Jakarta -

Peserta BPJS Kesehatan yang telah membayar iuran berhak memperoleh layanan pemeriksaan, rawat jalan, hingga rawat inap. Peserta juga dapat mengakses Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga tingkat lanjut (FKTL).

Untuk menggunakan BPJS Kesehatan, detikers harus mematuhi aturan yang berlaku. Apalagi jika detikers harus berobat di luar FKTP terdaftar, yang menerapkan pembatasan kedatangan.

Berapa Kali BPJS Kesehatan Dapat Digunakan dalam Sebulan?

Penggunaan BPJS Kesehatan untuk berobat dalam waktu sebulan tidak dibatasi. Peserta dapat menggunakannya untuk berobat sesuai kebutuhan di fasilitas kesehatan (faskes) tempatnya terdaftar.

Namun, detikers yang berobat di FKTP luar wilayah terdaftar hanya bisa mengaksesnya maksimal tiga kali kunjungan dalam waktu sebulan. Hal ini sesuai Pasal 55 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Peserta yang berada di luar wilayah FKTP tempat Peserta terdaftar dapat mengakses pelayanan rawat jalan tingkat pertama pada FKTP lain untuk paling banyak 3 (tiga) kali kunjungan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan di FKTP yang sama," tulis aturan tersebut.

Dilansir situs resmi BPJS Kesehatan, FKTP merupakan faskes pertama yang harus didatangi peserta jika ingin berobat. Faskes tingkat pertama ini terdiri dari puskesmas atau yang setara, praktik mandiri dokter gigi dan umum, klinik pratama atau yang setara termasuk FKTP milik TNI/Polri, rumah sakit kelas D Pratama atau yang setara, dan fasilitas kesehatan penunjang seperti apotek dan laboratorium.

Sedangkan FKTL adalah faskes yang menyediakan perawatan lanjutan dengan penanganan dokter spesialis dan subspesialis bagi peserta BPJS Kesehatan. Faskes tingkat lanjut ini meliputi klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus.

Cara Berobat di FKTP Menggunakan BPJS Kesehatan

Detikers yang hendak berobat memakai BPJS Kesehatan di FKTP dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Datang ke FKTP yang sesuai pada kartu BPJS Kesehatan.
2. Pasien akan diperiksa di faskes tingkat pertama. Bila memerlukan pengobatan lanjutan, pasien akan dirujuk ke FKTL.
3. Di faskes lanjutan, pasien harus menunjukkan kartu BPJS Kesehatan.
4. Pasien akan mendapatkan pelayanan rawat jalan dan atau rawat inap di faskes lanjutan sesuai rujukan dokter.
5. Dokter FKTL dapat memberikan surat rujuk balik bila pengobatan sudah selesai, sehingga pelayanan kesehatan selanjutnya kembali ke faskes tingkat pertama.

Perlu diketahui, surat rujukan ke faskes lanjutan umumnya perlu diperpanjang di FKTP pada jangka waktu tertentu. Pastikan memperpanjangnya agar tetap dapat berobat menggunakan BPJS Kesehatan.

Cara Berobat di FKTP Luar Kota Menggunakan BPJS Kesehatan

Untuk berobat di FKTP luar kota, ikuti langkah yang dikutip dari laman Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura berikut:

1. Datang ke FKTP dengan membawa KTP dan Kartu BPJS Kesehatan atau kartu non fisik di aplikasi Mobile JKN.
2. Tunjukkan KTP atau kartu BPJS Kesehatan ke petugas untuk mendaftar.
3. Peserta selanjutkan akan diperiksa oleh dokter di FKTP.

Lantaran hanya dibatasi sebanyak tiga, detikers yang berada di luar dalam jangka waktu lama dapat memindahkan faskes BPJS Kesehatan ke lokasi sesuai tempat tinggal. Prosesnya dapat dilakukan secara online atau mengunjungi kantor BPJS Kesehatan setempat.

