Reporter: Nadya Zahira | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sebanyak 9,4 juta penduduk kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan status ke kelompok aspiring middle class selama periode 2019-2024.

Akibatnya, jumlah kelas menengah turun menjadi 47,85 juta orang pada 2024, dan berdampak pada pelemahan daya beli. Lantas bagaimana dampaknya kepada industri fintech peer to peer (P2P) lending?

Menanggapi hal ini, Group CEO & Co-Founder Akseleran, Ivan Nikolas Tambunan, mengatakan bahwa belum melihat korelasinya secara langsung. Pasalnya, fokus utama perusahaan berada di segmen pinjaman produktif. Namun, menurut dia hal tersebut bisa saja berdampak pada penurunan kemampuan bayar debitur.

"Kendati demikian, pandangan kami yang utama itu adalah dilakukannya assesment pinjaman secara prudent. Bila ini dilakukan, maka kredit macet bisa terjaga. Dan ini yang terus menjadi salah satu fokus utama kami," kata Ivan kepada Kontan.co.id, Kamis (26/9).

Terkait Non Performing Financing (NPF), Ivan menyampaikan bahwa kondisinya hingga Agustus 2024, masih stabil di bawah 1% secara year on year (YoY). Sedangkan untuk tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP90 Akseleran hingga Agustus 2024 sebesar 0,24%.

Ia menyebutkan, sampai akhir Agustus 2024, penyaluran pinjaman Akseleran tahun ini di sekitar Rp 2 triliun. Angka ini sedikit turun 5% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.

Lebih lanjut, dia menyebutkan strategi yang dilakukan Akseleran untuk mempertahankan TWP90 yang rendah itu salah satunya yaitu dengan melakukan assessment pinjaman yang prudent.

"Produk yang kami berikan itu cashflow-based loan product seperti invoice financing, invoice financing dan inventory financing. Di sini kami analisa cashflow certain nya, berapa kapasitas cashflow yang bisa menopang pinjaman. Kami juga cek invoice nya, kemudian saat ada joint account, maka kami cek credit history nya. Ini membuat kami bisa memitigasi risiko kredit dengan baik secara konsisten," imbuhnya.

Selaras dengan hal ini, Country Head Modalku Indonesia Arthur Adisusanto menilai penurunan jumlah kelas menengah bisa menjadi salah satu faktor peningkatan risiko kredit macet di sektor finansial. Hal ini dikarenakan adanya potensi menurunnya daya beli yang bisa berdampak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Kondisi tersebut kemungkinan dapat mempengaruhi kemampuan bayar UMKM dan mengakibatkan penurunan kualitas kredit yang dialami oleh pelaku usaha Fintech Lending," kata Arthur kepada Kontan.co.id, Kamis (26/9).

Meskipun demikian, Arthur mengatakan bahwa perusahaan selalu menjaga kesehatan portofolio tingkat keberhasilan bayar. Sampai dengan saat ini, TWP 90 milik Modalku berada di angka 2,3%, dan masih dalam kondisi yang baik.

"Kami tentunya berharap dapat mencatatkan pertumbuhan yang konsisten dibanding tahun lalu. Modalku juga terus mengeksplorasi peluang ekspansi ke luar pulau Jawa untuk mendorong distribusi penyaluran pendanaan yang lebih merata," imbuhnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Modalku juga akan terus mengedepankan inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dan partner untuk membangun solusi pendanaan yang lebih luas bagi UMKM.

Arthur menjelaskan, untuk terus menjaga kondisi TWP 90, Modalku secara konsisten terus menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential norm dan manajemen risiko dalam menjalankan proses pendanaan sebagai bentuk strategi mitigasi risiko.

"Kami juga terus menyempurnakan kriteria penilaian kelayakan penerima dana, dengan kalibrasi berkala berdasarkan data historis penyaluran dan pembayaran kembali. Kriteria tersebut mengacu pada prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral) sesuai dengan SEOJK Nomor 19 Tahun 2023," jelasnua.

Adapun hingga saat ini, Grup Modalku telah menyalurkan pendanaan lebih dari Rp 63 triliun kepada UMKM di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam.