 tahun sejak POJK SLIK diundangkan per 31 Juli 2024.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah perusahaan asuransi umum mencatatkan kinerja positif di lini bisnis asuransi rekayasa atau engineering pada semester I-2024.

Salah satunya PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI). Marketing Director Great Eastern General Insurance Indonesia Linggawati Tok menyampaikan perusahaannya meraih pendapatan premi asuransi rekayasa sebesar Rp 20 miliar pada semester I-2024.

"Nilai itu meningkat 20%, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," ungkapnya kepada Kontan, Selasa (30/7).

Linggawati mengatakan capaian kinerja positif asuransi rekayasa tersebut disumbang dari sektor asuransi konstruksi (Construction All Risks dan Erection All Risks) yang memakan porsi sebesar 70%. Selain itu, asuransi alat berat sebesar 20%, sedangkan porsi 10% dari jenis asuransi lainnya.

Dia menerangkan pertumbuhan premi asuransi konstruksi perusahaan didukung peningkatan konstruksi sipil di sektor komersial, seperti perumahan, perkantoran, pergudangan, dan mal. Ditambah dari sektor industrial atau pembangunan pabrik, terutama pabrik otomotif, makanan, dan pengolahan hasil tambang.

Linggawati mengatakan Great Eastern mematok target perolehan premi dari lini asuransi rekayasa hingga akhir tahun ini sebesar Rp 46 miliar. Untuk mencapai target tersebut, Great Eastern akan berfokus pada kerja sama dengan beberapa perusahaan pengembang properti, klien-klien eksisting Great Eastern, maupun broker asuransi untuk meningkatkan penetrasi.

"Selain itu, memberikan solusi yang komprehensif terhadap kebutuhan asuransi konstruksi dengan menyediakan jaminan dan harga yang kompetitif," katanya.

Untuk ke depannya, Great Eastern optimistis prospek asuransi rekayasa masih sangat bagus pada semester II-2024.

Hal itu seiring makin gencarnya usaha pemerintah untuk memberikan insentif bagi penanaman modal dalam negeri maupun asing, baik untuk pembangunan Ibu Kotan Negara (IKN) maupun insentif bagi industri manufaktur, seperti otomotif dan pengolahan hasil tambang.

"Great Eastern berharap dapat memperoleh tambahan premi dari sektor-sektor tersebut," tuturnya.

Meskipun demikian, Linggawati berharap, stabilitas politik dan ekonomi makin membaik sehingga membuat realisasi investasi dan pembangunan bisa berjalan lebih lancar pada semester II-2024. Dia juga berharap stabilitas nilai tukar rupiah dan suku bunga juga turut membaik.

Sebab, hal itu menjadi pendorong realisasi berbagai proyek yang sudah dicanangkan pemerintah maupun pihak swasta.

PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) juga mencatatkan kinerja positif terkait lini bisnis asuransi rekayasa. Jasindo membukukan perolehan premi dari asuransi rekayasa atau engineering sebesar Rp 53,98 miliar pada semester I-2024.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Brellian Gema mengatakan nilai itu mengalami pertumbuhan sebesar 37,16%, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Adapun pendapatan premi dari asuransi rekayasa sebesar Rp 39,35 miliar pada semester I-2023," ujarnya kepada Kontan, Selasa (30/7).

Gema menerangkan kenaikan premi asuransi rekayasa tersebut disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya, yakni upaya perusahaan dalam memaksimalkan penggarapan bisnis dari BUMN dan ekosistem BUMN pada 2024. Dia bilang upaya tersebut menunjukkan keseriusan Jasindo pada lini usaha yang menjadi core competence.

"Ditambah adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya asuransi di sektor konstruksi dan rekayasa. Makin banyak perusahaan yang memahami manfaat dari perlindungan asuransi terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi selama proses pembangunan," tuturnya.

Secara keseluruhan, Gema mengatakan, kombinasi dari peningkatan aktivitas pembangunan infrastruktur, proyek besar di Indonesia, dan kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya asuransi telah mendorong pertumbuhan premi asuransi rekayasa.

Gema pun optimistis prospek asuransi rekayasa akan meningkat hingga akhir tahun ini. Terlebih, dia bilang Jasindo sebagai risk management partnership yang tetap berfokus pada bisnis profitable dan sustainable, serta memberikan value added (nilai tambah) kepada pihak tertanggung.

