Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai aset asuransi sosial pada Juni 2024 mengalami kontraksi sebesar Rp8,37 triliun atau 3,69% year-on-year (yoy) dari Rp227,24 triliun di Juni 2023 menjadi Rp218,87 triliun pada Juni 2024.

Padahal, dalam periode itu nilai premi asuransi nonkomersial tersebut naik Rp6,6 triliun atau 8% dari Rp82,50 triliun menjadi Rp89,10 triliun.

Direktur Keuangan dan Manajemen ASABRI, Helmi Imam Satriyono menjelaskan kenaikan dan penurunan aset penyelenggaraan jaminan sosial dipengaruhi oleh harga atas instrumen keuangan yang dimiliki setiap perusahaan.

"Instrumen tersebut antara lain saham dan obligasi, termasuk Surat Utang Negara. Jika harga pasar aset investasi tersebut turun maka nilai aset yang kita miliki pun akan turun, dan sebaliknya," kata Helmi kepada Bisnis, Selasa (13/8/2024).

Meskipun enggan menyebutkan nilainya, Helmi mengatakan perusahaan yang mengelola dana asuransi wajib TNI, Polri, dan ASN tersebut pada semester I/2024 ini membaik. Helmi juga menegaskan status ASABRI sebagai pemain asuransi sosial yang berbeda dengan asuransi komersial.

"Alhamdulillah Juni 2023 ke Juni 2024 aset kami meningkat," tegasnya. Memang LK ASABRI didistribusikan terbatas karena kami asuransi sosial, bukan komersial," terangnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan penurunan hasil investasi perusahaan asuransi tidak lepas dari pengaruh kondisi pertumbuhan ekonomi terutama saat arus investasi di pasar modal tertekan.

Hal tersebut berdampak pada kinerja sektor pasar modal di mana pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat terkoreksi 6% di awal 2024.

Sektor yang paling signifikan terdampak dari kondisi tersebut adalah investasi asuransi jiwa yang turun 29,99% yoy menjadi Rp11,46 triliun. Asuransi jiwa sendiri memiliki penempatan yang cukup signifikan pada instrumen saham dan reksadana, masing-masing sebesar 26% dan 14% dari total investasi.

"Untuk mengantisipasi penurunan hasil investasi pada instrumen saham dan reksadana, perusahaan asuransi perlu meninjau kembali strategi investasinya dan melakukan shifting ke instrumen yang memberikan return lebih baik," jelasnya.

Sebagai informasi, aset asuransi nonkomersial yang turun Rp8,37 triliun di semester I/2024 ini merupakan data gabungan dari penyelenggara asuransi nonkomersial yaitu Taspen, ASABRI, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Target Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk menggaet lebih dari 10 juta pekerja sektor informal menjadi peserta aktif di 2024 dinilai dapat tercapai. Namun target itu dinilai terlalu kecil.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa BPJS Ketenagakerjaan seharusnya dapat menggaet sekitar 15 juta pekerja informal sebagai peserta aktif pada tahun ini.

Apalagi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa 84,13 juta penduduk Indonesia merupakan pekerja informal, atau sekitar 10% dari total peserta BPJS Ketenagakerjaan di sektor ini. Sebagai informasi, total peserta dari sektor informal setidaknya mencapai 7,96 juta jiwa hingga semester I/2024.

“10 juta menurut saya target yang sangat rendah. Harusnya sudah bisa 15 juta,” kata Timboel kepada Bisnis, Selasa (6/8/2024).

Namun, untuk mencapai target tersebut, Timboel menilai bahwa BPJS Ketenagakerjaan perlu mendapat dukungan dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

Apalagi, dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara jelas menginstruksikan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Misalnya, kata dia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali mewajibkan penerima untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Lalu Kementerian Pertanian (Kementan) misalnya, menjadikan penyuluh pertanian sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Demikian halnya dengan pekerja informal yang masuk dalam kategori kurang mampu untuk menjadikan mereka sebagai bukan penerima upah (BPU) yang iurannya dibayar oleh pemerintah.

“Kita tinggal nunggu nih, tanggal 16 Agustus, Pembacaan Nota Keuangan, apakah memang itu juga dimasukkan dalam Rancangan APBN 2025,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan, pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua menyebut bahwa pemberi kerja wajib memastikan pekerja dengan hubungan kemitraan seperti pengemudi online menjadi peserta JKK dan JKM.

Menurutnya, jika kementerian/lembaga serta pemda menjalankan regulasi-regulasi ini, target 10 juta bahkan 15 juta dapat tercapai tahun ini.

Selain itu, dia juga mengusulkan agar BPJS Ketenagakerjaan menjalin kerja sama dengan organisasi-organisasi profesi untuk meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Misalnya, mewajibkan anggotanya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan membantu pembayaran iuran bagi pekerja di sektor informal.