Cara Mengubah FKTP di BPJS Kesehatan Online

Detikers yang di luar kota bisa mengganti faskes BPJS Kesehatan secara online melalui aplikasi Mobile JKN. Aplikasi dapat diunduh di Play Store atau App Store. Berikut langkah-langkah mengubah faskesnya:

1. Unduh dan instal aplikasi Mobile JKN di ponsel.
2. Bila belum memiliki akun, daftar dengan mengisi data diri, meliputi nomor BPJS Kesehatan, NIK, nomor handphone, hingga email dan password.
3. Jika sudah punya, langsung login ke aplikasi menggunakan nomor BPJS Kesehatan.
4. Pilih menu "Perubahan Data Peserta" pada halaman utama.
5. Pada kategori FKTP, pilih provinsi, kota/kabupaten, serta faskes yang ingin dituju.
6. Ikuti instruksi selanjutnya dan lengkapi data baru.

Perlu diketahui, perubahan faskes dapat dilakukan minimal 3 bulan sekali.

(azn/row)

Serang: Pada 2023, Agen Perisai BPJS Ketenagakerjaan Serang Raya mampu mengakuisisi 95 ribu tenaga kerja sektor informal atau Bukan Penerima Upah (BPU). Sementara pada 2024, agen perisai turut berkontribusi dalam hal peningkatan kepesertaan aktif BPU di wilayah tersebut sebesar 70 persen.

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi agen perisai yang digelar pada 25-26 Juli 2024, Kepala Kantor Cabang Serang Achmad Fatoni memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian positif tersebut.

"Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh agen perisai di wilayah Serang Raya. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengakuisisi para pekerja di sekitarnya. Pasalnya segmen BPU memegang peranan penting dalam terwujudnya universal coverage jaminan sosial ketenagakerjaan," ungkap Fatoni
Secara nasional, saat ini BPJS Ketenagakerjaan baru melindungi lebih dari 8 juta pekerja BPU. Masih terdapat potensi yang sangat luas pada sektor pekerja BPU, yakni sejumlah 46 juta pekerja.

Fatoni menambahkan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut juga bertujuan untuk memastikan seluruh agen perisai di wilayah Serang menerapkan prinsip good governance dalam melakukan akuisisi kepesertaan dan menjaga sustainabilitas iuran sehingga dapat meminimalisir terjadinya fraud.

Hal tersebut sangat penting untuk ditanamkan kepada seluruh agen perisai agar manfaat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dirasakan secara maksimal oleh para pekerja yang berhak.

"Pelatihan dan pembinaan para agen perisai sangat penting agar mereka mampu melakukan tugas dengan baik, masif, dan mempunyai tata kelola yang baik," imbuhnya.

Sebagai badan hukum publik, BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan amanah dari perintah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja BPU melalui tiga program yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Sementara itu dari sisi manfaat, hingga Agustus 2024, BPJS Ketenagakerjaan Serang telah membayarkan sebanyak 23.023 klaim dengan total nominal mencapai Rp304.256.414.524,88.

Menutup keterangannya, Fatoni turut mengajak seluruh pekerja untuk peduli terhadap pentingnya jaminan sosial bagi diri sendiri dan orang-orang terdekat agar seluruhnya bisa Kerja Keras Bebas Cemas. Pihaknya juga berkomitmen bahwa BPJS Ketenagakerjaan selalu siap untuk memberikan pelayanan prima dan setulus hati bagi seluruh peserta.