Setali tiga uang, PT Asuransi Asei Indonesia juga meraih kinerja positif asuransi rekayasa dengan perolehan premi sebesar Rp 43,2 miliar pada semester I-2024. Kadiv Pemasaran Asei Edi Apriansah mengatakan nilai itu tumbuh 22,8%, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Penyebab pertumbuhan tersebut karena adanya beberapa premi dari proyek pembangunan dan pemasangan di dalam negeri, termasuk proyek besar di Ibu Kota Negara (IKN)," ujarnya kepada Kontan, Selasa (30/7).

Untuk ke depannya, Edi menilai, prospek asuransi rekayasa cukup bagus. Salah satunya, yakni adanya proyek IKN yang masih berjalan dan adanya perkembangan proyek energi terbarukan.

Edi menerangkan Asei menargetkan pendapatan premi asuransi rekayasa sampai akhir tahun sebesar Rp 100 miliar. Untuk mencapai target tersebut, dia bilang perusahaan akan fokus memperluas pasar dengan pendekatan ke proyek BUMN dan pemerintah daerah.

Meskipun memiliki prospek cerah, Edi menyebut ada tantangan yang harus diwaspadai dari lini bisnis asuransi rekayasa. Salah satunya, yaitu tantangan internal dengan adanya jenis risiko baru yang perusahaan belum cukup pengalaman, seperti pembangunan fasilitas tenaga surya.

"Selain itu, paparan risiko wet risk yang volume permintaannya masih cukup banyak, tetapi tidak sesuai dengan risk appetite perusahaan," kata Edi.

Sementara itu, PT Asuransi Central Asia (ACA) membukukan pendapatan premi asuransi rekayasa pada semester I-2024 sebesar Rp 160 miliar. Deputi Direktur Teknik ACA Budi Harto mengatakan pendapatan premi asuransi rekayasa sebagian besar dihasilkan dari proyek konstruksi besar.

"Dengan demikian, proses pencapaian premi bulanan berfluktuasi bergantung dari proses pembelian asuransi konstruksi pada proyek-proyek besar," katanya kepada Kontan.

Budi menerangkan prospek asuransi rekayasa hingga akhir tahun ini dirasa masih sangat menjanjikan. Hal itu seiring dengan peningkatan realisasi proyek-proyek terkait hilirisasi sektor pertambangan (smelter) dan proyek infrastruktur pemerintah (Ibu Kota Negara, jalan tol, bendungan, irigasi, pelabuhan).

Budi menyebut sepanjang 2023, pencapaian premi asuransi rekayasa perusahaan sebesar Rp 420 miliar. Adapun pada 2024, pencapaian premi asuransi rekayasa ditargetkan tumbuh 10% dibandingkan pencapaian pada 2023.

"Proyek-proyek terkait hilirisasi pertambangan dan infrastruktur menjadi target pasar kami," ujarnya.

Budi menyebut ada sejumlah tantangan yang patut diwaspadai. Salah satunya cara mencapai pertumbuhan yang sehat, yakni perusahaan asuransi harus mampu mengelola risiko bencana alam yang bersifat katastropik, seperti banjir, tanah longsor, hingga gempa bumi yang dijamin dalam asuransi proyek konstruksi.

Sebagai informasi, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat pendapatan premi asuransi rekayasa atau engineering pada kuartal I-2024 sebesar Rp 1,14 triliun. Nilai itu meningkat signifikan 15,4% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 993 miliar.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyebut program asuransi wajib untuk kendaraan atau third party liability (TPL) sedang dikaji oleh Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). AAUI juga tengah mendiskusikan asuransi wajib dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Korlantas, dan industri asuransi.

Mengenai hal itu, Ketua Umum AAUI Budi Herawan menyampaikan program asuransi tersebut tidak ada tumpang tindih dengan skema yang diterapkan BPJS. Dia bilang asuransi wajib menerapkan skema yang berbeda.

"Sebab, asuransi wajib itu nantinya lebih kepada tanggung jawab oleh pihak ketiga, khususnya terhadap harta benda yang diakibatkan dari kelalaian si pengemudi mobil. Intinya itu," ungkapnya dalam konferensi pers, Senin (22/7).