“Kalau ada upaya mendekati lembaga profesi tersebut yang memang kepesertaannya langsung top-down dari organisasi diwajibkan, entah misalnya iuran untuk organisasi ditambah Rp16.800 per bulan, menurut saya nggak terlalu berat,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengungkap alasan jumlah peserta di sektor informal belum dapat mencapai double digit.

Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan, I Putu Wiradana, menyampaikan bahwa pekerja informal tidak selalu memiliki penghasilan tiap bulannya.

Dia mencontohkan, beberapa peserta dari sektor informal hanya membayar iuran pada 1-2 bulan pertama dan tidak melanjutkan pembayaran pada bulan-bulan berikutnya.Ada pula peserta yang tidak rutin membayar iuran. Setidaknya, sekitar 20%-30% dari total peserta pekerja informal yang tidak rutin membayar Iuran BPJS.

“Jadi pekerjaan rumah kita bukan hanya bagaimana 8 juta ke 16 juta yang kita pikirkan, tapi bagaimana 8 juta ini bisa terus [membayar iuran],” kata Wira saat ditemui di Telkom Landmark Tower, Selasa (6/8/2024).

Adapun, total peserta dari sektor informal setidaknya mencapai 7,96 juta jiwa hingga semester I/2024. Tahun ini, pihaknya menargetkan 10 juta pekerja informal menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai bahwa pembayaran iuran perlu diorganisir untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran.

Untuk itu, dia menilai bahwa perlu adanya pendekatan dengan sejumlah organisasi-organisasi profesi untuk membantu pembayaran iuran bagi pekerja di sektor informal.

Kemudian untuk kelas menengah ke bawah, Timboel menyebut bahwa tindakan yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan saat ini perlu terus dilakukan, yakni dengan mengingatkan para peserta untuk membayar iuran tiap bulannya.

“Kalau nggak bayar, ditagih,” kata Timboel kepada Bisnis, Selasa (6/8/2024).

Sementara itu, untuk pekerja informal dengan penghasilan tidak tetap, Timboel menyarankan untuk memberikan fleksibilitas dalam mekanisme pembayaran iuran. Misalnya, jika peserta belum memiliki dana untuk membayar iuran pada bulan pertama, peserta dapat membayar iuran pada bulan berikutnya.

“Dikasih fleksibelnya, jangan lewat 3 bulan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menargetkan 10 juta lebih pekerja dari sektor informal terdaftar menjadi peserta aktif pada 2024.

Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan, I Putu Wiradana, menyampaikan, total peserta aktif dari sektor informal mendekati 7,96 juta jiwa hingga semester I/2024.

“Kita menuju ke double digit di tahun 2024 ini,” kata Wira saat ditemui di Telkom Landmark Tasower, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Secara keseluruhan, Wira mengungkapkan bahwa total peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai sekitar 39 juta jiwa. Ini termasuk pekerja formal, informal, dan migran.

Lebih lanjut, Wira menyebut bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan dari sektor informal didominasi oleh petani yang tercatat mencapai 37,5% dari total peserta aktif di sektor ini. Diikuti pedagang (warung, pedagang pasar, e-commerce), pengemudi online, dan nelayan.

Diakuinya, banyak tantangan untuk menambah jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Utamanya di sisi informal mengingat pendekatan yang digunakan berbeda untuk sektor formal dan informal.

Tantangan lainnya adalah bagaimana agar masyarakat tidak hanya sekedar mengetahui BPJS Ketenagakerjaan tetapi juga turut menjadi peserta dan memastikan bahwa para peserta ini rutin membayar iuran.

Pasalnya, kerap ditemukan bahwa peserta tidak rutin melakukan pembayaran. Akibatnya ketika terjadi risiko, peserta tidak mendapat manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Maka tadi yang kita cari bukan [target] double digitnya, tapi bagaimana bisa berlanjut membayar iuran,” ujarnya.

Wira menyebut bahwa terdapat sejumlah strategi yang dapat dilakukan untuk menambah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Di antaranya, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, melalui kolaborasi dengan sejumlah stakeholder.

Misalnya, melalui program Sertakan dari Fita dan BPJS Ketenagakerjaan melalui ComboFit Jamsostek yang memungkinkan siapa saja memberikan perlindungan sosial bagi pekerja informal di sekitar masyarakat.

Untuk diketahui Paket ComboFit Jamsostek menawarkan akses ke Fita Premium, aplikasi kesehatan preventif, untuk mendukung gaya hidup sehat, jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta kuota internet Telkomsel untuk kebutuhan sehari-hari.

Wira meyakini, pendekatan ini akan meningkatkan kepesertaan Jamsostek di segmen bukan penerima upah (BPU) dan secara signifikan memperbaiki kesejahteraan peserta.

“Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih baik bagi pekerja informal di seluruh Indonesia,” pungkasnya.