Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal masih mendominasi di Indonesia.

Tercatat, penduduk yang bekerja di sektor informal pada Agustus 2024 mencapai 83,83 juta yang setara dengan 57,95% dari total penduduk bekerja. Sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 60,81 juta orang atau setara dengan 42,05%.

Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Sunardi Sinaga menjelaskan, dominasi pekerja informal dipengaruhi oleh karakteristik perekonomian yang didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.

“Untuk itu, kami di Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen untuk meningkatkan program pelatihan vokasi, kewirausahaan, dan perluasan akses jaminan sosial,” ungkap Sunardi kepada KONTAN, Rabu (6/11) malam.

Tujuannya, agar pekerja informal memiliki banyak kesempatan jika ingin beralih ke pekerjaan formal dan memastikan bahwa mereka yang bekerja di sektor informal bisa mendapatkan perlindungan ketenagakerjaan.

Sunardi berharap dengan kolaborasi yang kuat antara sektor formal dan informal, bisa membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan.

“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang turun sebesar 0,41% poin menjadi 4,91% juga menunjukkan arah positif dalam pembangunan ketenagakerjaan nasional,” tuturnya.

Sunardi optimistis dengan sinergi kebijakan yang tepat, perbaikan ini akan berkontribusi positif pada daya tahan ekonomi negara.

Kantor Staf Presiden (KSP) membongkar alasan mengapa pekerja di Indonesia memiliki penghasilan rendah. Gaji rata-rata hanya Rp1,7 juta per bulan.

Rendahnya penghasilan di Indonesia disebabkan mayoritas pekerja Indonesia bekerja di sektor informal yang pendapatannya kecil.

Deputi III KSP Bidang Perekonomian Edy Priyono menjelaskan pada dasarnya secara alami akan mengalami proses transformasi perekonomian, yang mulanya didominasi oleh sektor pertanian, kemudian berganti ke sektor industri, lalu ke tahap akhir sektor jasa.

"Jadi sebenarnya yang dipersoalkan bukan deindustrialisasinya, karena kalau deindustrialisasi itu kan proses ilmiah. Karena pada akhirnya perekonomian semakin maju, itu semakin besar peranan dari sektor jasa," ujar Edy dalam seminar Evaluasi Satu Dekade Pemerintahan Jokowi, Kamis (3/10), melansir detikfinance.

Namun, yang menjadi masalah adalah proses dominasi sektor jasa di Indonesia terhadap perekonomian nasional yang terjadi jauh lebih cepat sebelum sektor industri tumbuh stabil. Imbasnya, Indonesia mengalami deindustrialisasi dini sejak 2001.

Edy menilai kondisi ini terus berlanjut dan belum bisa diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam 10 tahun terakhir.

"Tetapi biasanya dominasi sektor jasa itu terjadi karena sektor jasanya tuh makin naik sementara industrinya stabil. Di kita enggak, industrinya ini turun, peran sektor industri terhadap PDB (produk domestik bruto) itu turun," ucap Edy.

"Nah, di kita, deindustrialisasinya terlalu dini, sebelum mencapai level make sure, industri kita sudah tidak kompetitif lagi. Sementara sektor jasa yang berkembang, itu jasa-jasa yang kalau boleh dikatakan tidak menjamin kesejahteraan. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri," imbuhnya.

Menurutnya, kondisi ini secara langsung dapat memengaruhi pembukaan lapangan kerja baru di Indonesia, di mana selama Jokowi menjabat rata-rata hanya tercipta 2 juta lapangan kerja per tahun.

"Ini juga terkait dengan apa yang terjadi di pasar kerja. Lapangan kerja yang tercipta setiap tahun hanya sekitar 2 juta, itu tidak cukup, benar. Karena jumlah angkatan kerja baru di kita itu rata-rata setiap tahun 2,5 juta," jelas Edy.

"Jadi setiap tahun tuh ada 2,5 juta (orang) pencari kerja baru. Jadi kalau kita tidak menghasilkan lapangan kerja baru di atas itu, akan ada masalah," tambahnya.