Budi menerangkan jika dilihat statistiknya, memang banyak sekali kejadian kecelakaan. Contohnya, kendaraan niaga, truk, hingga bus itu menabrak warung dan menyebabkan warung tersebut rusak. Dia bilang selama ini tak ada yang bertanggung jawab.

Menurutnya, dengan asuransi tersebut, tentunya nanti pihak yang dirugikan akan mendapat sejumlah ganti rugi sesuai dengan kesepakatan di awal, yang mana saat ini masih disosialisasikan besaran pertanggungannya.

"Tentu beda, jadi clear sehingga tak ada tumpang tinggi dan tak ada double insurance," ujarnya.

Terkait potensi klaim asuransi wajib, Budi menerangkan pihaknya tak memungkiri dalam proses itu harus menggunakan sistem digitalisasi. Hal itu sesuai dengan demografi Indonesia yang sangat luas.

"Kami akan menggunakan sistem dan menggunakan artificial intelligence (AI) juga. Hal itu sudah diterapkan oleh negara-negara lain seperti China, Korea, hingga Jepang. Indonesia juga sudah mulai belajar dari mereka," katanya.

Budi mengatakan perlu adanya kerja sama dengan pihak terkait, seperti Korlantas, untuk menerapkan hal tersebut. Nantinya, dia menyebut tanpa persetujuan legalisasi dari mereka, klaimnya tidak bisa diproses.

Budi bilang pihaknya sudah dalam tahap pembicaraan ke arah tersebut dan akan lebih intens lagi. Selain itu, kerja sama tersebut juga serta-merta untuk menghindari fraud atau kejahatan, serta kenakalan dalam proses klaim.

"Jadi, kami benar-benar menjaga dari sisi regulasi hingga pengaturannya," ujar Budi.

Sebagai informasi, saat ini, OJK sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menyusun program asuransi wajib. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Salah satunya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyebut program asuransi wajib untuk kendaraan atau third party liability (TPL) yang kini tengah digodok Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama stakeholder lainnya merupakan jenis asuransi nirlaba atau tidak mencari keuntungan.

"Ya, tidak boleh mengambil keuntungan dari asuransi itu. Kami harus menjaga. Biaya operasional dan semuanya harus bisa tertutup," ungkap Ketua Umum AAUI Budi Herawan dalam konferensi pers, Senin (22/7).

Budi bahkan menyebut program asuransi wajib tersebut tidak bertujuan untuk membebani masyarakat, tetapi membantu memitigasi risiko. Program itu juga diyakini akan membantu korban ketika terjadi risiko pada properti atau lapak usaha miliknya.

Budi menyampaikan pihaknya juga memahami saat ini kondisi masyarakat juga lagi sulit. Oleh karena itu, dia menyebut industri akan sangat hati-hati dalam menerapkan premi atau tarif asuransi tersebut.

Meskipun demikian, Budi mengatakan besaran premi yang diterapkan nantinya tetap perlu dihitung. Hal itu bertujuan memenuhi usulan kecukupan premi atau bisa menutupi biaya klaim apabila terjadi risiko.

Sementara itu, Budi mengatakan awalnya memang dibutuhkan penyesuaian tarif premi terkait asuransi wajib. Sebab, dalam tahap awal program tersebut juga dibutuhkan penyusunan infrastruktur yang mendukung operasional program asuransi tersebut.

"Namun, tentunya kami sudah mencapai titik keseimbangan, titik ekuilibrium antara premi dan berapa jumlah benefit yang akan diterima," terangnya.

Budi juga mengatakan rencananya semua industri asuransi umum akan diberikan kesempatan untuk masuk ke asuransi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, dia bilang industri akan menyiapkan skema yang pas agar tidak terjadi kerugian ketika menjalankan program asuransi wajib.

Selain itu, Budi menyampaikan AAUI juga menjalin kerja sama dengan Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berupaya menerapkan artificial intelligence (AI) untuk menaksir kerusakan dan menghitung estimasi kerugian.

Sebagai informasi, saat ini, OJK sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menyusun program asuransi wajib. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Salah satunya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyusun aturan terkait program asuransi wajib, termasuk asuransi kendaraan. Adapun regulator akan menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebelum dikeluarkannya aturan asuransi wajib.

