Bisnis.com, JAKARTA— Pemerintah telah menetapkan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2024–2029. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan DJSN yang ditandatangi Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang berlaku pada 19 Oktober 2024.

Dalam keputusan tersebut, Nunung Nuryartono kembali menjabat sebagai Ketua DJSN yang merangkap anggota mewakili unsur Pemerintah.

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, berharap DJSN di bawah kepemimpinan Nunung dapat menjalin koordinasi yang lebih baik lagi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) yang masuk dalam ekosistem jaminan sosial.

Dia berharap 15 anggota DJSN periode 2024–2029 dapat kompak dan saling melengkapi satu sama lain, sehingga DJSN bisa lebih baik lagi.

“Dari komposisi yang ada, saya berharap peran DJSN dalam memajukan jaminan sosial di Indonesia akan lebih baik lagi,” kata Timboel saat dihubungi Bisnis, pada Minggu (27/10/2024).

Beberapa kebijakan yang menjadi sorotan Timboel antara lain persoalan peningkatan kepesertaan, layanan, dan pembiayaan serta hasil Investasi. Dia juga berharap DJSN sebagai lembaga pemikir, mampu melakukan kajian yang dapat memperbaiki regulasi dan mendorong komitmen K/Luntuk mendukung jaminan sosial.

“Dan peran monev bisa memberikan terobosan perbaikan regulasi dan bottleneck yang terjadi selama ini,” katanya.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 64/M Tahun 2024, Pemerintah mengangkat keanggotaan DJSN periode 2024-2029.

Pertama Nunung Nuryartono, sebagai ketua merangkap anggota mewakili unsur Pemerintah. Kemudian, mengangkat Sudarto, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Indah Anggoro Putri dan Rubben Rico sebagai anggota mewakili unsur Pemerintah.

Posisi tersebut sama seperti formasi pada tahun lalu. Pemerintah juga mengangkat anggota yang mewakili unsur tokoh dan/ahli antara lain Agus Taufiqurrohman, Muttaqien, Rudi Purwono, Mahesa Paranadipa Maykel, Syamsul Hidayat Pasaribu, dan Mickael Bobby Hoelman.

Beberapa nama menggantikan nama-nama yang sebelumnya menjabat antara lain Lene Muliati, Indra Budi Sumantoro, Tono Rustiano, dan Asih Eka Putri sebagai anggota mewakili unsur tokoh dan/atau ahli. Sementara Mickael Bobby Hoelman dan Muttaqien terpilih kembali tahun ini.

Selanjutnya, anggota mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha antara lain Nikodemus Beriman Purba dan Paulus Agung Pambudhi. Selanjutnya Royanto Purba dan Hermansyah sebagai anggota mewakili unsur organisasi pekerja/organisasi buruh.

Nikodemus, Royanto, dan Hermansyah menjadi nama baru dalam keanggotaan DJSN periode 2024–2029. Sementara Paulus sebelumnya menjabat anggota DJSN periode 2019–2024.

Beberapa nama yang tidak kembali menjadi anggota antara lain Soeprayitno, Subiyanto, dan Andy William Parlindungan Sinaga yang sebelumnya merupakan anggota DJSN mewakili unsur organisasi pemberi kerja/organisasi pengusaha periode 2019–2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- BPJS Watch menyoroti kasus kecurangan atau fraud yang terjadi pada dana jaminan kesehatan nasional (DJKN) bisa berdampak pada defisit BPJS Kesehatan.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar melihat saat ini masih banyak celah terjadinya praktik fraud tersebut.

"Ini yang memang harus kita tangani supaya fraud tidak membenai pembiayaan jaminan kesehatan nasional. Kalau ini terjadi terus bisa terjadi defisit lagi dan sebagainya," kata Timboel kepada Bisnis, Rabu (24/07/2024).

Sebagai informasi, pemerintah telah membentuk tim gabungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan BPJS Kesehatan.

Tim tersebut telah menelusuri kecurangan dengan melakukan piloting di 3 rumah sakit, yang salah satunya penelusuran terkait klaim BPJS Kesehatan. Hasilnya, ditemukan dugaan fraud setidaknya lebih dari Rp35 miliar.

Selain itu, data pengendalian potensi kecurangan BPJS Kesehatan, baik pada tahapan proses klaim atau verifikasi dan pasca verifikasi klaim melalui audit klaim pada November 2023, mencatat bahwa terdapat jumlah biaya pengendalian inefisiensi pembiayaan program JKN pada saat verifikasi sebesar Rp866,8 miliar dan pasca verifikasi sebesar Rp397,9 miliar. Artinya, terjadi penggelembungan Rp468,9 miliar.

"Dampak dari fraud itu, pembiayaan akan membengkak, yang memungkinkan terjadinya defisit," kata Timboel.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), defisit BPJS Kesehatan pada 2019 mencapai Rp19,41 triliun. Pemerintah saat itu menyuntikkan bantuan keuangan senilai Rp10,29 triliun sehingga posisi gagal bayar menyusut menjadi Rp9,1 triliun.

Pada 2020 kondisi keuangan BPJS Kesehatan membaik dengan mencatatkan surplus Rp18,7 triliun. Penyesuaian iuran menjadi faktor utama penyebab surplus saat itu.

Pada 2024 ini, BPJS Kesehatan terus terang ada kemungkinan potensi defisit. Potensi ini ada karena kemungkinan biaya manfaat atau biaya yang harus dibayarkan oleh BPJS Kesehatan meningkat, sementara iuran per kapita menurun.

Kata Timboel, fraud ini tidak hanya berdampak buruk pada keuangan BPJS Kesehatan, tetapi juga berdampak buruk bagi peserta program BPJS Kesehatan.

"Misalnya fraud readmisi. Fraud readmisi itu orang belum layak pulang disuruh pulang. Itu kan dampaknya risiko kepada pasien," tegasnya.