"Kami berharap seiring dengan kemudahan layanan yang kami diberikan, maka akan semakin banyak pekerja yang menyadari pentingnya perlindungan jaminan sosial. Sehingga mereka bisa bekerja tanpa rasa cemas dan memiliki hari tua yang sejahtera," pungkas Fatoni.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Jakarta -

Setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan memiliki nomor BPJS Ketenagakerjaan yang tercantum di kartu. Namun, jika kartu hilang peserta BPJS Ketenagakerjaan masih dapat cek nomor BPJS Ketenagakerjaan melalui beberapa cara.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program jaminan sosial untuk kesejahteraan pesertanya. Setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan memiliki nomor kartu yang berbeda-beda. Untuk melihat nomor BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat mengeceknya di kartu fisik BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, jika kartu tersebut rusak atau hilang sehingga peserta tidak bisa melihat nomor BPJS Ketenagakerjaan atau lupa nomor BPJS Ketenagakerjaan, peserta dapat mengeceknya secara online dengan cara di bawah ini.

Berikut cara cek nomor BPJS Ketenagakerjaan:

Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan Melalui Situs Resmi

Peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat mengecek nomor BPJS Ketenagakerjaan melalui situs resminya. Peserta hanya perlu masuk ke akun BPJS Ketenagakerjaan yang sudah didaftarkan sebelumnya.

1. Buka situs https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/

2. Masukkan alamat email dan password yang sudah terdaftar

3. Klik "Saya bukan robot" atau recaptcha

4. Klik "Login"

5. Pilih "Cek kartu digital"

6. Selanjutnya, akan tertera nomor BPJS Ketenagakerjaan peserta

Cara Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan Melalui Aplikasi JMO

Peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat mengecek nomor BPJS Ketenagakerjaan melalui aplikasi JMO. Selain cek nomor, peserta BPJS Ketenagakerjaan juga dapat mengetahui saldo yang dimiliki. Namun, peserta harus mengunduh aplikasi JMO di Google PlayStore atau AppStore terlebih dahulu.

Setelah login di aplikasi JMO, peserta dapat pilih cek kartu digital untuk mengetahui nomor BPJS Ketenagakerjaan.

(fdl/fdl)

Jakarta -

BPJS Kesehatan adalah Lembaga yang dikelola pemerintah untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat.

Nantinya peserta aktif BPJS Kesehatan akan mendapatkan akses layanan kesehatan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Namun berapa kali kita bisa menggunakan BPJS dalam satu bulan? Berikut penjelasan lengkapnya.

Fasilitas Kesehatan BPJS

Biaya berobat dan layanan kesehatan lainnya akan disubsidi BPJS Kesehatan jika orang tersebut merupakan peserta BPJS. Ini juga berlaku untuk fasilitas kesehatan (faskes) yang tersedia. Adapun faskes yang tersedia mulai dari tingkat pertama hingga lanjutan, berikut penjelasannya.

1. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Faskes I)

Merupakan tempat pelayanan pertama yang harus didatangi pasien BPJS jika ingin berobat. Faskes I meliputi puskesmas, klinik, atau dokter umum.

Faskes I juga termasuk FKTP milik TNI/Polri, rumah sakit kelas D Pratama atau yang setara, dan fasilitas kesehatan penunjang seperti apotek dan laboratorium.

2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Kedua (Faskes II)

Peserta dapat mengakses Faskes II setelah mendapatkan rujukan dari faskes tingkat 1. Faskes II meliputi perawatan dokter spesialis pada berbagai bidang medis.

3. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Faskes Lanjutan)

Faskes Lanjutan atau FKTL merupakan perawatan tertinggi yang tersedia bagi peserta BPJS Kesehatan. Peserta di FKTL menerima perawatan lanjutan dari dokter subspesialis, baik di rumah sakit umum, rumah sakit khusus, maupun klinik utama.

Pada tingkat ini, perbedaan fasilitas kesehatan sangat penting karena memungkinkan peserta mendapatkan akses ke tenaga medis dengan keahlian spesifik di bidang tertentu.

Berapa Kali Kita Bisa Menggunakan BPJS dalam Waktu Sebulan?

Sebelumnya, untuk mengakses faskes II dan lanjutan, peserta BPJS akan menggunakan sistem rujukan melalui faskes tingkat sebelumnya. Oleh karena itu, pasien BPJS diwajibkan mendatangi Faskes I terlebih dahulu.