Akibatnya, mereka yang tak mendapatkan lapangan pekerjaan formal beralih ke sektor pekerjaan informal seperti buruh lepas atau tidak tetap hingga pekerja keluarga yang tidak dibayar (unpaid family worker).

Edy mengatakan secara umum banyaknya pekerja informal ini tidak memengaruhi angka pengangguran nasional. Namun, menurutnya, dominasi pekerja informal ini dapat menjadi masalah jika dilihat dari sisi kesejahteraan masyarakat, di mana rata-rata pendapatan para pekerja informal ini hanya Rp1,7 juta per bulan.

"Kalau angka pengangguran kita baik-baik saja, tapi lebih tercermin di sini, yaitu dominasi sektor informal. Sekitar 60 persen dari pekerja kita saat ini adalah pekerja di sektor informal dengan penghasilan sangat terbatas, rata-rata ya. Memang ada pekerja informal yang sejahtera ya ada," ucapnya.

"Kita terlalu besar, 60 persen dari pekerja kita adalah pekerja informal dengan rata-rata penghasilan hanya R 1,7 juta per bulan dan ini memang masalah," terang Edy.

TEMPO.CO, Jakarta - Sektor jasa sebagai penopang ekonomi nasional ternyata masih memiliki nilai tambah yang rendah. Bright Institute mencatat sektor yang mewakili 49 persen tenaga kerja pada 2022 ini hanya menyumbang 42 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini tertinggal dibandingkan rata-rata sumbangan sektor jasa terhadap PDB di negara-negara berpendapatan menengah lain yakni sebesar 53 persen.

Ekonom Bright Institute, Muhammad Andri Perdana, mengatakan seperti negara-negara berpendapatan menengah lainnya, tenaga kerja Indonesia bergerak dari sektor agrikultur ke industri dan jasa. International Labour Organization (ILO) mencatat pada 2022, jumlah masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor agrikultur tinggal 29 persen—turun dari 36 persen pada 2012.

Pada periode yang sama, sektor industri mengalami fluktuasi, tapi tetap mencatat kenaikan tipis dari 21 persen menjadi 22 persen. Sedangkan sektor jasa melonjak dari 43 persen menjadi 49 persen.

Dengan tren ini, Andri mengatakan Indonesia sekilas berada di jalan menuju negara maju Namun jika dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan menengah lain, Indonesia ternyata tertinggal. Andri mengatakan, kontribusi sektor industri terhadap PDB negara-negara berpendapatan menengah lain rata-rata mampu bertahan di angka 21 persen.

Namun di Indonesia, porsi industri manufaktur terhadap PDB justru terus merosot dari 21,02 persen di 2014 menjadi 18,52 persen di semester-I 2024. “Kita berada dalam track deindustrialisasi yang lebih parah dibandingkan negara-negara berpendapatan menengah lainnya,” kata Andri.

Di sektor jasa, jumlah partisipasi yang meningkat pesat tak sebanding dengan rendahnya nilai tambah. Umumnya, orang bergerak dari sektor agrikultur ke industri dan jasa karena iming-iming nilai tambah dan pendapatan yang lebih tinggi. Tapi di Indonesia, Andri mengatakan, tenaga kerja berpindah ke sektor jasa secara terpaksa karena tak mendapatkan pekerjaan layak di sektor sebelumnya.

Rendahnya nilai tambah sektor jasa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, Andri mengatakan tak ada perkembangan memadai dari sektor industri manufaktur sebagai sektor sekunder yang seharusnya menopang sektor jasa. Akibatnya, tenaga kerja di sektor jasa mau tak mau berada di sektor yang mereka ciptakan sendiri.

“Kita bisa simpulkan sektor jasa nilainya sangat rendah karena mayoritas diisi pekerjaan-pekerjaan informal yang tak punya keamanan dan jaminan kerja. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga sektor jasa yang bernilai tambah sangat rendah,” kata Andri.