Mengenai hal itu, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyebut Third Party Liability (TPL) Insurance atau Asuransi Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga merupakan suatu jenis asuransi yang memberikan pertanggungan risiko atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga.

Direktur Eksekutif AAUI Bern Dwiyanto menerangkan jika dibandingkan dengan negara-negara maju, Third Party Liability Insurance sudah menjadi suatu asuransi yang wajib dimiliki seluruh pengendara.

"Adapun Third Party Liability sebagai asuransi wajib dapat mengurangi beban keuangan pemerintah dalam memberikan kompensasi kepada korban kecelakaan lalu lintas yang ditanggung oleh perusahaan asuransi swasta sekaligus memberikan bantuan keuangan kepada korban kecelakaan atau keluarganya," katanya kepada Kontan, Kamis (18/7).

Bern menerangkan peraturan itu akan mengatur agar jenis asuransi TPL dikenakan secara wajib bagi seluruh pemilik kendaraan agar dapat memberikan tanggung jawab berupa biaya pengobatan untuk korban luka, santunan bagi ahli waris korban meninggal, maupun penggantian kerugian material akibat kecelakaan yang disebabkan.

Oleh karena itu, Bern mengatakan pihaknya mempersiapkan para pelaku industri asuransi untuk mendukung third party liability sebagai asuransi wajib, serta meningkatkan literasi masyarakat pentingnya proteksi atas berbagai resiko lalu lintas.

Bern menyampaikan saat ini aturan terkait asuransi wajib masih terus dibahas bersama OJK dan antarlembaga lainnya. Dengan demikian, penerapannya bisa berjalan sesuai dengan harapan dan tidak membebani masyarakat, tetapi malah akan sangat membantu. Dia bilang AAUI akan menunggu kepastian dari OJK mengenai waktu penerapan aturan asuransi wajib.

Sebagai informasi, saat ini, OJK sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam menyusun program asuransi wajib. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Salah satunya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat peningkatan klaim lini usaha asuransi kredit sebesar 35,5% pada kuartal I-2024, mencapai Rp 3,9 triliun dari sebelumnya Rp 2,93 triliun pada kuartal I-2023.

PT Asuransi Umum Mega (Mega Insurance) melaporkan kondisi klaim asuransi kredit perusahaan tetap terjaga cukup baik, dengan nilai klaim sebesar Rp 69 miliar hingga kuartal I-2024 secara year on year (YoY).

President Director Mega Insurance Tomy Ferdiansah menyebut, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 5%.

"Penurunan ini disebabkan oleh perhatian perusahaan untuk meningkatkan kualitas manajemen risiko untuk setiap produk yang dipasarkan," ujarnya kepada Kontan.co.id, Jumat (5/7).

Untuk menekan klaim, Mega Insurance terus menjaga kualitas portofolio asuransi kredit dengan melakukan seleksi dan manajemen risiko atas setiap pengajuan penutupan asuransi kredit, agar tetap dapat menghasilkan profit bagi perusahaan.

Lebih lanjut, Mega Insurance menargetkan premi asuransi kredit dapat meningkat 20% dari total target premi tahun 2024, yaitu senilai Rp 356 miliar.

Di sisi lain, klaim asuransi kredit PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) tercatat senilai Rp 2,6 miliar atau hanya berkontribusi 1,22% dari keseluruhan total beban underwriting yang dimiliki oleh TUGU.

Direktur Teknik Tugu Insurance Sudarlin menyatakan, total beban underwriting asuransi kredit ini masih terkendali dan sesuai dengan target yang dimiliki.

"Strategi yang diambil oleh Tugu Insurance untuk menekan angka klaim asuransi kredit adalah dengan melakukan pengambilan risiko yang tepat," kata Sudarlin kepada Kontan.co.id.

Sudarlin juga menyampaikan bahwa pihaknya cukup selektif dalam memilih jenis kredit yang dapat diasuransikan.

Tugu Insurance lebih mengutamakan kerja sama bisnis yang berfokus pada asuransi kredit produktif dibandingkan dengan asuransi kredit yang bersifat konsumtif.

Selain itu, asuransi kredit Tugu Insurance juga bersumber dari bisnis inward overseas, yang diharapkan dapat membantu menjaga tingkat klaim perusahaan tetap terkendali.