Kemudian setiap peserta BPJS terdaftar pada Faskes I di daerahnya masing-masing. Dan jika berada di Faskes I daerahnya, peserta BPJS Kesehatan dapat berobat sesuai kebutuhan dengan BPJS Kesehatan kapan saja.

Akan tetapi lain jika peserta mengunjungi Faskes I di tempat lain, peserta hanya bisa menggunakan BPJS kesehatan sebanyak tiga kali dalam sebulan jika mengakses Faskes I yang bukan tempat terdaftarnya.

Oleh karena itu, jika peserta BPJS akan pindah atau menempati tempat tinggal lain dalam jangka waktu yang lumayan lama, lebih baik memindahkan lokasi Faskes I yang telah terdaftar. Ini bisa dilakukan secara online atau mengunjungi kantor BPJS setempat.

Cara Menggunakan BPJS Kesehatan ke Faskes I

Berikut adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk berobat atau mengakses layanan kesehatan pada Faskes tingkat I.

1. Kunjungi FKTP yang tercantum pada kartu BPJS Kesehatan.
2. Pasien akan diperiksa di FKTP. Jika memerlukan pengobatan lebih lanjut, pasien akan dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat selanjutnya.
3. Di rumah sakit, pasien harus menunjukkan kartu BPJS Kesehatan.
4. Pasien dapat menerima pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap di rumah sakit jika dirujuk oleh dokter yang memeriksa.
5. BPJS Kesehatan memiliki tiga kelas kepesertaan, sehingga kelas rawat inap akan disesuaikan dengan kepesertaan pasien. Jika pasien tidak dapat menunjukkan nomor kepesertaan, mereka akan dikenakan tarif pasien umum.
6. Dokter mungkin akan memberikan surat rujukan balik, sehingga pelayanan kesehatan kembali ke FKTP.
7. Jika dokter di rumah sakit tidak memberikan surat keterangan kontrol, pemeriksaan selanjutnya akan kembali dilakukan di FKTP.

Itu dia ulasan mengenai BPJS Kesehatan yang bisa digunakan setiap saat dan tiga kali sebulan jika Faskes tingkat 1 berbeda dengan yang didaftarkan. Semoga bermanfaat.

(fdl/fdl)

Kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai 276.520.647 jiwa atau setara dengan 98,19 persen dari total penduduk Indonesia per 1 Agustus 2024.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti mengklaim capaian kepesertaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) itu melampaui target yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023-2024.

Dalam beleid itu, target kepesertaan JKN pada 2024 adalah 98 persen. Ghufron pun menyebut capaian itu mencerminkan komitmen kuat negara dalam memastikan akses kesehatan bagi seluruh warga.

Dengan capaian tersebut, Indonesia meraih predikat Universal Health Coverage (UHC). Selain itu, Indonesia juga mendapat pengakuan internasional dari International Social Security Association (ISSA).

Ia menilai predikat UHC Ini adalah bukti bahwa cakupan akses kesehatan di Indonesia sudah semakin luas.

"Pencapaian UHC ini bukan sekadar angka statistik, tetapi merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam memastikan setiap individu mendapatkan layanan kesehatan yang layak," ujar Ghufron di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, Kamis (8/8).

Ia menekankan capaian UHC ini tidak hanya berbicara tentang jumlah peserta yang besar, tetapi juga bagaimana Program JKN memastikan akses yang adil dan merata untuk warga Indonesia.

Untuk mendukung akses layanan kesehatan yang luas, per 1 Agustus 2024 BPJS Kesehatan bekerja sama dengan 23.205 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.129 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

Untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BPJS Kesehatan juga juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS).

"Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menjalin kerja sama dengan rumah sakit terapung, yang telah melayani masyarakat di berbagai daerah terpencil," imbuh Ghufron.

Sejak diluncurkan, Program JKN terus menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah peserta maupun pengelolaan dana.