Rendahnya nilai tambah sektor jasa pernah diakui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia mengatakan, Indonesia saat ini terjebak dalam sektor jasa yang mendominasi perekonomian. Meski terlihat seperti negara berpendapatan tinggi, dia mengatakan komposisi perekonomiannya sebenarnya tidak demikian.

Sri Mulyani mengatakan, sektor jasa saat ini masih kesulitan mengembangkan sektor jasa manufaktur yang memiliki kualitas tinggi. Indonesia masih bertahan pada sektor jasa yang nilainya masih rendah.

"Sektor jasa di Indonesia masih belum mampu menangkap apa yang disebut dengan sektor jasa manufaktur yang berkualitas tinggi dan bernilai tambah tinggi. Sektor jasa justru sempat mengalami peningkatan, kemudian mendatar," ujar Sri Mulyani dalam Indonesia-EU Investment Summit 2023 di Jakarta, pada Kamis, 30 November 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Target Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk menggaet lebih dari 10 juta pekerja sektor informal menjadi peserta aktif di 2024 dinilai dapat tercapai. Namun target itu dinilai terlalu kecil.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa BPJS Ketenagakerjaan seharusnya dapat menggaet sekitar 15 juta pekerja informal sebagai peserta aktif pada tahun ini.

Apalagi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa 84,13 juta penduduk Indonesia merupakan pekerja informal, atau sekitar 10% dari total peserta BPJS Ketenagakerjaan di sektor ini. Sebagai informasi, total peserta dari sektor informal setidaknya mencapai 7,96 juta jiwa hingga semester I/2024.

“10 juta menurut saya target yang sangat rendah. Harusnya sudah bisa 15 juta,” kata Timboel kepada Bisnis, Selasa (6/8/2024).

Namun, untuk mencapai target tersebut, Timboel menilai bahwa BPJS Ketenagakerjaan perlu mendapat dukungan dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

Apalagi, dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.2/2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara jelas menginstruksikan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Misalnya, kata dia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) melalui kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kembali mewajibkan penerima untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Lalu Kementerian Pertanian (Kementan) misalnya, menjadikan penyuluh pertanian sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan minimal untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Demikian halnya dengan pekerja informal yang masuk dalam kategori kurang mampu untuk menjadikan mereka sebagai bukan penerima upah (BPU) yang iurannya dibayar oleh pemerintah.

“Kita tinggal nunggu nih, tanggal 16 Agustus, Pembacaan Nota Keuangan, apakah memang itu juga dimasukkan dalam Rancangan APBN 2025,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan, pemerintah melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.5/2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua menyebut bahwa pemberi kerja wajib memastikan pekerja dengan hubungan kemitraan seperti pengemudi online menjadi peserta JKK dan JKM.

Menurutnya, jika kementerian/lembaga serta pemda menjalankan regulasi-regulasi ini, target 10 juta bahkan 15 juta dapat tercapai tahun ini.

Selain itu, dia juga mengusulkan agar BPJS Ketenagakerjaan menjalin kerja sama dengan organisasi-organisasi profesi untuk meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Misalnya, mewajibkan anggotanya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan membantu pembayaran iuran bagi pekerja di sektor informal.

“Kalau ada upaya mendekati lembaga profesi tersebut yang memang kepesertaannya langsung top-down dari organisasi diwajibkan, entah misalnya iuran untuk organisasi ditambah Rp16.800 per bulan, menurut saya nggak terlalu berat,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengungkap alasan jumlah peserta di sektor informal belum dapat mencapai double digit.

Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan, I Putu Wiradana, menyampaikan bahwa pekerja informal tidak selalu memiliki penghasilan tiap bulannya.

Dia mencontohkan, beberapa peserta dari sektor informal hanya membayar iuran pada 1-2 bulan pertama dan tidak melanjutkan pembayaran pada bulan-bulan berikutnya.Ada pula peserta yang tidak rutin membayar iuran. Setidaknya, sekitar 20%-30% dari total peserta pekerja informal yang tidak rutin membayar Iuran BPJS.