Pada 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, angka ini melonjak menjadi Rp151,7 triliun pada 2023.

"Yang menarik adalah kolektibilitas iuran JKN pada tahun 2023 mencapai 98,62 persen. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia sudah semakin tinggi akan pentingnya membayar iuran JKN secara rutin untuk menjaga keberlanjutan Program JKN," terang Ghufron.

Ia menambahkan peningkatan jumlah peserta dan iuran membawa tantangan tersendiri. Pada 2023, BPJS Kesehatan telah menggelontorkan Rp34,7 triliun untuk menangani 29,7 juta kasus penyakit berbiaya katastropik.

Menurutnya, ini adalah tantangan besar bagi BPJS Kesehatan karena di satu sisi semakin banyak masyarakat yang tertolong. Namun di sisi lain, BPJS Kesehatan harus mampu mengendalikan biaya pelayanan kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Target Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk menggaet lebih dari 10 juta pekerja sektor informal menjadi peserta aktif di 2024 dinilai dapat tercapai. Namun target itu dinilai terlalu kecil.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa BPJS Ketenagakerjaan seharusnya dapat menggaet sekitar 15 juta pekerja informal sebagai peserta aktif pada tahun ini.

Apalagi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa 84,13 juta penduduk Indonesia merupakan pekerja informal, atau sekitar 10% dari total peserta BPJS Ketenagakerjaan di sektor ini. Sebagai informasi, total peserta dari sektor informal setidaknya mencapai 7,96 juta jiwa hingga semester I/2024.

“10 juta menurut saya target yang sangat rendah. Harusnya sudah bisa 15 juta,” kata Timboel kepada Bisnis, Selasa (6/8/2024).

Namun, untuk mencapai target tersebut, Timboel menilai bahwa BPJS Ketenagakerjaan perlu mendapat dukungan dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

Apalagi, dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara jelas menginstruksikan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Misalnya, kata dia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali mewajibkan penerima untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Lalu Kementerian Pertanian (Kementan) misalnya, menjadikan penyuluh pertanian sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Demikian halnya dengan pekerja informal yang masuk dalam kategori kurang mampu untuk menjadikan mereka sebagai bukan penerima upah (BPU) yang iurannya dibayar oleh pemerintah.

“Kita tinggal nunggu nih, tanggal 16 Agustus, Pembacaan Nota Keuangan, apakah memang itu juga dimasukkan dalam Rancangan APBN 2025,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan, pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua menyebut bahwa pemberi kerja wajib memastikan pekerja dengan hubungan kemitraan seperti pengemudi online menjadi peserta JKK dan JKM.

Menurutnya, jika kementerian/lembaga serta pemda menjalankan regulasi-regulasi ini, target 10 juta bahkan 15 juta dapat tercapai tahun ini.

Selain itu, dia juga mengusulkan agar BPJS Ketenagakerjaan menjalin kerja sama dengan organisasi-organisasi profesi untuk meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Misalnya, mewajibkan anggotanya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan membantu pembayaran iuran bagi pekerja di sektor informal.

“Kalau ada upaya mendekati lembaga profesi tersebut yang memang kepesertaannya langsung top-down dari organisasi diwajibkan, entah misalnya iuran untuk organisasi ditambah Rp16.800 per bulan, menurut saya nggak terlalu berat,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengungkap alasan jumlah peserta di sektor informal belum dapat mencapai double digit.

Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan, I Putu Wiradana, menyampaikan bahwa pekerja informal tidak selalu memiliki penghasilan tiap bulannya.

Dia mencontohkan, beberapa peserta dari sektor informal hanya membayar iuran pada 1-2 bulan pertama dan tidak melanjutkan pembayaran pada bulan-bulan berikutnya.Ada pula peserta yang tidak rutin membayar iuran. Setidaknya, sekitar 20%-30% dari total peserta pekerja informal yang tidak rutin membayar Iuran BPJS.

“Jadi pekerjaan rumah kita bukan hanya bagaimana 8 juta ke 16 juta yang kita pikirkan, tapi bagaimana 8 juta ini bisa terus [membayar iuran],” kata Wira saat ditemui di Telkom Landmark Tower, Selasa (6/8/2024).

Adapun, total peserta dari sektor informal setidaknya mencapai 7,96 juta jiwa hingga semester I/2024. Tahun ini, pihaknya menargetkan 10 juta pekerja informal menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai bahwa pembayaran iuran perlu diorganisir untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran.

Untuk itu, dia menilai bahwa perlu adanya pendekatan dengan sejumlah organisasi-organisasi profesi untuk membantu pembayaran iuran bagi pekerja di sektor informal.

Kemudian untuk kelas menengah ke bawah, Timboel menyebut bahwa tindakan yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan saat ini perlu terus dilakukan, yakni dengan mengingatkan para peserta untuk membayar iuran tiap bulannya.

“Kalau nggak bayar, ditagih,” kata Timboel kepada Bisnis, Selasa (6/8/2024).

Sementara itu, untuk pekerja informal dengan penghasilan tidak tetap, Timboel menyarankan untuk memberikan fleksibilitas dalam mekanisme pembayaran iuran. Misalnya, jika peserta belum memiliki dana untuk membayar iuran pada bulan pertama, peserta dapat membayar iuran pada bulan berikutnya.

“Dikasih fleksibelnya, jangan lewat 3 bulan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menargetkan 10 juta lebih pekerja dari sektor informal terdaftar menjadi peserta aktif pada 2024.

Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan, I Putu Wiradana, menyampaikan, total peserta aktif dari sektor informal mendekati 7,96 juta jiwa hingga semester I/2024.

“Kita menuju ke double digit di tahun 2024 ini,” kata Wira saat ditemui di Telkom Landmark Tasower, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Secara keseluruhan, Wira mengungkapkan bahwa total peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai sekitar 39 juta jiwa. Ini termasuk pekerja formal, informal, dan migran.

Lebih lanjut, Wira menyebut bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan dari sektor informal didominasi oleh petani yang tercatat mencapai 37,5% dari total peserta aktif di sektor ini. Diikuti pedagang (warung, pedagang pasar, e-commerce), pengemudi online, dan nelayan.

Diakuinya, banyak tantangan untuk menambah jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Utamanya di sisi informal mengingat pendekatan yang digunakan berbeda untuk sektor formal dan informal.

Tantangan lainnya adalah bagaimana agar masyarakat tidak hanya sekedar mengetahui BPJS Ketenagakerjaan tetapi juga turut menjadi peserta dan memastikan bahwa para peserta ini rutin membayar iuran.

Pasalnya, kerap ditemukan bahwa peserta tidak rutin melakukan pembayaran. Akibatnya ketika terjadi risiko, peserta tidak mendapat manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Maka tadi yang kita cari bukan [target] double digitnya, tapi bagaimana bisa berlanjut membayar iuran,” ujarnya.

Wira menyebut bahwa terdapat sejumlah strategi yang dapat dilakukan untuk menambah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Di antaranya, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, melalui kolaborasi dengan sejumlah stakeholder.

Misalnya, melalui program Sertakan dari Fita dan BPJS Ketenagakerjaan melalui ComboFit Jamsostek yang memungkinkan siapa saja memberikan perlindungan sosial bagi pekerja informal di sekitar masyarakat.

Untuk diketahui Paket ComboFit Jamsostek menawarkan akses ke Fita Premium, aplikasi kesehatan preventif, untuk mendukung gaya hidup sehat, jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta kuota internet Telkomsel untuk kebutuhan sehari-hari.

Wira meyakini, pendekatan ini akan meningkatkan kepesertaan Jamsostek di segmen bukan penerima upah (BPU) dan secara signifikan memperbaiki kesejahteraan peserta.

“Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih baik bagi pekerja informal di seluruh Indonesia,” pungkasnya.