“Jadi pekerjaan rumah kita bukan hanya bagaimana 8 juta ke 16 juta yang kita pikirkan, tapi bagaimana 8 juta ini bisa terus [membayar iuran],” kata Wira saat ditemui di Telkom Landmark Tower, Selasa (6/8/2024).

Adapun, total peserta dari sektor informal setidaknya mencapai 7,96 juta jiwa hingga semester I/2024. Tahun ini, pihaknya menargetkan 10 juta pekerja informal menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai bahwa pembayaran iuran perlu diorganisir untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran.

Untuk itu, dia menilai bahwa perlu adanya pendekatan dengan sejumlah organisasi-organisasi profesi untuk membantu pembayaran iuran bagi pekerja di sektor informal.

Kemudian untuk kelas menengah ke bawah, Timboel menyebut bahwa tindakan yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan saat ini perlu terus dilakukan, yakni dengan mengingatkan para peserta untuk membayar iuran tiap bulannya.

“Kalau nggak bayar, ditagih,” kata Timboel kepada Bisnis, Selasa (6/8/2024).

Sementara itu, untuk pekerja informal dengan penghasilan tidak tetap, Timboel menyarankan untuk memberikan fleksibilitas dalam mekanisme pembayaran iuran. Misalnya, jika peserta belum memiliki dana untuk membayar iuran pada bulan pertama, peserta dapat membayar iuran pada bulan berikutnya.

“Dikasih fleksibelnya, jangan lewat 3 bulan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menargetkan 10 juta lebih pekerja dari sektor informal terdaftar menjadi peserta aktif pada 2024.

Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan, I Putu Wiradana, menyampaikan, total peserta aktif dari sektor informal mendekati 7,96 juta jiwa hingga semester I/2024.

“Kita menuju ke double digit di tahun 2024 ini,” kata Wira saat ditemui di Telkom Landmark Tasower, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Secara keseluruhan, Wira mengungkapkan bahwa total peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai sekitar 39 juta jiwa. Ini termasuk pekerja formal, informal, dan migran.

Lebih lanjut, Wira menyebut bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan dari sektor informal didominasi oleh petani yang tercatat mencapai 37,5% dari total peserta aktif di sektor ini. Diikuti pedagang (warung, pedagang pasar, e-commerce), pengemudi online, dan nelayan.

Diakuinya, banyak tantangan untuk menambah jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Utamanya di sisi informal mengingat pendekatan yang digunakan berbeda untuk sektor formal dan informal.

Tantangan lainnya adalah bagaimana agar masyarakat tidak hanya sekedar mengetahui BPJS Ketenagakerjaan tetapi juga turut menjadi peserta dan memastikan bahwa para peserta ini rutin membayar iuran.

Pasalnya, kerap ditemukan bahwa peserta tidak rutin melakukan pembayaran. Akibatnya ketika terjadi risiko, peserta tidak mendapat manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan.

“Maka tadi yang kita cari bukan [target] double digitnya, tapi bagaimana bisa berlanjut membayar iuran,” ujarnya.

Wira menyebut bahwa terdapat sejumlah strategi yang dapat dilakukan untuk menambah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Di antaranya, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, melalui kolaborasi dengan sejumlah stakeholder.

Misalnya, melalui program Sertakan dari Fita dan BPJS Ketenagakerjaan melalui ComboFit Jamsostek yang memungkinkan siapa saja memberikan perlindungan sosial bagi pekerja informal di sekitar masyarakat.

Untuk diketahui Paket ComboFit Jamsostek menawarkan akses ke Fita Premium, aplikasi kesehatan preventif, untuk mendukung gaya hidup sehat, jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan, serta kuota internet Telkomsel untuk kebutuhan sehari-hari.

Wira meyakini, pendekatan ini akan meningkatkan kepesertaan Jamsostek di segmen bukan penerima upah (BPU) dan secara signifikan memperbaiki kesejahteraan peserta.

“Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih baik bagi pekerja informal di seluruh Indonesia,” pungkasnya.